Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum perdata terkait proses penyelesaian gugatan pencemaran nama baik antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia menganut sistem hukum civil law yang dipengaruhi oleh hukum Belanda. Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum yang sifatnya doctrinal. Penelitian ini melihat pada peraturan yang terdapat dalam hukum Indonesia dan peraturan hukum yang ada di negara Malaysia khususnya pada kasus pencemaran nama baik. Berdasarkan hasil penelitian, Perbandingan penyelesaian gugatan pencemaran nama baik dalam hukum perdata antara negara Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan substansi dan kuantifikasi gugatan. Substansi penyelesaian gugatan pencemaran nama baik di Indonesia dan Malaysia mencerminkan perbedaan mendasar dalam sistem hukum kedua negara. Indonesia, yang menganut civil law, mengatur pencemaran nama baik melalui Pasal 1365 KUHPerdata dengan fokus pada pembuktian perbuatan melawan hukum (PMH), adanya kerugian, serta hubungan kausal antara tindakan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat. Sedangkan Malaysia, dengan sistem common law, menggunakan Defamation Act 1957, yang menuntut pembuktian bahwa pernyataan tergugat bersifat fitnah, telah dipublikasikan kepada pihak ketiga, dan berdampak signifikan pada reputasi penggugat. Malaysia juga memisahkan kasus fitnah menjadi libel (tertulis) dan slander (lisan), dengan opsi pembelaan seperti justifikasi, komentar wajar, dan hak istimewa terbatas. Kuantifikasi gugatan, Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kompensasi kerugian. Di Indonesia, kerugian yang dapat digugat meliputi kerugian materiil, seperti hilangnya pendapatan, dan kerugian immateriil, seperti kerusakan reputasi atau penderitaan emosional, dengan jumlah kompensasi yang ditentukan berdasarkan diskresi hakim. Sebaliknya, Malaysia menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur, mencakup general damages (kerugian umum yang tidak memerlukan bukti spesifik), special damages (kerugian finansial konkret yang membutuhkan bukti), dan punitive damages (hukuman untuk memberi efek jera pada tergugat). Pendekatan kuantifikasi di Malaysia mencerminkan prinsip retributif dan deterensi, sementara di Indonesia lebih berfokus pada keadilan restoratif untuk memulihkan kerugian penggugat tanpa menekankan aspek penghukuman.

---

This study aims to analyze civil law regulations related to the resolution process of defamation lawsuits between Indonesia and Malaysia. Indonesia adheres to a civil law system influenced by Dutch law. The type of research used in this study is doctrinal legal research. This research examines the regulations in Indonesian law and the legal regulations in Malaysia, specifically concerning defamation cases. Based on the research findings, the comparison of defamation lawsuit resolutions in civil law between Indonesia and Malaysia shows differences in substance and quantification of claims.The substance of defamation lawsuit resolutions in Indonesia and Malaysia reflects fundamental differences in the legal systems of the two countries. Indonesia, which adheres to civil law, regulates defamation through Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata), focusing on proving unlawful acts, damages, and the causal relationship between the defendant’s actions and the plaintiff's losses. Meanwhile, Malaysia, with its common law system, applies the Defamation Act 1957, which requires proof that the defendant's statement was defamatory, published to a third party, and significantly affected the plaintiff's reputation. Malaysia also distinguishes defamation cases into libel (written) and slander (oral), with defense options such as justification, fair comment, and qualified privilege.In terms of quantification of claims, Indonesia and Malaysia take different approaches to compensating damages. In Indonesia, damages that can be claimed include material losses, such as loss of income, and immaterial losses, such as reputational harm or emotional distress, with the compensation amount determined at the judge's discretion. Conversely, Malaysia uses a more structured approach, encompassing general damages (general losses that do not require specific evidence), special damages (specific financial losses requiring evidence), and punitive damages (punishment to deter the defendant).Malaysia’s quantification approach reflects the principles of retribution and deterrence, while Indonesia focuses more on restorative justice to recover the plaintiff's losses without emphasizing punitive aspects."

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum perdata terkait proses penyelesaian gugatan pencemaran nama baik antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia menganut sistem hukum civil law yang dipengaruhi oleh hukum Belanda. Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum yang sifatnya doctrinal. Penelitian ini melihat pada peraturan yang terdapat dalam hukum Indonesia dan peraturan hukum yang ada di negara Malaysia khususnya pada kasus pencemaran nama baik. Berdasarkan hasil penelitian, Perbandingan penyelesaian gugatan pencemaran nama baik dalam hukum perdata antara negara Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan substansi dan kuantifikasi gugatan. Substansi penyelesaian gugatan pencemaran nama baik di Indonesia dan Malaysia mencerminkan perbedaan mendasar dalam sistem hukum kedua negara. Indonesia, yang menganut civil law, mengatur pencemaran nama baik melalui Pasal 1365 KUHPerdata dengan fokus pada pembuktian perbuatan melawan hukum (PMH), adanya kerugian, serta hubungan kausal antara tindakan tergugat dan kerugian yang dialami penggugat. Sedangkan Malaysia, dengan sistem common law, menggunakan Defamation Act 1957, yang menuntut pembuktian bahwa pernyataan tergugat bersifat fitnah, telah dipublikasikan kepada pihak ketiga, dan berdampak signifikan pada reputasi penggugat. Malaysia juga memisahkan kasus fitnah menjadi libel (tertulis) dan slander (lisan), dengan opsi pembelaan seperti justifikasi, komentar wajar, dan hak istimewa terbatas. Kuantifikasi gugatan, Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kompensasi kerugian. Di Indonesia, kerugian yang dapat digugat meliputi kerugian materiil, seperti hilangnya pendapatan, dan kerugian immateriil, seperti kerusakan reputasi atau penderitaan emosional, dengan jumlah kompensasi yang ditentukan berdasarkan diskresi hakim. Sebaliknya, Malaysia menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur, mencakup general damages (kerugian umum yang tidak memerlukan bukti spesifik), special damages (kerugian finansial konkret yang membutuhkan bukti), dan punitive damages (hukuman untuk memberi efek jera pada tergugat). Pendekatan kuantifikasi di Malaysia mencerminkan prinsip retributif dan deterensi, sementara di Indonesia lebih berfokus pada keadilan restoratif untuk memulihkan kerugian penggugat tanpa menekankan aspek penghukuman.

---

This study aims to analyze civil law regulations related to the resolution process of defamation lawsuits between Indonesia and Malaysia. Indonesia adheres to a civil law system influenced by Dutch law. The type of research used in this study is doctrinal legal research. This research examines the regulations in Indonesian law and the legal regulations in Malaysia, specifically concerning defamation cases. Based on the research findings, the comparison of defamation lawsuit resolutions in civil law between Indonesia and Malaysia shows differences in substance and quantification of claims.The substance of defamation lawsuit resolutions in Indonesia and Malaysia reflects fundamental differences in the legal systems of the two countries. Indonesia, which adheres to civil law, regulates defamation through Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata), focusing on proving unlawful acts, damages, and the causal relationship between the defendant’s actions and the plaintiff's losses. Meanwhile, Malaysia, with its common law system, applies the Defamation Act 1957, which requires proof that the defendant's statement was defamatory, published to a third party, and significantly affected the plaintiff's reputation. Malaysia also distinguishes defamation cases into libel (written) and slander (oral), with defense options such as justification, fair comment, and qualified privilege.In terms of quantification of claims, Indonesia and Malaysia take different approaches to compensating damages. In Indonesia, damages that can be claimed include material losses, such as loss of income, and immaterial losses, such as reputational harm or emotional distress, with the compensation amount determined at the judge's discretion. Conversely, Malaysia uses a more structured approach, encompassing general damages (general losses that do not require specific evidence), special damages (specific financial losses requiring evidence), and punitive damages (punishment to deter the defendant).Malaysia’s quantification approach reflects the principles of retribution and deterrence, while Indonesia focuses more on restorative justice to recover the plaintiff's losses without emphasizing punitive aspects."

"Penelitian ini mengidentifikasi dampak dari jumlah Anggota BPSK dan jumlah beban kasus di BPSK terhadap rasio penyelesaian sengketa di BPSK. Kerangka pemikiran konseptual untuk menganalisa perilaku Anggota BPSK dilakukan dalam kerangka utility theory dan didasarkan atas teori tentang perilaku hakim di pengadilan. Hasil yang ditemukan adalah: (1) bertambahnya jumlah beban kasus akan meningkatkan produktivitas dari BPSK, akan tetapi belum tentu meningkatkan rasio penyelesaian sengketa di BPSK; (2) bertambahnya Anggota baru di BPSK bersifat destruktif.

---

This research identifies the impacts of the number of BPSK's member and the amount of BPSK's caseload related to BPSK?s dispute settlement ratio. The conceptual framework to analyze BPSK's members behaviour is based on utility theory framework and judge behaviour theory. The results are: (1) Increasing caseload will increase BPSK?s productivity, however it is not give assurance to the excalation of BPSK?s dispute sattlement ratio; (2) The more member employed, will give destructive impact to BPSK."

"ABSTRAKTesis ini membahas perlindungan hukum bagi Notaris ketika terjadi sengketa terkait dokumen yang diwaarmerking olehnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana wewenang Notaris terhadap suatu dokumen yang dibuat di bawah tangan dan bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris apabila terjadi sengketa terkait dokumen yang diwaarmerking. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, wewenang Notaris terhadap dokumen atau akta di bawah tangan adalah mengesahkan (legalisasi) dan mendaftarkan (waarmerking) pada buku khusus, serta dapat dilihat masyarakat masih banyak yang kurang mengetahui bedanya kekuatan akta otentik dan akta di bawah tangan, sedangkan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait waarmerking tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, serta Pasal 66 ayat (1) jika ada proses penyidikan. Meski tidak ada pengaturan lebih lanjut dari wewenang Pasal 15 ayat (2) huruf b, dengan sendirinya ketentuan dalam UUJN mengenai wewenang Notaris terkait waarmerking dapat melindungi Notaris ketika terjadi sengketa terkait dokumen yang diwaarmerking olehnya. Karena Notaris tidak menyaksikan peristiwa hukum antara kedua belah pihak sehingga ketika terjadi sengketa tidak dapat disangkutpautkan dengan Notaris selain tanggal pendaftaran. Masyarakat perlu diberi penyuluhan mengenai bedanya akta otentik dan akta di bawah tangan serta sejauh mana keterlibatan Notaris agar tidak merugikan Notaris juga polisi dalam proses penyidikan harus mengacu pula pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

ABSTRACT

The thesis discussed about legal protection for Notary when disputes related registration document. The main issues for this research is how the authority of Notary with private made document and how the legal protection for Notary if there is any disputes related registration document. This research is qualitative study using legal normative method which is focused on regulation analysis and the data collected by literature study. The results of the thesis, based on Article 15 Paragraph (2) Letter a and b Law of Notary?s Occupation Number 30 Year 2004 that has been changed by the Law of Notary?s Occupation Number 2 Year 2014, authority notary for private made documents are to legalize and registry into specific book. Some people also still confused about the different between private made document and authentic document. Legal protection to Notary related registration document listed in article 15 paragraph (2) letter b, and article 66 paragraph (1) if there was a process of investigation. Although there were no further explanation about authority article 15 paragraph (2) letter b, by itself the provisions of Law of Notary?s Occupation about authority Notary related registration document can protect Notary when disputes related document registered for it. Because Notary not witness the legal occasion between the two sides so that when disputes cannot involved a Notary besides registration date. People needs to be informed about the difference an authentic deed certificate and private made deed and how far the involvement of Notary that there is no disadvantage to Notary are also policemen in the process of investigation must refer to Law of Notary?s Occupation."

"Transaksi melalui e-commerce lintas negara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jual beli konvensional, hal tersebut tentunya memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mencari keuntungan dengan cara merugikan masyarakat selaku konsumen. Dalam praktiknya, konsumen seringkali menjadi pihak yang dirugikan seperti karena informasi produk yang tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya. Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) telah mengatur mengenai transaksi melalui e-commerce baik dalam negeri dan luar negeri tetapi undang-undang tersebut hanya terbatas pada e-commerce luar negeri yang memiliki perwakilan (kantor cabang) di Indonesia. Tujuan daripada penulisan ini adalah sebagai referensi bagi konsumen mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang bertransaksi jual beli melalui e-commerce luar negeri yang tidak memiliki perwakilan (kantor cabang) di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

---

Transactions through cross-border e-commerce have different characteristics from conventional buying and selling, this certainly provides an opportunity for business actors to seek profit by harming the community as consumers. In practice, consumers are often the aggrieved parties, such as product information that does not match the actual goods. Government Regulation No. 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems (PP PMSE) has regulated transactions through e-commerce both domestically and abroad but the law is only limited to overseas e-commerce that has representatives (branch offices) in Indonesia. The purpose of this paper is as a reference for consumers regarding the protection provided to consumers who transact buying and selling through e-commerce abroad who do not have representatives (branch offices) in Indonesia. The type of research used is a normative legal research method with a conceptual approach, a statute approach, and a comparative approach."

"Tesis ini membahas dua permasalahan. Pertama, tentang alasan yangdijadikan dasar untuk memberhentikan anggota Direksi dalam RUPS menurutUUPT No. 40/2007. Kedua bagaimana pandangan pengadilan terhadap alasanRUPS dalam memberhentikan anggota Direksi dalam sengketa antara PT. PatraDrilling Contractor (PT. PDC) melawan Amir Hamzah Dilaga. Penulisan dalamtesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menemukanpelaksanaan RUPS PT. PDC telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme syaratdan prosedur yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT No. 40/2007yaitu sudah dilakukan pemanggilan RUPS dan anggota Direksi yangdiberhentikan telah diberi hak membela diri dengan telah diundangnya anggotaDireksi yang diberhentikan tersebut. Akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir,sehingga dinilai tidak mempergunakan haknya untuk membela diri danpemberhentian terhadap anggota Direksi Perseroan Terbatas dapat dengan alasanyang dipandang tepat secara subyektif oleh RUPS itu sendiri."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa banding peredaran usaha yang dihadapi oleh PT ABC di Pengadilan Pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (i) Apakah perbedaan argumentasi antara PT ABC dan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya penyelesaian sengketa pajak terkait koreksi peredaran usaha dan (ii) Bagaimana penyelesaian sengketa banding PT ABC ditinjau dari asas kepastian hukum. Hasil penelitian ini (i) terdapat perbedaan pendapat antara DJP dan Wajib Pajak dalam memahami penyebab kerugian salah satu divisi PT ABC dan (ii) Putusan pengadilan pajak telah memenuhi asas kepastian hukum menurut indikator subjek pajak, tarif pajak, dan prosedur proses banding namun tidak untuk objek pajak. Penelitian ini menyarankan agar (i) Fiskus bisa bersikap lebih objektif dalam mengambil sebuah keputusan dan PT ABC bisa lebih komunikatif dalam penyampaian penjelasan terkait sengketa, dan (ii) Untuk menghindari kasus serupa, tepatnya dalam mengeliminasi perbedaan pendapat di dalam analisis transfer pricing di Indonesia, seharusnya ada peraturan tambahan yang mengakomodir lebih jelas dan lebih rinci. Hal ini dibutuhkan demi tercapainya kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun bagi fiskus.

---

This research aims to explore the appeal process on dispute of sales PT ABC at tax court. This research use quantitative descriptive strategy which is aims to collect and analyze data such as literature studies and field research. The main issues discussed on this research are: (i) the different argumentation between PT ABC and Director General of Taxes (DGT) on understanding the causes of loss of one of the division PT ABC and (ii) how the dispute resolution on appeal process of sales PT ABC in terms of the principle of certainty of law. Based on analysis (i) there is different argumentation between DGT and PT ABC that causes of loss of on one of division PT ABC and (ii) Tax Verdict has fulfilled the principle of certainty of law according to the indicator of tax subject, tax rate, and appeal process procedure. However, it does not apply for the tax object. This research suggest that (i) the tax authorities can be more objective on decision making and PT ABC could be more communicative in the delivery of an explanation regarding the dispute, and (ii) To avoid similar cases, specifically in eliminating dissent in the transfer pricing analysis in Indonesia, there should be additional regulations that accommodate a clearer and more detailed explanation and instruction. This is necessary in order to achieve certainty of law both for the taxpayer and the tax authorities."