Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBisnis penerbangan di Asia tengah dalam tahapperkembangan yang pesat setelah sebelumnya mengalamikelesuan pasca tragedi World Trade Center pada 11 September2001. Di Indonesia perkembangan bisnis penerbangan inimerupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Hal iniditandai dengan kemunculan maskapai-maskapai denganpenawaran tarif jauh lebih rendah daripada yang ditawarkanmaskapai penerbangan reguler. Maskapai penerbangan yangbaru ini disebut dengan istilah budget airlines atau lowcost carriers. Kehadiran low cost carriers mengakibatkanadanya shifting market dari angkutan darat dan laut keangkutan udara. Dampaknya juga dirasakan sesamapenyelenggara angkutan udara niaga, baik sesamapenyelenggara low cost carriers maupun regular airlinesyang telah lama beroperasi dengan tarif dan fasilitasreguler. Dampaknya dirasakan pula oleh konsumen selakupengguna jasa. Kondisi bisnis penerbangan yang disemarakilow cost carriers mempunyai potensi yang mengarah padatindak predatory pricing, yang dilarang menurut HukumPersaingan Usaha Indonesia. Skripsi ini mencoba untukmenganalisa kegiatan ekonomi low cost carriers, denganmenggunakan Adam Air sebagai kasus studi. Hal-hal yangdiperhatikan selain penyelenggaraannya berkenaan denganpasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, juga denganmemperhatikan segi efisiensi bisnis, kelaikan penerbangan,standar keamanan dan keselamatan penerbangan, kebijakanpemerintah di bidang tarif udara dan pengawasan pelakuusaha di bidang penyelenggara angkutan udara niaga. Daripenelitian yang sudah dilakukan akhirnya diperolehkesimpulan bahwa perang tarif low cost carriers dengankasus studi Adam Air tidak melanggar pasal 20 Undang-UndangNo.5 Tahun 1999, karena tidak menimbulkan monopoli danpersaingan usaha tidak sehat."

"Penerbangan menjadi salah satu media transportasi yang paling penting dalam era globalisasi. Terdapat beberapa perusahaan penerbangan yang menerapkan pola penerbangan berbiaya murah yang disebut dengan low cost carrier. Namun dalam beberapa bulan terakhir, jumlah penumpang transportasi udara mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan kebijakan tarif penerbangan domestik di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Konsumen yang selama ini mendapatkan insentif melalui perang tarif yang diterapkan oleh maskapai, kini perlu beradaptasi dengan tarif baru yang lebih tinggi. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengundangkan 2 (dua) peraturan baru terkait tarif tiket pesawat yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 106 Tahun 2019. Peraturan ini dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat/penumpang angkutan udara dan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan angkutan udara niaga berjadwal. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan tarif penerbangan di Indonesia khususnya pada pelayanan low cost carrier (LCC) yang mengalami kenaikan tarif yang tinggi. Dan juga membahas mengenai praktik low cost carrier (LCC) di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan.

---

Flight has become one of the most important transportation media in the era of globalization. There are several airlines that implement low-cost flight patterns called low cost carriers. But in recent months, the number of air transportation passengers has decreased. This is due to the policy of domestic flight tariffs in Indonesia which experienced a fairly high increase. Consumers who have been getting incentives through the tariff war implemented by the airlines, now need to adapt to the new higher tariffs. The government, in this case represented by the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia, enacted 2 (two) new regulations relating to airline ticket tariffs, namely the Minister of Transportation Regulation of the Republic of Indonesia Number PM 20 of 2019 and Decree of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number KM 106 of 2019. This regulation is designed to protect interests air transport community/passengers and to ensure the survival of scheduled commercial air transport companies. The focus of this thesis includes: first, about regulation of flight tariffs in Indonesia, especially in low cost carrier (LCC) service which experience high tariff increase. And also the practice of low cost carrier (LCC) implementation in Indonesia. This research is a normative legal research and using the statue approach method."

"Penelitian ini bertujuan menilai adakah pengaruh tarif rendah penerbangan terhadap jumlah penumpang angkutan bus, menilai adakah pengaruh tingkat pendapatan, musim bepergian, dan alasan perjalanan terhadap pemilihan moda transportasi, dan menilai adakah pengaruh tarif rendah penerbangan terhadap pendapatan penjualan perusahaan bus. Obyek penelitian adalah perusahaan bus antar kota antar propinsi PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) untuk rute Medan-Jakarta, Medan-Bandung, dan Medan-Surabaya. Pendekatan kuantitatif dipergunakan dalam penelitian ini dengan sampel penumpang bus ALS yang dipilih secara purposive. Data yang dikumpulkan berupa data primer dengan instrumen penelitian kuesioner dan data sekunder berupa tarif penerbangan, perkembangan jumlah penumpang, dan pendapatan penjualan kurun waktu 2007-2011. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan cross-tabulation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk semua rute bus (Medan-Jakarta, Medan-Bandung, dan Medan-Surabaya) terdapat pengaruh tarif rendah penerbangan terhadap jumlah penumpang bus ALS. Terdapat pengaruh tarif rendah penerbangan terhadap pendapatan penjualan bus ALS. Terdapat pengaruh yang signifikan variabel tingkat pendapatan, musim bepergian dan alasan perjalanan terhadap pemilihan moda transportasi untuk semua tujuan (Jakarta, Bandung dan Surabaya).

---

The study aims to understand the effect of low cost carrier to number of bus passenger, to understand the effect of level of income, travel seasons, and traveling reason toward transportation mode alternative decisions, and to understand the effect of low cost carrier to bus company income. The object of the study is an inter-city inter-province bus company Antar Lintas Sumatera (ALS) route Medan-Jakarta, Medan-Bandung and Medan-Surabaya.

Quantitative approach, purposive random sampling was held to ALS bus passenger. Primary data collected using questioner with Lickert scale and secondary data of low cost carrier tariff, number of passenger, and income of ALS collected from year 2007 up to year 2011. Data was analyzed using descriptive analysis with cross-tabulation.

The study result shows for all route (Medan-Jakarta, Medan-Bandung, and Medan-Surabaya) there is influence of low cost carrier tariff toward number of ALS bus passenger. There is influence of low cost carrier tariff toward sales income of ALS. There are significant influence of level of income, travel seasons, and traveling reason toward transportation mode alternative decisions."

"Peningkatan jumlah penumpang dengan menggunakan pesawat terbang berdampak kepada penambahan jumlah ataupun rute pesawat yang ada saat ini. Seiring dengan hal ini juga terdapat komponen penting yang akan mengalami peningkatan, yaitu bahan bakar avtur. Dalam distribusi avtur sendiri terdapat beberapa tipe pengantaran distribusi. Salah satunya dengan dengan menggunakan mobil tangki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rute pendistribusian bahan bakar avtur yang optimal dalam sisi harga minimum pendistribusian dengan menggunakan model optimasi. Sehingga dengan ditentukannya model optimasi pendistribusian akan menghasilkan harga yang paling minimum dengan menggunakan pemilihan kapasitas mobil tangki dalam proses pengantaran. Penelitian ini menggunakan metode Integer Linear Programming dalam menentukan biaya bahan avtur yang paling minimal dan menggunakan Excel Solver dalam penyelesaian pengolahan data. Dari hasil pengolahan data menghasilkan rute baru untuk pendistribusian dan keputusan menggunakan salah satu tipe kapasitas mobil tangki. Model penelitian ini akan menjadi rekomendasi untuk meminimumkan biaya distrubusi pengantaran bahan bakar avtur atau jenis bahan bakar yang lainnya.

---

Increasing the number of passengers using the airccraft have the impact of adding a routes the aircraft recently. In a row with this situation also have a critical component will be increase, there is aviation fuel. In aviation fuel distribution itself have a several types of delivery distribution . One of them is using a vehicle tank. This research purpose to determine optimize route of distribution aviation fuel with the aspect of minimize the cost of distribution using the optimization model. With the result that determines model for optimize distribution will give the output the minimum price by using one of type a vehicle tank in process delivery.

This research using a integer linear programming method to determining minimum cost of distribution aviation fuel and using Excel Solver to completed processing the data. Output from processing data give a new route to distribute and decision to using one type of vehicle tank based on capacity. This research model will be recommendation to minimize the cost to distribution aviation fuel or another type of fuel."

"Tulisan ini membahas mengenai kebijakan Sinergi BUMN ditinjau dari persepektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa BUMN berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, disinyalir memiliki potensi penyalahgunaan dan pelanggaran ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Beberapa bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi adalah adanya tying product, konglomeriasi, integrasi vertikal dan praktek diskriminasi. Namun diperlukan analisa lebih lanjut untuk melihat apakah Sinergi BUMN benar melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Penerapan kebijakan Persaingan Usaha kepada BUMN selain ditinjau dari ketentuan di Indonesia, dilakukan pula perbandingan terhadap Amerika Serikat dan China mengenai penerapan hukum persaingan (antitrust law) pada BUMN-nya, dan pada prakteknya dalam beberapa kasus BUMN dikecualikan dari hukum persaingan selama kegiatan BUMN tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang. Adapun ketentuan Permen BUMN yang mengatur Sinergi BUMN merupakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 (a) UU Nomor 5 Tahun 1999. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif meliputi UU Nomor 5 Tahun 1999, Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan Sinergi BUMN.

---

This thesis discusses the policy of State-owned Company's (SOEs) Synergy in terms of antitrust law perspectives in Indonesia. In the mechanism of procurement of goods and services of SOEs based on the provisions of Regulation of the Minister of SOE Number PER-05/MBU/2008 concerning General Guidelines for Procurement of Goods and Services of SOE, allegedly has potential abuse and violation of the provisions of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition . Some possible violations are tying products, conglomeration, vertical integration and discriminatory practices. However, further analysis is needed to determine whether SOE Synergy is true in violating the provisions of Law Number 5 Year 1999.

The implementation of Business Competition policy for SOEs other than in Indonesia, comparisons are made to the United States and China regarding the application of antitrust law to its SOEs, and in practice in some cases SOEs are exempt from competition law as long as the SOEs activities are carried out under the law. The provisions of the SOEs Regulation governing the SOEs Synergy constitute the exceptions as referred to in Article 50 (a) of Law Number 5 Year 1999. The methods used in the research are Juridical Normative covering Law Number 5 Year 1999, BUMN Regulation Number PER-05/MBU 2008 and other regulations related to the SOE Synergy policy."

"Ekonomi persaingan usaha dapat ditelaah dari dua sisi. Pertama, dari sisi pelaku usaha atau produsen, dan kedua, dari sisi konsumen. Dari sisi pelaku usaha, ekonomi persaingan usaha menyangkut hal bagaimana perusahaan menentukan strategi bersaing, apakah dilakukan dengan cara sehat atau saling mematikan.Dalam praktiknya persaingan usaha sangat terpengaruh oleh berbagai kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Seharusnya kebijakan publik tersebut dibuat dengan wawasan yang berpihak kepada masyarakat, baik kepada produsen maupun kepada konsumen namun kenyataannya banyak kebijakan yang menyangkut sektor usaha yang diwarnai dengan berbagai kepentingan terselubung dari pihak tertentu.Di masa pemerintahan orde baru, banyak dijumpai praktik persaingan yang tidak sehat, dengan ciri-ciri; (1) Unregulated, (2) Concentrated, (3) Protected dan No Competition, dan (4) Priveledge atau perlakuan khusus.Sebagai tanggapan terhadap tuntutan globalisasi dan dalam usaha menciptakan ekonomi yang efisien pada tahun 1999 Indonesia telah berhasil membuat Undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu UU. No. 5 Tahun 1999. Instansi yang ditugasi untuk menegakkan hukum persaingan usaha adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat dengan KPPU. Komisi ini bersifat independen.Tesis ini mengkaji KPPU dari sisi kelembagaannya. Di sini dibahas berbagai aspek kelembagaan dalam kaitan dengan implementasi hukum persaingan usaha di Indonesia = dan mencoba memberikan gambaran bagaimana sistem dan mekanisme kelembagaan yang sama di negara-negara lain."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan regulasi hukum pesaingan usaha di Indonesia dan Amerika Serikat terhadap perusahaan patungan di industri telekomunikasi, perkara perusahaan patungan Primestar dengan perusahaan patungan PT. One Indonesia Synergy (OIS) dan kemungkinan adanya dampak persaingan usaha tidak sehat dari perusahaan patungan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain yuridis normatif, dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendirian perusahaan patungan dalam industri telekomunikasi dapat memberikan dampak persaingan usaha tidak sehat, seperti kolusi dan trust. Penelitian ini menyarankan perusahaan patungan untuk diatur dalam kontrol merger UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha).

---

The purpose of this thesis is about the comparative legal regulation of business competition in Indonesia and the United State against of the telecommunication industry joint venture, the comparison of the case of Primestar joint venture in the United States telecommunication industry with a joint venture of PT. One Indonesia Synergy (OIS) in the Indonesian telecommunications industry and the possible impact of unfair business competition from the joint venture. This research is qualitative research with normative juridical design, where the result of this research explains that the establishment of joint venture in telecommunication industry can give impact of unfair business competition, such as collusion and trust. This research suggests a joint venture to be regulated in the merger control of Law No. 5 of 1999 (Competition Act)."

"Sarana transportasi memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan manusia.. Pemerintah dan/atau swasta menyediakan sarana transportasi umum guna mempermudah aktifitas masyarakat. Keamanan, kenyamanan dan keselamatan terhadap diri pribadi penumpang transportasi umum dan harta benda yang dibawa oleh konsumen pengguna jasa transportasi umum kurang mendapat perhatian penyedia jasa transportasi umum. Perusahaan Penerbangan sebagai pelaku usaha tidak jarang melalaikan tugasnya dalam melakukan pengangkutan udara. Tidak adanya kejelasan informasi mengenai ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan terhadap hilangnya barang bagasi penumpang angkutan udara dan nilai ganti kerugian yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha penerbangan membuat konsumen pengguna jasa penerbangan sangat dirugikan. Pelaku usaha penerbangan haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang angkutan udara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan.

---

Means of transport has an important role in supporting human life. Government and/or private provide public transport facilities in order to facilitate community activities. Security, comfort, and safety of personal public transport passengers and its property are less attention from the public transport service providers. Many airlines have derelict their duties in air transporting. No clear information about passanger compensation in missing baggage and uniletary determined compensation by airlines was handicapped passangers. Airlines must be liable for damages suffered by passangers under the Consumer Protection Act and Aviation Act."