Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian dalam Skripsi ini membahas mengenai ObligasiSyariah (Sukuk) Negara Sebagai Instrumen PembiayaanPembangunan Infrastruktur dalam suatu tinjauan prospektif.Kajian prospektif karena Sukuk Negara belum pernahditerbitkan di Indonesia dan Rancangan Undang-undangTentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menjadidasar hukum untuk penerbitan Sukuk Negara masih dalampembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pembangunaninfrastruktur di Indonesia mengalami kendala karenaterbatasnya anggaran negara untuk membiayai pembangunaninfrastruktur, sehingga proyek infrastruktur terhambatpembangunannya. Sukuk Negara merupakan salah satu InstrumenInvestasi dan Pembiayaan dengan berbasis syariah dan telahberkembang pesat di berbagai negara di dunia. Penulis akanmemperlihatkan bagaimana penerapan skim pembiayaan denganmenggunakan instrumen Sukuk Negara dalam pembiayaanpembangunan infrastruktur di Indonesia. Penerbitan SukukNegara merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untukmengatasi keterbatasan anggaran negara dan sebagaialternatif serta diversifikasi sumber pembiayaan anggarannegara khususnya untuk pembiayaan pembangunaninfrastruktur. Pemerintah dan DPR harus segeramenyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU SBSN menjadiundang-undang, sehingga penerbitan Sukuk Negara mempuyaidasar hukum yang kuat dan menjadi sumber pembiayaanpembangunan infrastruktur."

"[ABSTRAKWali Amanat adalah pihak yang ditunjuk oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi. Tugas Wali Amanat ini dapat terganggu apabila terjadi hubungan kredit antara Wali Amanat dengan Emiten dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi fungsinya dalam melindungi kepentingan pemegang obligasi. Sebagai perlindungan hukum bagi pemegang obligasi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor VI.C.3 yang membatasi hubungan kredit antara Wali Amanat dengan Emiten hingga 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Efek yang bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwaliamanati. Dengan demikian Wali Amanat yang mempunyai hubungan kredit melebihi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah efek yang bersifat utang dan/atau sukuk yang diwaliamanati wajib menunjuk wali amanat pengganti sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data bersifat deskriptif analitis dengan laporan yang menggambarkan (mendeskripsikan) fakta-fakta empiris dengan menggunakan analisa normatif sehingga fakta-fakta tersebut mempunyai makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti secara rinci dan sistematis dan akhirnya didapatkan solusi hukum berdasarkan data yang diperoleh.

---

ASBTRACTTrustee is an institution appointed by Law number 8 Year 1995 of Capital Market to represents interest of bondholders. Task of Trustee may be interrupted in case of a credit relationship between Trustee and Issuer in large amount and enough to affect its function in protecting the interests of bondholders. As a legal protection for bondholders, the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency issued Rule Number VI.C.3 to give limitation of credit relationship between Trustee and Issuer up to 25% (twenty five percent) of the amount of debt securities and/or Sukuk that being trusted. Therefore, trustee who has credit relationship more than 25 % (twenty five percent) of the amount of debt securities and/or sukuk that being trusted obligate to appoint substitution as a trustee according to Trusteeship Agreement. The method of research used in this research is a qualitative method that produces descriptive data analytical reports that describe empirical facts by using normative analysis so that those facts have meaning and connection with the issues studied in detail and systematically and finally obtained the legal solution based on the data obtained., Trustee is an institution appointed by Law number 8 Year 1995 of Capital Market to represents interest of bondholders. Task of Trustee may be interrupted in case of a credit relationship between Trustee and Issuer in large amount and enough to affect its function in protecting the interests of bondholders. As a legal protection for bondholders, the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency issued Rule Number VI.C.3 to give limitation of credit relationship between Trustee and Issuer up to 25% (twenty five percent) of the amount of debt securities and/or Sukuk that being trusted. Therefore, trustee who has credit relationship more than 25 % (twenty five percent) of the amount of debt securities and/or sukuk that being trusted obligate to appoint substitution as a trustee according to Trusteeship Agreement. The method of research used in this research is a qualitative method that produces descriptive data analytical reports that describe empirical facts by using normative analysis so that those facts have meaning and connection with the issues studied in detail and systematically and finally obtained the legal solution based on the data obtained.]"

"Penelitian ini mengkaji pengaruh karakteristik obligasi terhadap imbal hasil obligasi hijau, dengan memberikan bukti empiris dari dataset global yang mencakup 1.589 penerbitan obligasi di 40 negara. Penelitian ini berfokus pada empat karakteristik utama, yaitu tenor obligasi, ukuran penerbitan, peringkat obligasi, dan label atau sertifikasi hijau. Menggunakan data sekunder dari Refinitiv, Trading Economics, dan Bank for International Settlements, analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi Ordinary Least Squares (OLS) dan model bootstrapping pada data cross-sectional dari tahun 2017-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran penerbitan obligasi memiliki pengaruh signifikan (β = -0,3012, p <0,05) terhadap imbal hasil obligasi hijau, sementara peringkat obligasi memiliki pengaruh positif (β = 2,3597, p <0,05) terhadap imbal hasil obligasi hijau. Di sisi lain, tenor obligasi dan label hijau tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil ini menegaskan pentingnya karakteristik obligasi dalam membentuk persepsi investor dan dinamika penentuan harga di pasar obligasi hijau. Dengan membahas pengaruh karakteristik obligasi terhadap imbal hasil obligasi hijau, penelitian ini mendukung pengembangan pasar obligasi hijau yang lebih efisien dan memberikan wawasan untuk mengoptimalkan struktur obligasi dalam pembiayaan hijau.

---

This study examines the influence of bond attributes toward the green bond yields, providing empirical evidence from a global dataset of 1,589 bond issuance across 40 countries. The research focuses on four key attributes which includes bond tenor, issuance size, bond ratings, and green label or certification. Using secondary data from Refinitiv, Trading Economics, and the Bank for International Settlements, the analysis employs Ordinary Least Squares (OLS) regression and bootstrapping model on cross-sectional data, spanning from 2017-2023. The findings reveal that bond issuance size has a significant effect (β = -0.3012, p <0.05) on green bond yields and bond ratings (β = 2.3597, p <0.05) have a positive effect on green bond yields. Meanwhile, bond tenor and green label do not show any significant influence. These results underscore the importance of bond attributes in shaping investor perception and pricing dynamic within green bond market. By addressing the impact of bond attributes on green bond yields, this research supports the development of a more efficient green bond market and provides insights to optimize bond structures for green financing."

"ABSTRAKPerkembangan instrumen investasi obligasi di Indonesia akhir-akhir ini, semakinmarak yang ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang menawarkanobligasinya di pasar modal serta meningkatnya nilai obligasi yang diperdagangkan.Sehingga tidak mengherankan saat ini obligasi dijadikan alternatif pendanaan olehperusahaan dan disisi lain juga dijadikan alternatif investasi oleh investor.Fenomena perkembangan obligasi di indonesia pada pertengahan tahun 1990-antergolong menarik, dimana sebagian besar obligasi yang ditawarkan ke para investoradaiah obligasi bunga mengambang yang berubah-ubah mengikuti perubahan tingkatbunga deposito berjangka. Path akhir tahun 1999, hampir 60% dan total 90 obligasi ydiperdaganglcan aclalah obligasi bunga mengambang (floating rate bond).dengan fenomena yang terjadi pada negara-negara tetangga seperti Malaysia, lhailancidan Australia.PT. Jamsostek (Persero), salah satu investor institusi terkemuka di Indonesiadihadapkan pada permasalahan di bidang investasi. Disatu sisi sebagai dampak dariperkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, perusahaan mengalami peningkatandana yang dihimpun sehingga akan berdainpak terhadap peningkatan dana investasi yangdikelolanya. Peningkatan dana tersebut tentunya memerlukan pengelolaan yang balk danprofesional sehingga diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal. Namun disisiLain perusahaan ini juga dibatasi oleh sejumlah peraturan Pemerintah seperti PP 28/1996yang membatasi ruang gerak investasi perusahaan.Dampak dan penerapan kebijakan tersebut perusahaan diharus mengalokasikandananya keberbagai macam instrumen investasi dan adanya pembatasan dana yangtentanam di satu jenis intrumen investasi. Dalam upaya melakukan diversifikasi investasi,salab saW alternatif investasi yang cukup menarik adalah obligasi bunga mengambangyang menawarkan return yang relatif menarik, yaitu membenikan prerni tetap antara1,00% s/d 2,00%.Setelah dilakukan evaluasi yang cukup mendalam terbadap hasil investasi obligasiini, dimana penulis xnengambil studi kasus obligasi Pcrum Pegadaian III sertabandingkannya dengan instrumen investasi yang memiliki karakteristik yang samayaitu deposito berjangka, ditemukan baliwa basil yang diterima dafi obligasi ini tidaklebib besar dan deposìto berjangka. Hal ini menuniukkan bahwa ada potensial loss yangcukup material yang akan diperoleh investor jika menginvestasikan pada instrument ini.Potensial loss tersebut terjadi karena sistem pembayaran bunga obligasi,benchmark tingkat bunga yang digunakan serta besarnya premi tetap yang dibenikan. Halini juga diperburuk lagi dengan kelemahafl dañ obligasi tersebut seperti tidak optinialnyakcberadaan pasar sekunder obligasi di Indonesia serta resiko lain yang terkait dengaflinstrumen ini.Permasalahan tersebut jika tidak ditangani secara serius dikhawatirkan akanmenghanibat perkembangan obligasi dimasa mendatang, dimana obligasi bungamengambang akan menjadi instrumefl yang tidak menarik bagi investor. Untuk itupenulis mengajukan alternatif pemecahan masalah antara lain menambah premi tetapyang ditawarkan hingga level 2,271 %, mengubah sistem benchmark tingkat bunga,memperpendek jangka waktu pembayaran bunga dan memperhitungkan risk premiumuntuk obligasi yang memiliki resiko relatif tinggi.Khusus untuk para investor institusi dibarapkan untuk lebih untuk melihatevaluasi yang mendalam terhadap aspek risk and return dan istrumen ini sertamenghindari pembelian obligasi di pasar perdana untuk menekan opportunity loss yangmungkin timbul dan investasi pada instrumen ini."

"Dalam rangka memberikan kemudahan kepada Emiten untuk menerbitkan Obligasi dalam beberapa tahap penerbitan, Bapepam-LK mengeluarkan Peraturan Nomor IX.A.15 perihal Penawaran Umum Berkelanjutan yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor : Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk (?POJK No. 036?). POJK tidak memberikan batasan tugas/tanggung jawab Wali Amanat selaku wakil pemegang Obligasi. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan tanggung jawab Wali Amanat terhadap Emiten dan pelaksanaan tugas Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dibuatlah penelitian ini. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak terdapat hubungan tanggung jawab antara Wali Amanat terhadap Emiten. Dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melindungi kepentingan para pemegang Obligasi dari setiap Obligasi yang diterbitkan dalam rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Wali Amanat harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian terkait penerbitan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan seperti akta pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan perjanjian perwaliamanatan.

---

In order to provide convenience to the Issuer to issue Bond in several issuing phase, the Bapepam-LK has issued Regulation No. IX.A.15 regarding Continuous Public Offering which is an annex of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK Number: Kep-555 / BL / 2010 dated December 30, 2010, as amended by the Financial Services Authority Regulation No. 36 / POJK.04 / 2014 dated December 8, 2014 on Continuous Public Offering of Debt Securities And / Or Sukuk ("POJK No. 036"). POJK No. 036 does not regulate the limitation of duty or responsibility of Trustee. This research is made to understand is Trustee has responsibility relationship Issuer and implementation of Trustee's duty in Bond issuing through Bond Continues Public Offering. The research method used is normative research. Based on research, there is no responsibility relationship between the Trustee and the Issuer. To conduct his duties in protecting the bondholders from each Bond issued through Bond Continues Public Offering, Trustee shall comply with the legislation in force and agreements related Bond issued through Continuous Public Offering, such as the deed of Declaration of Continuous Public Offering and trustee agreement."