Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi internet telah dimanfaatkan oleh perbankan untuk menyediakan layanan internet banking. Meskipun internet banking sarat dengan risiko, bank lebih melihat internet banking sebagai tantangan dan peluang untuk mengembangkan bisnisnya. Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas bank banyak mengeluarkan peraturan, termasuk peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan internet banking. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan agar bank dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Bank yang beroperasi dengan baik dan dinilai sehat, baik langsung maupun tidak langsung dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada nasabah. Namun sayangnya, apabila ditelaah lebih jauh mengenai praktek penyelenggaraan Internet banking masih banyak ditemui adanya hal-hal yang sangat merugikan konsumen, seperti misalnya pencantuman klausula terms and conditions yang hanya memperhatikan kepentingan bank. Hak hak konsumen yang seharusnya dipenuhi oleh bank ternyata belum sepenuhnya mendapat perhatian yang semestinya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila bank mulai memperhatikan kepentingan konsumen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The emergence of internet technology has adopted by banks to create the internet banking services. Actually, banks realized that internet banking is hazardous, but hanks considered internet banking as challenges and opportunities to improve their business. Bank Indonesia as banking regulator and overseer created many regulations, included regulations related with internet banking operation. The regulations aim to give the rule for banks, so banks do their business based on prudential banking and good corporate governance. A good business of banks, directly or indirectly, will establish the consumer protection. Unfortunately, if we evaluate more detail about the operation of internet banking, we can find many factors that disservice to many innocent consumers, such as terms and conditions clauses that only created in banking perspective. According to Consumer Protection Law, consumer rights should be established by banks."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pemanfaat jasa pengobatan tradisional dengan studi kasus terhadap kelalaian pelaku usaha praktik pembesaran alat vital yang berada di Menteng. Dengan meninjau pada permasalahan mengenai pengaturan pelayanan pengobatan tradisional di Indonesia, tanggung jawab pengobat tradisional ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh pengobat tradisional, sehingga dapat diambil manfaat dari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan desain penelitian deskriptif.Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dibentuknya peraturan/Undang-undang khusus yang mengatur mengenai pengobatan tradisional, dilakukannya pengawasan secara berkala dan berkelanjuatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah terhadap tempat-tempat praktik pengobatan tradisional, kemudian melakukan koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait dan berwenang dalam hal penyelesaian suatu kasus/perkara, melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media-media cetak dan televisi terhadap lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

---

This undergraduate thesis examines the Law Protection on the Traditional Medication service consumer which is a case study on the negligence of the enlargement of sex agent practitioner where is located in Menteng. The purpose of this research could be attained by reviewing the issue of the traditional medication service regulation in Indonesia, the responsibility of the traditional physician regulated on the Consumer Protection Act, and the law effort who could be enforced by the consumer who suffered a loss by the action of the traditional physician. The research is a normative research with a descriptive research design.In the result of this research suggest that a particular act on the traditional medication should be formed and a gradual as well as suitable monitoring between the central government coordinate with the local government toward the traditional medical places. Afterwards, a well coordination between those related and appropriate parties in dealing with the settlement of this case, community socialization through the printed media and television about Board of Consumer Dispute Resolution. "

"Telemedicine merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan. Salah satu bentuk telemedicine yakni konsultasi online semakin banyak ditemukan dalam praktik kedokteran, dibuktikan dengan maraknya aplikasi kesehatan online yang menyediakan layanan konsultasi jarak jauh antara dokter dengan pasien. Namun demikian, perkembangan tersebut belum dibarengi dengan regulasi yang memadai. Dalam penelitian ini penulis ingin menelaah dan menganalisis mengenai bagaimana bentuk perlindungan konsumen jasa kesehatan telemedicine, bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha telemedicine, serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen telemedicine apabila mengalami sengketa dengan merujuk kepada peraturan yang ada saat ini seperti UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, serta UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam UU Perlindungan Konsumen serta peraturan sektoral di bidang kesehatan belum cukup dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen telemedicine. Atas kerugian yang diderita, konsumen telemedicine dapat menempuh upaya hukum melalui lembaga BPSK, MKDKI, maupun pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha adalah berupa ganti kerugian.

---

Telemedicine is the byproduct of the recent development of information technology and communication in health. One of the forms of the development manifests as online consultation, which has become more common in health practice – proven by the growing number of health-based applications that provide a service of long-distance consultation between doctors and patients. However, this development has not been aided with sufficient regulations. In this research, the writer aims to analyze the forms of consumer protections towards practices of telemedicine, the forms of legal responsibility and accountability of telemedicine providers, and legal path consumers can pursue shall a dispute arise – in which the dispute refers to currently applicable laws such as Law Number 8, 1999, on Consumer Protections; Law Number 36, 2009, on Health; Law Number 29, 2004, on Medical Practices; and Law Number 11, 2008, on Information and Electronic Transactions. The writer used normative juridical research method with a descriptive-analytical research type. The results showed that regulations contained within the Law on Consumer Protections and other sectoral health laws have not been sufficient in providing legal protection towards telemedicine consumers. To address losses telemedicine consumers possibly suffer from, they may legally pursue the providers through Consumer Dispute Settlement Board (BPSK – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Indonesia Medical Disciplinary Board (MKDKI – Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), and the Court. The provider’s responsibility is shown through compensations."

"Skripsi ini membahas tentang aspek hukum perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa internet PT. First Media, Tbk. Penelitian ini menemukan adanya beberapa permasalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. First Media, Tbk. Selain itu, di dalam skripsi ini juga dibahas tentang sanksi yang dapat diterapkan terhadap PT. First Media, Tbk. Sanksi yang dapat diberikan bagi PT. First Media, Tbk selaku perusahaan penyedia jasa internet yang melanggar hak konsumen ini terdapat dalam UUPK pada Pasal 60 dan 62.This Bachelor thesis discussed an issue concerning the aspects of consumer protection law on internet service user of PT. First Media, Tbk. This research found some problem concerning the services of PT. First Media, Tbk. More over, PT. First Media have infringed the law. This bachelor thesis also discussed about the penalty that can be applied to PT. First Media, Tbk that have infringed consumers? right. This penalty is stated in Consumer Protection Act Article 60 and 62."

"ABSTRAKLayanan jasa premium call merupakan salah satu penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam bentuk jasa nilai tambah teleponi melalui jaringan tetap lokal milik Penyelenggara jaringan telekomunikasi yaitu PT. Telkom, yang disediakan Provider Layanan Jasa Premium Call dengan nomor akses 0-809-1-XXX-3 dan tarif layanannya lebih mahal daripada tarif pulsa telepon biasa, karena jasa premium call dapat memberikan berbagai manfaat bagi para peneleponnya, antara lain informasi, konsultasi, hiburan, dan permainan, dan tagihannya dibebankan bersamaan dengan tagihan telepon biasa. Namun, seringkali penyelenggaraan layanan jasa premium call disalahgunakan oleh Provider layanan jasa premium call, sehingga layanan jasa premium call tidak sesuai lagi dengan peruntukan (manfaat) nya. Konsumen PT. Telkom sebagai pemakai jasa telepon (sistem kabel) dapat menggunakan layanan jasa premium call dan berhak mendapatkan perlindungan hukum melalui pengaturan hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang berlaku bagi konsumen dan pelaku usaha berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu W Telekomunikasi dan W Perlindungan Konsumen. Jasa telepon yang ditawarkan secara bersamaan oleh PT. Telkom dengan jasa nilai tambah teleponi berupa layanan jasa premium call, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Provider layanan jasa premium call melalui kerjasama antara PT. Telkom sebagai Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal dengan Provider layanan jasa premium call sebagai Penyelenggara layanan jasa premium call yang memberikan layanan jasa premium call kepada Konsumen PT. Telkom, sehingga tercipta suatu hubungan hukum di antara para pihak. Penyelenggaraan layanan jasa premium call dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, ketika Provider layanan jasa premium call melakukan kegiatan usaha secara tidak jujur dengan menagih pernbayaran atas pemakaian jasa premium call melalui PT. Telkom kepada konsumen yang tidak menggunakan jasa premium call."

"Dewasa ini perkembangan dunia kedokteran semakin bertambah pesat sehingga tidak saja berfungsi dalam hal penyembuhan namun juga memberikan suatu peluang yang positif terhadap dunia kecantikan. Salah satunya ialah bedah plastik. Dulu suatu tindakan bedah plastik selalu dikaitkan dengan suatu keadaan dimana pasiennya menderita suatu indikasi medis sehingga memerlukan penanganan bedah plastik. Namun dunia kedokteran kini tidak lagi hanya berfungsi apabila adanya indikasi medis, tetapi juga dapat berfungsi sebagai penambah daya tarik kecantikan seseorang. Bedah plastik mempunyai karakteristik yang khusus misalnya dalam hal bedah plastik estetik yang berbeda dengan tindakan medis lainnya. Hal ini disebabkan karena bedah plastik estetik lebih mengutamakan kepada suatu hasil kerja dari dokter bedah plastik yang bersangkutan (Resultaatverbintenis), walaupun memang bedah bedah plastik rekonstruksi merupakan bedah plastik yang lebih mengutamakan daya upaya atau usaha maksimal dari tindakan dokter (Inspaningverbintenis).Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen (pasien) di Indonesia, sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu juga hak-hal pasien telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Salah satu hak tersebut adalah untuk mendapatkan ganti kerugian atas tindakan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian itu. Aspek hukum perlindungan konsumen (pasien) menjadi fokus penting karena tindakan dokter bedah plastik yang sering merugikan konsumen. Dalam hal bedah plastik ada beberapa permasalahan yang dapat timbul seperti tidak adanya pengaturan secara eksplisit yang mengatur mengenai dokter yang berwenang untuk melakukan tindakan bedah plastik. Hal ini menyebabkan banyak dokter yang mengklaim dirinya mampu untuk melakukan bedah plastik.Permasalahan lainnya ialah apabila seorang dokter melakukan Perbuatan Melawan Hukum maupun wanprestasi yang biasanya disebut dengan Malpraktek.Pemberlakuan klausula-klausula yang bersifat baku sehingga konsumen (pasien) hanya bisa menerima dan tidak adanya kesempatan bernegosiasi dan terkadang klausula tersbut berisi pembebasan tanggung jawab dari pihak dokter bedah plastik. Klausula tersebut sering terdapat dalam Informed consent. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen (pasien) dengan dokter bedah plastik apabila terjadi suatu tindakan malpraktek dalam bidang Perdata, maka dapat diselesaikan baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan yaitu dengan cara musyawarah serta dapat diajukan permasalahan kepada organisasi profesi yang terkait yaitu MKEK IDI (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran)."

"Perkembangan teknologi yang teijadi begitu pesat, berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Penggunaan teknologi dalam kehidupan manusia sesungguhnya adalah untuk memudahkan manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi dibidang Informastika yang terus berkembang menjadi internet, membawa dampak pada pemanfaatannya. Teknologi internet sekarang ini dipergunakan bank sebagai suatu produk perbankannya. Penerapan suatu layanan internet banking oleh bank umum sekarang ini di Indonesia dijalankan dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 6 huruf n. Kemudian juga penggunaan Teknologi informasi didalam dunia perbankan oleh Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank-bank yang ada ada dibawahnya, diatur melalui Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia (SKDBI) No. 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 27/9/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank. Ditinjau dari segi perlindungan kepada nasabah sebagai konsumen, ternyata perlindungan kepada hak-hak konsumen belum dipenuhi oleh bank yang menyediakan layanan internet banking hak ini menyangkut tanggung jawab bank sebagai penyelenggara jasa internet banking dilihat dari perjanjian antara nasabah dengan bank yang merupakan perjanjian baku masih terdapat klausula-klausula yang merugikan hakhak konsumen. Pada Bagian akhir tesis ini, diutarakan beberapa saran pemecahan masalah untuk memberikan kedudukan yang jelas akan praktek penyelenggara internet banking, maka diperlukan suatu peraturan perundangan-perundangan yang khusus. Pengaturan ini juga perlu memuat mengenai pengaturan perlindungan terhadap hak-hak konsumen serta peran aktif pemerintah maupun bank sebagai penyelenggara internet banking untuk meninjau setiap perjanjian yang dibuat antara nasabahnya agar terlindungi hak-haknya sebagai konsumen. Dengan demikian agar tetap memelihara keseimbangan hak dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."