Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sangat penting untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan pertanian. Peraturan ini memberikan perlindungan kepada para pemulia tanaman untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru, juga untuk mendorong terciptanya varietas unggul baru serta pengembangan industri perbenihan. Oleh karenanya, keberadaan dari aparat penegak hukum sangat penting peranannya dalam hal menindak pelaku kejahatan dan pelanggaran dalam hal perbenihan. Keberadaan aparat penegak hukum merupakan ujung tombak sebelum dimulainya sistem peradilan pidana di Indonesia, hal tersebut dimaksudkan untuk membuat terang apakah benar telah terjadi suatu kejahatan ataupun pelanggaran dalam hal perbenihan. Untuk menindaklanjuti akan hal tersebut, diperlukan aparat penegak hukum yang terampil dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Departemen Pertanian. Berkenaan dengan keberadaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dalam hal kewenangan penyidik, terdapat beberapa kasus yang menimpa petani jagung di Kediri, Jawa Timur, maka skripsi ini memaparkan serta menganalisis apakah tindakan yang dilakukan penyidik pada kasus petani jagung di Kediri, Jawa Timur sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia dan melakukan pegkajian secara dalam atas tindak pidana Sistem Budidaya Tanaman yang dimaksud.

---

Law on Plant Cultivation System and Law on Protection of Plant Varieties are highly significant to encourage and provide the business communities chances to enhance their role on agricultural development. These regulations provide protection scheme for plant breeders to develop new varieties and encourage the to invent high-yielding varieties as well as to develop breeding industry. Therefore, law enforcement apparatus play a very essential role to act against criminals and violations on plant breeding. They are the leader prior to the initiation of criminal judicial system in Indonesia in order to clarify whether there were crimes or violations against breedings. To further follow-up this issue, it is highly necessary to have competent and professional law enforcement apparatus in undertaking their duty as investigator. And those necessary apparatus are National Police Investigator and Civilian Investigator of the State (PPNS) of Ministry of Agriculture. Concerning the existence of abovementioned Laws with regard to investigator authority, this Paper studies criminal act done by the corn farmers in Kediri, East Java, and analyses whether actions taken by investigators towards corn famers in Kediri , East Java, are pursuant to Indonesian Criminal Pursual Law. This paper also has a deep review on the criminal act on Plant Cultivation System."

"Berbagai dampak negatif akibat anak bersentuhan dengan dunia peradilan menjadipertimbangan utama dimungkinkannya diversi terhadap penyelesaian kejahatan yangdilakukan oleh anak. Dalam melaksanakan fungsi sebagai kontrol sosial itu, Polrimembentuk suatu unit khusus yang menangani permasalahan perempuan anak yangdisebut Unit PPA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Secara khusus unit inifocus pada bagaimana memberikan layanan untuk kepentingan terbaik bagi anak danuntuk menegakan keadilan bagi perempuan dan anak. Unit PPA ini beranggotakanpenyidik yang diwajibkan untuk mengedepankan proses diversi dibandingkanmeneruskan proses hukum pelaku anak hingga ke pengadilan anak. Berkenaan denganpenyidik kepolisian dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yangberhadapan dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimanakah prosespelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pelakuanak, pengaturan posisi dan wewenang penyidik kepolisian dalam pelaksanaan diversiserta tantangan yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversi dan strategi untukmengawasinya di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang didukung dengan penelitian lapanganyang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis datayang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primerdan sekunder. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pihak kepolisian Polres MetroJakarta Pusat lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversi dalammenangani anak yang berhadapan dengan hukum dari pada proses secara hukumkarena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Banyaknya parapenegak hukum yang masih berparadigma legalistik, kaku, dan kurangnyapemahaman tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Budayamasyarakat Indonesia yang dikenal dengan musyawarahnya, akan tetapi hal tersebutterkadang sama sekali tidak terlihat dalam upaya diversi yang melibatkan pelakuanak. Kurangnya kordinasi antar instansi terutama pengawasan pasca diversimenyebabkan dampak negatif terhadap anak seperti stigmatisasi kerap dialami olehpelaku anak.

---

Negative impacts on children that arise from their contact with the world of lawjustice are a major consideration in the diversion of the settlementof child crimes. Incarrying out its function as social controller, the Police formed a special unit to handleissues of women and children called Unit PPA UnitPelayananPerempuandanAnak Service Unit for Women and Children that, inparticular, focuses on how to provide services for the best interests of children and touphold justice for women and children.This unit consists of investigators who arerequired to prioritize the diversion process rather than continuing the legalproceedings of juvenile offenders to the juvenile court. With regard to theinvestigators in applying the concept of diversion to children in conflict with the law,it may be possible to examine the issues of how are the processes of implementing thediversion to children in conflict with the law, in particular juvenile offenders, settingthe position and authority of investigators in the implementation of diversions, andwhat kinds of challenges faced by investigators in implementing the diversions andstrategies they take in the Central Jakarta Departmental Police jurisdiction.

This study used normative juridical research supported by field research that was conducted byconducting interviews with informants. Meanwhile, the data analysis used wasqualitative analysis with primary and secondary data collection methods. From theresults of this study, it can concluded that the Central JakartaDepartmental Policehave prioritized peaceful efforts or used diversions in dealing with children in conflictwith the law rather thanlegal process because it is better to prioritize the best interestsfor children. Many law enforcement officials still have a legalistic, rigid, andinadequate paradigm about the handling of children in conflict with the law. Theculture of Indonesian society, actually, is known for its deliberation, but it issometimes not at all visible in diversionary efforts involving juvenile offenders.Thelack of coordination between agencies, especially in post diversion monitoring, has anegative impact on juvenile offenders such as poor stigmatization."

"Anak sebagai generasi muda memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan dan disadari oleh masyarakat internasional dengan munculnya konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Bertitik tolak dari masalah kepentingan anak maka berkembang konsep keadilan restoratif dan konsep diversi yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep diversi merupakan alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tidak masuk kedalam proses peradilan sehingga akan menimbulkan stigma buruk terhadap anak. Berkenaan dengan penyidik kepolisian dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berhuhadapan dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimana penerapan konsep Diversi yang dilakukan oleh jaksa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang SPPA serta faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan diversi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

---

Children as young generation has strategic role that guarantees the sustainability of the existence of the nation in the future and knows exist by the international community with the appearance of a convention which is emphasizing the position of a child as hukan beings who should get the protection of their rights. Dotted refuse from a problem child interest and developed the concept of restorative justice and diversion is an alternative concept of handling children in conflict with the law so that children does not go through the judicial process that will cause a bad stigma to the child. With regard to the role of the police investigation in applyiong the concept of diversion against children conflict with the law can be assessed on how the application of diversion concept conducted by a police investigation against children in conflict with the law in Indonesia and the application of diversion concept is carried out by a police investigation against children in conflict with the law matters by applying diversion. This research using research judicial normative supported by field research conducted by way of doing an interview with an informer, analysis of data used is data qualitative analysis by the method of primary and secondary."

"Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diberikan kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan atas tindak pidana dibidang Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dapat melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Cukai, namun kewenangan yang dimiliki PPNS Bea dan Cukai hanya terdapat dalam tindak pidana yang diatur secara limitatif dalam pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana berdasarkan rumusan Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP. Hubungan kerja antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri adalah sebagai hubungan koordinasi dan pengawasan, pemberian petunjuk dan bantuan, laporan dimulainya penyelidikan dan penghentian penyidikan. Dalam melakukan serangkaian penyidikan penyidik Polri lebih banyak berperan memberikan petunjuk dan melakukan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana Cukai. Pada kenyataan di lapangan masih saja terjadi penerapan hubungan dan kedudukan yang tidak tepat antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana Cukai. Demikianlah yang terjadi pada penahanan dalam kasus tindak pidana pemalsuan pita Cukai terhadap tersangka Ny. Erni Rusdiana, pada tahap penyidikan di Polri tersangka sudah ditahan sampai batas waktu maksimal penahanan, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penahanan kembali terhadap tersangka dalam tindak pidana yang sama, seharusnya tersangka tidak boleh dilakukan penahanan kembali lagi karena tersangka pada tahap penyidikan di Polri sudah dilakukan penahanan selama 120 (seratus dua puluh) hari. Akibat hukum dari penahanan kembali oleh PPNS Bea dan Cukai menimbulkan penahanan yang tidak sah. Terhadap penahanan yang tidak sah tersebut, tersangka Erni Rusdiana melakukan upaya hukum Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur."

"Tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Saat melakukan tindak pidana, anak dipandang tidak mandiri secara kejiwaan, dan bukan pula miniatur orang dewasa. Anak yang menjadi pelaku pidana juga dapat dipandang sebagai korban, yakni korban dari keadaan disekitarnya. Dalam sistem peradilan pidana, mediasi penal dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (penal reform), dan dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "penal reform" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, serta untuk penyederhanaan proses peradilan, salah satu caranya adalah dengan mekanisme "mediasi penal". Keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, tetapi tetap membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya. Keadilan restoratif menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Aparat penegak hukum, pelaku, dan korban bisa bersepakat untuk mengalihkan kasus tersebut agar tidak dibawa hingga ke proses pemeriksaan dipengadilan jika pelakunya adalah anak-anak. Berdasarkan semua hal diatas, maka skripsi ini akan membahas mengenai studi perbandingan kasus mengenai penerapan mediasi penal dalam penanganan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum.

---

Law enforcement purpose was not to apply the law, but rather to achieve order, peace, tranquility, in a harmonious society and fair. When doing crime, psychiatric child was not independent, and it was not a miniature adult. Children who become perpetrators of crime can also be seen as victims, the victims of circumstances around it. In the criminal justice system, penal mediation against the background of thought associated with the ideas of criminal law reform (penal reform), and problems associated with pragmatism. Background ideas "penal reform" that among other things the protection of victims of an idea, the idea of harmonization, the idea of restorative justice, the idea to overcome the stiffness/formality in the existing system, the idea of avoiding the negative effects of the criminal justice system and criminal system that exists today, particularly in search of an alternative to the criminal.

Background of pragmatism among others to reduce stagnation or accumulation case, as well as to simplify the process of justice, one way is the mechanism 'penal mediation'. Restorative justice focuses justice for the victims at will and self-interest, but still makes the perpetrator responsible for his crime. Restorative justice offers recovery for all parties involved. Law enforcement officers, the offender, and the victim can agree to transfer the case not to be brought up to the inspection process in court if the perpetrators are children. Based on all the above, then this paper will discuss the Application of Penal Mediation Settlement In Case Crime Carried Out By Children Against the Law (Comparison Case Study of Court Decisions)."

"Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Selanjutnya disingkat dengan UU Perlindungan Anak) tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Anak adalah tunas bangsa, ditangannyalah masa depan suatu bangsa ditentukan, oleh karena itu penanganan yang tepat kepada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu tindakan yang bijak untuk masa depan bangsa. Dengan diundangkannya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang banyak mengutamakan kepentingan dan hak-hak anak anak yang berhadapan dengan hukum untuk dapat menata masa depannya dengan penuh semangat bahwa anak memperbaiki diri dan bisa meraih cita-citanya.

---

Children is God mandate which inside their self inherent their dignity as whole human beings. Every child have dignity which should be upheld and every child born should get their rights without asking the child. This is in accordance with the Convention on the Rights of the Child which ratified by Indonesian Government through a presidential decree number 36 year 1990, then also written in law number 4 year 1979 about children welfare and law number 23 year 2002 (hereinafter referred as UU on the protection of children) about protection of children which all suggests the general principles of the protection of children, namely non-discrimination, the best interests of the children, survival and growth, and appreciate the participation of children. Children is seed for a nation, in their hands the future of a nation is determined, therefore appropriate treatment to juvinile in faced with the law is a wise action for the future of the nation. The enactment of UU no.11 year 2012 about the juvinile criminal justice system, which have priority on interest of the child and children rights which faced with the law able to organize their future with oportunity that they can improve themselves and be able to achieve their goals."

"Tesis ini membahas pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan di Wilayah Hukum Jakarta Pusat beserta faktor pendukung dan penghambat yang ditemui. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi evaluasi di setiap pranata /lembaga Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pada saat proses peradilan belum tercapai, meskipun didukung oleh kebijakan yang diterbitkan di setiap pranata/lembaga namun perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak terabaikan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat dan diterbitkan merupakan suatu kebijakan yang berdasarkan pendekatan berbasis kebutuhan (need based approach). Pendekatan berbasis kebutuhan sifatnya sangat terbatas dan hanya memenuhi target jangka pendek. Dari berbagai pengalaman, strategi pembangunan dengan pendekatan berbasis kebutuhan kerap menimbulkan berbagai masalah lanjutan dalam jangka menengah dan jangka panjang, karena tidak di dukung oleh sumber daya yang memadai, sarana dsb. Dengan adanya putusan hakim dalam dua kasus yang diangkat dalam tesis ini, merupakan contoh nyata proses peradilan tetap tidak dapat dihindari bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga putusan hakim menyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar terlindungi haknya, memang memerlukan pemahaman dan pengertian aparat penegak hukum tentang perlindungan anak dan didukung adanya peraturan perundangan tentang peradilan anak yang jelas, sehingga dapat diharmonisasikan dengan peraturan perundangan tentang hak asasi manusia dan perlindungan anak. Selain itu, kebijakan yang dibuat oleh setiap pranata mengandung arti yang dalam bagi perlindungan dengan didasari pendekatan hak asasi anak, bahwa anak sebagai subyek hukum bukan obyek hukum. Tentunya harus didukung oleh faktor hukumnya, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.

---

This thesis discusses the implementation of child protection law in dealing with the judicial process in the Central Jakarta Jurisdiction and supporting factors and obstacles encounter. This research is research with a qualitative approach using the method of evaluation studies at each institution/agency Criminal Justice System for Children. The results show that the implementation of child protection laws to deal with during the judicial process is not reach, even if support by policies issue in each of the institutions/agencies, but the protection and best interests of the child neglect. This is because policies are made and issued a policy based on needsbased approach. Needs-based approach is very limited and only meet short-term targets. From various experiences, the development strategy-driven approach often led to further problems in the medium term and long term, because it is not supported by adequate resources, facilities and so on. With the verdict in two cases raise in this thesis, an example of the judicial process remains unavoidable for children who have to deal with the law, so that the guilty verdict and sentence to imprisonment. Handling a child is confront with a legal right to be protect, it requires understanding and understanding of law enforcement officers on child protection and supported the legislation on child justice clear, so that rules can be harmonized with the legislation on human rights and child protection. In addition, the policy made by each institution has a deep meaning for the protection of the rights based approach to children, that children as legal subjects rather than objects of law. Course must be support by legal factors, law enforcement facilities, community and culture."