Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana kriteria atau etiket merek yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan sehingga berakibat pada dilakukannya penghapusan merek oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ketentuan mengenai etiket merek ada pada pasal 61 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ke tidak sesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda. Tulisan "Agar-Agar Powder" dengan gambar piring berisi Ager-Ager warna-warni disertai tulisan Kanzi, yang artinya : "Agar-Agar" adalah bukan termasuk pengertian merek dikarenakan sesuai dengan pasal Pasal 5 huruf d UU No. 15 Tahun 2001 Unsur yang merupakan keterangan atas barang atau jasa, tidak dapat digunakan sebagai merek.Permasalahan yang dibahas dalam kasus ini adalah Bagaimanakah kriteria untuk menilai merek yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan mengenai kedudukan Putusan Hakim dalam Kasus Gugatan Penghapusan Merek yang penulis berpendapat kurang tepat dalam putusannya. Dalam kasus ini, pertimbangan hakim hakim pengadilan niaga sampai pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali juga cenderung tidak menjalankan prinsip keadilan dalam mempertimbangkan putusannya terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Tergugat yang jelas-jelas sebagai pemegang merek terdaftar yang wajib dilindungi secara hukum. Tulisan ini dibuat berdasarkan dibuat dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya unsur kemasan dengan warna kemasan dimasukkan dalam menentukan kriteria merek atau memang dilakukan penegasan dalam undang-undang merek ke dapan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam kategori dalam menentukan etiket merek. Sehingga keberadaan warna yang melekat pada kemasan memang tidak menjadi persoalan lagi. Selain itu, sebaiknya para hakim berpedoman pada Undang-Undang Merek dalam memutuskan perkara. Hal ini penting, mengingat keberadaan hakim sebagai pemberi keadilan. Selanjutnya Indonesia sebagai negara peserta dalam Konvensi Paris dari World Intellectual Property Organization (WIPO) seharusnya menerapkan dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada konvensi tersebut, khususnya Pasal 10 bis Konvensi Paris terhadap tindakantindakan unfair competition yang dapat menimbulkan persaingan curang.

---

This thesis discusses about how the criteria used or brand labels do not match those registered to do so resulted in the elimination of brands by the Central Jakarta Commercial Court. Provisions on the brand label is on Article 61 paragraph (2) letter b of Law Number 15 Year 2001 About the Brand. Incompatibility in use include mismatches in the form of writing words or letters or to the inappropriate use of a different color. Agar-Agar writings Powder "with the image plate of Agar-Agar colors accompanied by a written Kanzi, which means:" Ager-Ager is not included due to the understanding of the brand in accordance with clause d of Article 5 of Law No. 15 Year in 2001. Element is a description of the goods or services, can not be used as a trademark. The topic is related also to the legal protection of registered trademark holders as part of the implementation of the provisions of Article 3 of Law Number 15 Year 2001 about The Brand in order to provide legal l certainty in relation to the obligation to protect trademark holders in one of two rights his base deed of grant or contract based on brand usage.

Issue to be discussed in this case is How criteria used to assess the brand does not match that registered according to Law Number 15 Year 2001 About the Brand and of the position of Justice ruling in Case of Removal Trademark Lawsuit authors argue that less accurate in their decision. In this case, the judge considered the commercial court judges to courts of appeal and judicial review also tend not to follow the principle of fairness in considering the decision relating to the evidence submitted by the Party Defendants clearly as the holder of a registered mark shall be protected by law. This paper is based on library research methods was made with the character of juridical normative."

"ABSTRAKChina sebagai salah satu negara produsen penghasil barang yang sangat produktif dan murah mulai mencoba melakukan penetrasi dibidang otomotif dengan memproduksi motor murah di Indonesia dibawah label perusahaan Tossa. Pada awalnya Tossa melabeli produksi motornya dengan merek-merek variant Honda seperti Supra X dan Karisma yang telah terdaftar terlebih dahulu. Teguran dan keberatan dari pihak Honda dilayangkan kepada pihak Tossa untuk segera mengganti merek variant yang telah dipakai tersebut. Namur pihak Tossa menanggapi teguran tersebut dengan cara menghapus huruf `a' pada kata Karisma sehingga merek akhir yang digunakan adalah Krisma. Pihak Honda pun akhirnya melayangkan gugatan kepada pihak Tossa. Alih-alih mendapatkan tanggapan, pihak Tossa malah balik menggugat Honda yang salah menerapkan Merek yang didaftarkan dengan yang digunakan. Gugatan penghapusan atas Merek Honda Karisma yang diajukan oleh pihak Tossa pada awal gugatan di Pengadilan Niaga dikabulkan dengan memerintahkan hapus pendaftaran merek varian Karisma yang ada, namun ditingkat Kasasi tuntutan penghapusan dibatalkan. Pihak Tossa dianggap telah menggunakan merek Karisma dan Krisma yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek varian terkenal Karisma yang terdaftar. Tulisan ini dimaksudkan untuk mentelaah sejauh mana sebuah merek menjadi suatu perdebatan konsepsi serta keterkaitannya dengan teori dan hukum yang berlaku balk menurut perbandingan konsepsi hukum merek yang berlaku saat ini dengan negara-negara maju serta masukan apa yang bisa diberikan untuk perkembangan konsep hukum Merek yang telah ada. Merek sebagai identitas merupakan suatu extra yang mempunyai daya pesona tersendiri sehingga untuk menjaganya perlu tahapan-tahapan perkembangan layaknya seperti individu yang akan menuju dewasa."

"Pengalihan hak atas merek terdaftar dimohonkan pencatatannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut diumumkan dalam berita resmi merek. Setelah dicatatkan, pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut baru memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan ini telah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Merek. Namun, di dalam proses persidangan terdapat pertentangan, dimana setelah pengalihan hak atas merek dicatatkan, justru Pengadilan Niaga tetap menghendaki agar pemilik lama hak atas merek terdaftar untuk diikutsertakan dalam gugatan pembatalan hak atas merek terdaftar. Hal ini tentunya menjadi kerancuan mengenai akibat hukum pencatatan pengalihan merek terhadap pihak ketiga.

---

The recordation of assignment of registered trademark needs to be applied to the Minister of Law and Human Rights. The recordation of assignment of registered trademark shall be announced in the general register of trademark. The assignment of registered shall only have legal consequence to the third parties after being recorded. This provision has been regulated clearly under the Trademark Law. However, the trial proceeding shows contradiction with the provisions as set out under the Trademark Law, in which after the assignment of trademark has been recorded the Commercial Court requires the former trademark owner to be involved in the cancellation claim of registered trademark. This of course will create confusion pertaining to the legal consequence of recordation of trademark assignment towards the third parties. "

"Merek merupakan tanda pengenal sebagai pembeda suatu barang dan/atau suatu jasa dengan barang dan/atau jasa lain yang sejenis maupun tidak sejenis. Penggugat PT. Monysaga Prima sebagai pemegang merek JELIJUS kelas 29 dan kelas 32 mengajukan gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek karena menemukan bahwa tergugat PT. Manacoco Sari sebagai pemegang merek YEKO JELLYJUICE kelas 29 dan kelas 32 telah mengedarkan produk minuman dalam bentuk jelly dengan memakai atau menggunakan merek yang tidak sesuai dengan merek yang di daftar, yaitu menggunakan merek JELLYJUICE dengan karakter huruf lebih besar atau menonjol dan menyembunyikan kata YEKO dalam lingkaran karakter huruf lebih kecil yang ditempatkan secara terpisah dari rangkaian kalimat Jellyjuice, yaitu terletak di atas kata JELLYJUICE. Padahal merek yang terdaftar pada Daftar Umum Direktorat Merek seharusnya merek YEKO JELLYJUICE merupakan suatu rangkaian dengan karakter huruf yang sama dan dengan ukuran yang sama besar pula sebagaimana tercantusn dalam Sertifikat Merek atas nama Tergugat.Maka dari itu yang menjadi pokok permasalahannya adalah hal yang menjadi landasan bahwa pada merek Yeko Jellyjuice yang terjadi adalah Penghapusan bukan Pembatalan Pendaftaran Merek dan Penggugat sebagai pemegang merek dagang Jelijus berhak atau tidak untuk mengajukan gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek dalam hal Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dalam hal ini juga telah melanggar ketentuan. Metode penelitian yaitu kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian evaluatif, Jenis data yang digunakan data sekunder.Dari permasalahan tersebut disimpulkan bahwa Penggugat melakukan gugatan penghapusan pendaftaran merek karena adanya bukti yang lebih kuat yang terdapat pada produk barang Tergugat, dan Tergugat tidak dapat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat melakukan gugatan karena produk Penggugat juga mencantumkan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan karena pernyataan bahwa Penggugat menggunakan merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkannya hanya dapat diputuskan melalui Pengadilan Niaga atas prakarsa Direktorat Jenderal atau pihak ketiga yang berkeberatan."

"Model gugatan citizen lawsuit saat ini mulai dikenaldalam praktek di Pengadilan. Beberapa perkara yangmenggunakan pengajuan gugatan citizen lawsuit yaitu gugatanNo. 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. (perkara Ujian Nasional),gugatan No.406/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. (perkara OperasiYustisi), dan gugatan No. 308/PTD.G/2007/PN.JKT.PST.(perkara Pengguna Jalan Tol). Penggunaan gugatan citizenlawsuit berawal dari gugatan No. 28/PDT.G/2003/PN.JKT.PST(perkara buruh migran yang dideportasi di Nunukan) dimanahakim melakukan terobosan hukum sehingga citizen lawsuitdapat diterima sebagai model gugatan baru. Penggunaan modelgugatan citizen lawsuit menimbulkan permasalahan karenabelum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapatpermasalahan beban pembuktian, dimana warga negara melawanpemerintah, beban pembuktian sesuai Pasal 163 HIR. Hal itumembawa implikasi Warga Negara mengalami kesulitan dalamhal membuktikan adanya kelalaian dari pemerintah. Hal initidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dari wargaNegara sebagai korban dalam membuktikan kelalaianpemerintah. Permasalahan terhadap tuntutan dalam gugatanini juga masih menimbulkan ketidakpastian karena belumdiatur mengenai tuntutan-tuntutan dalam citizen lawsuit.Dalam skripsi ini, dibahas mengenai citizen lawsuit dalamkasus kelalaian, perbuatan melawan hukum pemerintahberkenaan dengan pembuktian menurut hukum acara perdata,dan analisa kasus. Metode penelitian yang digunakan dalampenyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif."

"Dalam keyataannya bencana alam kini tidak melulu disebabkan oleh faktor alam saja tetapi dapat juga kemunculannya dipengaruhi oleh faktor manusia dan semua kelalaian yang dilakukan olehnya. Pemerintah dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya, apabila pemerintah dianggap telah lalai dalam menjaga lingkungannya dan akibat kelalaian itu timbul kerugian maka pemerintah dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Atas kerugian yang dideritanya akibat banjir, warga DKI Jakarta yang diwakili oleh beberapa kelompok berdasarkan jenis kerugian yang dideritanya mengajukan gugatan secara class action kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas buruknya penanganan bencana banjir yang terjadi tahun 2007 ini. Pihak Tergugat terdiri dari beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan jenis kerugian yang dideritanya, masing-masing kelompok itu diwakili oleh oleh wakil kelompoknya.Dalam beracara di Pengadilan Para Penggugat tidak diwakili oleh kuasa hukumnya melainkan beracara sendiri sebagai Penggugat langsung. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:Perbuatan tersebut harus melawan hukum, perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan, perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat.Hal yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya membuktikan suatu bencana alam disebabkan karena adanya unsur kesalahan dari Pemda DKI Jakarta bukan semata-mata karena faktor alam, sehingga kerugian materiil maupun imateriil yang dialami oleh warga disebabkan oleh karena adanya perbuatan melawan hukum Pemda DKI Jakarta baik dalam ketentuan hukum acara perdata maupun dalam kenyataannya dilakukan oleh para pihak dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen."