Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Matter of proof in civil cases is important since the parties have to prove what is being disputed. It is stated in Article 163 HIR that whoever owned the rights to something, he has to prove it. There are some evidences which have perfect strength of proof, namely, the written evidence, witness, suspicion, recognition, and the oath. But in practice, the problem arises. Letter of Interrogation of the Suspect was used as an evidence by the judge in the decision number 06/Pdt/2001/PN.Ciamis. As analyzed in this paper, the LOI is only a preliminary evidence so other evidences are needed to make it enforceable as a perfect proof, as stated in Article 164 HIR in conjunction to Article 165 HIR."

"Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia akan selalu membuat, mengadakan maupun melaksanakan perjanjian. Hampir setiap aspek dari kehidupan manusi aa tidak dapat luput dari perjanjian. Perjanjian telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Setiap kali mereka membeli suatu barang, atau membayar suatu jasa seperti memotong rambut, mereka sebenarnya melakukan suatu perjanjian. Suatu perjanjian dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Seperti di ketahui bersama bahwa untuk suatu perjanjian tertulis, maka akan ada surat untuk membuktikannya secara formil di kemudian hari apabila timbul masalah. Adapun menurut hukum, mengenai pembuktian mengacu kepada Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR . Untuk perjanjian tertulis, surat merupakan alat bukti sah yang memiliki kekuatan pembuktian terhadap perjanjian yang dilaksanakan. Akan tetapi, tidak semua perjanjian dibuat secara tertulis, banyak yang dibuat hanya secara lisan. Pembahasan dalam skripsi ini berkaitan dengan kedudukan perjanjian lisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan hukum dari suatu perjanjian lisan dan kekuatan pembuktian satu perjanjian lisan dalam perkara perdata. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif sedangkan metode analisa data dilakukan secara kualitatif. Dalam analisis yuridis suatu perjanjian lisan ini, mengacu pada suatu kasus perjanjian lisan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 466/PDT.G/1997/PN.JAK.SEL."

"ABSTRAKDengan diadakannya perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha maka akan terjalin hubungan kerja. dalam hal ini, fenomena perjanjian kerja dan pemutusan hubungan kerja secara lisan sering terjadi. Terdapat berberapa kasus dimana pekerja/buruh diputus hubungan kerjanya secara lisan tanpa ada surat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial, serta perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan tanpa adanya surat pengangkatan. Tujuan dari dibuatnya skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi keabsahan perjanjian kerja dan pemutusan hubungan kerja secara lisan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk mendukung hasil penelitian, penulis juga melakukan serangkaian wawancara untuk digunakan sebagai data pendukung.

---

ABSTRACTThe establishment of industrial relation between a labor and its employer is based on their working agreement. The phenomena of working agreement and termination of work in verbal often happen. There are some cases where the appointment of labor by its employer is done without any prior appointment letter and subsequently its termination of work is done orally without any prior verdict by the Institution for Industrial Dispute Resolution. The writer used juridical-normative method that referred to the legal norm in the prevailing laws and regulations to answer all the issues in this thesis. The purpose of this thesis is to perceive and identify the legal relation between a labor and its employer. Moreover, to understand legality of unilateral termination of work in verbal based on Law Number 13 of 2013 regarding Man Power. To support this thesis, the writer also did some interviews as supporting materials."

"Perkawinan adalah suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut. Lembaga Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (B.W) dan Undang Undang Nomor 1/1974. Dalam Pasal undang Undang Nomor 1/1974 disebutkan bahwa yang di maksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan antara suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka berdua, baik dalam hubungan antara mereka satu sama lain maupun antara mereka dengan masyarakat luas, juga dengan anak-anak yang akan dilahirkan dalam perkawinan itu menyangkut pula hubungan mereka dengan harta benda perkawinan. Di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa sejak mulai perkawinan dilangsungkan sudah terjadi percampuran antara kekayaan suami dengan kekayaan isteri jika tidak diadakan perjanjian perkawinan yang mengatur masalah harta kekayaan mereka. Di dalam BW, ada beberapa macam perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian perkawinan tentang hak beheer, perjanjian persatuan harta yang terbatas dan perjanjian pisah harta sama sekali. Perjanjian Perkawinan menurut BW dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan tidak bisa dirubah setelah perkawinan berlangsung . Di dalam Undang Undang Perkawinan No. 1/1974 juga diatur tentang perjanjian perkawinan, tetapi pasal mengenai perjanjian perkawinan menurut UU No.1/1974 ini tidak membatasi pada masalah harta perkawinan saja dan bisa dirubah setelah perkawinan berlangsung dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Pada prakteknya, perjanjian perkawinan di Indonesia tidak terlalu di kenal di dalam masyarakat, dan kalaupun ada masih menggunakan ketentuan yang ada dalam BW, sedangkan ketentuan yang ada dalam UU No. 1/1974 masih diragukan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk lebih memperkenalkan apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan sesungguhnya dan apa manfaatnya bagi kehidupan rumah tangga."

"Manusia sebagai salah satu subyek hukum dapat melakukan perjanjian apa saja sesuai dengan kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan Kepentingan umum dan kesusilaan. Tetapi tidak semua manusia dapat melakukan sendiri perbuatan hukum, hal ini disebabkan. karena kesibukannya antara lain sakit atau di cabut hak keperdataanya, untuk itu diperlukan suatu pelimpahan hak dan kewajiban, dalam hal ini biasa disebut pemberian kuasa. Pemberian kuasa itu ada setelah adanya perikatan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dalam pemberian kuasa itu para pihak yang terikat didalamnya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditaati, karena apabila tidak dipenuhi dan ditaati maka pemberian kuasa tidak sah (batal demi hukum) dan dapat dibatalkan. Perjanjian pemberian kuasa harus dinyatakan dengan tegas dan jelas, untuk menghindar kerugian yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak dan penerima kuasa tidak boleh melampaui hak dan kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa. Penulis mencoba ulntuk menggali dan menganalisa dari masalah yang muncul setelah ada putusan badan pertadilan yaitu mengenai Pemberian kuasa penuh atau mutlak dibidang pertanahan sebagian orang ada yang membolehkan kuasa mutlak berlaku dan sebagian lainnya menganggap suatu perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1813 KUH Perdata, karena pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian jadi apabila didalam perjanjian pemberian kuasa tersebut di dalam klausulanya terdapat kata melepaskan pasal 1813 KUH Perdata, membolehkan kuasa mutlak berlaku . Sedangkan ketentuan yang melarang apabila tidak diperjanjian untuk melepaskan pasal tersebut. Selanjutnya dalam putusan mengenai surat kuasa cacat formil dalam permohonan kepailitan adalah, tidak sah dan pengadilan niaga berhak untuk menjatuhkan putusan yang amarnya tidak dapat diterima, tanpa menyinggung materi pokok perkara. Jadi surat kuasa yang cacat formil tersebut batal demi hukum, karena syarat formal tentang Persona Standi In Judicio dalam perkara ini tidak dipenuhi. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan kita dapat mengetahui fungsi dan manfaatnya kapan dan bagaimana kita harus memberikan kuasa."

"ABSTRAKPeraturan perundang-undangan mengatur bahwa perjanjian kerja lisan dapat dilakukan dengan membuat surat pengangkatan. Dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang selanjutnya akan dibahas dalam pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yurisid-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undagan yang berlaku. Penulis juga melakukan serangkaian wawancara untuk digunakan sebagai data pendukung. Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum pekerja/buruh dengan perjanjian kerja lisan dan tanpa pengangkatan.

---

ABSTRACTThe legislation regulates that oral employment agreements can be made orally but with a letter of appointment. In fact, many violations occurred which is further discussed in this undergraduate thesis. This undergraduate thesis used juridical-normative research method by examining literature materials as well as the prevailing laws and regulations. The author also conducted a series of interviews to be used as supporting data. The objective of this undergraduate thesis is to know the rules of legal protection of workers/laborers with an oral employment agreement and without appointment."