Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Para ahli sepakat bahwa bahan untuk penulisan Actio Pauliana ini sangal jarang. Konsep Actio Pauliana sudah lama dikenal, baik yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan (Faillissements-Verordening, St). 1905-217 jo Stb. 1906 No. 348). Dalam tulisan ini Penulis akan lebih memfokuskan uraian Actio Pauliana dalam hubungannya dengan Perkara Kepailitan, sehingga nantinya tulisan ini dapat diharapkan memberi surnbangan kepada para Hakim, khususnya Hakim Pengadilan Niaga dan Kurator dalam memutus dan menangani Actio Pauliana ini. 1. Apakah yang dimaksud dengan Actio Pauliana itu ? 2. Kapan suatu perbuatan debitur dapat dianggap sebagai perbuatan curang atau beritikad tidak baik, sehingga merugikan para kreditur dan oleh karenanya dapat diajukan permohonan Actio Pauliana ? 3. Langkah-langkah apakah yang harus ditempuh oleh Kurator ketika mengetahui adanya perbuatan/tindakan debitur yang merugikan kreditur ? 4. Yurisdiksi peradilan manakah yang memeriksa dan memutus permohonan Actio Pauliana? 5. Apakah proses pemeriksaan permohonan Actio Pauliana tunduk pada jangka waktu pemeriksaan 30 (tiga puluh) hari seperti dalam proses pemeriksaan permohonan pailit? 6. Apakah ada kewajiban untuk diwakili oleh Penasihat Hukum seperti disyaratkan dalam Pasal 5 UU No. 4 Tahun 1998 mengenai permohonan pernyataan pailit? Apakah hambatan/kesulitan dalam proses Actio Pauliana ?"

"Menurut ketentuan pasal 5 UU No.30 tahun 1999, tidak semuasengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melaingkanhanya sengketa yang timbul di bidang perdagangan danmengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.Juga sengketa yang menurut peraturan perundang-undangantidak dapat diadakan perdamaian, tidak dapat diselesaiakanmelalui arbitrase.Mengenai ruang lingkup hukum perdagangan dijelaskan di dalampenjelasan pasal 66 huruf b UU No.30 tahun 1999 meliputi:perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri,dan hak kekayaan intelektual. Dengan demikian menurut UUNo.30 tahun 1999, sengketa yang dapat diselesaiakan melaluiarbitrase adalah sengketa :1. Yang (timbul) di bidang perdagangan yang meliputi :perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal,industri, dan hak kekayaan intelektual.2. Mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangandikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.Penjelasan pasal 66 huruf b UU No. 30 tahun 1999, melahirkanpersoalan baru, yaitu apakah sengketa kepailitan jugatermasuk wilayah sengketa yang dapat diselesaikan melaluiartbitrase? Persoalan ini erat kaitannya dengan adanyaklausula arbitrase dalam perjanjian-perjanjian di bidangperdagangan. Apakah dengan diadakannya atau ter-dapatnyaklausula arbitrase dalam suatu perjanjian perda-gangansecara otomatis menjadikan pengadilan telah kehilangankompetensinya dalam mengadili perkara kepai-litan."

"Penerapan Teleconference untuk penghadiran saksi dalam Persidangan Pidana menimbulkan perdebatan panjang. Disatu sisi perkembangan hukum ketinggalan jauh dengan perkembangan masyarakat, apalagi bila diperbandingkan dengan kemajuan teknologi sedangkan disisi lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana {KUHAP} sebagai basis acara Pemeriksaan Perkara Pidana tidak mengaturnya. Pasal 185 KUHAP ayat (1) yang isinya sebagai berikut "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Kalimat yang saksi nyatakan di sidang pengadilan inilah yang menjadi titik tolak perdebatan. Disatu pihak mengatakan bila saksi tidak hadir langsung secara fisik kedepan persidangan kesaksiannya tidak sah, di pihak lain menyatakan bahwa dengan teleconference saksi sudah hadir dipersidangan, karena keterangan saksi tetap dapat di Cross-Check oleh kedua belah pihak dan fisik saksi dapat dilihat pada layar monitor yang ada. Berkaitan dengan permasalahan hukum pembuktian, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk memecahkan permasalahan yang ada mengenai teleconference sebagai salah satu alat bukti dalam memeriksa keterangan saksi, khususnya kekuatan bukti keterangan saksi melalui teleconference dan legalitas prosedur pemeriksaan jarak jauh melalui teleconference. Permasalahan hukum pembuktian Teleconference terkait dengan kekuatan bukti dan kekuatan pembuktian tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada beberapa asas-asas umum yang berlaku dalam hukum acara pidana yaitu asas terbuka secara umum, asas pemeriksaan secara langsung,asas peradilan cepat, sederhara, dan biaya ringan,asas kelangsungan/oral debat. Penggunaan teleconference sudah memenuhi syarat materiil dan syarat formil KUHAP. Dalam syarat formil tidak terlihat adanya hambatan, kecuali pasal 185 ayat (1), Penerapan Teleconference justru menutupi kelemahan Pasal 162 KUHAP karena dengan teleconference maka tetap dilakukan dialog dan tanya jawab serta melihat emosi saksi selama memberikan keterangan. Padoaharuan hukum pembuktian terutama dikaitkan dengan legalitas prosedur pemeriksaan jarak jauh mutlak dilakukan karena beberapa Undang-undang sebenarnya telah memasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti seperti RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, RUU Perlindungan Saksi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Korupsi, UU Terorisme. Berkaitan dengan hal itu KUHAP sebagai "UU Payung" mestinya mengakomodasi Perkembangan Alat Bukti modern khususnya Teleconference sebagai data Elektronika."

"ABSTRAKDalam perkara perdata seringkali ada obyek sengketa yang tidak dapat dihadirkandi muka persidangan, oleh karena itu perlu dilakukan sidang pemeriksaansetempat (descente) oleh hakim karena jabatannya untuk mendapatkan gambaranyang lebih jelas dan rinci mengenai obyek sengketa yang dapat dijadikan bahanoleh hakim dalam pertimbangan saat menjatuhkan putusan. Berdasarkan latarbelakang tersebut, ada dua pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu(1) bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai salah satupendukung alat bukti dalam perkara perdata; (2) Bagaimana pertimbangan hakimdalam menilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat tersebut? Adapunmetode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis-normatifyang menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan dengan menggunakanbahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dari penelitian yang dilakukan,hasil pemeriksaan setempat pada hakekatnya merupakan fakta persidangan yangdapat digunakan sebagai keterangan bagi hakim. Dengan demikian, pemeriksaansetempat memiliki kekuatan pembuktian bebas yaitu tergantung pada hakimdalam menilai kekuatan pembuktiannya

---

ABSTRACTIn civil cases there is often a subject of dispute that can?t be presented in a court oflaw, therefore it is necessary for a local investigation (descente) by a judgebecause of his position to get a clearee picture and detail information on thesubject of dispute that can be taken into consideration by judges when verdict.Based on this background, there are two principal issues raised by the author; (1)How the strenght of local investigation as one of the supporting evidence in civilprocedure, (2) How does the judge considered in assessing the strenght of theevidence the local investigation? The research methods used by the authors is ajuridical-normative method that uses secondary data or library research usingprimary legal materials, secondary, and tertiary. From research conducted, theresults of the local court is essentially a fact that can be used as evidence for thejudge. Thus, the local investigation has the power that is free of evidence dependson the judge in assessing the strength of evidence."

"Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tata cara untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, tetapi di dalam praktik masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak kreditor tidak terpenuhi. Actio Pauliana adalah hak yang diberikan undang-undang kepada kurator untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaan yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut akan merugikan kreditor. Skripsi ini membahas tentang putusan Actio Pauliana dalam suatu perkara kepailitan. Putusan Actio Pauliana tersebut dilakukan atas perbuatan direksi yang menyebabkan berkurangnya harta perseroan dan harta pailit yang merugikan para kreditor. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil menunjukkan Actio Pauliana adalah perkara yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit, sehingga Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan tersebut.

---

Law of The Republic of Indonesia Number 37 year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts has arranged management procedures to facilitate the business community in their efforts to settle their debt obligations in a fair, speedy, open and effective manner, but still in practice will be met various problems which causing rights of the creditors not fulfilled. Actio Pauliana is a right by law for a receiver on nullifying any non obligatory acts of debtor towards the asset which known by debtor would cause such loss to the creditor.

This thesis research contains analysis of court decisions about Actio Pauliana in bankruptcy case. This research represent descriptive analytical research which using normative juridical. Method which used to analyze and to process data are qualitatif. Research result showed that in Actio Pauliana is related to finishing bankruptcy property, so that commercial court have the jurisdiction to examine and adjudicate Actio Pauliana case."