Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta merupakan salah satu pelaku usaha bidang properti yang keuntungan atau kerugiannya dapat berdampak langsung kepada penghasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pendapatan Asli Daerah PAD, dalam melakukan kegiatan usahanya PD. Pembangunan Sarana Jaya melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mendayagunakan aset-aset yang dimiliki secara maksimal untuk menghasilkan keuntungun bagi perusahaan. Kerjasama terebut salah satunya dalam bentuk perjanjian Build Operatae and Transfer BOT atau dalam hukum indonesia dikenal dengan nama perjanjian Bangun Guna Serah BGS perjanjian BOT memiliki 3 tiga tahapan yaitu build/membangun operate/mengelola dan transfer/menyerahkan kepada pemilik lahan, perjanjian BOT merupakan perjanjian dengan jangka waktu dan biaya investasi tinggi sehingga perjanjian harus dibuat dengan baik dan benar dan telah mengakomodir segala kemungkinan yang terjadi untuk jangka waktu perjanjian, penerapan dan pelakanaan perjanjian BOT oleh PD. Pembangunan Sarana Jaya terikat oleh aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemeintah baik pusat maupun daerah, sehingga asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam menyusun perjanjian, dalam perjanjian dikenal adanya asas pacta sun servanda yang berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak dan menjadi undang-undang yang harus ditepati dan dijalankan, adanya opsi perpanjangan pengelolaan dalam perjanjian BOT di PD. Pembangunan Sarana Jaya berpotensi menimbulkan masalah, asas Rebus Sic Stantibus yang berarti perubahan suatu keadaan yang fundamental dapat dijadikan dasar untuk salah satu pihak melakukan renegosiasi atas suatu perjanjian terlebih perjanjian yang berjangka waktu panjang dan dengan biaya besar, asas Rebus Sic Statibus diwujudkan dalam klausul hardship dalam suatu perjanjian.

---

DKI Jakarta's State Owned Enterprise Pembangunan Sarana Jaya Local Company Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya is one of the business actor in the property line of business whose profit or losses may directly affect to the DKI Jakarta Local Government's revenue through the Original Regional Revenues Pendapatan Asli Daerah PAD , in conduting their business activities, PD Pembangunan Sarana Jaya commences mutual cooperation with other parties to use effectively the owned assets in maximum to produce profit for company. One of the cooperation is in Build Operate and Transfer BOT agreement or in Indonesia Law is known as Bangun Guna Serah BGS agreement. BOT agreement has 3 three stages which are build, operate and transfer to the land owner, BOT Agreement is the agreement with certain period of time and high investment cost therefore such agreement must be made well and correct and already accomodate all possibilities who may occur during the time period, application and execution of BOT Agreement by PD Pembangunan Sarana Jaya is bound with regulations issued by the central government or local government, therefore the freedom of contract principle cannot be absolutely applied in drafting the agreement, in the agreement is already known the pacta sun servand principle which means that agreement binds the parties and becomes law that must be fulfilled and executed, the management extension option in PD Pembangunan Sarana Jaya's BOT Agreement potentially create issues, Rebus sic Stantibus principle which means the fundamental change of condition on which could be the basis to one of parties conduct renegotiation of the agreement even more the agreement who has long period of time and with big cost, Rebus sic Stantibus principle is transformed in hardship clause in the agreement."

"Sebagai Salah satu sumber pendapatan Daerah, eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di era otonomi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenyataannya, kontribusi BUMD terhadap PAD masih belum optimal. Bahkan, banyak BUMD di beberapa Daerah yang merugi dan justru menjadi beban Pemerintah Daerah yang bersangkutan.Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sesuai amanat peraturan perundang-undangan, juga terus mengembangkan BUMD, dimana salah satu tujuannya adalah memperoleh keuntungan agar dapat meningkatkan PAD, disamping menyediakan pelayanan yang baik dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu BUMD tersebut adalah PD Pembangunan Sarana Jaya yang pada awalnya bergerak di bidang penyediaan lahan (land banking), yang merupakan kegiatan bisnis hulu sektor properti. Kemudian perusahaan mengembangkan kegiatan usahnya ke arah hilir dengan bisnis intinya seperti penyewaan gedung, pembangunan perumahan, bangunan umum dan kawasan industri berikut prasarana, sarana dan fasilitas Iainnya.Kondisi yang dialami oleh PD Pembangunan Sarana Jaya tidak berbeda jauh dengan kondisi BUMD pada umumnya. Pengembangan dan perencanaan dilakukan tanpa memperhitungkan aspek profesionalisme dan dalam pengelolaan sangat kental nuansa birokratisnya. Beberapa kelemahan yang menonjol pada PD Pernbangunan Sarana Jaya antara lain aspek keuangan yang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang rendah, sumberdaya manusia yang tidak memiliki kompetensi bisnis seperti yang diharapkan, produktivitas perusahaan yang kurang menggembirakan, struktur organisasi yang cenderung gemuk sehingga tidak efektif dan efisien, serta pemasaran produk yang tidak digarap dengan baik. Disamping itu, kontrol yang dilakukan Pemda sangat ketat. Padahal mereka belum tentu memiliki intuisi bisnis seperti yang diharapkan.Implikasinya, PD Pembangunan Sarana Jaya sulit memenuhi efisiensi, bergerak secara kreatif dan inovatif, serta sukar mengimbangi dinamika lingkungan eksternal yang berkembang dengan cepat dan sarat dengan persaingan.Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman, Serta strategi pemberdayaan yang tepat bagi PD Pembangunan Sarana dalam mengemban fungsi dan perannya sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian Daerah dan sumber PAD.Secara lebih rinci, dalam membahas upaya pemberdayaan perusahaan properti (PD Pembangunan Sarana Jaya) sebagai Salah satu sumber pendapatan Daerah, penulis menggunakan kerangka yang tersusun secara sistematis. Pembahasan dimulai dari visi dan misi perusahaan, permasalahan pokok yang dihadapi pemsahaan dalam mengemban misinya. Kemudian berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal akan diperoleh kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya berdasarkan analisis tersebut penelitian dilanjutkan untuk menganalisis daya tarik industri (industrial attractiveness) dan kekuatan bisnis (business strength) yang akan menghasilkan beberapa faktor kunci sukses (key success factor). Kemudian untuk mengetahui posisi bersaing perusahaan dalam matriks GE, digunakan metode expert choice. Setelah diketahui posisi bersaing perusahaan, maka akan didapat beberapa alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Langkah berikutnya adalah merumuskan strategi tingkat perusahaan (corporate Ievel), strategi fungsional (functional level) dan berbagai kebijakan yang mendukung agar strategi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa, fungsi pemasaran, organisasi dan manajemen, produksi merupakan kekuatan bisnis PD Pembangunan Sarana Jaya, dan perusahaan memiliki daya industri yang tinggi. Namun, perusahaan tidak dapat mengeksploitasi kekuatan bisnis dan memanfaatkan peluang bisnis karena intervensi yang dominan dari Pemda (shareholder) dalam mengelola perusahaan. Penulis memformulasikan bebarapa strategi, baik pada tingkat pemsahaan (corporate Ievel) maupun strategi-strategi fungsional (functional level), untuk memberdayakan unit-unit usaha yang terdapat pada PD Pembangunan Sarana Jaya, yaitu strategi bidang pemasaran, strategi bidang keuangan, strategi bidang produksi, strategi pengembangan SDM, strategi pengembangan organisasi.Untuk mendukung berbagai strategi yang telah dirumuskan sebagai upaya pembenahan atas kondisi perusahaan saat ini, penulis menyarankan perlu ditetapkan kebijakan-kebijakan yang merupakan petunjuk untuk mengarahkan keputusan-keputusan dan aksi para manajer dan bawahan dalam hal mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan-kebijakan tersebut berupa prosedur untuk beroperasi standar (standard operating procedures) yang akan bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas manajerial. Disamping itu, perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan BUMD (terutama yang mengatur Bentuk, Badan Hukum, Tujuan dan Misi BUMD) sebagai amanat UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Perlu diciptakan iklim good corporate governance di dalam pengelolaan PD Pembangunan Sarana Jaya, yang ditandai dengan berfungsinya secara efektif organ-organ vital perusahaan seperti RUPS, Komisaris, dan Direksi."

"Asuransi saat ini dipandang bukan hanya sebagai alat pengalihan resiko akan tetapi juga sebagai alat untuk berinvestasi. Terbukti dengan semakin banyaknya produk-produk asuransi yang mengkombinasikan unsur proteksi dengan unsur investasi. Salah satu contoh produk asuransi yang mengkombinasikan unsur proteksi dengan unsur investasi adalah produk asuransi Diamond Investa yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Bakrie atau Bakrie Life. Namun, produk asuransi Diamond Investa ini mengalami gagal bayar kepada tertanggungnya sehingga menyebabkan kerugian pada tertanggungnya. Untuk itu penting untuk mengetahui jenis produk asuransi Diamond Investa, dan menelusuri adakah terjadi pelanggaran terhadap penempatan investasi yang dilakukan oleh Bakrie Life berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 424/KMK.06/2003 Jo. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 158/PMK/010/2008 serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak tertanggung untuk menyelesaikan klaim asuransi Diamond Investa ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kepustakaan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber. Dari penelitian ini diperoleh pengetahuan bahwa asuransi Diamond Investa merupakan asuransi dwiguna (endowment), dan bahwa tidak terjadi pelanggaran penempatan investasi oleh Bakrie Life, kegagalan bayar terjadi semata-mata dikarenakan agresivitas Bakrie Life yang menempatkan investasi pada produk investasi yang beresiko tinggi, dan untuk menyelesaikan sengketa gagal bayar asuransi Diamond Investa ini tertanggung dapat mengunakan jalur litigasi yaitu dan non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan arbitrase. Akan tetapi, upaya penyelesaian sengketa ini tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa tersebut banyak mengalami kendala-kendala yang menghambat terciptanya suatu solusi.

---

Insurance now seen not only as a means of risk transfer but also as a means to invest. Proven by the growing of number of insurance products that combine elements of protection with elements of investment. One of the example of an insurance product that combines the elements of protection with elements of investment is Insurance of Diamond Investa issued by PT Asuransi Jiwa Bakrie or Bakrie Life. However, this product of Diamond Investa are experiencing default, causing losses to the insured. Therefore, it is important to know the types of insurance products of Diamond Investa, and whether there is any violation of placement of investment conducted by the Bakrie Life under the provisions of Decree of the Minister of Finance No. 424/KMK.06/2003 jo. Regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 158/PMK/010/2008 and legal efforts that can be taken by the insured to settle the Diamond Investa insurance claim.

This research was conducted by using literature methodology by means of data collection like study documents and interviews with guest speaker. From this research, it is obtained knowledge that the insurance of Diamond Investa is a dwiguna insurance (endowment), and that there is no breach of investment placements by Bakrie Life, the default of Bakrie Life is occurred solely because of the aggressiveness of Bakrie Life in investing in the high-risk investments product, and in order to settle dispute default, the insured may take litigation path or non litigation path through Body of Dispute Settlement (BPSK), Board of Indonesian Insurance Mediation (BMAI) and arbitration. But, this dispute resolution didn't work very optimal. There was many restrain to find the solution of this Bakrie Life's case."

"Dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan SK Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kegiatan pembiayaan konsumen semakin berkembang. Hal yang menjadi faktor pendorong tingginya pertumbuhan usaha pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan konsumen merupakan media penyaluran kredit usaha kecil perbankan melalui perusahaan pembiayaan. Salah satu contoh bentuk perjanjian kerjasama chanelling dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (PT.X) dengan bank (PT.Y) dalam penyaluran kredit pemilikan mobil atau motor kepada debitur. Berdasarkan hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat untuk mengetahui perjanjian kerjasama Chanelling antara perusahaan pembiayaan konsumen (PT.X) dengan bank (PT.Y) apakah telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan ketentuan perbankan, serta kedudukan dan hubungan hukum antara para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa analisa dan saran terhadap kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai peraturan perusahaan pembiayaan konsumen dan bank. Dengan demikian, tercipta suatu alternatif pendanaan dari bank kepada perusahaan pembiayaan konsumen, yang pada akhir..."

"Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah {BUMD} bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemda DKl Jakarta) menjadi penting sebagai salah satu altematif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namun, justru banyak BUMD mempunyai kinerja keuangan rendah sehingga fungsinya sebagai salah satu sumber pemasukan daerah tidak tercapai karena bagi hasil/ laba yang diberikan ke Pemda DK1 sangat kecil dan bahkan banyak yang merugi. Salah satu bentuk BUMD yang menunjukkan kinerja masih rendah adalah Perusahaan Daerah (PD). Bentuk perusahaan BUMD ini mempunyai tugas pengusahaan dan pelayanan sosial.PD Sarana Jaya yang bergerak di bidang kepropertian telah lama menunjukkan kinerja keuangan yang rendah. Banyak faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kinerja PD Sarana Jaya, salah satunya adalah bentuk badan hukumnya. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, penelitian ini mempunyai tiga tujuan, pertama, mengetahui permasalahan PD Sarana Jaya berkaitan dengan bentuk hukum perusahaannya, kedua, mengetahui pentingnya perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) guna meningkatkan kinerja usahanya, ketiga, merumuskan tahapan proses perubahan badan hukum PD Sarana Jaya mejadi PT. Untuk menjawab tujuan dimaksud, penelitian ini menggunakan alat bantu pendekatan yang dinamakan Soft System Methodology (SSM).Penelitian ini menemukan beberapa aspek yang sangat mempengaruhi kinerja sebagai akibat dari bentuk badan hukum PD Sarana Jaya saat ini, Aspek-aspek tersebut menyangkut fungsi perusahaan, struktur dan bentuk organisasi, sumber daya manusia (SDM), serta manajemen yang terkait dengan satu sama lain dan saling mempengaruhi.Berdasarkan bentuk badan hukumnya, penelitian ini menemukan bahwa PD Sarana Jaya menjadi perusahaan yang sangat birokratis dan tidak fleksibel khususnya adanya peranan pejabat Pemda DKl Jakarta yang terlibat langsung dalam manajemen dan berperan sangat dominan dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan penentuan direksi perusahaan.Dengan mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerjanya sebagai akibat dari bentuk badan hukumnya, penelitian ini mempertimbangkan bahwa perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas merupakan satu alternatif yang dianggap paling signifikan untuk menjawab tuntutan tersebut Dengan bentuk PT, perusahaan dapat menghilangkan pengaruh birokrasi dalam pengelolaannya, khususnya dalam proses pengambilan keputusan.Beranjak dari temuan-temuan di atas, penelitian ini juga menyusun langkah-langkah yang harus dipersiapkan dan dilakukan guna perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Karena adanya perbedaan yang signifikan antara bentuk PD dengan PT, maka akan ada perubahan-perubahan yang menyangkut : fungsi, visi, dan misi serta strategi perusahaan ; bentuk dan struktur organisasi yang cocok ; manajemen dan proses pengambilan keputusan berdasarkan prosedur dan mekanisme kerja yang sesuai ; dan kebutuhan SDM menurut kualifikasi yang diperlukan sesuai bidang penugasannya. Perubahan-perubahan ini merupakan langkah minimal dan harus sudah siap sebelum proses perubahan bentuk badan hukum dilakukan untuk mendapatkan pengesahan sesuai aturan hukum dan perundangan yang berlaku."

"Perubahan yang selalu terjadi membawa konsekuensi pada perlunya kebutuhan untuk lebih strategis. Penyebab perubahan ini bervariasi dan bagi perusahaan hal ini tentunya mengakibatkan suatu pergeseran penekanan ke tingkatan manajemen strategis. Sebagai pelaku ekonomi, BUMD harus dapat menempatkan perannya pada posisi strategis, dengan demikian keunggulan bersaing dibandingkan dengan perusahaan lain menjadi suatu keharusan. Di lain pihak, banyak muncul sorotan terhadap peranan BUMD dalam skala daerah, baik dari kalangan ekonomi maupun masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya harapan yang belum memuaskan terhadap BUMD yang secara normatif seyogyanya menjalankan misi sebagai sumber pendapatan daerah (profit making) dan sebagai penyedia pelayanan umum (public services). Dengan demikian diperlukan upaya-upaya peningkatan peran BUMD yang antara lain melalui peningkatan efisiensi, produktivitas dan keuntungan, sehingga badan ini dapat berperan sebagai salah satu sumber keuangan yang penting bagi daerah. Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan memperburuk kondisi perekonomian sekarang ini, memaksa BUMD DKI Jakarta untuk mencari strategi perusahaan yang tepat melalui perbaikan kinerja. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode studi kasus. Melalui metode ini akan dilakukan deskripsi suatu variabel secara mendalam terhadap sejumlah kasus yang dipilih yang selanjutnya diarahkan untuk menjawab rumusan masalah tentang : Bagaimana Kinerja PD Pembangunan Sarana Jaya dianalisis dengan Pendekatan Balance Scorecard? Partanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja PD Pembangunan Sarana Jaya. Dengan menggunakan Pendekatan Balance Scorecard, hal ini akan dianalisis dengan melihat berbagai aspek seperti keuangan, pelanggan, kinerja proses bisnis internal, serta kinerja dari aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Populasi adalah seluruh karyawan PD Pembangunan Sarana Jaya untuk melihat kinerja Learning and Growth, sedangkan untuk populasi pelanggan adalah seluruh pelanggan PD Pembangunan Sarana Jaya. Untuk melihat kinerja Learning and Growth dipilih responden yang terdiri dari sebagian kelompok manajer, lower manager dan staf biasa yang dipilih secara stratified random sampling. Responden untuk kelompok pelanggan dilakukan dengan cara survey kepada sebagian pelanggan Sarana Jaya khususnya untuk pelanggan Unit Persewaaan Pertokoan dan Wisma (UPPW) dan pelanggan Unit Rumah Sewa Bertingkat (URSB) melalui pengisian kuesioner. Survey pelanggan dipilih pada kelompok diatas dengan pertimbangan pelanggan-pelanggan untuk unit pelaksana tersebut yang mengetahui secara langsung kinerja Sarana Jaya. Hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data menggambarkan tingkat kinerja PD Pembangunan Sarana Jaya dalam kondisi cukup baik berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan yaitu 57(lima puluh tujuh). Secara lebih rinci untuk aspek pertumbuhan dan pembelajaran, hasil kinerja adalah kurang baik dengan total skor yang diperoleh yaitu 23 (dua puluh tiga). Skor minimal untuk aspek ini 9 dan skor maksimalnya adalah 45 (empat puluh lima). Untuk aspek keuangan, kinerja saat ini berada dalam kondisi cukup sehat. Kondisi ini dibuktikan dari total skor yang diperoleh 16 (enam belas). Skor minimal untuk kinerja ini adalah 6 dan skor maksimalnya adalah 30. Untuk aspek proses bisnis internal, kondisi saat ini berada dalam kondisi cukup sehat. Kondisi ini dibuktikan dari skor yang diperoleh 10 (sepuluh). Skor minimal untuk kinerja ini adalah 3 dan skor maksimal 15. Selanjutnya kinerja dari aspek pelanggan berada dalam kondisi cukup sehat, yang ditunjukkan dari skor yang diperoleh yaitu 8 (delapan). Skor minimal untuk aspek ini 3 dan skor maksimalnya adalah 15 (lima belas). Untuk mendapatkan kinerja yang optimal, saran yang dapat disampaikan adalah perlunya diterapkan pengelolaan strategi jangka panjang dan sistem manajemen strategis. Penjelasan dan penterjemahan visi dan strategi perusahaan, perencanaan dan penetapan target/sasaran, hubungan kerjasama, peningkatan umpan balik dari pimpinan dan pembelajaran perlu mendapat perhatian. Pada kinerja pertumbuhan dan pembelajaran perlu ditingkatkan pemberian motivasi dan pemberdayaan pegawai, kemampuan sistem informasi, serta kepuasan pegawai. Dukungan dan umpan balik yang jelas dari pimpinan sangat dibutuhkan begitu pula perwujudan visi bersama guna menumbuhkan inisiatif yang strategis. Pekerjaan sebagai jaminan masa depan mengharuskan organisasi untuk menghubungkan penghargaan dengan ukuran kinerja yang lebih baik dan adil. Peningkatan kemampuan sistem informasi perlu ditingkatkan karena dalam ketepatan dan kecepatan memperoleh informasi masih dirasakan belum bagus.Untuk aspek keuangan perlu dibuat perencanaan dan penetapan target secara matang melalui penetapan skala prioritas. Dalam kaitan ini alokasi sumber daya dan dana harus berdasarkan penghitungan dan perencanaan yang matang, begitupula untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan proses bisnis internal perlu dibatasi/dihalangkan. Kepuasan pelanggan perlu mendapat perhatian, untuk itu perbaikan mutu pelayanan khususnya pada pelayanan operator telepon perlu perbaikan. Perbaikan fasilitas yang diberikan kepada penyewa seperti : listrik, kebersihan dan keamanan perlu dilakukan, serta peralatan kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Untuk perbaikan pada proses bisnis internal, peningkatan service management melalui perencanaan dan penentuan kebutuhan melalui survey sangat perlu mendapat perhatian. Pemberian manfaat tambahan untuk pemeliharaan dan perbaikan produk-produk yang rusak dan penanganan keluhan perlu terus diperhatikan. Dokumen-dokumen tentang keluhan, waktu pelayanan, penanganan keluhan, perlu dibuat direkam dengan baik sebagai input/umpan balik bagi organisasi. Agar tercapai peningkatan kinerja PD Pembangunan Sarana Jaya, maka perbaikan pada aspek-aspek secara menyeluruh perlu dilakukan. Dengan demikian kontribusi yang diharapkan oleh BUMD sebagai sumber pendapatan daerah dapat terwujud. "