Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Perjanjian Operasi Bersama (Joint Operating Agreement) dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dengan studi kasus Perjanjian Operasi Bersama antara X dan Y. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Operasi Bersama ini sudah adil bagi para pihak. Namun, pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa dinilai tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

---

This thesis is focusing on Joint Operating Agreement in the upstream oil and gas bussines activities in Indonesia, case study on Joint Operating Agreement between X and Y. This research is normative yuridis research, which some of the data were collected from literature. The result states that the clauses of rights and duties are fair enough for the parties. But, the clauses of procurement of goods and services are inappropriate with the freedom of contract."

"Asas itikad baik merupakan asas umum hukum perjanjian yang digunakan sebagai bentuk pembatasan para pihak dalam melaksanakan kebebasan berkontrak. Asas itikad baik digunakan untuk mengetahui itikad para pihak dalam melaksanakan perjanjian yang dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, nilai kepatutan, kebiasaan, kesusilaan baik, maupun ketertiban umum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1337 dan pasal 1339 KUHPerdata. Namun, tidak terdapat definisi yang jelas dalam mengartikan suatu itikad baik dalam perbuatan hukum tertentu yang membawa adanya beragam perspektif dan pendapat dalam mengartikan itikad baik suatu perbuatan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana penerapan itikad baik dan kebebasan berkontrak dalam penerbitan jaminan kebendaan berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman (facility agreement) dengan melakukan studi kasus pada Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Lain lain/2021/PN Niaga Mdn jo. No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn berkaitan dengan penerbitan Segenap Akta Jaminan Fidusia dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang diduga sebagai bentuk itikad buruk kreditor separatis untuk menyembunyikan harta boedel pailit debitor yang mana telah merugikan kreditor konkuren karena harta debitor hanya dapat membayar pelunasan utang kreditor separatis. Tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menegaskan adanya itikad buruk dalam penerbitan jaminan kebendaan tersebut sehingga jaminan kebendaan yang timbul berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman berlaku secara sah di mata hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya.

---

The principle of good faith is a general principle of contract law used as a form of limitation of the parties in exercising freedom of contract. The principle of good faith is used to determine the parties' intentions in carrying out the agreement, which is assessed based on statutory regulations, decency, customs, good decency, and public order, as emphasized in articles 1337 and 1339 of the Civil Code. However, there is no clear definition of interpreting good faith in a particular legal action which brings a variety of perspectives and opinions in interpreting the good faith of a legal action. By using the juridical-normative research method, this paper will analyze how good faith and freedom of contract are applied in issuing material guarantees based on a facility agreement by conducting a case study on Decision Number 3/Pdt.Sus-Lainlain/2021/ PN Niaga Mdn jo. No. 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn relating to the issuance of all Fiduciary Guarantee Deeds and Mortgage Deeds (APHT), which are suspected of being a form of bad faith of separatist creditors to hide the debtor's bankrupt assets which have harmed concurrent creditors due to assets debtors can only pay off the debts of separatist creditors. No elements can confirm the existence of bad faith in the issuance of the material guarantee so that the material guarantee that arises based on the loan facility agreement is valid in the eyes of the law and binds the parties who make it.;

Nama : Claudio Richard

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : Analisis Proses Valuasi Bisnis Pada PT Sekuritas XXX Indonesia

Pembimbing : Dr. Gede Harja Wasistha, CMA

Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian prosedur analisis serta valuasi bisnis yang terjadi pada PT Sekuritas XXX Indonesia dengan teori yang ada terutama analisis top-down yang mulai dari analisis makroekonomi, industri, keunggulan bersaing, keuangan, hingga akhirnya proses proyeksi laporan keuangan dan berujung pada proses valuasi bisnis. Selain itu, terdapat pula tujuan lain yaitu melaporkan pengembangan diri sendiri yang digambarkan dalam refleksi diri berdasarkan pengalaman saat menjalani proses magang pada PT Sekuritas XXX Indonesia. Berdasarkan proses evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa keseluruhan proses valuasi bisnis yang terjadi pada PT Sekuritas XXX Indonesia sudah sesuai dengan teori yang ada bahkan lebih komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat dan terpercaya.

---

Name : Claudio Richard

Program : Accounting – Undergraduate Program

Title : Analysis of the Business Valuation Process at PT Sekuritas XXX Indonesia

Supervisor : Dr. Gede Harja Wasistha, CMA

This internship report aims to evaluate the suitability of business analysis and valuation procedures that occur at PT Sekuritas XXX Indonesia with existing theories, especially top-down analysis starting from macroeconomic analysis, industry, competitive advantage, finance, projecting financial reports and ending with business valuation process. In addition, there is also another purpose for reporting self-development which is described in self-reflection based on experience while undergoing the internship process at PT Sekuritas XXX Indonesia. Based on the evaluation process that has been carried out, it can be concluded that the entire business valuation process that occurs at PT Sekuritas XXX Indonesia is in accordance with the existing theory and is even more comprehensive and detail to produce more accurate and reliable results.

"

"Wacana penggantian kontrak bagi hasil mendorong dilakukan penelitian untuk menentukan bentuk ideal kerja sama usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Melalui penelitian normatif dilakukan kajian bahan-bahan hukum, selanjutnya dibandingkan bentuk yang pernah berlaku di masa lalu dan praktek di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan kontrak bagi hasil saat ini telah sesuai peraturan perundang-undangan, meskipun perlu penyempurnaan. Dari penelitian diketahui pula bahwa bentuk yang lazim di dunia internasional antara lain konsesi, kontrak jasa dan kontrak bagi hasil. Berdasarkan pengalaman sejarah, praktek internasional serta kesesuaian kondisi negara, maka bentuk yang ideal bagi Indonesia adalah kontrak bagi hasil (tidak berubah).

---

The discourse to change production sharing contract has encouraged a research to determine of ideal oil and gas downstream contract in Indonesia. By normatif legal research, do analyze data, and compare the former types and practices in other countries. The research results that production sharing contract regulation has subjected to laws, but need more improvement. The research shows that many types of contract applied in other countries i.e concession, service contract and production sharing contract. Based on history, international practices and condition of our country, the ideal type of oil and gas downstream contract is producton sharing contract (not change)."

"Tulisan ini mengomparasikan dua skema Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang berlaku di Indonesia, yakni Kontrak Bagi Hasil dengan skema Cost Recovery dan Kontrak Bagi Hasil dengan skema Gross Split. Tulisan ini juga menganalisis bagaimana penerapan asas keseimbangan serta aspek-aspek dalam hukum perjanjian terpenuhi di dalam Kontrak Bagi Hasil dengan Skema Gross Split. Tulisan ini disusun dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Skema ini hadir sebagai upaya Pemerintah untuk terus mengoptimalkan pengurusan kekayaan alam minyak dan gas bumi di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sehingga menarik minat para investor untuk berinvestasi dalam kegiatan usaha hulu migas. Dalam Kontrak Bagi Hasil dengan skema Gross Split, tidak ada lagi komponen pengembalian biaya operasi yang dibayarkan pemerintah kepada kontraktor. Padahal, hal tersebut kerap dianggap sebagai pemenuhan asas keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil dengan skema Cost Recovery. Dalam skema Gross Split, Pemerintah berupaya melakukan pemenuhan asas keseimbangan melalui pemotongan birokrasi, persentase split yang lebih menguntungkan bagi kontraktor jika dibandingkan dengan skema Cost Recovery, ketentuan mengenai komponen variabel dan progresif, tambahan split dalam hal komersialisasi lapangan tidak mencapai nilai keekonomian tertentu, serta pemberian insentif pajak untuk menarik minat investor.

---

This writing compares two schemes of Production Sharing Contracts for Oil and Gas in Indonesia, namely the Contract with Cost Recovery scheme and the Contract with Gross Split scheme. It also analyzes how the principle of balance and aspects of contract law are fulfilled within the Contract with Gross Split scheme. This writing is structured using a normative juridical research approach. The Gross Split Production Sharing Contract is an agreement in Upstream Oil and Gas Business activities based on the principle of sharing gross production without an operational cost recovery mechanism. This scheme is a governmental effort aimed at continuously optimizing the management of the natural resources of oil and gas in Indonesia, with the goal of enhancing efficiency to attract investor interest in investing in upstream oil and gas activities. In the Contract with Gross Split scheme, there is no longer a component of operational cost recovery paid by the government to the contractors. However, this component is often considered a fulfillment of the balance principle in the Contract with Cost Recovery scheme. In the Gross Split scheme, the government seeks to achieve balance through bureaucracy cutting, a more favorable percentage split for the contractors compared to the Cost Recovery scheme, provisions regarding variable and progressive components, additional splits in the event of field commercialization not reaching a certain economic value, and providing tax incentives to attract investor interest."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian kerja yang diadakan terkait perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) serta perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu dalam rangka perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) itu sendiri, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat perjanjian kerja dalam rangka perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing). Skripsi ini mengambil contoh dan menganalisa perjanjian kerja waktu tertentu yang diadakan dalam rangka perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara SKK Migas dengan PT. X. Melihat pelaksanaan outsourcing yang lebih sering merugikan pekerja/buruh, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan terkait memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, khususnya setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- IX/2011 yang terkait dengan pelaksanaan outsourcing, dengan tujuan agar terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh tersebut. Walaupun demikian, masih banyak perusahaan- perusahaan outsourcing yang belum kunjung mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang dipekerjakannya sebagaimana mestinya, Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penggunaan data sekunder sebagai jenis data yang dikumpulkan, yang selanjutnya diuraikan dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT. X, yang mengadakan perjanjian outsourcing operator fotocopy dengan SKK Migas dan mempekerjakan pekerjanya atas dasar perjanjian kerja untuk waktu tertentu, belum dapat memberikan perlindungan hukum, sepenuhnya dan sebagaimana mestinya, kepada pekerja/buruhnya.

---

This undergraduate thesis discusses the employment contract that is held related to an outsourcing agreement as well as the legal protection given to the worker bound to a temporary employment contract that is held related to the outsourcing agreement itself, with the purpose of getting a clear picture about the terms and conditions of employment contract in order of an outsourcing agreement. This thesis takes, as an example, and analyzes the temporary employment contract held in order of an outsourcing agreement between SKK Migas and PT. X. Seeing the implementation of outsourcing that is detrimental to the worker more often than not, Act 13 of 2003 about Labor Law and related legislations give a legal protection to the worker, especially after the issue of Constitutional Court?s Decision No. 27/PUU-IX/2011 that is related to the implementation of outsourcing in Indonesia, with the purpose of fulfilling their rights. Nonetheless, there are still a lot of outsourcing companies that have not yet heeded those regulations and give the legal protection to the worker they employed as it should be. The writing of this thesis uses a normative method. The use of secondary data as the type of data that was collected, which is then outlined and analyzed based on legislations. As a result of this research, it can be concluded that PT. X, that held the photocopy operator outsourcing agreement with SKK Migas and employed its worker on the basis of temporary employment contract, cannot provide that legal protection as fully and as it should be to their worker. "

"Undang-undang Nomor 8 Tabun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) memberikan kewenangan kepada Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan di bidang minyak dan gas bumi. Berdasarkan kewenangan tersebut Pertamina melakukan berbagai kontrak production sharing, antara lain dalam bentuk Kontrak Operasi Bersama (KOB) yang dilakukan oleh perusahaan negara tersebut dengan perusahaan dengan modal asing Karaha Bodas Company (KBC) pada tahun 1994.Proyek bersama pengembangan energi geotermal tersebut belum sempat dilaksanakan, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi (1997), sehingga untuk menanggulanginya Presiden mengeluarkan keputusan presiden yang antara lain menangguhkan pelaksanaan proyek KBC. Merasa dirugikan dengan penangguhan tersebut, KBC berusaha melakukan berbagai negosiasi agar proyek terus dilaksanakan sebagaimana diperanjikan. Kegagalan negosiasi tersebut memaksa pihak KBC menempuh jalur hukum dengan menggugat Pertamina di Badan Arbitrase di Swiss sesuai dengan bunyi klausula penyelesaian sengketa. Gugatan KBC diterima dan Pertamina diharuskan membayar sejumlah ganti rugi.Tesis ini mencoba menjelaskan hubungan antara klausula force majeure dalam KOB yang mencantumkan frasa any government related event yang hanya berlaku bagi kontraktor (KBC) tetapi tidak dapat digunakan oleh company (Pertamina) dengan menggunakan pertimbangan force majeure bagi Keputusan Presiden untuk menangguhkan KOB.Untuk menjelaskan ha! itu diajukan dua masalah, yaitu: (a) apakah pencatuman klausula force majeure dalam KOB memenuhi unsur-unsur force majeure, dan (b) bagaimana pertimbangan badan Arbitrase Jenewa terhadap kiausuia force majeure bagi penyelesaian sengketa?Dari basil penelitian disimpulkan bahwa pencantuman klausula force majeure dalam KOB Pasal 15.1 yang menyatakan "with respect to CONTRACTOR only, any Government Related Event tidak memenuhi unsur force majeure daiam hukum kontrak, karena klausula force majeure seharusnya berlaku bagi Para pihak. Namun Badan Arbitrase di Swiss yang mengadili gugatan ini cenderung berpikir legalistik dengan patokan menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak, sehingga tidak dipertimbangkan secara umum unsur-unsur force majeure yang dikenal dalam konsepsi hukum perdata baik daiam KUH-Perdata maupun dalam sistem common law. Meskipun Badan Arbitrase "menghormati" keputusan presiden yang menangguhkan peiaksanaan proyek KBC, namun Pertamina tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dalam kontrak yang telah disepakati, sehingga Pertamina dan PLN tidak dapat menjadikan keputusan tersebut sebagai alasan yang sah untuk melepaskan kewajibannya.Hasil penelitian ini menyarankan untuk menghindari perbedaan penafsiran, Pertamina dan Badan Usaha Milik Negara lebih berusaha memahami hakekat kebebasan berkontrak para pihak yang dijunjung tinggi pihak asing dan menempatkannya dalam posisi yang tidak bertentangan dengan otoritas Pemerintah untuk (sewaktu-waktu) mengeluarkan kebijakan publik yang terkait dengan pelaksanaan kontrak tersebut."

"Kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi yang menyangkut perubahan nilai uang khususnya yang mengakibatkan turun nya nilai uang seperti devaluasi dll, sering menimbulkan permasalahan dibidang hukum khususnya mengenai kontrak pemborongan bangunan yaitu mengenai eskalasi harga kontraknya.,- Serta tidak jarang menimbulkan sengketa yang sampai diajukan ke meja hijau ( pengadilan ), maka berdasarkan hal itu penulis raencoba menelitinya serta bagaimana cara memecahkannya.Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah me metode kepustakaan serta metode penelitian dilapangan.Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa kontraktor di Indonesia dibagi kedalam dua kelompok yaitu kelompok kontraktor kuat serta kelompok kontraktor lemah, dan pada umum nya akibat dari adanya kebijaksanaan tersebut yang paling terpukul adalah kelompok kontraktor leaah akan tetapi tidak berarti kelompok kontraktor kuat tidak terpukul kelompok itu tetap terpukul akan tetapi tidak separah kelompok kon traktor lemah seperti ada yang sampai menjadi bangkrut atau terpaksa menghentikan pekerjaannya, Keadaan seperti ini me nurut hukum dapat dikatagorikan sebagai suatu keadaan memaksa yang relatif walaupun termasuk suatu keadaan memaksa akan tetapi menurut hukum pihak kontraktor tetap harus manger 3 akan pekerjaannya hingga selesai tanpa diperkenankan untuk menuntut penembahan harga borongan atau eskalasi harga ( ps, 1610 KUHPerd ), Dikarenakan hal ini dianggap tidak adil maka j'ika terjadi sengketa eskalasi harga kontrak menurut Mahkamah Agung risiko perubahan nilai uang dipikul secara bersaraa-sama oleh pihak kontraktor maupun pihak yang raemborongkan dengan berpatokan kepada harga emas. (Putusan M.A No.6lOK/Sip/1968, tertgl. 23 Mei 1970).Dari kesemuanya itu dapat disimpulkan bahwa peraturan yang mengatur tentang per3'an3"ian panborongan di dalam BW saat ini sudahntidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yaitu bahwa risiko turunnya nilai uang yang tidak diduga lebih dahulu tetap ditanggung oleh pihak kontraktor, Oleh karena tidak sesuai dengan rasa keadilan maka M.A dalam putusannya menetapkan bahwa risiko dipikul secara bersama-sama oleh kedua belah pihak dengan berpatokan kepada harga emas.Mengingat bahwa proses berperkara di pengadilan itu relatif cukup lama serta dengan kemungkinan pengeluaran biaya yang cukup besar maka sebaiknya Jika terjadi sengketa mengenai masalah esfelsEi harga kontrak penborongan hendaknya lah diselesaikan secara bermusyav,-arah dengan berpatokan bahwa segala risiko yang timbul dari adanya perubahan nilai uang khususnya turunnya nilai uang ditanggung bersama-sama oleh para pihak."

"ABSTRAKKeppres No.29/1984 adalah merupakan peraturan,pelaksanaandari Undang-Undang tentang APBN yang merupakan pedbi^man/petianjuk pelaksanaan pengelolaan KEUANGAN NEGARA dalamrangka melaksanakan Pembangunan Nasional.Didalam pelaksanaan Pembangunan Nasional tersebut tidak terlepas peran serta pihak'Swasta untuk ikut menunjang-Pembangunan tersebut antara lain melalui pengadaan sairana /alat-alat sesuai dengan Program yang tertuang didalam DaftarlsianKegiatan/Daftar Isian Prbyek.Perwujudan hubungan antar pihak Pemerintah dan Swastabiasanya tertuang dalam sebuah perjanjian yang menjadimasalah disini adalah Perjanjian yang dilandasi oleh pasal1338 KUH Perdata berazazkan Kebebasan Berkontrak dan kesepakatanpara pembuat perjanjian dilain pihak Keppres No.29/1984,mempunyai sifat Imperatif dan merupakan perwujudandari langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah dibidang PengelolaanKeuangan Negara.Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, telah dilakukanpenelitian kepustakaan (library research) yang di lengkapi pula dehgan nenelitian lapanaan (Field Research )dan pengetahuan praktek dari penulis selaku pelaksanaan pada Kantor Perbendaharaan Neaara di Jakarta,.Pada cikhirnya penulis berkesimpulan bahwa KeppresNo.29/1984 khususnya yang. mengatur tentang perjanjian adalah merupai^an patokan-patokan elementer yang harus dipatuhioleh pihak yang mengadakan perjanjian dimana dananyabersumber pada keuangan negara, Kehadiran Keppres No.29/84dapat dipergunakan sebagai pedoman didalam pembuatan sebuahPerjanjian antara pihak Pemerintah dan Swasta dan ' haltersebut dimungkinkan oleh KUH Perdata,

---

"