Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau buka tanaman baik sintetis maupun semi sintetis. Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, menimbulkan ketergantungan, dan dibedakan ke dalam tiga golongan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kesiapan pihak rumah sakit dalam menerima, merawat, menempatkan pasien penderita ketergantungan narkotika, dan peranan hukum dalam melindungi pasien penderita ketergantungan narkotika selama ia dirawat di rumah sakit. Penulis menggunakan tipologi penelitian deskriptif untuk menggambarkan suatu gejala dan fact finding untuk menemukan fakt mengenai gejala dalam penelitian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan wawancara dengan narasumber. Penggunaan narkotika berdampak buruk, sehingga masyarakat kerap menghindari dan memberikan pandangan buruk terhadap penggunanya. Penderita ketergantungan narkotika sering menemui kendala dan penolakan untuk mendapatkan akses sosial, termasuk akses kesehatan seperti pelayanan kesehatan dirumah sakit. Hal ini bertentangan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter, dan Rumah Sakit, SE No. YM 02.04.3. 5.2504 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien baik pasien dalam keadaan sehat maupun sakit. Untuk itu, perlindungan hukum bagi pasien penderita ketergantungan narkotika di rumah sakit harus senantiasa diperhatikan."

"AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan penyakit menular yang hingga kini belum ditemukan obatnya. Sebagian besar penderita HIV/AIDS tertular melalui media hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik oleh pengguna obat-obatan terlarang, sehingga masyarakat kerap memberikan stigma negatif terhadap mereka. Masyarakat mempunyai ketakutan yang cukup berlebihan terhadap penyakit ini dan para penderitanya seringkali dikucilkan, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan akses sosial, termasuk akses kesehatan. Di Rumah Sakit, para penderita HIV/AIDS sering kali mengalami penolakan dengan berbagai alasan. Padahal, melaiui SE Dirjen Yanmed No. KS.01.01.2.4.584 tahun 2000 tentang Penatalaksanaan Pasien HIV/AIDS di Sarana Pelayanan Kesehatan, telah ditegaskan bahwa Rumah Sakit dan Puskesmas tidak boleh menolak penderita HIV/AIDS. Perlakuan diskriminatif dalam mendapatkan pelayanan kesehatan kadangkala dirasakan oleh para pasien penderita HIV/AIDS. Untuk itu, perlindungan hukum bagi pasien penderita HIV/AIDS di Rumah Sakit harus senantiasa diperhatikan. Dalam memperoleh data, skripsi ini banyak menggunakan metode penelitian lapangan, dengan mengambil sampel Rumah Sakit dan melakukan wawancara terhadap sejumlah narasumber yang berkompeten, sehingga diharapkan skripsi ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan HIV/AIDS."

"Operasi penyesuaian kelamin yang dilakukan oleh para penderita transeksual bukanlah hal baru dalam dunia kedokteran. Namun bagi masyarakat, transeksual masih belum dianggap sebagai suatu peristiwa biasa. Akibat operasi penyesuaian kelamin tersebut memiliki jangkauan yang sangat luas di segala bidang, terutama dibidang hukum. Berbagai pendapat baik yang pro maupun kontra atas hal ini menambah semakin menariknya permasalahan ini, perbuatan mana akan membawa akibat terhadap status hukumnya. Melihat permasalahanvya yang cukup kompleks, para ahli seperti hakim, dokter maupun pemuka agama kerap kali mengadakan diskusi atau seminar yang khusus membahas tentang operasi ini apatkah dibenarkan suatu perbuatan yang merubah ciptaan yang kuasa menjadi wujud yang berlawanan dengan kodratnya dilakukan oleh manusia demi memuaskan keinginannya? Ataukah timbulnya larangan keras teradap operasi semacam ini meskipun sangat menyiksa kondisi psikis seseorang, bahkan sampai ingin bunuh diri? Kemudian masih menjadi pertanyaan apakah melakukan operasi penyesuaian kelamin para penderita transeksual itu memiliki akibat yang sah menurut hukum, terutama aspek hukum perdata."

"Seseorang yang merasa terganggu kesehatannya akan mendatang dokter untuk memeriksakan kesehatannya, misalnya dengan pergi kerumah sakit. Hal ini menimbulkan hubungan antara dokter dan pasien, dimana hubungan tersebut adalah berdasarkan kepercayaan (trust, vertrouwen) yaitu pasien harus menaruh kepercayaan kepada dokter dan dokter harus melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesinya. Hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien ini dalam hukum kesehatan disebut dengan istilah Kontrak Terapeutik, yaitu suatu kontrak penyembuhan antara dokter dan pasien, yang menurut hukum perdata terhadap kontrak tersebut juga didasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata. Akibat dari hubungan hukum itu menimbulkan tanggung jawab di pihak dokter, dokter bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya dalam rangka penyembuhan. Sehubungan dengan tanggungjawab dokter di bidang hukum perdata, maka terdapat dua bentuk pertanggungjawaban dokter, yaitu: tanggung jawab yang timbul karena wanprestasi dan tanggung jawab yang timbul karena perbuatan melanggar hukum."

"Penyakit SARS yang baru ditemukan pada tahun 2002 di propinsi Guangdong, Cina membawa banyak permasalahan. Sikap pemerintah Cina yang tidak terbuka mengenai penyakit ini mengakibat kan penyakit SARS ini menyebar ke berbagai negara , termasuk Indonesia. Di Indonesia, SARS mulai mendapat perhatian sekitar awal tahun 2003. Sebagai suatu penyakit yang bersifat menular dan dapat mewabah, SARS ini mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, baik dari segi medis maupun legal. Oleh karenanya pemerintah, dalam penerapan Undang-Undang No. 4 tahun 1984 mengenai Wabah Penyakit Menular, merasa perlu untuk mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang tersebut berupa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 424/MENKES/SK/IV/2003 mengenai Pedoman Penanggulangan Penyakit SARS. Pasien sebagai penerima layanan kesehatan (Health Receivers) selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak, dimana hak-hak tersebut harus dihormati dan dihargai oleh pihak-pihak yang terkait. Namun ternyata bagi pasien penderita SARS, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 tahun 1984 dan SK Menkes No. 424/Menkes/SK/IV/2003, terdapat beberapa penyimpangan dari hak-hak yang dimiliki oleh pasien, oleh karenanya harus mendapat perlindungan, khususnya terhadap Hak atas Pemeliharaan Kesehatan, Hak atas Rahasia Kedokteran, Hak atas Privacy, Hak untuk Menolak Perawatan/Tindakan Medik, dan Rahasia atas "Isi" Rekam Medis."

"Listrik merupakan salah satu kebutuhan penunjang utama bagi manusia, terutama di era modern seperti sekarang ini. Penggunaan listrik bukan hanya untuk penerangan tetapi terlebih lagi untuk seluruh aspek kebutuhan rumah tangga terutama yang menggunakan alat elektronik. PT PLN sebagai satu-satunya Perusahaan Listrik Negara yang mempunyai tugas untuk menyediakan dan mengupayakan tenaga listrik untuk masyarakat luas dituntut untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas ketenaga listrikannya bagi masyarakat. Akan tetapi dalam prakteknya, sering terjadi keluhan keluhan dari masyarakat pengguna listrik atau konsumen listrik terhadap pelayanan dan atau kinerja dari PT. PLN selaku pelaku usaha penyedia jasa listrik. Salah satu keluhan yang sangat meresahkan masyarakat pengguna listrik ialah terjadinya pemadaman secara bergiliran tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Di dalam penelitian ini, penulis meneliti kemungkinan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam pemadaman listrik secara bergiliran ini, karena telah mengakibatkan kerugian di kalangan konsumen listrik. Selain itu juga melihat bagaimana hubungan hukum antara PT. PLN selaku pelaku usaha dengan masyarakat pengguna listrik selaku konsumen yang terjadi atas dasar kontrak penyambungan listrik, yang dimana hubungan hukum tersebut memberikan tanggung jawab kepada PT PLN sebagai pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian akibat pemakaian tenaga listrik termasuk kerugian akibat pemadaman listrik. Dalam rangka mendapatkan ganti rugi atas apa yang telah mereka alami, maka kemudian para masyarakat pengguna listrik dapat mengajukan beberapa upaya hukum. Salah satu upaya hukum tersebut adalah gugatan secara Class Action. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder berupa bahan kepustakaan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang dikaitkandengan hukum kesehatan dan studi di RSKO Jakarta. Dalam penelitian ini yangmenjadi permasalahan adalah pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotikaditinjau dari hukum kesehatan dan proses rehabilitasi di RSKO Jakarta. Tujuanpenulisan skripsi untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai bagaimanapengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, serta untuk mengetahuibagaimana proses-proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Metode penelitianini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa perlunya sosialisasi, pengawasan dan sanksi bagi pihak yang belummenjalankan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait denganrehabilitasi narkotika di waktu yang akan datang.

---

ABSTRACTThis thesis is about the process of rehabilitation for drug abusers who is associatedwith health law studies in RSKO Jakarta. In this research, the problems are theregulation for the rehabilitation of drug abusers in terms of health law and theprocesof rehabilitation in RSKO Jakarta. The purpose of this thesis writing is to studyand further discuss on how to rehabilitate the drug abusers, and to find how thoserehabilitation processes are undertaken. This research method is the qualitative withdescriptive design. This research concludes the need for socialization, supervisionand sanction for those who do not follow the rules of law governing narcotics andalso related to drug rehabilitation in the future."

"Skripsi ini membahas pengecualian jaminan kesehatan bagi penderita gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat yang termuat di dalam Pasal 25 huruf i Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Dalam penelitian ini penulis juga hendak meninjau peranan asuransi dalam konteks pemenuhan hak dasar atas kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penderita gangguan kesehatan/sakit akibat ketergantungan obat tidak sepatutnya dikecualikan mengingat mereka memiliki hak yang sama untuk mengakses pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mencabut ketentuan yang mengecualikan jaminan kesehatan bagi penderita ketergantungan obat. Apabila tidak dimungkinkan pemerintah dapat menyediakan program jaminan kesehatan khusus untuk penderita ketergantungan obat demi terpenuhinya hak dasar atas kesehatan mereka.

---

The focus of this study is about the exclusion in health security for people who used drugs which contained at Article 25 (i), Presidential Regulation No. 111 Year 2013 as amendment of Presidential Regulation No. 12 Year 2013 regarding Health Security. This study is also getting to know about the role of insurance in the right to health. This study is qualitative descriptive interpretative. This study found that people who used drugs should not exclude because they are equal with the others to get access in health care. I suggest that the government should revoke the provision, which conclude people who used drugs to get health security. Another option is the government can provide health security program specifically for people who used drugs in order to respect and fulfillment their right to health"