Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata, baik material maupun spiritual yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan pernba ngunan nasional, peran serta buruh sernak i~ meningkat dan seiring dengan itu perlindungan buruh harus semakin ditingkatkan baik mengenai upah, kesejahteraan dan harkatnya sebagai manusia. Perkembangan ekonomi glolisasi dan kemajuan teknologi yang demikian cepat membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi di semua bidang. Lingkungan yang sangat kompetitif ini menuntut dunia usaha untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Dalam kaitan itulah kemudian muncul kecenderungan dilakukannya outsourcing. Outsourcing merupakan bentuk strategi baru yang sedang berkembang dalam indutri sebagai salah satu efek dari perubahan cara pandang bisnis. Dilakukannya outsourcing antara lain dikarenakan agar perusahaan dapat lebih konsentrasi pada pekerjaan utamanya (core competence). Dengan berkonsentrasi pada pekerjaan utama dalam perusahaan, maka akan lebih meningkatkan produksi baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Dalam pelaksanaannya, terdapat 2 jenis outsourcing, yaitu outsourcing pekerjaan yang menggunakan perjanjian pemborongan pekerjaan dan outsourcing pekerja/buruh yang menggunakan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh. Salah satu perusahaan yang menyelenggarakan Outsourcing adalah PT. Federal International Finance. Dalam melaksanakan outsourcing PT. Federal International Finance bermitra dengan PT. Outsourcing Indonesia sebagai Perusahaan jasa outsourcing. Pelaksanaan outsourcing tersebut dapat dilihat sebagai suatu contoh baik bagi kita semua mengingat banyaknya pelaksanaan outsourcing yang buruk. Oleh karena itu kiranya pelaksanaan outsourcing dapat lebih diperkokoh dengan ketentuan hukum yang kuat sehingga tidak hanya berdasarkan perjanjian yang dibuat bebas oleh para pihak, tetapi dengan adanya ketentuan hukum dapat memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap buruh."

"Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, pemsahan saling berlomba untuk menerapkan strategi dan kiat bam untuk memenangkan persaingan itu. Salah satu strategi yang sedang populer di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi pemsahaan dalam rangka memenangkan persaingan adalah melalui outsourcing. PT. National Gobel (PT.Nabel) mempakan contoh pemsahaan nasional yang menerapkan outsourcing dalam usaha meningkatkan daya saing pemsahaannya. Selama ini core competence yang diandalkan PT. Nabel adalah kualitas produknya yang awet dan tahan lama. Namun semakin kuatnya persaingan di industri elektronik saat ini mengakibatkan PT.Nabel hams memperhitungkan faktor competitive pricing bagi produknya, mengingat konsmnen Indonesia sangat mementingkan faktor harga dalam pembelian produk elektronik. Untuk dapat menekan harga akhir produknya, salah satu usaha yang dilakukan PT. Nabel adalah dengan meng-outsource-kan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mengurangi biaya produksi. Dalam thesis yang berjudul "Penerapan Strategi Outsourcing Pada PT. National Gobel" ini, penulis bermaksud menganalisa penerapan outsourcing yang dilakukan PT.Nabel dan melihat perbandingan efeknya terhadap insourcing. Mengingat luasnya cakupan bidang outsourcing yang dilakukan, penulis mengambil beberapa contoh aktivitas untuk dianalisa, yaitu penyediaan bottom plate untuk komponen Standing Electric Fan, pembuatan packing design dan product mock-up. Dari hasil analisis ketiga contoh aktivitas ini didapatkan bahwa penilaian kesuksesan outsourcing tidak selalu dilihat dari ada tidaknya penekanan biaya operasi/produksi. Karena itu, penting untuk diingat apa sebenamya tujuan awal penerapan outsourcing pada suatu aktivitas. Akhirnya pada penutup Bab V, penulis memberikan saran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan PT. Nabel untuk meningkatkan manfaat outsourcing-nya, baik secara umum maupun yang spesifik per aktivitas."

"Tingkat persamgan pada setiap industri tentunya meningkat semng dengan berjalannya perkembangan waktu. Dengan adanya kompetisi yang ketat serta akan bergulimya era pasar bebas, maka perusahaan harus semakin pintar dalam meningkatkan kinerjanya sehingga lebih memiliki competitive advantage. Salah satu isu yang kini terus berkembang dalam melaksanakan meningkatkan effisiensi dan juga untuk mengurangi reksiko adalah strategi outsourcing. PT.Multi Teknindo Infotronika (PT.MTI) merupakan contoh perusahaan nasional yang menerapkan strategi outsourcing dalam usaha meningkatkan daya saing perusahaannya. Outsourcing dilakukan dengan cara melepaskan aktifitas fungsi-fungsi tertentu pada pihak luar sebagai mitra kerja baik menggunakan fasilitas mereka maupun tidak dan dimana fungsi tersebut dinilai tidak berkaitan dengan pengembangan kompetensi inti perusahaan sehingga penggunaan sumberdaya internal dapat dilakukan secara efektif. Pada tingkatan fungsional kriteria pemilihan aktifitas yang akan di outsource mempertimbangkan kompetensi inti dari perusahaan. Hal ini akan membawa dampak strategis pada perusahaan dikarenakan tercapainya kemampuan pertumbuhan yang bekelanjutan (sustainable growth) yangditentukan melalui pembentukan kompetensi inti. Aktivitas perusahaan yang luas dengan jumlah pegawai yang sedikit dan merniliki mitra usaha menjadikan PT.MTI merupakan kasus yang menarik untuk dikaji mengingat hollow corporation jarang dipraktekkan di Indonesia. Dari kasus ini dihrapkan banyak pelajaran yang dapat diambil. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana kegiatan strategi outsourcing yang dilakukan PT.MTI, dan apa dampaknya bagi perusahaan secara keseluruhan. Selama ini core competence yang diandalkan PT.MTI adalah fungsi aktivitas marketing. Namun mengingat semakin kuatnya persaingan di industri elektronik saat ini mengakibatkan PT.MTI harus memperhitungkan faktor para kompetitomya. Sehingga agar PT.MTI dapat fokus kepada core bu.siness-nya yaitu sebagai agen distributor sistem dan produk perusahaan Philips maka salah satu usahanya adalah meng-outsource-kan sebagian aktivitas-aktivitas tertentu untuk mengurangi biaya perusahaan. Dalam thesis yang berjudul "Penerapan Strategi Outsourcing Pada PT.Multi Teknindo Infotronika" ini, penulis bermaksud menganalisa penerapan strategi outsourcing yang dilakukan PT.MTI dan melihat perbandingan efeknya terhadap PT.MTI. Terdapat beberapa Divisi yang sebagian aktivitasnya di-outsource pada para provider-nya, yaitu Divisi Human Resource Development, Divisi Product Management & Customer Support, Divisi Logistics. PT.MTI merupakan private company dan merupakan bagian dari Philips Groups. PT.MTI memiliki bisnis inti menjual dan memasarkan produk Philips. Perseroan tersebut bergerak dibidang usaha perdagangan, industri dan instalasi alat-alat elektronik, komunikasi, dan peralatan kesehatan. Dengan betjalannya waktu ,PT.MTI telah memiliki keahlian dan pengalaman yang solid dalam menyediakan turnkey integrated total solution kepada customer dengan metode one stop shopping building untuk infrasturktur elektroniknya. Dari hasil analisis terhadap aktivitas-aliivitas yang terdapat diketiga Divisi ini didapatkan bahwa penilaian kesuksesan outsourcing tidak selalu dilihat dari ada tidaknya penekanan biaya operasi. Karena itu, penting .untuk diingat apa sebenamya tujuan awal penerapan outsourcing pada suatu aktivitas. Akhirnya pada penutup Bab V, penulis memberikan saran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan PT.Multi Teknindo Infotronika untuk meningkatkan manfaat strategi outsourcing-nya, baik secara umum maupun yang spesifik per aktivitas."

"Dalam keadaan tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upayamelakukan perubahan sosial, terkadang tidak bersifat populis, malah cenderungmelahirkan permasalahan baru yang amat mendasar. Diantaranya kegagalanpemerintah memproteksi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha danburuh dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan menyangkut sistem outsourcing.Meski sangat tendenius menganalogikan sistem outsourcing dengan penjajahanbaru di zaman modern (ASPI : 2005), namun realita tersebut tampak manakalasaat penulis melakukan penelitian terhadap buruh outsourcing PT (X) yangdipekerjakan pada PT (Y). Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatankualitatif, penulis dapatkan sebuah kesimpulan, bahwa hubungan kerja melaluisistem outsourcing ini telah menghadirkan perlakuan tidak seimbang yangbermuara pada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak dasar buruhoutsourcing diantaranya menyangkut : upah lembur, upah pokok, biayaperpanjangan kontrak, jamsostek serta larangan bergabung ke dalam serikat. Halini konsekuensi dari tidak lengkapnya ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaanmengatur secara tegas dan pasti menyangkut batasan bidang kerja serta sanksipidana maupun administrasi kepada pengusaha sekiranya melanggar ketentuanketentuanyang sebenarnya telah dituliskan dalam regulasi ketenagakerjaansendiri. Selain itu, komponen struktur hukum ketenagakerjaan sepertiDisnakertrans yang sejatinya berfungsi melakukan tindakkan pengawasan untukpencegahan, sama sekali tidak berjalan disebabkan alasan hukum dan prioritaskerja. Alhasil, regulasi ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan komponenstrukturnya (disnakertrans) terkesan hanya semata-mata sebatas mengisikelengkapan administrasi negara dibidang ketenagakerjaan belaka. Pada titikitulah, viktimisasi struktural terhadap buruh outsourcing telah terjadi.

---

In particular cirsumstances, a policy could be made by The Government in

an effort to make a social changes, sometime it could not be popular for civilians,

in fact it will make a new fundamental problem. Such as a failure by The

Government to protect the balancing of right and obligation between a

businessman and a worker in the regulation of employment related to outsourcing

system. Even it is so tendency to analogicaly outsourcing system with a new

colonialism in the modern age (ASPI : 2005), but that reality has shown when a

writer doing a research to a outsourcing worker at company (X) that has been

hired to another company (Y). In a research by using qualitative approaching, a

writer have concluded, that a working relationship by this outsourcing system has

occuring unbalancing treatment that estuary to a discrimination and exploitation

of outsourcing worker fundamental right such as : overtime wages, basic wages,

contract extending fee, insurance, and cannot be joining into a union. It is a

consequency from the uncomplete rules in manpower regulation arrange with an

expressly and as always related to jobs border and also give a criminal punisment

or administrative to a businessman if they breaking a provisions that has been

writed in a regulation of employment. Besides that, a law structural component

for employment like Disnakertrans that should have a function to monitoring for

prevention, absolutely not running because a legal reason and work priority. As a

result, a regulation of employment that equipped with the structural component

(disnakertrans) it is just only impressing filled a completeness of national

administration in the field of employment. So, in that part of fact, a structural

victimitation to an outsourcing worker is happening."

"Dalam keadaan tertentu, kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya melakukan perubahan sosial, terkadang tidak bersifat populis, malah cenderung melahirkan permasalahan baru yang amat mendasar. Diantaranya kegagalan pemerintah memproteksi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengusaha dan buruh dalam kerangka regulasi ketenagakerjaan menyangkut sistem outsourcing. Meski sangat tendenius menganalogikan sistem outsourcing dengan penjajahan baru di zaman modern (ASPI : 2005), namun realita tersebut tampak manakala saat penulis melakukan penelitian terhadap buruh outsourcing PT (X) yang dipekerjakan pada PT (Y). Dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis dapatkan sebuah kesimpulan, bahwa hubungan kerja melalui sistem outsourcing ini telah menghadirkan perlakuan tidak seimbang yang bermuara pada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak-hak dasar buruh outsourcing diantaranya menyangkut : upah lembur, upah pokok, biaya perpanjangan kontrak, jamsostek serta larangan bergabung ke dalam serikat. Hal ini konsekuensi dari tidak lengkapnya ketentuan dalam regulasi ketenagakerjaan mengatur secara tegas dan pasti menyangkut batasan bidang kerja serta sanksi pidana maupun administrasi kepada pengusaha sekiranya melanggar ketentuanketentuan yang sebenarnya telah dituliskan dalam regulasi ketenagakerjaan sendiri. Selain itu, komponen struktur hukum ketenagakerjaan seperti Disnakertrans yang sejatinya berfungsi melakukan tindakkan pengawasan untuk pencegahan, sama sekali tidak berjalan disebabkan alasan hukum dan prioritas kerja. Alhasil, regulasi ketenagakerjaan yang dilengkapi dengan komponen strukturnya (disnakertrans) terkesan hanya semata-mata sebatas mengisi kelengkapan administrasi negara dibidang ketenagakerjaan belaka. Pada titik itulah, viktimisasi struktural terhadap buruh outsourcing telah terjadi.

---

In particular cirsumstances, a policy could be made by The Government in an effort to make a social changes, sometime it could not be popular for civilians, in fact it will make a new fundamental problem. Such as a failure by The Government to protect the balancing of right and obligation between a businessman and a worker in the regulation of employment related to outsourcing system. Even it is so tendency to analogicaly outsourcing system with a new colonialism in the modern age (ASPI : 2005), but that reality has shown when a writer doing a research to a outsourcing worker at company (X) that has been hired to another company (Y). In a research by using qualitative approaching, a writer have concluded, that a working relationship by this outsourcing system has occuring unbalancing treatment that estuary to a discrimination and exploitation of outsourcing worker fundamental right such as : overtime wages, basic wages, contract extending fee, insurance, and cannot be joining into a union. It is a consequency from the uncomplete rules in manpower regulation arrange with an expressly and as always related to jobs border and also give a criminal punisment or administrative to a businessman if they breaking a provisions that has been writed in a regulation of employment. Besides that, a law structural component for employment like Disnakertrans that should have a function to monitoring for prevention, absolutely not running because a legal reason and work priority. As a result, a regulation of employment that equipped with the structural component (disnakertrans) it is just only impressing filled a completeness of national administration in the field of employment. So, in that part of fact, a structural victimitation to an outsourcing worker is happening."

"Perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat yang berdampak pada persaingan yang berlangsung sangat ketat menuntut perusahaan untuk mengutamakan tuntutan pasar yang menghendaki kecepatan dan respon yang fleksibel terhadap tuntutan pelanggan. Respon yang cepat terhadap tuntutan pasar dan pelanggan ini dapat menentukan kemenangan dan kekalahan dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, belakangan ini perusahaan mementingkan hal-hal yang mempercepat proses ini demi efisiensi dan effektivitas perusahaan. Salah satu cara adalah dengan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain melalui jasa pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh atau dikenal dengan istilah outsourcing.Outsourcing kemudian menjadi trend dan merupakan tuntutan pasar yang tidak dapat dihindari. Karena dengan penggunaan outsourcing ini maka perusahaan dapat lebih memperhatikan kegiatan utama perusahaan sehingga perusahaan lebih kompetitif.Namun, praktek outsourcing menimbulkan masalah, khususnya mengenai perlindungan pekerja/buruh. Umumnya, pekerja/buruh outsourcing mendapatkan gaji yang lebih rendah. Jaminan sosial yang diterima minimal, dan bahkan pekerja/buruh outsourcing dianggap seperti faktor produksi. Ada pekerjaan, dipekerjakan oleh perusahaan, tidak ada pekerjaan di PHK. Sehingga pekerja/buruh outsourcing ini seperti "budak dalam zaman modern".Tesis ini menganalis apakah benar bahwa pekerja/buruh tersebut diperlakukan tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia dengan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh outsourcing yang ditinjau dari sudut hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni UU No.13 lahun 2003.Metode penelitian ini didasarkan atas data yang terkumpul dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan lapangan (data primerldata dasar). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topik yang dibahas berupa peraturan perundang-undangan, buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, majalah, koran, internet, dan sebagainya. Sedangkan data primer atau data dasar penulis dapat dari lapangan yaitu PT. Pertambangan Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Data tersebut merupakan sumber utama bagi penulisan tesis ini, yang diperoleh dengan wawancara dan observasi.Dari hasil pcnelitian penulis menemukan bahwa benar pelaksanaan praktek outsourcing sangat merugikan pekerja/buruh outsourcing, sekalipun pelaksanaan outsourcing tersebut telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dengan pekerja/buruh outsourcing, ditambah lagi dengan ditemukannya tidak adanya perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis antara PTBA dan KOPKAR PTBA, serta tidak adanya perjanjian kerja tertulis antara KOPKAR PTBA dengan pekerja/buruh yang dioutsource ke PTBA."

"Skripsi ini membahas pelaksanaan Outsourcing di CV X terhadap kesejahteraan tenaga Cleaning Service. Agar dapat menjelaskan hal tersebut maka pendekatan yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan outsourcing memberikan efek besar bagi kesejahteraan tenaga cleaning service terkait jaminan sosial. Sistem outsourcing mengacu pada kontrak kerja dan tidak bersifat permanen. Lebih lanjut tenaga cleaning service hanya menerima gaji dan tunjangan keselamatan kerja dari CV X.

---

This thesis discusses about the effect of outsourcing policy in CV X for Cleaning Service’s welfare. In order to explain the matter, the approach that is used is descriptive qualitative research design. The results showed that the outsourcing policy gave a big effect for Cleaning Service’s welfare related social security. Outsorcing system based on contract and temporary not permanent. Moreover, cleaning service worker only received wage and safety allowance."

"Judul Penelitian 'Kajian Tentang Kebijakan Outsourcing Pada Perusahaan PT. NKP' ini diambil mengingat pengalaman penulis sendiri selama berkarir di PT. NKP dan tertarik mengenai fenomena tenaga outsourcing di kantor maupun di berbagai proyek yang dijalani penulis, terutama di konstruksi bangunan gedung. Sebagian besar personil kantor maupun proyek PT. NKP adalah outsourcing 1. Personil inti perusahaan (Organik) sebagian besar ditempatkan di posisi strategis 'managerial' maupun 'keuangan', dan di bagian 'keteknikan', posisi lainnya yang dianggap non-strategis kebanyakan adalah outsourcing yang direkrut secara kontrak project by project. Posisi 'managerial' itu sendiri di kantor meliputi Kepala Biro, Kepala Wilayah, Kepala Cabang baik di kantor pusat maupun kantor wilayah, maupun beberapa staf baru yang disiapkan untuk menempati posisi itu, sedangkan di proyek meliputi Project Manager/ Deputi Project Manager dan Office Engineer/Cost Control,posisi 'keuangan' meliputi Finance Manager, serta posisi 'keteknikan' meliputi Site Manager. Tolak ukur pegawai organik meliputi kenaikan jenjang dan kenaikan gaji berbeda dengan tolak ukur kinerja tenaga outsourcing yaitu me-review kinerja project by project mereka sebelumnya. Peningkatan, kepastian maupun kejelasan status kepegawaian yang lama setelah lama mengabdi di berbagai proyek di PT. NKP dan keterbatasan umur maupun peluang kerja di bidang lain merupakan faktor utama kenapa tenaga outsourcing menjadi begitu banyak di berbagai proyek PT. NKP, sedangkan untuk menjadi pegawai organik sendiri membutuhkan persyaratan yang kompleks dan tidak gampang untuk dicapai.

---

This research titled 'Study About Policy of Outsourcing at Company PT. NKP' was taken becouse of an experience of the writers itselt while working at PT. NKP and interested about phenomenon of outsourcing power at the office and any project that the writers concerned, especially in building construction. Most of office and project staff / personnel of PT. NKP is outsourced 1. Most of the permanent staff (organic) was placed in strategic position at 'managerial' or 'finance', or in 'engineering', most of the other position that considered non-strategic is outsourced that hired with contract project by project. Those 'managerial' at office are 'Kepala Biro', 'Kepala Wilayah', 'Kepala Cabang' in central office or in district office, or a new fresh graduate who's prepare to switch the older generations in that position., in the project those 'important position' is like Project Manager/ Deputi Project Manager and Office Engineer/ Cost Control, 'finance' is like Finance Manager, and 'engineering' is like Site Manager. The rules of between permanent staff or personnel consist of promotion or salary increased is different with the rules of the outsourced, is by review their competencies project by project. Hopes, or wishes of a good career after working for a long time in any project at PT. NKP cannot be easy to reach, limited of age or limited of vacancy in other field or company in the principal why the outsourced is become growing up in any project at PT. NKP, while to become the permanent staff or personnel is needs complicated term and hard to achieve."

"Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang konsep outsourcing, namun hal itu tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering terjadi ketidakjelasan pengaturan, seperti pengaturan rekrutmen dan pelatihan calon tenaga kerja outsourcing yang memang kurang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Skripsi ini membahas pemahaman konsep outsourcing di Indonesia, implementasi rekrutmen dan pelatihan karyawan outsourcing yang secara umum dilakukan, serta analsis kasus rekrutmen dan pelatihan karyawan di PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) site office PT. Puri Dibya Property (Margo City). Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman bahwa perhatian terhadap tenaga kerja outsourcing hanya melihat pada kewajiban yang diberikan undang-undang saja. Selain itu, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan pengaturan konsep outsourcing di Indonesia secara keseluruhan.

---

Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower set about the concept of outsourcing, but it is not completely worked well because there has been uncertainty settings, such as setting the recruitment and training of manpower outsourcing candidates who did not receive special attention from the government.

This thesis discusses the understanding of the concept of outsourcing in Indonesia, the implementation of outsourcing recruitment and training of employees generally, and case analysis of recruitment and training of employees in PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) site office PT. Puri Dibya Property (Margo City).

The results of this research is the understanding that attention to the outsourcing of labor is only looking at the obligations that the law be given. In addition, the Constitutional Court is also not a significant impact on improving the concept of outsourcing arrangements in Indonesia as a whole."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian kerja yang diadakan terkait perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) serta perlindungan hukum terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu dalam rangka perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) itu sendiri, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai syarat-syarat perjanjian kerja dalam rangka perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing). Skripsi ini mengambil contoh dan menganalisa perjanjian kerja waktu tertentu yang diadakan dalam rangka perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh antara SKK Migas dengan PT. X. Melihat pelaksanaan outsourcing yang lebih sering merugikan pekerja/buruh, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan terkait memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, khususnya setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- IX/2011 yang terkait dengan pelaksanaan outsourcing, dengan tujuan agar terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh tersebut. Walaupun demikian, masih banyak perusahaan- perusahaan outsourcing yang belum kunjung mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang dipekerjakannya sebagaimana mestinya, Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penggunaan data sekunder sebagai jenis data yang dikumpulkan, yang selanjutnya diuraikan dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT. X, yang mengadakan perjanjian outsourcing operator fotocopy dengan SKK Migas dan mempekerjakan pekerjanya atas dasar perjanjian kerja untuk waktu tertentu, belum dapat memberikan perlindungan hukum, sepenuhnya dan sebagaimana mestinya, kepada pekerja/buruhnya.

---

This undergraduate thesis discusses the employment contract that is held related to an outsourcing agreement as well as the legal protection given to the worker bound to a temporary employment contract that is held related to the outsourcing agreement itself, with the purpose of getting a clear picture about the terms and conditions of employment contract in order of an outsourcing agreement. This thesis takes, as an example, and analyzes the temporary employment contract held in order of an outsourcing agreement between SKK Migas and PT. X. Seeing the implementation of outsourcing that is detrimental to the worker more often than not, Act 13 of 2003 about Labor Law and related legislations give a legal protection to the worker, especially after the issue of Constitutional Court?s Decision No. 27/PUU-IX/2011 that is related to the implementation of outsourcing in Indonesia, with the purpose of fulfilling their rights. Nonetheless, there are still a lot of outsourcing companies that have not yet heeded those regulations and give the legal protection to the worker they employed as it should be. The writing of this thesis uses a normative method. The use of secondary data as the type of data that was collected, which is then outlined and analyzed based on legislations. As a result of this research, it can be concluded that PT. X, that held the photocopy operator outsourcing agreement with SKK Migas and employed its worker on the basis of temporary employment contract, cannot provide that legal protection as fully and as it should be to their worker. "