Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan dan perkembangan perekonomian yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, sehingga mendorong terjadi nya perubahan mendasar, melahirkan lingkungan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi dan selalu menetapkan aturan atau ketentuan yang bersifat baku dalam berbagai nama seperti term & conditions, terms of service, ketentuan layanan dan banyak lagi. Pada umumnya klausula yang dibuat oleh satu pihak sangat merugikan konsumen yang memiliki posisi lemah, karena beban atau kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen. Sehubungan dengan adanya klausula baku tersebut penyelenggaraan jasa multimedia dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Karena bagi pelaku usaha yang melakukan penyelenggaraan jasa multimedia memiliki tanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan."

"Usaha perparkiran melibatkan pelaku usaha atau pengelola parkir (baik pemerintah maupun swasta) dan konsumen pemanfaat jasa parif. Untuk usaha perparkiran masing-masing pemerintah daerah mempunyai peraturannya sendiri-sendiri, misalnya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1999 tentang Perpar iran. Untuk melindungi masyarakat pemanfaat jasa parkir, digunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) . Ada dua kepentingan yang saling berbentur dalam usaha perparkiran. Pertama, kepentingan pengelola parkir yang ingin mendapatkan keuntungan atas usahanya tersebut. Kemudian kepentingan konsumen pemanfaat jasa parkir. yang menginginkan keamanan dan keselamatan atas kendaraannya. Faktanya, seringkali konsumen dirugikan oleh pengelola parkir. Salah satu sebab adalah adanya klausula baku dalam tiket parkir yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak akan bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diparkir di area parkir miliknya. Mengenai hal ini konsumen tidak dapat berbuat banyak karena harus menerima klausula baku tersebut saat menggunakan area parkir tertentu. Menurut UUPK Pasal 18 ayat 1a klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang. Namun pengelola parkir di Jakarta menggunakan PERDA DKI Jakarta No. 5 / 1999 pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir. Sebenarnya pengelola parkir harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi jika konsumen pemanfaat jasa parkir dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan UUPK yang mengatur mengenai hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen."

"Mengingat bahwa jalan tol merupakan jalan umum/terbuka bagi lalu lintas umum dan mempunyai sifat khusus, maka penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh Badan Hukum Usaha Negara dalam hal ini PT Jasa Marga (Persero) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13, Tahun 1980 tentang Jalan.Permasalahannya adalah bahwa peraturan yang ada saat ini belum mengatur secara rinci peran Jasa Marga, pertama sebagai kuasa yang mempunyai tugas dan peran sebagai agen pembangunan yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam rangka penyelenggaraan jalan Tol, kedua Jasa Marga sebagai penanam modal yang merupakan pelaku bisnis untuk mendapatkan keuntungan serta yang ketiga Jasa Marga sebagai operator sehingga banyak kerancuan di dalam aktivitasnya.Tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh kejelasan seberapa jauh wewenang multi peran Jasa Marga dalam penyelenggaraan jalan tol.Alasan teoritis mengapa privatisasi di dalam .penyelenggaraan jalan tol lebih baik dari pada pemerintah adalah bahwa tradisi taktis untuk memperbaiki aktivitas pemerintah menjadi lebih efektif, dalam rangka upaya untuk mengurangi pemborosan dan pembebanan batas anggaran.Metode penelitian ini berawal dengan kajian dokumenter. Berbagai Kebijaksanaan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Jalan Tol. Selanjutnya untuk mengetahui bekerjanya kebijaksanaan tersebut dilakukan penelitian lapangan. Tipe penelitian ini adalah Deskriptif Analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol dari Pemerintah kepada Jasa Marga, masih belum sepenuhnya diserahkan, karena Jasa Marga masih dibebani misi Pemerintah.Sebagai kesimpulan bahwa ketentuan penyelenggaraan Jalan Tol belum memadai, sehingga banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat tanpa didasarkan pada peraturan yang ada.Sebagai saran bahwa perlu adanya rencana strategis jangka panjang yang realistis dan terarah, dengan cara menganalisis kondisi eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap Jasa Marga."

"Skripsi ini membahas tentang aspek perlindungan konsumen pengguna jasa internet Smartfren, akibat adanya gangguan layanan akses data internet yang terjadi beberapa waktu lalu. Penyebab terjadinya gangguan tersebut diantaranya kabel jaringan yang terputus karena jangkar kapal dan bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan permasalahan hukum lainnya yang dilakukan oleh PT. Smartfren telecom, tbk. Dengan demikian, terdapat pelanggaran hukum baik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan telekomunikasi. Selain itu, adanya sanksi yang dapat diterapkan untuk PT. Smartfren Telecom, tbk sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha. Adapun sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi ganti rugi, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses about the aspects of consumer protection on internet services user of Smartfren, due to distruption of data access services internet some time ago. The cause of the distruption such as disconnected network cable because of ship anchor and natural disaster. This research uses normative analytical descriptive. This research found other legal issues conducted by PT. Smartfren Telecom, Tbk. Thus, there are law violations in Consumer Protection Act and the regulations related to telecommunications. In addition, there are sanctions that can be applied to the PT. Smartfren Telecom, Tbk as a form of enterpreneur’s responsibility. The sanctions that can be applied are compensation, administrative sanction and criminal sanction."

"Penggunaan pulsa sebagai alat pembayaran dalam jaringan jasa telekomunikasi lazim digunakan untuk biaya layanan telekomunikasi. Namun demikian, pulsa atau istilah resminya “deposit prabayar” telah makin berkembang penggunaanya dalam transaksi konten digital di lingkup jaringan jasa telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penggunaan pulsa, industri konten digital dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, dan pertanggungjawaban penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap penggunaan pulsa sebagai alat pembayaran dalam transaksi konten digital. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan bahan hukum peraturan perundang-undangan, pengamatan pada aplikasi smartphone, materi dari buku dan artikel jurnal serta sumber dari internet. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori tanggung jawab dalam perbuatan melanwan hukum sebagaimana dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380. Penelitian ini menghasilkan fakta bahwa pulsa yang merupakan satuan hitung biaya jasa telekomunikasi diperlakukan sebagai uang sehingga dapat digunakan untuk bertransaksi membeli/menggunakan layanan konten digital melalui aplikasi smartphone maupun aplikasi yang disediakan operator selular. Transaksi konten digital merupakan bagian dari berkembangnya industri ekonomi kreatif yang mengiringi minat masyarakat menggunakan telepon selularnya dalam aktivitas sehari-hari. Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melayani penggunaan pulsa sebagai alat pembayaran konten digital harus memiliki izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Dalam hal ini Penyelenggara Jasa Telekomunikasi memiliki tanggung jawab multi peran: sebagai penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dan sebagai penyelenggara sistem elektronik sekaligus penyelenggara jasa sistem pembayaran. Terdapat 2 (dua) jenis tanggung jawab yang melekat pada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, yaitu tanggung jawab yang lahir karena perikatan undang-undang dan tanggung jawab yang timbul karena perikatan perjanjian/kontraktual dengan mitra usahanya. Kedua tanggung jawab dimaksud mencakup kondisi sebelum terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian pihak lain maupun setelah adanya kerugian yang dialami pihak lain.

---

The use of prepaid deposit as payment instruments in telecommunications service networks is commonly used for telecommunications service fees. However, prepaid deposit has been increasingly used in digital content transactions in telecommunications service networks area. This study aims to analyze the legal arrangements of telecommunication services, the use of prepaid deposit, the digital content industry in telecommunication services, and the legal liabilities of telecommunication service providers in the usage of prepaid deposit as a payment instrument on digital content transactions. This research is a descriptive normative juridical using qualitative approach by legal materials, laws and regulations, observation on smartphone applications, books, journals and online sources. This research use theory of responsibility to analyze the phenomenons which is accordance with the act againts the laws as in the Civil Code, Articles 1365-1380. This research produces facts that prepaid deposit as an amount of unit of telecommunication service fees, treated as an exchange value like money so it could be used for purchasing using digital content services by smartphone applications or applications provided by cellular operators. Digital content transactions is part of the development of the creative economy industries that accompanies people’s interests in using their cellphones in their daily activities. Telecommunications service providers that serve the use of credit as a means of payment for digital content must have a license as a Payment System Service Provider. In this case the Telecommunication Service Provider has multi-role responsibilities: as a telecommunications network and service provider and as an electronic system operator as well as a payment system service provider. There are 2 (two) type of responsibilities attached to the Telecommunication Service Provider, namely the responsibility born due to a statutory engagement and the responsibility arise from an agreement / contract with their business partner. Both responsibilities include conditions prior to the occurrence of an event that causes loss to other parties or after the loss suffered by others."

"Perposan sebagai lalu lintas surat pos, uang dan barang serta pelayanan jasa lainnya berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam penyelenggaraannya diarahkan untuk makin memperlancar arus surat dan barang keseluruh pelosok tanah air dan luar negeri. Penyelenggara perposan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan diperkenankan pula diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). BUMS yang diperkenankan itu disebut Perusahaan Jasa Titipan (Perjastip). Namun dalam pelaksanaannva sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat perbedaan, yaitu Perjastip hanya dapat melakukan kegiatan pos jenis tertentu yaitu Perjastip tidak diperkenankan untuk mengelola surat pos, warkat pos dan kartu pos.Keikut sertaan peran swasta di bidang perposan tetap marak walaupun ada pembatasan tersebut. Salah satu diantaranya adalah PT. Citra Van Titipan Kilat disingkat PT. TIKI. Perusahaan ini dalam perjalanannya secara lambat namun pasti berkemampuan mengembangkan perusahaannya. Oleh karena itu adalah menarik untuk dibahas bagaimana pengembangan perusahaan dilaksanakan dan strategi apa yang ditentukan untuk diimplementasikan demi perkembangan perusahaan. Pelayanan yang disajikan adalah pelayanan yang berkualitas dengan menggunakan konsep strategi dan juga mengadakan pendekatan 7 simple strategies for success dengan melakukan penilaian atas pelayanan yang disajikan agar keinginan pengguna jasa (pelanggan) dapat terpenuhi.Penerapan strategi dilakukan berdasar formulasi yang ditetapkan sekali dalam empat tahun. Setelah dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan Proses Hierarki Analitik, ditemu kenali bahwa alternatif strategi pengembangan perusahaan, hierarki strategi yang pertama adalah pemasaran dan diikuti oleh manajemen operasional, hierarki strategi ketiga adalah pengembangan teknologi dan keempat serta yang terakhir adalah pengembangan teritorial. Keempat alternatif strategi dimaksud lebih jauh dianalisis hasilnya ditemu kenali bahwa alternative strategi yang pertama : berbasis pemasaran adalah ketepatan waktu serah, berbasis pengembangan teknologi adalah teknologi tepat sasaran, berbasis manajemen operasional adalah perbaikan sistem dan prosedur sedangkan berbasis pengembangan teritorial adalah perluasan wilayah baru."

"Perkembangan Internet di seluruh dunia cukup pesat. Internet kini sudah menjadi sebuah industri jasa di bidang teknologi informasi. Namun, industri jasa teknologi informasi di Indonesia khususnya jasa akses Internet merupakan salah satu industri yang masih kurang mendapat perhatian dibandingkan industri jasa atau barang lainnya. Industri jasa akses Internet saat ini sangat membutuhkan perhatian berbagai kalangan baik Pemerintah. Swasta, Asosiasi maupun Lembaga dan pihak terkait lainnya. Perusahaan Penyelenggara Jasa Internet (PJI) adalah perusahaan yang menyediakan layanan untuk dapat melakukan akses Internet. Kumpulan perusahaan sejenis ini menciptakan sebuah industri jasa akses Internet di Indonesia.Pada tahun 1995, di masa Internet mulai berkembang di Indonesia, muncul beberapa perusahaan yang menyediakan layanan bagi masyarakat untuk dapat melakukan akses Internet. Pada masa itu, pemerintah belum sepenuhnya menyadari pentingnya keberadaan perusahaan ini sehingga beberapa perusahaan tersebut berdiri tanpa campur tangan pemerintah. Baru pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah mulai sedikit menyadari arti penting perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa akses Internet ini dan mencoba menyusun berbagai regulasi berkaitan dengan industri tersebut. Meskipun, hingga saat ini sebagian dari peraturan maupun kebijakan tersebut masih menjadi kontroversi bagi pihak-pihak terkait.Internet di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang cukup mendapat perhatian masyarakat. Meskipun perkembangan industri Internet di Indonesia relatif lambat dibandingkan negara-negara tetangga, hingga saat ini pengguna Internet baru sekitar 2 juta (hanya sekitar 1% dibandingkan jumlah penduduk) yang berpotensi memasuki tren Internet.Perusahaan penyelenggara jasa akses Internet yang sudah mendapat ijin dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi, menurut data APJII saat ini berjumlah 180 perusahaan dan 119 perusahaan diantaranya merupakan anggota APJII.PT XYZ sebagai salah satu perusahaan peyelenggara jasa akses Internet saat ini dapat dikatakan sebagai salah satu pemimpin pasar (market leader) di dalam industri jasa ini. Sebagai salah satu perusahaan yang berdiri di awal Internet mulai berkembang di Indonesia, perusahaan ini cukup bertahan (survive) dan berkembang (growth) hingga saat ini. Hal ini tidak lain disebabkan reputasi perusahaan yang cukup baik sehingga perusahaan memiliki pelanggan yang loyal. Di samping itu, kemampuan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan perusahaan baik eksternal maupun internal yang kadangkala tidak terduga dengan cara menggali dan mengembangkan kompetensi inti yang dimiliki oleh perusahaan.Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi lingkungan eksternal dan internal perusahaan selanjutnya menemukan faktor kunci keberhasilan perusahaan dan menentukan strategi bersaing perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing perusahaan yang berkelanjutan.Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metoda expert judgment yang kemudian dimasukkan ke dalam matrik Eksternal-Internal untuk melihat posisi perusahaan dalam industri, selanjutnya menentukan alternatif strategi perusahaan berdasarkan expert judgment dengan menggunakan perangkat pengolah data (software) Expert Choice Versi 9.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan eksternal yang paling mempengaruhi perusahaan adalah lingkungan operasional diikuti lingkungan industri dan lingkungan jauh. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan operasional PT XYZ yang terdiri dari profit pesaing, profitl pelanggan, profit kreditor, profit pemasok dan sumber daya manusia memberikan kontribusi pengaruh yang cukup signifikan bagi perusahaan.Lingkungan internal menunjukkan bahwa kapabililas perusahaan memberikan kontribusi pengaruh sedikit lebih besar dibandingkan sumber daya perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa PT XYZ cukup baik dalam pendekatan fungsional, namun masih perlu menggali komptensi inti perusahaan melalui sumber daya perusahaan yang terdiri dari aset berwujud, aset tidak berwujud dan sumber daya manusia. Sedangkan pada pemtlihan alternatif strategi terlihat bahwa strategi pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama."

"Tanpa adanya pedoman serta standar baku yang pasti dalam industri pameran saat ini, masing-masing pelaku industri pameran (termasuk di dalamnya penyelenggara pameran) berupaya memenuhi kepuasan para konsumennya dengan caranya masing-masing. Hal inilah yang menjadi dasar dari penelitian ini, yakni mencari atribut-atribut apa saja yang kiranya dianggap penting dan dituntut pemenuhannya oleh konsumen dari penyelenggara pameran tempat penulis bekerja. Konsumen pada penelitian ini dibagi menjadi peserta dan pengunjung pameran. Penelitian dilakukan pada pameran Mega Bazar Computer Jakarta pada tanggal 9 - 13 Maret 2011 dengan melibatkan 86 responden peserta dan 480 responden pengunjung. Atribut-atribut yang didapatkan meliputi atribut-atribut tentang produk, jaringan, informasi serta reputasi. Hasil dari penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa atribut-atribut diatas telah berhasil dipenuhi dengan tingkat kepuasan yang cukup optimal. Ditemukan pula atribut penting lain yang harus mampu dilayani secara optimal yakni kenyaman konsumen selama berada di area pameran.

---

In the absence of guidelines and standards that must be present within the exhibition industry, each industry exhibition's parties (including exhibition organizer) seeks to meet its customer's satisfaction with their own way. This is the basis of this study, which is to search for any attributes that would be considered important and required compliance by the consumer of the organizers of the exhibition where the author works. Consumers in this study were divided into participants and visitors of the exhibition. Research conducted at the Mega Bazaar Computer exhibition Jakarta on March 9 - 13, 2011 which involving 86 respondents from exhibitors and 480 respondents of visitors. Acquired attributes include the attributes of the product, network, information and reputation. Results of research conducted stating that these attributes above have been optimally delivered by the organizer. The research also found another important attribute that should be able to be served well which is consumer comfortness during the exhibition hours."

"Tesis ini membahas.pertanggunjawaban pidana maskapai penerbangan apabila terdapat indikasi keterlibatannya terhadap tetjadinya suatu kecelakaan pesawat udara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Undang-undang Penerbangan yang dalam hal ini sebagai aturan yang mengatur masalah penerbangan tidak mengenal subjek hukum pidana korporasi. Keterbatasan hukum yang teijadi di Undang-undang Penerbangan berkaitan dengan mengenai tidak dikenalnya korporasi sebagai subjek hokum pidana dapat diambil alih dengan menerapkan UUPK yang sudah mengenal korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, UUPK dapat dijadikan pintu masuk untuk dapat meminta pertanggungjawaban korporasi (maskapai penerbangan) bila terdapat indikasi keterlibatan perusahaan penyedia jasa penerbangan atas teijadinya kecelakaan pesawat udara.

---

This thesis discusses the criminal liability of airlines if there are indications of their involvement in the occurrence of an aircraft accident. This research is a qualitative research with a descriptive design. The Aviation Law, which in this case is a rule that regulates aviation matters, does not recognize the subject of corporate criminal law. The legal limitations that occur in the Aviation Law relating to the unfamiliarity of corporations as subjects of criminal law can be taken over by implementing UUPK which already recognizes corporations as perpetrators of criminal acts. Thus, the UUPK can be used as an entry point to be able to hold corporations (airlines) accountable if there are indications of the involvement of aviation service providers in the occurrence of aircraft accidents."

"Dalam rangka menyongsong perkembangan telekomunikasi dan era kompetisi global ini, 1NDOSAT telah melakukan transformasi terhadap strategi bisnis yaitu menjadikan INDOSAT sebagai penyedia jasa dan jaringan yang lengkap atau Full Network and Service Provider (FNSP). Sebagai pemain baru dalam binis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, 1NDOSAT harus mempersiapkan beberapa rencana seperti teknologi, keuangan, pendanaan, pemasaran, SDM, dan lain-lain. Dengan persiapan tersebut, INDOSAT dapat melaksanakan bisnisnya sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi secara efektif menghadapi ancaman dan kendala serta dapat memanfaatkan peluang yang ada dalam lingkungan strategis. Untuk dapat memasuki bisnis yang baru diperlukan suatu strategi yang tepat, maka dari itu tujuan dari penulisan tesis ini yaitu memberikan usulan mengenai strategi bisnis apa yang akan dilakukan INDOSAT dalam memasuki bisnis sebagai penyelenggara jaringan dalam meningkatkan pendapatan usahanya dengan melakukan analisa terhadap faktor eksternal dan internal INDOSAT. Metoda analisa yang dipakai adalah menggunakan matrik internal, matrik eksternal, matrik internal-eksternal, dan matrik SWOT. Hasil dari analisa tersebut akan berupa beberapa alternatif strategi, yang kemudian dengan menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), akan didapatkan strategi mana yang paling tepat dilakukan INDOSAT. Berdasarkan hasil dari matrik QSPM diperoleh hasil bahwa alternatif strategi yang tepat adalah dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan PLN.

---

In facing telecommunication trend and global competition, INDOSAT has been transformed their business strategy to be INDOSAT as Full Network and Service Provider. As a new player in networking business, INDOSAT has to prepare some plans, such as the technology, financing, subsidy, marketing, Human Resources, etc. With those preparations, INDOSAT could run the business as Network Provider effectively to face the threat and the problems, also could get the chance in the strategic environment.

To get in the new business, needs the right strategy. Base on that, the goal of this thesis is giving the ideas about the business strategy that INDOSAT could do to get in the business as Network Provider to increase the revenue with analyzing INDOSAT's internal and external factor.

The analysis method is using internal matrix, external matrix, internal-external matrix, and SWOT matrix. The result of the analysis will become some strategy alternative. By using Quantitative Strategic Planning Matrix (OSPM), it will get the right strategy that 1NDOSAT could do. Based on QSPM matrix result, the right strategy alternative to provide the infrastructure is partnering with PLN (Perusahaan Listrik Negara)."