Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan SK Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kegiatan pembiayaan konsumen semakin berkembang. Hal yang menjadi faktor pendorong tingginya pertumbuhan usaha pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan konsumen merupakan media penyaluran kredit usaha kecil perbankan melalui perusahaan pembiayaan. Salah satu contoh bentuk perjanjian kerjasama chanelling dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (PT.X) dengan bank (PT.Y) dalam penyaluran kredit pemilikan mobil atau motor kepada debitur. Berdasarkan hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat untuk mengetahui perjanjian kerjasama Chanelling antara perusahaan pembiayaan konsumen (PT.X) dengan bank (PT.Y) apakah telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan ketentuan perbankan, serta kedudukan dan hubungan hukum antara para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa analisa dan saran terhadap kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai peraturan perusahaan pembiayaan konsumen dan bank. Dengan demikian, tercipta suatu alternatif pendanaan dari bank kepada perusahaan pembiayaan konsumen, yang pada akhir..."

"Penelitian bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis sebuah perjanjian dengan menguraikan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, apakah perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian lisensi atau perjanjian waralaba menurut ketentuan perundang-undangan Indonesia. Di samping itu, penulis juga berusaha membuktikan adanya suatu penyelundupan hukum di dalam perjanjian ini. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian waralaba yang dibungkus dengan judul perjanjian lisensi eksklusif. Peraturan perundangundangan di Indonesia menyatakan bahwa segala kegiatan waralaba yang berlangsung di Indonesia, harus tunduk pada hukum Indonesia. Dengan pilihan hukum yang disepakati, maka perjanjian ini menjadi salah satu contoh penyelundupan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

---

This research aims to describe and analyze an agreement by deriving the elements contained in it, whether this agreement constitutes as a license agreement or a franchise agreement. In addition, author also attempted to prove that there exists an evasion of law in this agreement. Author use juridical-normative research method with literature studies.

The research shows that the agreement is actually a franchise agreement that is wrapped in an "exclusive license agreement" title. Laws and regulations in Indonesia stated that all activities of the franchise which takes place in Indonesia, should be subject to the laws of Indonesia. With a choice of law agreed, then this Agreement shall be one example of an evasion of law and contrary to the statutory regulation of Indonesia."

"Dalam era pesaingan pedagangan global diperlukan adanya suatu sistem pemasaran yang efektif dan efisien salah satunya adalah waralaba. Apabila di bandingkan dengan sistem pemasaran yang sudah ada sebelumnya, bisnis waralaba memiliki beberapa keuntungan, salah satunya adalah penerima waralaba dapat langsung menggunakan popularitas produk dari pemberi waralaba. Bentuk perjanjian waralaba biasanya menggunakan bentuk perjanjian baku, yang kemudian menimbulkan permasalahan apakah bentuk perjanjian waralaba ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian waralaba ini. Bedasarkan peraturan perundangan-undangan maka perjanjian ini bisa disebut sebagai perjajian waralaba karena memenuhi unsur-unsur sebagai waralaba yaitu adanya penggunaan hak kekayaan intelektual atau ciri khas dengan suatu imbalan dalam rangka penjualan barang atau jasa. Kedudukan para pihak dalam perjanjian waralaba ini adalah tidak seimbang karena perjanjian dibuat sepihak oleh pemberi waralaba yang merupakan kontrak baku. Ketika keseimbangan ini dikarenakan karena pemberi waralaba ingin melindungi kepentingannya sebagai pemilik merek dagang. Masalah lain yang mungkin timbul dari perjanjian waralaba ini adalah masalah penyelesaian sengketa antara para pihak, pembagian wilayah pemasaran dan jangka waktu waralaba. Menurut penulis dalam menyelesaikan sengketa sebaiknya menggunakan cara arbitrase. Pembagian wilayah juga harus disebutkan secara tegas agar tidak terjadi kesalahpahaman antara cabang-cabang waralaba mengenai wilayah pemasaran. Mengenai jangka waktu perjanjian waralaba antara PT X. dengan PT Y. adalah 5 tahun, tetapi dapat ditinjau ulang menjadi 10 tahun berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12 Tahun 2006."

"Franchise, yang sering disebut sebagai waralaba diIndonesia, merupakan suatu format usaha yang merupakanpengembangan lebih lanjut dari lisensi. Franchise merupakanbentuk usaha yang marak berkembang pada tahun 1990-an diIndonesia. Oleh karena perkembangan yang begitu pesatitulah diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenaiwaralaba. Sehingga pada akhirnya dikeluarkan PP No. 16Tahun 1996 tentang Waralaba dan juga Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997.Dengan demikian telah terdapat pengaturan yang jelasmengenai waralaba. Franchise merupakan suatu format bisnisyang memberikan hak kepada franchisee untuk menjalankanusaha dengan menggunakan merek dagang, logo, serta hakkekayaan intelektual lain, yang merupakan ciri usaha darifranchisor. Franchisee juga menjalankan usaha denganmenggunakan konsep usaha yang menyeluruh dari franchisor.Franchisee menjalankan usaha sepenuhnya menggunakanmanajemen yang berasal dari franchisor. Franchiseemendapatkan bimbingan, bantuan dan pelatihan darifranchisor dalam menjalankan usahanya. Atas penggunaan hakkekayaan intelektual franchisor, serta konsep usaha yangmenyeluruh dari franchisor, franchisee harus memberikanroyalty pada franchisor. Usaha franchise memiliki beberapakeuntungan dibanding mendirikan usaha yang baru, selaintentunya kelemahan-kelemahan. Franchise juga memilikifaktor resiko yang sama atas kegagalan usaha. Penting untukmengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsunganusaha franchise. Oleh karena itu pembahasan mengenaikelangsungan usaha dalam bentuk usaha franchise menjaditema penulisan dalam skripsi ini. Namun dalam kenyataannyaterdapat beberapa permasalahan sehubungan dengan perjanjianfranchise, sehingga akan dibahas pula mengenai perjanjianbaku dalam perjanjian franchise serta mengenai teori itikadbaik dan juga disclosure documentation."

"Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman adalah suatu bentuk perjanjian yang melibatkan beberapa pihak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian di Indonesia juga sering digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan perjanjian awal. Pokok permasalahan dalam skripsi ini meliputi mengenai isi dari MoU, kekuatan mengikatnya dan keberlakuannya. MoU yang dibahas bukunlah MoU secara umum, melainkan suatu kasus MoU antara PT. X dengan PT. Y. Gambaran mengenai kedua perusahaan ini akan dibahas lebih lanjut. Dalam kasus ini, PT. X yang mengadakan kerjasama dengan PT. Y. Dalam usahanya untuk membuat sebuah ikatan, maka mereka membuat suatu MoU. Namun ternyata hubungan kerjasama antara kedua perusahaan tersebut berjalan kurang baik. Skripsi ini akan membahas mengenai hasil analisis yang dilakukan terhadap Memorandum of Understanding yang terjadi antara PT. X dengan PT. Y ditinjau dari pengertian menurut hukum Anglo Saxon dan menurut Hukum yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini dibuat dengan menggunakan metode studi dokumentasi. Yang berarti data-data yang didapat berasal dari penelusuran literatur."

"Bisnis pengangkutan barang secara tidak langsung dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Bisnis tersebut membantu masyarakat dan perusahaan untuk mengirim barang dalam jumlah besar ke tempat tertentu dengan cepat. Salah satu transportasi pengakutan barang adalah dengan pesawat udara. Hal itu menimbulkan suatu hubungan antara perusahaan pengangkutan barang dengan pengirim yang tertuang dalam sebuah perjanjian pengangkutan barang. Dalam perjanjian biasanya terdapat hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak. Terkadang dalam pelaksanaannya terdapat hambatanhambatan seperti wanprestasi dan overmacht. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan meninjau perjanjian baku pengangkutan barang melalui udara milik PT. X (sebuah perusahaan pengangkutan barang). Peraturan-peraturan pengangkutan barang melalui udara berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pengangkutan ini akan ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992, ordonansi pengangkutan udara staatblad 1939 Nomor 100 dan konvensi-konvensi internasional dan norma kebiasaan pada dunia pengangkutan barang melalui udara. Dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini penulis mengunakan metode analisa data (analisa kwalitatif) dengan sumber rujukan kepustakaan (data skunder) dan observasi serta wawancara dengan narasumber yang terkait dalam objek penulisan ilmiah ini.Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara para pihak (PT X dan pengirim) dalam perjanjian pengangkutan barang melalui udara, bagaimana tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi wanprestasi, dan siapakan yang harus menanggung resiko dalam hal terjadi overmacht atau keadaan memaksa. Pada kenyataan, ada hubungan hukum tidak langsung selain PT X dan Pengirim, seperti penerima barang, pihak asuransi dan Bandar udara. Berdasarkan perjanjian pihak yang melakukan wanprestasi akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Namun, apabila terjadi overmacht maka perusahaan pengangkutan barang akan menanggung resiko dengan tanggung jawab terbatas.

---

A business of carriage of Goods indirectly support the economic growth in Indonesia. It facilitates people or company to deliver the number of goods to certain places quickly. One of the transportations of carriage of goods is by air. There is relationship between the carrier of goods and the sender/consignor which is implemented in a contract of carriage of goods. Contracts of carriage typically define the rights, duties and liabilities of parties to the contract. Sometimes, there are some obstacles in the implementation, such as default on agreement and force majeurs. For the reason, in the research the writer wants to review the standard contract of carriage of goods by Air in ?PT X? (a company in the business of transporting goods). The rule of carriage of goods by air is based on the principle of free contract. The contract of carriage will be reviewed toward Law Number 15/1992, Ordinance of Air Transportation staatblad 1939 Number 100 and International Conventions. The problems of this research are to find out the legal relationship between ?PT X? and the sender in the contract of carriage and to know the parties? responsibilities if there is default on the contract. The research is also to find out the party who will take a risk if there is force majeurs. In fact, there are some indirect parties who have legal relationship besides ?PT X? and the sender, such as the recipients, the insurance company, the airport, etc. According to the contract the party who failures to do the duties, will be responsible for it. However if there is force majeurs, the carrier will take risk with limited liability."