Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap manusia dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat, selalu mempunyai hak dan kewajiban. Apabila manusia tersebut pada suatu saat meninggal dunia, hak dan kewajibannya tidak hilang begitu saja. Maka dari itu, pada tiap-tiap masyarakat terdapat peraturan hukum yang mengatur peralihan-peralihan hak dan kewajiban tersebut, yang kita kenai dengan hukum kewarisan. Sifat warisan dalam suatu masyarakat tertentu berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya pada kekayaan dalam masyarakat itu. Dalam pengertian warisan kita mengetahui terdapat 3 unsur, yaitu seorang pewaris, ahliwaris dan harta warisan. Mengenai ahliwaris ini, yang menjadi penghubung antara si pewaris dengan ahliwaris adalah hubungan darah. Pada umumnya ahliwaris adalah anggota keluarga yang sah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal istilah anak tidak sah atau anak luar kawin, yang mempunyai akibat hukum tersendiri dalam hukum kewarisan. Untuk itu penulis merasa perlu untuk membandingkan antara Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam yang berlaku bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam, Hukum Kewarisan menurut Perdata Bara yang berlaku bagi orang-orang Eropa, mereka yang dipersamakan dan Tionghoa di Indonesia, serta Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang merupakan Hukum Nasional, sehubungan dengan anak luar kawin. Dari perbandingan ini diharapkan ~ita dapat memperoleh beberapa persamaan dan perbedaan, yang dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan dan pembinaan hukum nasional."

"Dalam memperoleh suatu hak kebendaan, salah satu caranya adalah melalui waris. Dalam KUHPerdata terdapat beberapa pihak yang memiliki hak atas harta dari seseorang yang meninggal, salah satunya adalah anak luar kawin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas mengenai bagaimana kedudukan dan pembagian waris dari anak luar kawin di Indonesia dan membandingkannya dengan ketentuan hal tersebut di Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang berfokus pada doktrin yang merupakan sintesa dari aturan, asas, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai. Dalam penelitian ini, Peneliti fokus meneliti peraturan-peraturan terkait waris dan anak luar kawin di Indonesia dan Malaysia, kemudian membandingkan keduanya. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang memfokuskan Peneliti pada bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang kemudian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan adalah jurnal hukum dan buku teks. Bahan hukum tersier yang akan penulis gunakan pada penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa peraturan di Indonesia terkait pengakuan dan pengesahan anak yang masih tidak padu satu sama lain, yaitu  dalam antara UU Perkawinan dan UU Administrasi dan Kependudukan. Selain itu kedudukan dan pembagian waris di Indonesia juga lebih diskirminatif dibanding dengan Malaysia, dimana di Indonesia terdapat perbedaan kedudukan dan pembagian waris bagi anak luar kawin dibandingkan dengan anak sah. Dalam ketentuan KUHPerdata, anak sah merupakan golongan pertama yang didahulukan, sedangkan anak luar kawin yang diakui memiliki kedudukan diluar golongan tersebut dan memiliki bagian yang hanya sebagian dari yang didapat oleh anak sah. Sedangkan dalam ketentuan di Malaysia, anak sah dan anak luar kawin memiliki kedudukan dan bagian yang sama dalam pembagian waris sebagai keturunan dari pewaris.

---

One way to obtain material rights is through inheritance. In the Civil Code, there are several parties who have rights to the assets of someone who dies, one of which is an illegitimate child. The purpose of this research is to discuss the position and distribution of inheritance from illegitimate children in Indonesia and compare it with the provisions in Malaysia. This research is doctrinal research which focuses on doctrine which is a synthesis of rules, principles, norms, or interpretive guides, and values. In this research, researchers focused on examining regulations regarding inheritance and illegitimate children in Indonesia and Malaysia, then compared the two. The method in this research uses normative research methods which focus the researcher on library material. The type of data used in this research is secondary data which then consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The primary legal material used is statutory regulations. The secondary legal materials that the author will use are law journals and textbooks. The tertiary legal materials that the author will use in this research are dictionaries, encyclopedias, cumulative indexes, and so on. The research results show that there are several regulations in Indonesia regarding the recognition and validation of children that are still not coherent with each other, namely the Marriage Law and the Administration and Population Law. Apart from that, the position and distribution of inheritance in Indonesia is also more discriminatory compared to Malaysia, where in Indonesia there are differences in the position and distribution of inheritance for illegitimate children compared to legitimate children. In the provisions of the Civil Code, legitimate children are the first group that takes priority, while illegitimate children who are recognized have a position outside that group and have a share that is only a portion of that obtained by legitimate children. Meanwhile, under the provisions in Malaysia, legitimate children and illegitimate children have the same position and share in the distribution of inheritance as descendants of the heir."

"ABSTRAKDalam suatu perkawinan kehadiran seorang wali bagi calon pengantin perempuankeberadaannya adalah mutlak. Apabila dalam suatu perkawinan tidak dihadiri olehwali bagi anak perempuan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan dannerkawinannya menjadi tidak sah baik berdasarkan Hukum Islam maupun menurutKompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.Posisi ayah biologis bagi seorang Anak Luar Kawin yang merupakan calon pengantinperempuan akan digantikan oleh Wali Hakim yang ditunjuk oleh menteri yaituKenala Kantor Urusan Agama. Perkawinan tersebut kemudian akan dilangsungkanS t a r k ^ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tertang.Wali HakimAyah biologis dari seorang Anak Luar Kawin tidak mempunyai hubungan nasabdengan anaknya dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Haltersebut berdasarkan Hukum Islam yang bersumber kepada al-Qur an dan al-HaditsKompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentans Perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitiankenustakaan yang bersifat yuridis-normatif yaitu dengan cara menganalisa bahanbahanhukum primer berupa Peraturan Perandang-vmdangan serta ketentuanketentuanlain yang mengatur atau berkaitan dengan Wali Hakim dan penelitiandengan menggunakan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penulisan tesisini Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan (libraryresearch) dan untuk melengkapi penelitian kepustakaan dilakukan wawancara.Setelah dilakukan penelitian mengenai status anak di luar kawin menurut HukumIslam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwaAnak Luar Kawin tidak ada hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya, sehinggatidak ada hak dan kewajiban antara anak dan ayah biologisnya, untuk itu yangmenjadi wali dalam Perkawinan Anak Luar Kawin adalah Wali Hakim karena anakluar kawin tidak mempunyai Wali Nasab.

---

ABSTRACTBased on Islamic law, that is an obligation for the presence of a proxy in the marriageof women. Based on the Islamic Law, The Compilation of Islamic Law, and also ActNo. I Year 1974 about Marriage, if the women’s proxy is absence in the marriageprocess that makes the marriage become illegal. The authority of the biological fatherof illegal children as a bride will be replace by the Proxy, whose pointed by Ministryof religion is the Head of the local regional religion affair office. Thus the marriagewill be held based in the Regulation of Ministry of religion No. 30 year 2005 aboutProxy. The biological father of illegal children does not have “nasab” relation withher daughter, the daughter only has civil case relation with her mother, and this isbased on the Koran, hadist, the Compilation of Islamic Law, and also Act No 1 Year1974 about marriage. This research conduct by literacy research which is analyzeprimary law sources such as regulation and any other decree that related with theauthority of the proxy in the marriage of illegal children, and this research alsoconduct by analyze the second law sources that related with the topics cf this thesis.The normative law research which is also named literacy research which is to make acomprehensive research this research also conduct interview with resources persons.This research conclude that the status of illegal children based on the Islamic Law andthe regulation is that illegal children have no “nasab” relation with her biologicalfather, this make no right and obligation relation between daughter and her biologicalfather, therefore the one who has authority in the marriage of illegal children is theProxy because illegal children have no “nasab” relation."

"Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin berbeda kedudukannya dengan anak sah di mata hukum menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan, sedangkan tipe penelitian ini dari bentuknya menggunakan penelitian diagnostik, selanjutnya dalam menganalisis data digunakan metode kualitatif. Dalam kenyataannya dimana status anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum atau hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Usaha perlindungan terhadap anak luar kawin ini diperlukan adanya suatu pengakuan dari ayah atau ibu. Maka perlu kiranya di Indonesia dibuat semacam lembaga pengakuan terhadap anak luar kawin serta dibuatnya undang-undang atau peraturan yang mengatur mengenai anak luar kawin secara lengkap dan menyeluruh sehingga kedudukan anak luar kawin akan sama dimata hukum tanpa ada perbedaan dengan anak lain. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kita telah mempunyai suatu unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan, tetapi yang diatur dalam Undang-undang ini hanyalah berupa ketentuan-ketentuan pokok saja, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 67 Undang-undang tersebut. Karena masalah perkawinan sangat penting dalam masyarakat maka isi Pasal 67 ini hendaknya segera menjadi kenyataan."

"Anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat anaknya tidak mempunyai hubungan perdata terhadap ayah biologisnya. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah hubungan keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Dimata KHI dan UU 1/1974 terdapat perbedaan pengaturan mengenai anak luar kawin, sehingga dalam penerapannya pun berbeda. Tesis ini membahas mengenai efektifitas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap KHI dan UU 1/1974, serta akibat dari putusan itu dalam hal terjadinya pewarisan khususnya anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyimpang dari ketentuan mengenai anak luar kawin dalam KHI dan UU 1/1974, sehingga akibatnya dalam hal pewarisan, putusan tersebut tidak wajib diikuti selama bertentangan dengan ajaran agama.

---

The children who are born on unregistered marriage do not have a civil relationship with their biological father. The existence of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has changed the civil relationship of children who born out of wedlock with their biological father. There are differences between the compilation of Islamic Law and Marriage Law Number 1 of 1974 on regulatory and enforcement regarding children born out of wedlock. The thesis discussed about the effectiveness of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 against the compilation of Islamic Law and Marriage Law Number 1 of 1974, including the consequences of the decision toward the right of children born out of wedlock to inherit from their father. The thesis concluded that Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has deviated from the compilation of Islamic Law and Marriage Law Number 1 of 1974 on children born out of wedlock regulation thus the decision is not compulsory to be adhered as long as it is contrary to the religion."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan hak waris yang dimiliki oleh anak luar kawin menurut hukum perdata barat dan hukum Islam yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta berdasarkan putusan-putusan pengadilan umum dan agama. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan dan buku. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa anak luar kawin yang terbukti memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya, menurut hukum perdata barat, akan mempunyai hak yang sama seperti anak sah sebagaimana dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan menurut hukum Islam, anak luar kawin atau anak hasil zina hanya memiliki nasab dengan ibunya namun berhak untuk dicukupi kebutuhan hidupnya oleh ayah biologisnya dan berhak menerima harta warisan ayah biologisnya melalui wasiat wajibah sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI No. 11 tahun 2012. Berdasarkan putusan-putusan pengadilan umum dan agama, masih terdapat perbedaan penerapan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 dalam pertimbangan Majelis Hakim, sehingga, praktisi hukum disarankan untuk lebih memperhatikan keberadaan kedua ketentuan ini dan pemerintah disarankan untuk membuat peraturan yang lebih rinci terkait penentuan status dan kedudukan serta hak-hak yang dimiliki anak luar kawin.

---

This research aims to determine the position and inheritance rights of illegitimate child by western civil and Islamic law as stipulated in the applicable laws and regulations in Indonesia, and based on the decisions of general and religious courts. This research is normative juridical by examining library materials or secondary data, namely legislation and books. From this research, it was concluded that an illegitimate child who was proven to have blood relations with his biological father, according to western civil law, would have the same rights as a legitimate child as in the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. Meanwhile, according to Islamic law, an illegitimate child only has a nasab with his mother but has the right to be fulfilled by his biological father and is entitled to receive the inheritance of his biological father through the wajibah testament as specified in MUI Fatwa No. 11 of 2012. Based on the decisions of the general and religion court, there are differences application of Constitutional Court's Decree No. 46/PUU-VIII/2010 and MUI Fatwa No. 11 of 2012 in the consideration of the Panel of Judges, therefore, legal practitioners are advised to pay more attention to the existence of these two provisions and the government is advised to create detailed regulation related to determining the status and position as well as the inheritance rights of the illegitimate child.

"

"ABSTRAKSkripsi ini berisi tentang Asas Personalitas Keislaman bagi anak luar kawin non muslim terhadap perkawinan orang tua muslim berdasarkan analisis putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 1699/ Pdt.G/ 2009/ PA.Tsm. Pokok permasalahan membahas asas personalitas keislaman terhadap kedudukan anak luar kawin non muslim atas pembatalan perkawinan orang tua muslim. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya yaitu asas personalitas keislaman berlaku bagi anak luar kawin non muslim yang disahkan, namun terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, terlebih apabila anak luar kawin yang disahkan berbeda agama dengan orang tuanya, ia harus secara sukarela menundukkan diri kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

ABSTRACTThe thesis about Islamic personality principle for outside mating non muslim against muslim parents marriage is based on the analysis of the court ruling religion Tasikmalaya No: 1699/ Pdt.G/ 2009/ PA.Tsm.Principal issues addressed the basic personality of the Islamic position against children outside mating non muslims over the annulment of the marriage of muslim parents. This research is the judicial-normative research where the source data used the primary data and secondary data. The results showed that the annulment of the marriage of court of Tasikmalaya, religion is the basis of the Islamic personality applies to children beyond mating non muslim passed. But, it should be with the conditions are met, especially the child outside the mating of different religions have with parents. He should voluntarily subjecting themselves to the authority of the religious courts in according with the provisions of the law number 7 in 1989 about the religious courts."

"In Indonesia society, a lot of 2 children are born outside marriage. Basically the child has no relation with his father, thus in this case inheritance law is not applicable between them according to the Civil Code, the Islamic Law compilation ( kompilasi Hukum Islam) and the Customary Law. His right under the Civil Code will arise after the acknowledgement of his father or mother, while with the father and mother's family after the official statement. Based on the Islamic Law compilation. an illegitimate child is entitled to inheritance right from his mother ang hos mother's family and vice versa. Meanwhile, since no relation with his biological father exists, no in heritance right arise. According to the concept of customary law, an illegitimate children has a civil relationship only with his mother, the refore an illegitimate child will only acquire inheritance from his mother and his mother's family. The child will not be entitled to for the inheritance from his father because there is no civil relationship with his father."