Dalam memperoleh suatu hak kebendaan, salah satu caranya adalah melalui waris. Dalam KUHPerdata terdapat beberapa pihak yang memiliki hak atas harta dari seseorang yang meninggal, salah satunya adalah anak luar kawin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas mengenai bagaimana kedudukan dan pembagian waris dari anak luar kawin di Indonesia dan membandingkannya dengan ketentuan hal tersebut di Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang berfokus pada doktrin yang merupakan sintesa dari aturan, asas, norma, atau panduan penafsiran, dan nilai-nilai. Dalam penelitian ini, Peneliti fokus meneliti peraturan-peraturan terkait waris dan anak luar kawin di Indonesia dan Malaysia, kemudian membandingkan keduanya. Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang memfokuskan Peneliti pada bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang kemudian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan adalah jurnal hukum dan buku teks. Bahan hukum tersier yang akan penulis gunakan pada penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa peraturan di Indonesia terkait pengakuan dan pengesahan anak yang masih tidak padu satu sama lain, yaitu  dalam antara UU Perkawinan dan UU Administrasi dan Kependudukan. Selain itu kedudukan dan pembagian waris di Indonesia juga lebih diskirminatif dibanding dengan Malaysia, dimana di Indonesia terdapat perbedaan kedudukan dan pembagian waris bagi anak luar kawin dibandingkan dengan anak sah. Dalam ketentuan KUHPerdata, anak sah merupakan golongan pertama yang didahulukan, sedangkan anak luar kawin yang diakui memiliki kedudukan diluar golongan tersebut dan memiliki bagian yang hanya sebagian dari yang didapat oleh anak sah. Sedangkan dalam ketentuan di Malaysia, anak sah dan anak luar kawin memiliki kedudukan dan bagian yang sama dalam pembagian waris sebagai keturunan dari pewaris.

---

One way to obtain material rights is through inheritance. In the Civil Code, there are several parties who have rights to the assets of someone who dies, one of which is an illegitimate child. The purpose of this research is to discuss the position and distribution of inheritance from illegitimate children in Indonesia and compare it with the provisions in Malaysia. This research is doctrinal research which focuses on doctrine which is a synthesis of rules, principles, norms, or interpretive guides, and values. In this research, researchers focused on examining regulations regarding inheritance and illegitimate children in Indonesia and Malaysia, then compared the two. The method in this research uses normative research methods which focus the researcher on library material. The type of data used in this research is secondary data which then consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The primary legal material used is statutory regulations. The secondary legal materials that the author will use are law journals and textbooks. The tertiary legal materials that the author will use in this research are dictionaries, encyclopedias, cumulative indexes, and so on. The research results show that there are several regulations in Indonesia regarding the recognition and validation of children that are still not coherent with each other, namely the Marriage Law and the Administration and Population Law. Apart from that, the position and distribution of inheritance in Indonesia is also more discriminatory compared to Malaysia, where in Indonesia there are differences in the position and distribution of inheritance for illegitimate children compared to legitimate children. In the provisions of the Civil Code, legitimate children are the first group that takes priority, while illegitimate children who are recognized have a position outside that group and have a share that is only a portion of that obtained by legitimate children. Meanwhile, under the provisions in Malaysia, legitimate children and illegitimate children have the same position and share in the distribution of inheritance as descendants of the heir.