Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas fungsi Humas dalam membangun relasi organisasi kepolisian dengan publiknya melalui sosial media Twitter. Twitter merupakan alat yang tepat untuk menggapai banyak publik dan memberikan kesempatan bagi organisasi untuk membentuk suatu relasi baru dengan publik yaitu relasi online. Kepolisian melalui TMC Polda Metro masuk ke dalam media ini dan menggunakannya sebagai alat komunikasi. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menggambarkan: pola penggunaan, keberadaan model Humas, bentuk relasi dan interaktivitas yang terjadi dalam sosial media Twitter tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepolisian tidak hanya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi kepada masyarakat, tetapi juga dengan masyarakat. Meskipun begitu, sangat disayangkan kecenderungan penggunaan model relasi dua-arah yang terdapat dalam akun Twitter TMC Polda Metro masih kecil dan interaktivitas dalam tweet polisi mayoritasnya adalah rendah.

---

The focus of this study is the function of PR in creating relations between police organization and its public through social media Twitter. As a tools that can reach vast publics through cyber-world, Twitter gives chances for organization to make new relation called online relationships. The Indonesian Police Organization is using this new media through work unit named TMC Polda Metro. So with this study, researcher meant to describe: the pattern of usage, existance of PR models, design of OPR, and the interactivity that lies in this new media. This is a quantitative study using content analysis method. The data analysis showed that police not only used social media for communicating to its public but also with its public. But it is unfortunate because the trend of two-way relation model was small and the interactivity contained in the tweets were low."

"Terdapat sentimen love-hate relationship pada hubungan Humas dan jurnalis. Untuk itu penelitian ini dilakukan pada Humas Kementerian PUPR dengan jurnalis yang meliput pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas hubungan Humas dengan jurnalis yang dilihat dengan lensa Relationship Management Theory atau yang juga dikenal sebagai Organization-Public Relationship yang memiliki empat dimensi pengukuran yakni control mutuality, trust, commitment dan satisfaction. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan Humas dan jurnalis menilai kualitas hubungan di antara keduanya positif. Hubungan yang terjalin adalah hubungan pertukaran di mana keduanya saling bertukar manfaat, jurnalis mendapatkan informasi dan Humas mendapat publikasi. Meskipun Humas Kementerian PUPR dinilai memiliki skill yang baik, tetapi mereka belum sepenuhnya paham budaya kerja jurnalis terutama terkait deadline dan kurang sensitif terhadap topik yang sedang viral. Penelitian ini juga menyarankan untuk menambahkan dimensi audit pada penilaian kualitas hubungan antara organisasi dengan publiknya.

---

There is a love-hate relationship sentiment between Public Relations (PR) and journalists. Therefore, this research is conducted within the Public Relations of the Ministry of Public Works and Housing with journalists covering the infrastructure development projects undertaken by the Ministry. The objective of this study is to examine the quality of the relationship between PR and journalists through the lens of the Relationship Management Theory, also known as Organization-Public Relationship, which encompasses four measurement dimensions: control mutuality, trust, commitment, and satisfaction. The research employs a qualitative approach using a case study method. The findings reveal a positive assessment of the relationship quality between PR and journalists. The established relationship is characterized by an exchange relationship, where both parties mutually benefit; journalists gain information, and PR receives publicity. Despite the acknowledged proficiency of the Ministry of Public Works and Housing's PR team, there is a partial understanding of the journalistic work culture, particularly concerning deadlines and the sensitivity of currently trending topics. Additionally, the study recommends incorporating an audit dimension in assessing the quality of the relationship between an organization and its public."

"Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi cara pemolisian akibat adanya pembatasan sosial, namun kemudian berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka publik tidak dapat dicegah, karena hal ini merupakan hak asasi manusia. Pengendalian massa pada masa pandemi, salah satunya pengawalan terhadap konvoi komunitas, kemudian menjadi tugas yang menantang bagi kepolisian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penerapan diskresi kepolisian dalam pengawalan konvoi komunitas selama masa Pandemi Covid-19. Metode kualitatif digunakan dalam pengembangan penelitian ini, dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Analisa dalam penelitian ini didasarkan pada teori diskresi dan Teori Keadilan Prosedural. Hasil analisa menunjukkan bahwa sekarang ini pemolisian bergeser untuk menyesuaikan kondisi pandemi, salah satu unsur pentingnya adalah perluasan kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan pandemi di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum terutama mengenai kebijakan pembatasan sosial. Diskresi ini kemudian perlu diterapkan dalam manajemen ketertiban umum dan pengendalian massa. Cara yang dapat dilakukan polisi dalam pengendalian massa adalah dengan mengembangkan komunikasi yang intens dengan masyarakat untuk menciptakan solusi berbasis dialog yang dengan sukarela akan dipatuhi oleh masyarakat. Implementasi pengawalan konvoi komunitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa kepolisian yang melakukan pengawalan masih belum dapat menerapkan diskresi dengan tepat sehingga menyebabkan adanya diskresi diskriminatif dan penyimpangan diskresi non-function. Hal ini kemudian menyebabkan kesangsian masyarakat terhadap kemampuan polisi untuk menerapkan diskresi demi mencapai keadilan.

---

The Covid-19 pandemic has affected the way of policing due to social restrictions, but then gathering and expressing opinions in public cannot be prevented, because this is a part of human right. Crowd control during the pandemic, one of which was escorting community convoys, then became a challenging task for the police. This paper aims to analyze the application of police discretion in escorting community convoys during the Covid-19 pandemic. Qualitative methods were used in the development of this research, by conducting literature studies and interviews in collecting data. The analysis in this study is based on discretionary theory and procedural justice theory. The results of the analysis show that currently policing is shifting to adjust to pandemic conditions, one of the important elements is the expansion of the police's discretionary authority in handling pandemics in the field related to law enforcement, especially regarding social restriction policies. This discretion then needs to be applied in public order management and crowd control. The way that the police can do in crowd control is to develop intense communication with the community to create dialogue-based solutions that the community will voluntarily comply with. The implementation of escorting community convoys in the jurisdiction of Polda Metro Jaya shows that the police who carry out escorts are still unable to apply discretion properly, causing discriminatory discretion and non-function discretionary deviations. This then causes public doubts about the ability of the police to exercise discretion in order to achieve justice."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembinaan SDM yang berkeunggulan fungsi Reserse di Polda Metro Jaya. Melalui penelitian ini, ketepatan dalam pembinaan SDM yang berkeunggulan fungsi Reserse di Polda Metro Jaya lebih tepat dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi lapangan. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi lapangan, studi dokumen dan wawancara. Untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar valid dan relibel, peneliti menggunakan teknik keabsahan data meliputi credibility dan confirmatory. Selanjutnya, analisis data menggunakan pendekatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembinaan SDM unggul fungsi Reserse di Polda Metro Jaya berdasarkan profil SDM, telah tercukupi berdasarkan standar DSP personel bidang Reserse termasuk kepangkatan personel. Personel fungsi Reserse di Polda Metro Jaya telah melewati proses seleksi dan penyaringan secara ketat sebelum tempatkan di fungsi Reserse Polda Metro Jaya. Model penilaian kompetensi yang diterapkan kepada SDM fungsi Reserse adalah penilaian berbasis assessment center untuk jabatan level direktur, dan assessment uji kompentensi teknis, etika dan psikologi untuk personel baru atau perwira. Sementara hasil penilaian kompetensi (pengetahuan, skil dan mental) SDM fungsi Reserse tidak terdokumentasi secara baik. Kemudian, pembinaan SDM unggul fungsi Reserse di Polda Metro Jaya berdasarkan perkap Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan SDM Polri yang Berkeunggulan telah dijalankan dengan cukup baik, walaupun masih terdapat ketidakkonsistensi dan pelanggaran terhadap penarapan prosedur yang telah ditentukan pada perkap tersebut. Penempatan jabatan personel fungsi Reserse di Polda Metro Jaya berhubungan dengan hasil penilaian kompentensi. Penempatan jabatan level manager menggunakan hasil asssement center, sementara penempatan anggota baru pada fungsi Reserse mengacu pada penilaian kompentensi teknis, etika dan psikologi. Kemudian, faktor-faktor yang dipertimbangan dalam pembinaan SDM unggul fungsi Reserse di Polda Metro Jaya antara lain yaitu: faktor SDM, faktor metode dan faktor anggaran.

---

This research aims to determine the development of superior human resources for the Detective function at Polda Metro Jaya. To achieve the research objectives, this research uses a descriptive qualitative approach based on field studies. Then, the data collection method used was field observation, document study and interviews. To ensure that the data collected is truly valid and reliable, researchers use data validity techniques including credibility and confirmatory. Next, data analysis uses a data reduction approach, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the development of superior human resources for the detective function at Polda Metro Jaya based on the human resource profile has been fulfilled based on the DSP standards for personnel in the field of investigation, including personnel rank. The detective function personnel at Polda Metro Jaya have gone through a strict selection and screening process before being placed in the police detective function at Polda Metro Jaya. The competency assessment model applied to HR for the detective function is an assessment center- based assessment for director level positions, and a technical, ethical and psychological competency test assessment for new personnel or officers. Meanwhile, the results of the competency assessment (knowledge, skills and mentality) of HR for the detective function are not well documented. Then, the development of superior human resources for the detective function at Polda Metro Jaya based on Perkap Number 99 of 2020 concerning Systems, Management and Standards for the Success of Superior National Police Human Resources has been carried out quite well, although there are still inconsistencies and violations of the implementation of the procedures specified in the Perkap. The placement of positions in the Detective Function personnel at Polda Metro Jaya is related to the results of the competency assessment. The placement of manager level positions uses the results of the assessment center, while the placement of new members in the detective function refers to technical, ethical and psychological competency assessments. Then, the factors to be considered in developing superior human resources for the detective function at Polda Metro Jaya include: human resources factors, method factors and budget factors."

"Mal Pelayanan Publik merupakan salah satu tempat pelayanan publik, dimana dalamnya terdapat Instansi Polda Metro Jaya. Seperti yang kita ketahui di masyarakat banyak anggapan negatif yang tersebar terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Instansi Polda Metro Jaya terutama hal ini di dukung oleh laporan yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI terkait instansi yang paling banyak di adukan masyarakat tersebut, meski demikian melalui data yang peneliti terima dari DPMPTSP DKI Jakarta, instansi Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik menjadi instansi yang paling banyak di datangi oleh pemohon layanan untuk melakukan proses permohonan layanan. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk menganalisis bagaimana kualitas Pelayanan Publik pada Instansi Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data mixed methods melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kualitas Pelayanan menurut Lovelock (1994). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Polda Metro Jaya dalam Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta masuk ke dalam kateogri baik. Hal tersebut berdasarkan 8 dimensi kualitas pelayanan yang masuk ke dalam kategori baik. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan publik Instansi Polda Metro Jaya di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sebagai acuan bagi mal pelayanan publik yang lain.

---

Public Service Mall is one of the places of public service, which includes Metro Jaya Regional Police Agency as the service institution. As the words surmised in the community, there are a lot of negative assumptions that are unroll related to the services provided by the Metro Jaya Regional Police Agency, especially this is supported by a report issued by the Indonesian Ombudsman related to the agency most publicly reported. However, through the data that the researcher received from DKI Jakarta DPMPTSP, Metro Jaya Regional Police Agency in the Public Service Mall is the most visited institutions by service applicants to carry out the service request process. These conditions became the background of the research to analyze how is the quality of public services at the Metro Jaya Regional Police Agency in the Jakarta Public Service Mall. This research used a quantitative approach with mixed-methods data collection techniques which conducted through in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the quality of service from the Jakarta Regional Police in the Public Service Mall falls into the good category. This is based on the 8 dimensions of service quality that fall into either category. The purpose is to analyze the quality of public services of the Metro Jaya Police Agency at the Jakarta Public Service."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peta organisasi pembelajar yang ada di PoldaMetro Jaya. Transformasi budaya birokrasi organisasi pada polda metro jaya sangat pentingdan diperlukan untuk lebih mampu menghadapi berbagai tantangan kejahatan yang makinkompleks untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam mewujudkan kualitaskehidupan masyarakat. Pengambilan sampel penelitian ini diwakili oleh empat fungsi yangterdiri dari satreskrim, sabhara, intel dan biro sumber daya manusia yang terdiri dari anggotapamen, pama dan bintara. Kuesioner penelitian ini menggunakan kuesioner yang telahdikembangkan oleh Marquardt 2002 yang terdiri dari 5 lima dimensi yang mencakup: 1 dinamika pembelajaran Learning Dynamics , 2 transformasi organisasi OrganizationTransformation , 3 pemberdayaan pegawai People Empowerment , 4 pengelolaanpengetahuan Knowledge Management , 5 penerapan teknologi Technology Application .Analisis data deskripsi statistik frukensi distribusi dan prosentase yang menjukkankapabilitas setiap masing-masing dimensi organisasi pembelajar seperti yang dikembangkanMarquardt. Kemudian digunakan analisis Korelasi Produk Momen yang digunakan untukmenguji sejauh mana korelasi setiap dimensi organisasi pembelajar.Hasil uji diiterprestasikan bahwa hasil rata-rata setiap dimensi sangat baik dan dapat digunakan padaorganisasi. Dan berdasarkan penelitian ditemukan korelasi yang kuat diantara setiap dimensiorganisasi pembelajar r= 0.894; p< 0.01 . Organisasi memiliki kondisi yang potensial untukmenuju organisasi pembelajar. Sumberdaya manusia sangat penting bagi organisasipembelajar karena hanya sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas untuk belajar.Sumberdaya manusia adalah nakoda yang dapat mengambil informasi danmentransformasikannya kedalam pengetahuan untuk digunakan bagi individu dan organisasi,

---

This research is to examine the learning organization at Regional Police OfficeJakarta. The organization transformation from bureaucratic culture type of organization tolearning organization is needed to enable the organization to encounter the complexity anddynamics of external environment. The sample was taken from four unit organization such ascriminal unit, sabhara, intelligent, and human resource division, which include middle seniorand lower police officer. This research used learning organization profile questionnaire tocollect the data that consist of five dimensions such as learning dynamics, organization transformation, people empowerment, knowledge management and technology application. The descriptive statistics was employed to analyse each dimension of learning organization profile based on range result by Marquadth model. And the correlation productmoment was also used to analyse the correlation among dimensions of learning organization.

The results indicated that average range results for each dimension was good meaning eachdimension mostly applicapable in organization. The finding also indicated there was strongcorrelation between dimensions learning dynamics, organization transformation, peopleempowerment, knowledge management and technology application to learning organization r 0.894 p 0.01 . The organization has potential environment to support the building oflearning organization. The human resource capacity become the strength of building thelearning organization, provided by the support with conducive and better atmosphere withinorganization."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh persepsi penerimaan terhadap perubahan, kesiapan untuk berubah, komitmen terhadap organisasi, kepercayaan terhadap organisasi, mengkomunikasikan perubahan organisasi dan pelatihan untuk perubahan terhadap perubahan organisasi di Polda Metro Jaya. Persepsi anggota polisi terhadap perubahan organisasi secara positip tentunya sangat menentukan untuk keberhasilan proses perubahan dalam organisasi. Penelitian ini melibatkan 145 anggota polisi yang dipilih dengan teknik kluster random sampling dari berbagai unit fungsi organisasi. Analisis penelitian ini menggunakan multiple regression analysis dan menemukan bahwa persepsi penerimaan perubahan berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.157;p< 0.05); kesiapan untuk berubah berpengaruh terhadap prubahan organisasi (r=0.156; p< 0.05); komitmen organisasi berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.142; p< 0.005); kepercayaan terhadap organisasi berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.139; p< 0.05); mengkmunikasikan perubahan organisasi berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.256; p< 0.05) dan pelatihan berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.212; p< 0.05). Secara keseluruhan variabel mengkomunikasikan perubahan dan pelatihan untuk perubahan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap perubahan organisasi dan secara keseluruhan variabel memberikan kontribusi sebesar 78.2% terhadap perubahan organisasi (R square adjusted 0.782; p< 0.05). Dengan demikian, faktor mengkomunikasikan pentingnya, urgensi , makna dan manfaat perubahan organisasi menjadi faktor paling penting untuk disosialisasikan dan dipahami anggota organisasi. Pemahaman tentang esensi perubahan akan mendorong persepsi dan sikap positip terhadap dukungan untuk perubahan organisasi

---

ABSTRACTThis study aims to examine the effect of perceived acceptance on change, readiness to change, commitment to organization, trust in the organization, communicating organizational change and training for changes to organizational change at Polda Metro Jaya. Positive perceptions of police personnel towards organizational change are of course very decisive for the success of the change process in the organization. This study involved 145 police officers who were selected by cluster random sampling technique from various organizational function units. The analysis of this study used multiple regression analysis and found that the perception of acceptance of change has an effect on organizational change (r = 0.157; p <0.05); readiness to change affects organizational change (r = 0.156; p <0.05); organizational commitment has an effect on organizational change (r = 0.142; p <0.005); trust in the organization has an effect on organizational change (r = 0.139; p <0.05); communicating that organizational change affects organizational change (r = 0.256; p <0.05) and training affects organizational change (r = 0.212; p <0.05). Overall, the variables communicating change and training for change had the strongest influence on organizational change and overall the variables contributed 78.2% to organizational change (R square adjusted 0.782; p <0.05). Thus, factors communicating the importance, urgency, meaning and benefits of organizational change are the most important factors to be socialized and understood by organizational members. An understanding of the essence of change will encourage positive perceptions and attitudes towards support for organizational change"

"ABSTRAKTugas anggota Kepolisian adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun pada kenyataannya terdapat banyak anggota Polisi yang melakukan pelanggaran hukum. Value yang dimiliki oleh anggota kepolisian diduga menjadi alasan dibalik tidak sejalannya perilaku yang diharapkan dan yang ditampilkan. Penelitian ini melihat perbedaan value set antara Anggota Kepolisian dengan masa dinas nol tahun dan minimal empat tahun di Polda Metro Jaya. Kuesioner yang digunakan adalah Portrait Values Questionnaire (PVQ) 5X. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan pada value set Self-transcendence, value set Openness to Change, dan value set Conservation. Perbedaan tersebut bisa terjadi karena adanya pergeseran value pribadi, dimana seorang anggota Kepolisian menjadikan senior sebagai tauladan sehingga mengubah value yang ia punya untuk disesuaikan dengan value yang ada pada kelompok tersebut, dalam hal ini lembaga kepolisian.

---

ABSTRACTPolice officers' job is to maintain safety and order in society. But the fact shows that many police officers themselves break law. The difference between the expected and the shown behavior may be caused by their personal value. This research aims to see the difference of values between police officers with nil years and at least four years terms of office in Polda Metro Jaya. The questionnaire used is Portrait Values Questionnaire (PVQ). The result shows that there is a significant difference in value set Self-transcendence, value set Openness to Change, and value set Conservation. These differences may be caused by changes in police officers' personal value. They enter a new environment, in this case the police department, and see their superiors as an example so they adjust their own value into the group's value."

"Organization-Public Relationship (OPR) merupakan konsep public relations yang menunjukkan peran utama public relations adalah menjalin dan memelihara hubungan baik dengan publiknya. Dalam pelayanan jasa transportasi udara, PT Angkasa Pura II dan maskapai penerbangan melakukan hubungan kerja sama dan pembinaan hubungan baik dapat meningkatkan kedekatan hubungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan OPR yang dilakukan public relations melalui cara pembinaan hubungan dan mengetahui outcome dari pelaksanaan OPR. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis, pendekatan kualitatif deskriptif dan strategi studi kasus. Metode pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan OPR telah dilakukan public relations PT Angkasa Pura II dan outcome yang dihasilkan secara keseluruhan cukup baik yang memberikan kepuasan dan kepercayaan maskapai penerbangan.

---

Organization-Public Relationship (OPR) is the concept of public relations that indicate the primary role of public relations is to establish and maintain good relations with the public. In air transportation services, PT Angkasa Pura II and airlines do a cooperative relationship and fostering good relations can improve their relationships. The purpose of this study is to determine the implementation of OPR conducted by public relations through fostering relationships and knowing the outcome of the implementation of the OPR.

This study uses post positivism paradigm, descriptive qualitative approach using case study strategy. Data collection methods used are in depth interview, observation, and documentation study. The result showed that the implementation of the OPR has been conducted by public relations of PT Angkasa Pura II and overall outcome is good enough to give satisfaction and trustworthiness in airlines."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik pada Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Twitter X. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada empat informan penelitian. Dengan mengaitkannya dengan konsep-konsep dalam restorative justice, peneliti menemukan faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice. Selain itu, peneliti juga menganalisis elemen yang terdapat dalam penerapan restorative justice, peranan kepolisian, dan keberhasilan restorative justice. Hasil penelitian membuktikan, bahwa ada faktor internal, termasuk keputusan korban, pelaku, dan peran kepolisian, yang dapat mempengaruhi penerapan restorative justice. Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi penerapan restorative justice adalah isu yang sedang beredar di masyarakat dan peranan media. Sebenarnya, penerapan elemen dan keberhasilan restorative justice sudah tercapai, namun belum maksimal karena reaksi masyarakat yang negatif pada korban atau pelaku. Sedangkan, peranan kepolisian, sebagai inisiator dan fasilitator dalam restorative justice, sebenarnya sudah baik. Namun, masih perlu ada sosialisasi dan pelatihan penerapan restorative justice, supaya interpretasi terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dapat sama dan keterampilan yang dimiliki dapat lebih baik.

---

This thesis discusses the application of restorative justice in solving defamation cases at Sub Directorate IV Cyber Crime Polda Metro Jaya. This thesis uses a qualitative approach with a case study of defamation that occurred on X's Twitter. The researcher conducted observations and interviews with four research informants. By associating it with the concepts in restorative justice, the researcher found the factors that influence the application of restorative justice. In addition, the researcher also analyzed the elements contained in the application of restorative justice, the role of the police, and the success of restorative justice. The results of the research prove that there are internal factors, including the decisions of victims, perpetrators, and the role of the police, which can affect the application of restorative justice. Meanwhile, external factors that influence the application of restorative justice are issues currently circulating in society and the role of the media. Actually, the application of the elements and the success of restorative justice has been achieved, but it has not been maximized because of the negative public reaction to the victim or perpetrator. Meanwhile, the role of the police, as the initiator and facilitator in restorative justice, is actually good. However, there is still a need for socialization and training in the application of restorative justice, so that the interpretation of the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021 can be the same and the skills possessed can be better."