Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan sistem pay as you go sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri ini telah berjalan selama 43 tahun terakhir ini. Permasalahannya adalah belum adanya analisis sistem ini secara menyeluruh dari pemerintah mengenai sistem ini sehingga banyak permasalahan yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai latar belakang dipilihnya sistem ini, pengaruh sistem ini bagi pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hubungan lembaga-lembaga pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan sistem ini. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari sistem pay as you go dalam pembiayaan pensiun Pegawai Negeri memiliki banyak permasalahan dari segi pemerintah yaitu pembebanan sepenuhnya pada Anggaran Belanja Pendapatan Negara sehingga sistem ini untuk ke depannya tidak dapat diterapkan lagi sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

---

ABTRACTImplementation of the system of pay as you go as civil servants pension financing system has been running for the last 43 years. The problem is the absence of a thorough analysis of the government about this system so many problems arise. This research aims to describe the background of the system chosen., influence of these systems for government and civil servants (PNS) and the relationship of government agencies in formulating and implementing these systems. Approach is a qualitative study conducted by the method of in depth interviews and document studies. The results of this study is that based on the evaluation of pay-as-you-go system of financing pensions in the Civil Service has a lot of problems in terms of the imposition of government entirely on the State Budget Revenue so that the system is for the future no longer applicable as a Civil Service pension financing system civil (PNS)."

"ABSTRAKSecara umum, ada beberapa sistem pendanaan untuk membiayai program pensiun yaitu sistem yang didanai dan Pay-As-You-Go (PAYG). Namun, kedua sistem pendanaan Masing masing punya kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, pada Skripsi ini membahas tentang optimalisasi sistem funded dan pay-as-you-go pada program pensiun iuran pasti. Bagian yang akan dioptimalkan adalah alokasi iuran, yaitualokasi untuk sistem yang didanai dan alokasi untuk sistem PAYG. Selanjutnya, alokasi optimal dari kontribusi tersebut akan dibagi menjadi dua jenis alokasi dan masing-masing diperoleh denganmenggunakan metode mean-variance. Alokasi pertama adalah alokasi yang dihitung untuk satu kelompok individu dengan usia yang sama dan alokasi kedua adalah alokasi yang sama dihitung untuk seluruh kelompok individu pada waktu tertentu. Terakhir, selesai simulasi perhitungan kedua alokasi kontribusi optimal yang dihitung berdasarkan data pengembalian dari sistem yang didanai dan bayar sesuai penggunaan serta tingkat pertumbuhan gaji pegawai negeriABSTRACTSecara umum, ada beberapa sistem pendanaan untuk membiayai program pensiun yaitu sistem yang didanai dan Pay-As-You-Go (PAYG). Namun, kedua sistem pendanaan Masing masing punya kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, pada Skripsi ini membahas tentang optimalisasi sistem funded dan pay-as-you-go pada program pensiun iuran pasti. Bagian yang akan dioptimalkan adalah alokasi iuran, yaitualokasi untuk sistem yang didanai dan alokasi untuk sistem PAYG. Selanjutnya, alokasi optimal dari kontribusi tersebut akan dibagi menjadi dua jenis alokasi dan masing-masing diperoleh denganmenggunakan metode mean-variance. Alokasi pertama adalah alokasi yang dihitung untuk satu kelompok individu dengan usia yang sama dan alokasi kedua adalah alokasi yang sama dihitung untuk seluruh kelompok individu pada waktu tertentu. Terakhir, selesai simulasi perhitungan kedua alokasi kontribusi optimal yang dihitung berdasarkan data pengembalian dari sistem yang didanai dan bayar sesuai penggunaan serta tingkat pertumbuhan gaji pegawai negeri"

"ABSTRAKSalah satu Capital Domestic yang saat ini belum dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur adalah Dana Pensiun. Berdasarkan data dari OJK, untuk tahun 2011 investasi Dana Pensiun pealing besar ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap (SBN dan Obligasi) yaitu sekitar 62%, kemudian pasar uang (deposito) sekitar 34%. Sementara itu kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui Dana Pensiun. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi faktor penghambat pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun dengan Analytic Network Process dan menganalisis kemampuan Dana Pensiun dalam pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun yaitu aspek regulasi (0,32053; W=0,456). Faktor penghambat yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek karakteristik produk, Dana Pensiun investasi ke pasar uang dan modal (0,31556; W=0,616); 2) aspek pelaku pasar, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang instrumen keuangan dana pensiun (0,3905; W=0,456); 3) aspek regulasi, belum adanya regulasi yang mengatur pembiayaan secara langsung dana pensiun dalam infrastruktur (0,4937; W=0,712); 4) aspek resiko, peluang investasi infrastruktur di pasar dianggap berisiko tinggi (0,530; W=0,76). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Least Square dipeoleh bahwa portofolio invetasi dana pensiun tahun 2014 adalah sebesar Rp. 173,02 triliun, dan rasio terhadap kebutuhan pembiayaan infrastruktur pada tahun 2014 adalah sebesar 36,33%..

---

ABSTRACTOne of Domestic Capital is currently not utilized for infrastructure financing are Pension Fund. Based on data from the Financial Services Authority (FSA), for the year 2011 of the Pension Fund pealing placed in fixed income instruments (government securities and bonds) is about 62%, then the money market (deposits) of approximately 34%. While the condition of Indonesian Infrastructure dilemma due to the limited financial capacity of the country. One of the efforts the Government is financing infrastructure projects through the Pension Fund. This thesis aims to identify factors inhibiting financing infrastructure projects through the Pension Fund with the Analytic Network Process and analyze the ability of pension funds to finance infrastructure. Based on ANP, infrastructure project financing constraints through the pension fund regulatory aspects (0.32053; W = 0.456). The most dominant limiting factor on each of these aspects are: 1) aspects of the product characteristics, the Pension Fund to invest the money and capital markets (0.31556; W = 0.616), 2) aspects of market participants, the lack of knowledge and understanding of financial instruments funding retirement (0.3905; W = 0.456); 3) regulatory aspects, the lack of regulations governing the financing of the pension fund directly in infrastructure (0.4937; W = 0.712); 4) aspects of risk, investment opportunities in the infrastructure market is considered risky high (0.530; W = 0,76). Based on calculations using the Least Square method that the portfolio obtained by investing their retirement funds in 2014 was Rp. 173.02 billion, and the ratio of the infrastructure financing needs in 2014 amounted to 36.33%"

"Program pensiun adalah suatu program yang memberikan jaminankesejahteraan bagi karyawan di harl tua dengan cara pembayaran pensiun secaraberkala selama masa pensiun. Program pensiun penting bagi perusahaan,karyawan dan nasional. OIeh karena itu pengelolannya memerlukan pengaturanyang baik dan tepat terlebih setelah ditetapkannya dana pensiun yang semulaberbentuk yayasan menjadi suatu badan hukum Dana Pensiun berdasarkan UU no11/1992 tentang Dana Pensiun. Akibat perubahan tersebut, maka berubah pulaperaturan pelaksanaannya tennasuk peraturan investasinya yang lebih dibatasisesuai dengan KMK no 23 1/KMK.017/1993 tentang investasi dana pensiun.Untuk mengetahui pengal:uh yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut terhadap strategi investasi dana pensiun digunakan beberapa cara yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai macam literatur, makalah, surat kabar, dan majaiah serta studi lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari suatu dana pensiun pemberi kerja xyz.Berdasarkan data laporan keuangan dana pensiun xyz 3 tahun terakhir diketahui bahwa dana pensiun xyz melakukan investasinya pada bidang: doposito,sahan-i, obligasi, dan penyertaan. Keempat jenis investasi tersebut memangdiperbolehkan dan memiliki fasilitas bebas pajak. Hasil yang diperoleh daninvestasi tersebut rata-rata pertahun adalah 18%.Dana pensiun xyz mi adalah dana pensiun yang menyelenggarakan programpensiun manfaat pasti. Karena manfaatnya pasti, maka dana pensiun harusmeiniliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Masalah kecukupandana mi dikenal dengan istilah Rasio Kecukupan Dana (RKD), yaitu perbandinganantara kekayaan dan kewajiban dana pensiun. Darl perhitungan diperoleh hasilRKD selarna 3 tahun terakhir diatas 100%.Salah satu unsur kekayaan dana pensiun adalah hasil investasi. Jadi denganhasil investasi rata-rata pertahun 18%, dana pensiun xyz mampu memiliki RKDyang lebih darl 1000/& Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengelola dana pensiun xyz bersifat konservatif karena investasi hanya dilakukan pada 4 bidang , yaitudeposito, saham, obligasi, dan penyertaan. Namun demikian dana pensiun xyztidak merasa berkecil hati. Karena dengan' hasil investasi 18% pertahun, danapensiun xyz masih berada pada posisi yang aman dan mampu memiliki RKD yanglebih darl 100%.Jika dana pensiun xyz ingin mengoptimalkan hasil investasinya, maka ia dapat bekerja sama dengan konsultan fund manajemen atau merekrut calon untuk dididik menjadi profesional fund manager."

"ABSTRAKTesis ini membahas tingkat pengungkapan Dana Pensiun Indonesia di tahun 2011 hingga 2013 sebagai perwujudan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan scorecard tingkat pengungkapan tata kelola dana pensiun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum tingkat pengungkapan Dana Pensiun yang ada di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi acuan Dana Pensiun di Indonesia dalam meningkatkan penerapan tata kelola Dana Pensiun yang baik. Hasil yang didapat adalah tingkat pengungkapan Dana Pensiun di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2013 masih berada di kategori poor (kurang dari 60%), dan praktik tata kelola Dana Pensiun Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Diharapkan dengan peningkatan ini, peserta program pensiun merasa semakin aman akan program pensiun mereka dan akan menarik peserta baru untuk mengikuti program pensiun.

---

ABSTRACTThis thesis describes the disclosure level of Indonesian pension fund from 2011 to 2013 as an embodiment of good pension fund governance principle. This study is a descriptive research using a disclosure level of pension fund governance scorecard. The purpose of this study is to get a general description of Indonesian pension fund disclosure level and hopefully this can be a reference for Indonesian pension fund in improving the implementation of good pension fund governance. Result shows that for the year of 2011 through 2013, Indonesian pension fund’s disclosure level is still in the poor category (less than 60%) and the implementation of Good Pension Fund Governance is improving through the years. This improvement should make the member of the pension plan feels more secure about their retirement program and also attract new participant to join the retirement program."

"Pengelolaan Jaminan Pensiun di Indonesia sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), dilakukan secara khusus dan terpisah berdasarkan segmentasi kepesertaan sektor privat, sektor publik (Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/Penyelenggara Negara), dan sektor militer (TNI/Polri). Kebijakan mengenai pengalihan program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri sehingga pengelolaannya bergabung dengan sektor privat, serta pembatasan Lembaga Pengelola/Penyelenggara program dalam UU BPJS menghambat tujuan lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penulisan ini menganalisis 2 (dua) isu terkait dengan kebijakan pengelolaan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam UU BPJS, yakni: (1) efektivitas pelaksanaan kebijakan pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil sehingga pengelolaannya disatukan dan pembatasan pengelola program pensiun; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil. Melalui penerapan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan, serta menerapkan metode Cost and Benefit Analysis, penelitian ini menyimpulkan, bahwa: (1) kebijakan pengalihan program pensiun dan pembatasan lembaga pengelola program tidak efektif untuk dilaksanakan karena menimbulkan ketidak adilan dari segi ekonomis berupa penurunan manfaat dan pelayanan bagi salah satu sektor; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil adalah dilakukan secara khusus/terpisah sesuai dengan teori keadilan distributif, karena pensiun bagi pegawai negeri sipil merupakan penghargaan atas pengabdian dan jasa. Oleh karena itu, pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil dan pembatasan lembaga pengelola/penyelenggara program pensiun yang diatur dalam UU BPJS perlu disesuaikan kembali dengan kondisi yang terjadi saat ini.

---

Pension Management in Indonesia before the enactment of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency (BPJS Law), is carried out specifically and separately based on the segmented membership of private sector, public sector (Civil Servants/State Officials/State Administrators), and the military sector (Army/Police). Policies regarding the transference of pension programs for Civil Servants and the Army/Police so that their pension management joins the private sector, as well as restrictions on Social Security Administrative Body in the BPJS Law hamper the purpose of National Social Security System as stipulated in Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. This writing analyzes 2 (two) issues related to pension management policies for Civil Servants in the BPJS Law, which are: (1) the effectiveness of implementing the policy of transferring pension programs for civil servants so that their management is united with private sector and restrictions on the social security administrative body; and (2) an appropriate pension management model for civil servants. Through the application of normative juridical research methods with a case approach, legislative approach, historical approach, and comparative approach, as well as applying the Cost and Benefit Analysis method, this study concludes that: (1) the policy of transferring pension programs and restrictions on the institution managing the program is not effective to be implemented because it creates economic injustice in the form of decreased benefits and services for one sector; and (2) an appropriate pension management model for civil servants is to carried out specifically/separately in accordance with the theory of distributive justice, because pensions for civil servants are awards for service and service. Therefore, the transfer of pension programs for civil servants and restrictions on institutions managing/administering pension programs that are regulated in the BPJS Law need to be adjusted back to the current conditions."

"Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan penekanan pada metodologi variance covariance dan historical simulation model, untuk menguji investasi 10 jenis saham yang dilakukan oleh Dana Pensiun RST.Model digunakan untuk mengukur besarnya potensi kerugian dengan tingkat keyakinan 95%, dan divalidasi dengan menggunakan back testing dan Kupiec test.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengukuran antara variance covariance dan historical simulation model. Hasil pengujian back testing dan Kupiec test menunjukkan bahwa kedua model valid untuk mengukur besarnya potensi kerugian maksimum saham.

---

Value at Risk (VaR) model has been extensively used not only in banking sector. The aim of this thesis is to outline Value at Risk methodology by giving more emphasis on variance covariance method and historical simulation model. The model is used to investigate the applicability and usefulness of VaR in stocks investment of Pension Fund RST.

Using the methodologies as described, the maximum potential loss of each stock and its portfolio of 10 stocks can be calculated at 95% confidence level. The models were validating using back testing and Kupiec test.

The research found that there was different result of VaR calculated using variance covariance and historical simulation model. However, variance covariance and historical simulation model are valid ones to measure maximum potential loss of stocks."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh risiko pengelolaan pensiun terhadap biaya utang dan biaya ekuitas pada perusahaan dengan aset program pensiun berdasarkan tiga pengukuran risiko: nilai liabilitas pensiun, posisi pendanaan pensiun, serta selisih risiko aset dan risiko liabilitas pensiun. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian perusahan non lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 ndash; 2014 sebanyak 177 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pengelolaan pensiun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang maupun biaya ekuitas berdasarkan ketiga pengukuran tersebut. Ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar modal di Indonesia belum menyerap informasi terkait risiko pengelolaan pensiun dengan baik sehingga belum mempertimbangkan risiko tersebut dalam keputusan berinvestasi.

---

ABSTRACT

The focus of this study analyzes the impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity in companies with pension plan assets based on three measurements value of pension liabilities, position of pension funding, and difference between risk of pension assets and risk of pension liabilities. This study uses samples of nonfinancial companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2012 until 2014 as many as 177 observations. The result of this study shows that there is no significant impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity based on all three measurements. It indicates that investors and creditors in Indonesian capital market have not absorbed well information related to pension plan risk, so they do not count on such risk in making investment decisions."

"Implementation of civil servant pension system in Indonesia is like a time bomb that could explodeat any time. There are five fundamental problems identified in the implementation of civil servantpension system. The problems are the financing of the pension plan, pension fund management,pension fimd management institutions, pension participants and pension benefits. The solutions ofthis problems must be precise and comprehensive. In an effort to reform civil servant pensionssystem, there are three components that must be updated, (1 ) the participant, (2) pension programwhich includes a pension program funding, investment funds, and pension benefits, and (3)institutions with authority to administer the pension plan."