Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penulisan ini adnlah untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi finansial (deregulasi di sektor moneter dan perbankan) di Indonesia selama periode satu dasawarsa terakhir, sejak peluncuran kebijakan moneter 1 Juni 1983 yang lebih dikenal sebagai PAKJUN 1983. Hal-hal yang menjadi topik utama adalah mengenai seberapa besarnya peranan tingkat suku bungs dalam mentransmisikan pengaruh perubahan di sektor moneter terhadap perekonomian, juga faktor-faktor yang mempengaruhi besaran-besaran moneter, termasuk faktor luar negeri, serta dampak penetapan PAKTO 1988 terhadap perkembangan dalam permintaan likuiditas perekonomian oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pengujian terhadap model yang dikembangkan oleh Tomas J.T Balino dan V. Sundararajan (1984 dan 1986) dari teori tentang keadaan keseimbangan di pasar uang dan barang (kurva IS-LM). Model ini sebenarnya telah pula diterapkan untuk kondisi di Indonesia pre-reformasi finansial tahun 1983, termasuk analisis yang dibuat oleh Bijan B. Aghevli (1977) dan J. Soedradjad Djiwandono (1980). Selain itu penulisan ini juga menganalisa data sekunder yang berhubungan dengan perkembangan di sektor moneter dan perbankan selama periode pengujian. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa dengan dilaksanakannya liberalisasi dan reformasi finansial di Indonesia selama periode observasi 1983.2-1993.4, tingkat suku bunga (tabungan dan deposito) dalam negeri begitu dipengaruhi oleh perubahan dalam jumlah uang yang beredar juga tingkat harga barang di sektor riil serta perubahan dalam tingkat suku bunga internasional. Demikian pula halnya dengan tingkat harga di pasar barang pun turut dipengaruhi oleh sektor luar negeri, hal mana membuktikan keberlakuan purchasing power parity dalam perekonomian Indonesia. Selain itu terbukti bahwa ekspekatasi terhadap inflasi yang berlaku masihlah bersifat adaptif: Dan proses penyesuaian akibat adanya perubahan dalam tingkat pendapatan maupun tingkat suku bunga internasional yang terjadi terhadap permintaan akan likuiditas perekonomian berlangsung cukup lambat - hina satu setengah tahun kemudian baru dapat diantisipasi. Hal lain adalah bahwa liberalisasi tingkat suku bunga belum terlalu terlaksana sepenuhnya, masih adanya faktor pengawasan dari Pemerintah tingkat suku bunga belum berfluktuasi mengikuti keadaan di pasar uang."

"Membandingkan dua perusahaan atau lebih, selalu menarik dan memancing rasa ingin tahu kita. Apalagi ketika kita membahas bank, tempat tradisional kita melindungi uang tunai dari ancaman inflasi. Kali ini, di dalam thesis ini, kita diajak memandang bank bukan dengan kacamata nasabah, melainkan bankir yang kebetulan baru direkrut Citibank, yang akan menilai kinerja finansial banknya berdasarkan laporan keuangan sejumlah bank dalam 4 tahun terakhir. Sungguh suatu pekerjaan yang sangat menantang!Ada cukup banyak peralatan analisis yang tersedia : analisis trend, analisis common-size, analisis resiko finansial dan profitabilitas, dan analisis DuPont. Yang manakah yang sebaiknya digunakan?! Layaknya seorang bankir yang belum berpengalaman, kita belum mengetahui keandalan dan jangkauan ukuran yang dimiliki oleh tiap peralatan, jadi mengapa tidak memanfaatkan semua pisau analisis yang tersedia!?Sebelum analisis dimulai, perhatian kita diarahkan pada potret kini industri perbankan Indonesia. Restrukturisasi hutang swasta yang terbengkalai, bank-bank yang tampak sulit menyalurkan kredit, bank-bank rekapitalisasi yang ternyata lebih menjadi beban bagi industri perbankan (bahkan perekonomian nasional), ancaman negative spread yang terus membayang, sikap BI yang terombang-ambing, kondisi sosial-politik yang masih carut-marut dan terlihat pula : bank-bank asing dancampuran yang menguasai "kue" laba perbankan di Indonesia. Apa benar hal demikian berlaku bagi Citibank?!Di bagian berikutnya, si bankir Citibank mencoba mengenali perusahaannya sendiri. Sayang tidak banyak data yang telah tersedia di meja kerjanya, sedangkan jadwal presentasinya di kantor pusat Citibank semakin dekat. Setidak-tidaknya ia menjadi tahu kanal-kanal dan produk-produk yang telah dikembangkan Citibank sejauh ini di Indonesia.Setelah kita memperoleh gambaran yang memadai tentang industri dan perusahaannya sendiri, kita diajak memeriksa prosedur evaluasi yang akan digunakan, memastikan seluruh pisau analisis dapat membantu menguraikan "isi perut" Citibank, sambil memikirkan alur penyimpanan dan pengolahan data yang seefisien mungkin. Dan akhirnya, proses analisis pun dijalankan.Apakah Citibank mengelola resiko finansialnya pada level yang cukup rendah? Apakah Citibank merupakan bank asing yang paling profitable? Apakah rahasia di balik bank yang paling profitable? Kita akan menyaksikan suatu rangkaian analisis yang semula tampak sulit dan menjemukan, disajikan secara singkat-padat, menarik, dan begitu mudah dipahami."

"Dalam periode reformasi konstitusi Republik Indonesia yang dimulai sejak proses amandemen pertama UUD 1945 pada tahun 2000 mewariskan banyak pelajaran penting dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. Setidaknya ada 3 (tiga) pelajaran penting terkait dengan dinamika konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia pasca reformasi konstitusi, yakni suksesi kepemimpinan 1998, mewujudkan cita-cita peradilan satu atap, dan menciptakan regulasi bagi tindak pidana terorisme. Ketiga hal tersebut dapat kita rasakan saat ini dan di kemudian hari sebagai pelajaran yang sangat berharga dalam mengembangkan struktur ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia."

"ABSTRAKGlobalisasi pendidikan telah membuka ruang interaksi yang semakin intensif antara pemerintah suatu negara dengan institusi internasional seperti Bank Dunia. Di Indonesia, Bank Dunia berperan dalam mengarahkan haluan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia melalui serangkaian preskripsi kebijakan. Skripsi ini mempertanyakan dorongan Pemerintah Indonesia untuk menerima preskripsi reformasi pendidikan tinggi meskipun Pendidikan Tinggi kerapkali diposisikan sebagai infant industry bagi negara berkembang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, skripsi ini menggunakan kerangka teori discursive institutionalism dan policy borrowing. Oleh sebab itu, skripsi ini menelaah beragam preskripsi Bank Dunia yang diturunkan ke dalam diskursus-diskursus Pemerintah Indonesia pada proses identifikasi kepentingan, konstruksi kebijakan, dan legitimasi kebijakan. Skripsi ini menunjukkan bahwa gagasan new paradigm dan knowledge economy yang berorientasi pada peningkaan daya saing berperan penting dalam mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pendidikan tinggi pasca krisis finansial 1997. Implikasi dari reformasi ini adalah perubahan cara melihat pendidikan dari pendidikan sebagai barang publik menjadi pendidikan sebagai barang privat. Kajian ini berguna untuk mengkaji bagaimana struktur memengaruhi agen di mana Bank Dunia memengaruhi Pemerintah Indonesia.

---

ABSTRAKThe globalization of education has opened an increasingly intensive interaction space between the governments of a country with international institutions such as the World Bank. In Indonesia, the World Bank plays a role in guiding the policy direction of higher education in Indonesia through a series of policy prescriptions. This thesis questioned the Indonesian Government s decision to receive a prescription for higher education reform although higher education is often positioned as an infant industry for developing countries. To answer the question, this thesis uses discursive institutionalism and policy borrowing theory. Therefore, this thesis examines the various World Bank prescriptions that are derived into Indonesian Government discourses on the process of identifying interests, policy constructs, and policy legitimacy. This thesis shows that the idea of new paradigm and knowledge economy oriented towards the enhancement of competitiveness play an important role in encouraging the Indonesian Government to undertake higher education reforms after the 1997 financial crisis. The implications of this reform are the change in how education is seen from education as public goods into education as private goods . This review is useful for assessing how structures affect agents in which the World Bank influences the Indonesian Government."

"Reformasi pajak di Indonesia dimulai tahun 1983 dengan memperkenalkan prinsip self assessment, menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan memberlakukan PPN (pajak pertambahan nilai) sebagai pengganti PPn (pajak penjualan). Setelah berjalan 10 tahun, reformasi pajak 1983 ini dilanjutkan dengan reformasi pajak 1994 dan 1997 yang mengubah undang-undang sebelumnya san membuat undang-undang baru. Dalam reformasi lanjutan ini, tarif PPh kembali diturunkan dan mulai diperkenalkan PPh final. selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah untuk pertama kalinya ditata dalam sebuah undang-undang. Demikian juga PNBP (Penerimaan negara bukan pajak) dan BPHTB (Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) masing-masing ditata dalam undang-undang. Reformasi pajak 1983, 1994, dan 1997 diterima baik oleh masyarakat dan suskes mencapai target atau sasarannya. Sedangkan reformasi pajak pasca 1997, meski dengan biaya yang amat mahal, tetapi karena tidak direncanakan dengan baik dan bermuatan politis, memberikan indikasi kegagalan."

"Penelitian ini mcngkaji pemikiran politik Partai Rakyat Demokratik (PRD)mengenai reformasi di Indonesia di dalam terbitan Pembebasan, khususnya di tahun 1998-2000. Dalam menganalisis permasalahan tcrscbut penulis menggunakan kerangkapemikiran sosialisme demokratis. Hasil penclitian memperlihatkan pengaruh esensialsosialisme demokratis terhadap sosial demokrasi keralcyatan PRD.Pemikiran-pemikifan politik PRD mengenai reformasi di Indonesia berisi beberapagagasan dari sosial demokrasi kerakyatan yang dipengaruhi oleh pemikiran sosialisme demokratis. Namun mcngingat bahwa kaum sosial demokrat rnendasarkan ideologinyapada pemikiran-pemikiran Karl Marx, maka PRD juga mengadopsi pemikiran-pemikiranMarx serta Engels dan Lenin, bahkan Tan Malaka.Pemikiran-pemikiran mengenai revolusi untuk dan oleh rakyat, pcntingnya frontpersatuan dan partai pelopor, pcmbentukan pemerintahan transisi dan koalisi, serlapenyingkiran sisa-sisa pemerintahan lama mcrupakan Izcbcrapa pcmikiran yang diadopsidari Mam-Engels dan Lenin. Sementara pengutamaan aksi massa dalam pemikiran PRDrnerupakan adopsi dari pemikiran Tan Malaka.Di lain sisi, PRD mendasarkan pemildran-pemikirannya pada prinsip-prinsipdemokrasi seperti: pengutamaan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan kenegaraan;rnenjunjung tinggi hak-hak asas manusia, prinsip kebebasan, pcrsamaan dan keadilmGagasan-gagasan tersebut mendapat pengamh dari sosialisme demokratis. Sejalan denganprinsip demokrasi itu, PRD memilih pula cara peljuangan parlementer dan caxa-cara yangmasih berada. dalam barasan demokrasi (mogok, unjuk rasa, dan sebagainya).Akhirnya kajian ini memperlihatkan bahwa bagi PRD, asas partai merupakanlandasan berpikir dan bertindak. Sudah semestinyalah asas partai menjadi landasanberpiiak dalam menentukan pemikiran dan sikap politiknya, dan bukan sekedar tcrtulisdalam AD/ART panai."

"Dalam tulisan ini diargumentasikan dua hal. Pertama, berdasarkan evaluasi tujuan pendidikan hukum di Indonesia, ternyata tujuan pendidikan hukum tidak otonom. Argumentasi kedua dalam tulisan ini adalah evaluasi penyelenggaraaan pendidikan hukum menunjukkan beberapa kelemahan yang sangat berpengaruh pada lulusan fakultas hukum."