Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah menganalisis reformasi birokrasi mengatur pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional, evaluasi kebijakan reformasi birokrasi Badan Pertanahan Nasional dan mengatur pelayanan publik untuk kebijakan Badan Pertanahan Nasional yang lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Metode penelitian dengan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Reformasi Birokrasi yang sudah terlaksana secara terencana oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat dilihat dari visi dan misi yang sejalan dengan RPJMN 2010-2014. Dengan adanya pengaturan-pengaturan mengenai pedoman dalam kegiatan pendaftaran tanah dan program-pogram percepatan, maka kegiatan dan program tersebut dapat terukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui pengukuran kinerja menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, sehingga dapat dilihat dalam penelitian ini antara rendahnya pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan dibandingkan dengan rencana strategis yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2009-2014. Dalam hal mengatur pelayanan publik yang lebih baik Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih sejalan dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan melakukan pengaturan yang lebih konkrit dan jelas melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai standar prosedur pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam hal pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam pemberian sanksi.

---

The focus of this research discusses about Implementation of Bureaucracy Reforms of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in Public Services. The aims to : analyzing the set of bureaucratic reform public services at the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional), evaluation of bureaucratic reform policy of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) and regulate public services to the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) policies that better fits with Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Methods used in this research is qualitative. The data were collected by literature study with the use of primary law and secondary law.

Result of this research that Bureaucracy Reform that have been implemented as planned by the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) can be seen from the vision and mission that are in line with the 2010-2014 RPJMN. With the arrangements of guidelines in land registration activities and accelerated programs, the activities and the program can be measured by the performance indicators that have been set. Evaluation is done by measuring performance using a form of performance measurement according to the Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Performance measurements to compare targets and implemetation of each end of year to take masurement the achievement of performance targets set forth in the determination of the performance, so that it can be seen in this study include lack of implementation of land registration is done in comparison with the strategic plan that set the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional)in 2009-2014. In terms of regulating public services better of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) should be more in line with the principles of the Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik and make arrangements more concrete and clearly through the policies established by the Regulation of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) of the standard procedure servicing and administration of land in terms of public service in the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in imposition of sanctions."

"Berawal dari program One Agency, One Innovation yang diusung oleh Kementerian PANRB guna meningkatkan optimalisasi pelayanan publik melalui inovasi maka dari itu dibentuklah program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk meningkatkan daya saing pemerintah dalam menciptakan inovasi. Dari banyaknya proposal inovasi yang masuk ke Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) belum ada pengawasan lebih lanjut mengenai keberlangsungan inovasi setelah berhasil mendapatkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Dari banyaknya proposal inovasi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komponen inovasi pelayanan publik guna mengetahui arah perkembangan bangsa selanjutnya dengan menggunakan teori framework public service innovation dari Pratama (2019). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor keberlanjutan inovasi pelayanan publik dengan menggunakan teori sustainability innovation oleh Pradana, Susanto, dan Kumorotomo (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, data sekunder, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa komponen inovasi pelayanan publik terdiri dari Inovator, Kategori Inovasi, Hasil Inovasi, Sektor Kebijakan, dan Perspektif Geografis. Serta pada faktor keberlanjutan inovasi menunjukkan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberlanjutan, yaitu faktor konteks politik, manajemen publik, karakteristik inovasi, dan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan lebih lanjut mengenai dampak yang dihasilkan inovasi terhadap keberlanjutannya.

---

Starting from the One Agency, One Innovation program promoted by the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform to increase the optimization of public services through innovation, the Public Service Innovation Competition (KIPP) program was formed to increase the government's competitiveness in creating innovation. Of the many innovation proposals submitted to the Public Service Innovation System (SINOVIK), there has been no further monitoring regarding the sustainability of the innovation after successfully obtaining the Top 99 Public Service Innovations. Of the many innovation proposals, the aim of this research is to analyze the components of public service innovation in order to determine the direction of the nation's further development using the public service innovation framework theory from Pratama (2019). Apart from that, this research also aims to analyze the sustainability factors of public service innovation using the theory of sustainable innovation by Pradana, Susanto, and Kumorotomo (2022). This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews, secondary data and literature study. The results of this research show that the public service innovation component consists of Innovators, Innovation Category, Innovation Results, Policy Sector, and Geographical Perspective. And the innovation sustainability factor shows that there are 4 factors that influence sustainability, namely political context factors, public management, innovation characteristics, and the external environment. Therefore, there needs to be further consideration regarding the impact that innovation has on its sustainability."

"Penelitian ini merupakan kajian terhadap kriteria atau variabel penentu Mitra Utama yang telah ditetapkan oleh Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai , Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui kriteria atau variabel manakah yang sebenarnya secara signifikan berpengaruh terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama. Ruang lingkup penelitian adalah data yang diperoleh dari hasil akreditasi Tim Percepatan Reformasi Kebijakan Bidang Pelayanan Bea Cukai sejak 1 Januari 2006 s.d 31 Desember 2006.Hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya peluang menjadi Mitra Utama sangat ditentukan oleh variabel nilai regristrasi , variabel jumlah Nilai Pabean , variabel jumlah pemasok , variabel rasio jumlah PIB dengan pemasok, variabel jumlah jenis barang dibandingkan dengan jumlah barang, variabel rasio rata-rata nilai pungutan impor dibandingkan dengan aktiva lancar perusahaan, variabel Laporan Keuangan yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik ( KAP) dengan opini wajar tanpa pengecualian , serta rasio kekurangan bayar pungutan impor dengan total pungutan impor . Dimana variabel nilai regristrasi , variabel jumlah Nilai Pabean , variabel jumlah pemasok, variabel rasio jumlah PIB dengan pemasok, variabel Laporan Keuangan yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik ( KAP) dengan opini wajar tanpa pengecualian, berpengaruh positif terhadap peluang perusahaan menjadi Mitra Utama, sedangkan variabel rasio dari klasifikasi barang barang dibandingkan dengan jumlah jenis barang, variabel rasio rata-rata total pungutan impor dibandingkan aktiva lancar, serta variabel rasio kekurangbayaran pungutan impor dibandingkan dengan total pungutan impor berpengaruh negatif terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama.Dari hasil penelitian ini , juga memperlihatkan bahwa variabel jumlah dokumen PIB, variabel rasio rata-rata nilai pabean dibandingkan dengan modal perusahaan, serta variabel rata-rata nilai pabean dibandingkan aktiva perusahaan tidak secara signifikan memrpengaruh terhadap peluang suatu perusahaan menjadi Mitra Utama.

---

This research is about reviewing toward the criteria or the determination variable of Mitra Utama with has been stipulated by The team for accelerating of reformation in customs and excise policy service , Directorate General Customs and Excise . The Major purpose of this research is to prove which real criteria or variables that effect significantly toward the probability of a client/ a company to became Mitra Utama.The research coverage is getting data from accreditation process by The team for accelerating of reformation in customs and excise policy service since 01 January 2006 until 31 December 2006.The result of analysis showing that the probability become Mitra Utama is more determined by regristation value variable, amount of customs value variable, quantity of supplier variable, the ratio of customs declaration quantity to supplier variable, ratio of classification quantity of goods to the quantity of goods variable, the average ratio of total import duty to company?s current asset variable , financial report that has been examined by registered public accountant variable with unqualified opinion, and ratio of under payment of import duty to total impor duty, where as also showing that regristration value variable, amount of customs value variable, quantity of supplier variable , the ratio of customs declaration quantity to supplier variable, and financial report that has been examined by registered public accountant variable with unqualified opinion, have positively influence toward the probability become Mitra Utama, as while the ratio of classification quantity of goods to quantity of goods variable , the ratio of average total import duty to company?s current asset variable, and ratio of under payment of impot duty to total impor duty have negatively influence toward the probability become Mitra Utama.From this research , also showing that the quantity of customs declarations ( PIB) variable, ratio of customs value average to company?s modal variable and the ratio of customs value average to company?s asset variable , do not have significantly influence the possibility of a company become Mitra Utama."

"Globalisasi mendorong perkembangan yang signifikan terhadap kemajuan informasi dan teknologi pada saat ini, perkembangan pesat ini harus disejajarkan dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dibidang pelayanan publik. Upaya mendorong kemudahan berbisnis di Indonesia akhirnya diwujudkan dengan Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) untuk memenuhi indikator-indikator penilaian dalam gerakan Easy of Doing Business. Pada implementasinya kebijakan ini masih terdapat permasalahan yaitu pada regulasi, sistem, dan tata kelola, Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menggunakan teori model Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan postpositivist, teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam, studi pustaka dan olah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan perizininan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) di DPMPTS Kota Bekasi telah berjalan dengan baik walaupun terdapat berbagai macam permasalahan.

---

Globalization encourages significant development of advances in information and technology at this time, this rapid development must be aligned with the services provided by the government to the public in the field of public services. Efforts to encourage the ease of doing business in Indonesia were finally realized with the issuance of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Licensing Services Online Single Submission (OSS) to fulfill the assessment indicators of Easy of Doing Business movement. In the implementation of this policy, there are still problems, in the regulation, system, and governance. Therefore, this study aims to provide an overview of the implementation of integrated electronic business licensing services using the theory of the Policy Implementation Model from George C. Edward III. This research uses a post-positivist approach, data collection techniques are carried out by in-depth interviews, literature study and document tabulation. The results showed that the factors that affect the integrated electronic business licensing service (OSS) in DPMPTSP Bekasi City have been running well even though there are various kinds of problems."

"All states have mechanism procedure to promote or guarantee their civil services' accountability . Reform era era with the improvement of democracy has provided a new expectation to have accountability practices of public administrators in Indonesia. Other factors including donor countries such as UNDP and world Bank have forced Indonesia to reorganize its bureaucracy system in particularly its public services to materialize practices of good governance. Moreover, the movement of democracy values, global human right issues, and strong demands for local autonomy has encourage a wide accountability; it is not only evaluated internally but also externally, that is social accountability in performing public services."

"Tesis ini membahas mengenai Manajemen Pelayanan Publik pada Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori segitiga pelayanan dari Albrecht dan Zemke dalam melakukan analisis manajemen pelayanan terhadap faktor strategi, Sumber Daya Manusia, dan Sistem. Penelitian ini menggunakan paradigma Positivis dengan metode penelitian mix method. Teknik Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan dengan purposive sampling sedangkan untuk data kuantitatif dilakukan dengan pemberian kuesioner yang dilakukan dengan accidental sampling. Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dalam manajemen pelayanan publik pada program Larasita yang dijalankan di Kantor BPN Kota Depok dan Jakarta Barat. Program Larasita di BPN Kota Depok ditemukan berbagai masalah sedangkan Program Larasita di BPN Jakarta Barat berjalan dengan sangat baik.

---

This thesis discusses the Public Service Management in People?s Service for Land Certification Program (LARASITA) at National Land Agency (BPN) Depok and West Jakarta City Office. This study uses a Service triangle theory of Albrecht and Zemke there is three factors of service management based on this theory; Strategy, Human Resources, and Systems.

This study used the positivist paradigm and the research methods is mix method. Data collection technique in qualitative use in-depth interviews conducted with informants were determined by purposive sampling while quantitative data conducted by questionnaires conducted with accidental sampling.

Based on this study there is a difference in public service management application in Larasita programs that run at BPN Depok and West Jakarta Office. Larasita Program at BPN Depok office found numerous problems while Larasita Program at BPN west Jakarta office going so well."

"Tesis ini membahas Kualitas Pelayanan Publik di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan Metode SERVQUAL untuk mengukur kualitas pelayanan dari sektor penyedia layanan dan penerima layanan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelayanan perizinan di Unit Pelayanan Terpadu belum optimal dan menyarankan perlu dilakukan perbaikan terhadap faktor kepastian waktu penyelesaian perizinan, ketepatan buka/tutup loket dan kecepatan petugas pelayanan menghadapi permintaan pelanggan. Dengan melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia dan peralatan pendukung serta melakukan kajian dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan saat ini untuk menciptakan Pelayanan perizinan yang lebih cepat, mudah dan murah.

---

This thesis discribed about Public Service Quality at One Gate Integrated Service Unit in North Jakarta Distric Administration. The research?s type is qualitative research with SERVQUAL method for measuring quality of service providers and customers. The result of this research is One Gate Integrated Service has not been optimum yet and there are some recommendations given such as: service time frame, counter working hour, and customer service responsiveness. By developing human resource management, supporting instruments, and doing evaluation research based on existing basic procedure in order to create faster, easier, and cheaper of public services."