Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan transparansi pada portal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Penelitian ini menjelaskan penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dengan menggunakan teori evaluasi transparansi pada portal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik karena dari empat indikator yang digunakan hanya satu yang dikategorikan baik yaitu indikator kemudahan akses informasi pada portal www.jakarta.go.id, sedangkan tiga indikator lainnya yaitu ketersediaan informasi pada portal www.jakarta.go.id, indikator kesempatan berinteraksi antara masyarakat dan pemerintah pada portal, dan indikator fasilitas komunikasi dengan publik terkait kebijakan dan peraturan hukum dikategorikan tidak baik karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapannya. Selain itu, ditemukan pula faktor-faktor yang membuat penerapan transparansi pada portal www.jakarta.go.id dikategorikan tidak baik.

---

This research is about the implementation of transparency in the portal of Provincial Government DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) and the factors that influencing its implementation. This descriptive research use positivist approach with qualitative collecting data methods. The writer explains the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id by using the theory of transparency portal evaluation. The result of this research told that the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id was not good because from the four used indicators, only one indicator was categorized as good which is the ease access of information on portal and the other three indicators, such as the availability of information, the opportunity to interact between public and government, and the communication related to public policy and regulation with public were categorized as not good because there are some flaws in its implementation. In addition, also found there are some factors that make the implementation of transparency in portal www.jakarta.go.id being not good."

"Gerakan pemerintahan terbuka menjadi agenda global yang diterapkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam rangka mewujudkan open government, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan open data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mewujudkan keterbukaan informasi. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan data terbuka menyebabkan sering terjadinya duplikasi data dan semakin beragamnya data yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan Satu Data Indonesia yang mampu membenahi tata kelola data pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi yang sebelumnya pernah menerapkan kebijakan data terbuka, kini harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan Satu Data Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya perubahan pada tatanan kelembagaan open data dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian kebijakan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tatanan kelembagaan open data terhadap implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tatanan kelembagaan open data yang dikemukakan oleh Safarov tahun 2020 yang terdiri atas policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, public support and awareness dan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle tahun 1980. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatanan kelembagaan open data berupa policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, dan public support and awareness berperan penting terhadap pelaksanaan open data, namun belum semua unsur kelembagaan berfungsi dengan efektif dan perlu ditingkatkan. Keempat unsur kelembagaan tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Implikasi yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan open data membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan tatanan kelembagaan organizational arrangement dan public support and awareness. Pada organizational arrangement, belum terlaksananya fungsi pengawasan dan lemahnya antara koordinasi lintas sektor pusat-daerah menyebabkan pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi DKI Jakarta menjadi terhambat. Kemudian, pada support and awareness, rendahnya dukungan dan kesadaran publik perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melakukan sosialisasi dan berkolaborasi dengan sejumlah organsasi non-pemerintahan.

---

The open government movement is a global agenda implemented by various countries, including Indonesia. To realize open government, the Indonesian government implements an open data policy to increase government transparency and accountability and embody the freedom of information. However, the implementation of open data policies causes frequent data duplication and the increasing variety of data owned by the government. Therefore, the Indonesian government has made a One Data Indonesia policy that can improve government data governance. The DKI Jakarta Provincial Government is one of the provinces that previously implemented an open data policy, and now they must follow the central government's rules to implement One Data Indonesia policy. This situation led to changes in the institutional arrangements of open data, and the DKI Jakarta Provincial Government made policy adjustments. This study aims to analyze the how institutional arrangement implicate the implementation of One Data Indonesia policy at the DKI Jakarta Provincial Government. The theory used in this study is the open data institutional arrangement proposed by Safarov in 2020 that consists of policy and strategies, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness. Besides that, this study also use policy implementation theory proposed by Grindle in 1980. This research uses a post-positivist approach with a data collection method in the form of in-depth interviews as a primary data source and literature studies as a secondary data source. The results showed that the open data institutional arrangements in the form of policy and strategy, legislative foundations, organizational arrangements, and public support and awareness play crucial role in the implementation of open data. However, not all institutional elements function effectively and need to be improved. The four institutional elements gave implications for One Data Indonesia policy implementation at the DKI Jakarta Provincial Government. The implications caused by the open data institutional arrangements make the DKI Jakarta Provincial Government need to improve the organizational arrangements and public support and awareness. In the organizational arrangements, the lack of supervisory functions and the weak coordination between central and regional sectors have hampered the implementation of Indonesia's One Data policy in DKI Jakarta Province. Then, in support and awareness, low public support and awareness need to be increased by the DKI Jakarta Provincial Government by socializing and collaborating with a number of non-governmental organizations."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan portal Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang menggunakan paradigma positivis. Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana hasil penerapan portal www.mahkamahgung.go.id dan kaitannya dengan pelaksanaan transparansi dan keterbukaan informasi publik dari Mahkamah Agung RI kepada masyarakat sebagai publiknya. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan portal Mahkamah Agung RI belum berjalan dengan baik dari segi bentuk relasi e-government dan peningkatan transparansi dan keterbukan informsi publik.

---

This thesis is about the Implementation of Mahkamah Agung RI's portal to Establish Public Information Transparency. This reearch formed in descriptive analysis which uses positivist paradigm. It tries to describe how about the implementation of portal www.mahkamahagung.go.id and the relation with Public Information Transparency activites from Mahkamah Agung RI to its public. The result of this research told that Implementation of Mahkamah Agung RI's portal doesn't work good yet from the side of the e-government's relation and the increasing of Public Information Transparency."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh keberlimpahan sumber daya terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga melihat transparansi pemerintahan di negara-negara ASEAN antara tahun 2000 sampai 2018. Penelitian ini membuktikan bahwa negara-negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah memiliki transparansi yang lebih rendah dalam sistem pemerintahan mereka daripada negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam berlimpah dan negara-negara yang berlimpah sumber daya ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dengan menggunakan regresi panel data fixed effect, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif dari pendapatan sumber daya alam ke transparansi, yang juga dipengaruh oleh pengeluaran pemerintah. Selain itu, pendapatan sumber daya alam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif juga khususnya pada pendapatan sumber daya diffuse (hasil pertanian dan ekspor makanan).

---

This study analyzes the effect of the resource abundance on economic growth through government transparency on ASEAN countries between 2000 and 2018. This research proves that countries that have abundant natural resources have lower transparency in their government systems than countries that do not have abundant natural resources, and these abundant countries have low economic growth. By using fixed effect panel data regression, the results of this paper show a negative relationship from natural resource revenues to transparency, which also influenced by government spending. Furthermore, natural resource revenue negatively affects economic growth as well, particularly in diffuse resources (agricultural products and food exports)."

"Skripsi ini membahas mengenai kewajiban Bank Pembangunan Daerah BPD sebagai Badan Usaha Milik Daerah BUMD untuk menerapkan Good Corporate Governance GCG berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Secara khusus, skripsi ini akan menganalisis bagaimana bentuk penerapan prinsip transparansi pada suatu BPD khususnya, pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bank Jatim sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pada prinsipnya, bentuk penerapan prinsip transparansi pada BPD terbagi menjadi tiga bagian, yaitu menyusun laporan, mempublikasikannya, dan memastikan bahwa laporan tersebut dapat diakses oleh publik. Terdapat setidaknya terdapat 8 delapan bentuk penerapan prinsip transparansi pada BPD, yaitu laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulanan, laporan publikasi tahunan, laporan publikasi SBDK, laporan publikasi informasi atau fakta material, informasi produk, informasi penggunaan data nasabah, serta laporan pelaksanaan tata kelola. Untuk BPD yang berbentuk Perusahaan Terbuka juga wajib membuat ringkasan risalah rapat RUPS dan informasi kebijakan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk penerapan prinsip transparansi Bank Jatim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: prinsip transparansi, good corporate governance, bank pembangunan daerah.

---

This thesis discusses the obligation of Regional Development Bank RDB as a Regionally Owned Enterprises ROE to implement Good Corporate Governance GCG. In particular, this thesis analyzes the form of transparency principle on RDB, specifically on PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Bank Jatim according to exisiting regulations. By using legal normative method, this thesis concludes that in principle, the form of transparency principle on BPD is divided into three parts, namely preparing reports, publishing them, and ensuring that they are publicly accessible.

There are at least 8 eight forms of transparency principle, which are monthly report, quarterly report, annual report, prime lending rate report, report on material information or facts information regarding bank rsquo s product and use of customers data, and GCG report. For RDB in the form of Public Company also obligated to make summary of general meeting of shareholders minutes of meeting and information on communication with shareholder and investor. This study also found that the form of transparency principle implementation in Bank Jatim is already in accordance with existing regulations. "

"Perkembangan arus informasi dapat menjadi bencana karena terlalu banyaknya informasi yang beredar dapat menyebabkan information overload. Namun demikian, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh para jurnalis dalam mengembangkan satu model jurnalisme baru bernama Jurnalisme Data. Dengan mengandalkan data yang tersebar di internet, jurnalis dapat melakukan pengumpulan data dan menginterpretasikannya menjadi satu ide liputan. Pemerintah sebagai salah satu penyedia data saat ini tengah berbenah untuk menerapkan satu konsep baru bernama Konsep Pemerintah Terbuka (Open Government) yang dalam penerapannya membuat semua data/informasi yang mereka miliki dapat diakses oleh masyarakat secara umum guna dijadikan bahan dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas segala tindakan yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah sejauh ini telah berupaya mengimplementasikan Konsep Pemerintah Terbuka (Open Government) guna kepentingan aktivitas jurnalisme di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang mengambil Portal Satu Data Indonesia sebagai bahasan, pemerintah saat ini sudah, tengah, dan akan terus mengupayakan untuk dapat terbuka kepada masyarakatnya. Lewat keluarnya aturan dari pemerintah yang mengatur detil mengenai Portal Satu Data Indonesia, jurnalis dan masyarakat secara umum menjadi memiliki payung hukum untuk dapat mengakses informasi yang terkait dengan segala tindakan pemerintah. Hal ini selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dari sudut pandang pemerintah, pengawasan yang dilakukan terhadap mereka dapat memaksimalkan implementasi Konsep Pemerintah Terbuka di kehidupan nyata.

---

The development of the information flow can be disastrous, because too much information circulating can cause a condition called information overload. However, this condition can be used by journalists in developing a new journalism model called Data Journalism. By relying on data scattered on the internet, journalists can collect data and interpret it into one reporting idea. The government as one of the data providers is currently improving to implement a new government concept called the Open Government which in its application makes all the data/information the government has accessible to the general public to be used as material for monitoring and evaluation for all actions taken by the government. This study aims to see how the government has so far attempted to implement the concept of Open Government for the benefit of journalism activities in Indonesia. Based on the research that takes Portal Satu Data Indonesia as the discussion, the government has been striving and will continue to strive to be open to its people. With the issuance of a regulation from the government that regulates details regarding the One Data Portal Indonesia, journalists and the general public have a legal umbrella to be able to access information related to all government actions to be used as material to monitor the running of the government. From the government's point of view, the supervision exercised on them can maximize the implementation of the Open Government in real life."

"ABSTRAKThis study analyzes the effect of public expenditure transparency on taxcompliance. Transparency is the key for accountable government. Transparencywill lead taxpayers to have a better understanding how tax collected and spent.The taxpayers will be more likely to have compliant behavior if the public serviceand infrastructure are improving. This paper use firm level data from The WorldBank-IFC Enterprise Surveys during 2002-2005 to determine the level of taxcompliance, while the measurement of public expenditure transparency isconstructed from the Open Budget Index (OBI) from the International BudgetPartnership-Open Budget Surveys in 2005. The econometric methodologies useprobit method to estimate their relationship. The results indicate that publicexpenditure transparency increases the probability of taxpayers to be compliant inreporting taxes

---

ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari transparansi padabelanja pemerintah untuk sektor publik terhadap kepatuhan pajak. Transaparansimerupakan faktor yang penting untuk mewujudkan pemerintahan yang lebihakuntabel. Transparansi diharapkan menjadikan wajib pajak lebih memahamibagaimana pemerintah mendapatkan dana dari sektor pajak danmembelanjakannya untuk kepentingan masyarakat. Pelayanan publik danpembangunan infrastruktur yang lebih baik akan mendorong prilaku wajib pajakyang lebih patuh. Tesis ini menggunakan data perusahaan dari survey WorldBank-IFC Enterprise selama tahun 2002-2005 untuk menentukan tingkatkepatuhan wajib pajak perusahaan, sedangkan untuk mengukur transparansibelanja pemerintah, digunakan data indeks open budget (OBI) dari survey yangdilakukan oleh International Budget Partnership pada tahun 2005. Untukmengetahui dan mengukur hubungan tersebut digunakan metode ekonometrikProbit Regression. Hasil yang diperoleh menunjukan transparansi pada belanjapemerintah meningkatkan probabilitas wajib pajak untuk lebih patuh dalampelaporan pajaknya."

"Penerapan mekanisme Full Call Auction (FCA) pada Papan Pemantauan Khusus oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan investor, terutama pada saham dengan likuiditas rendah dan volatilitas tinggi. Namun, penutupan informasi bid dan offer selama sesi perdagangan melalui sistem ini telah memicu kontroversi karena dianggap mengurangi transparansi pasar modal. Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari penerapan FCA terhadap prinsip keterbukaan, membandingkan pengaturan call auction di Indonesia dengan negara lain seperti Amerika Serikat, India, Tiongkok, dan Hong Kong, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perlindungan investor ritel di pasar modal Indonesia. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, ditemukan bahwa meskipun FCA memiliki tujuan untuk meningkatkan stabilitas pasar, penerapannya menimbulkan potensi risiko seperti manipulasi pasar dan asimetri informasi yang merugikan investor kecil. Dalam konteks prinsip keterbukaan, sistem FCA berpotensi melanggar prinsip keterbukaan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perbandingan dengan mekanisme serupa di yurisdiksi internasional menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penerapan, khususnya dalam aksesibilitas informasi publik. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi regulasi FCA oleh BEI untuk memastikan keseimbangan antara stabilitas pasar dan transparansi, serta penguatan perlindungan investor ritel melalui peningkatan akses informasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan perbaikan kebijakan pasar modal Indonesia, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong terciptanya pasar modal yang lebih adil dan efisien.

---

The Implementation of the Full Call Auction (FCA) Mechanism on the Special Monitoring Board by the Indonesia Stock Exchange (IDX) aims to enhance investor protection, particularly for stocks with low liquidity and high volatility. However, the closure of bid and offer information during trading sessions under this system has sparked controversy due to its perceived reduction of capital market transparency. This study examines the legal implications of the FCA implementation on the principle of transparency, compares call auction regulations in Indonesia with those in other countries such as the United States, India, China, and Hong Kong, and evaluates its impact on retail investor protection in the Indonesian capital market. Using a normative legal research approach, it was found that although the FCA is intended to enhance market stability, its implementation raises potential risks such as market manipulation and information asymmetry that disadvantage small investors. Within the context of the principle of transparency, the FCA system potentially violates the principle outlined in Article 1 Paragraph 25 of Law No. 8 of 1995 on the Capital Market. Comparisons with similar mechanisms in international jurisdictions reveal significant differences in implementation, particularly concerning the accessibility of public information. This study recommends that IDX evaluates the FCA regulations to ensure a balance between market stability and transparency, and strengthens retail investor protection by improving access to information. The findings of this study are expected to serve as a basis for improving Indonesia's capital market policies, enhancing investor confidence, and fostering the development of a fairer and more efficient capital market."

"ABSTRACTEsai ini mendiskusikan partisipasi masyarakat ataupun pemangku kepentingan nonpemerintah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Mendeklarasikandiri sebagai salah satu pemerintah terbuka (Open Government) di dunia, Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai macam inisiatif keterbukaan guna merealisasikan peran riil masyarakat dalam mengawal pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan bersih. Esai ini secara khusus mendiskusikan implementasi data terbuka (Open Data), salah satu inisiatif pemerintah untuk membuka informasi ataupun data pemerintah kepada publik sebagai kunci penting pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, dalam esai ini dibahas dataset apa saja yang sekiranya harus dirilis oleh pemerintah, yang berpotensi untuk memaksimalkan penyelidikan kasus korupsi. Terakhir, esai ini memberikan empat rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan open data di Indonesia sebagai langkah nyata dalam memberantas korupsi."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan menjelaskan bagaimana kebijakan Freedom of Information Act FOIA bisa berpengaruh dalam transparansi pemerintahan New Labour di Inggris pada tahun 2005-2010. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikolaborasikan dengan pengumpulan data sekunder. Adapun, hal yang menjadi temuan dalam penelitian ini ialah terdapat beberapa bentuk pengaruh penerapan FOIA di Inggris yaitu dapat mendorong tingkat partisipasi publik untuk terlibat dalam rangkaian aktivitas pemerintah yaitu melalui pengajuan berbagai permintaan informasi yang ditujukan untuk mereka serta mendorong berbagai badan pemerintahan untuk lebih transparan dan terbuka ketika menjawab berbagai permintaan informasi. Dalam jangka waktu 5 tahun 2005-2010 tiap tahunnya permintaan akan informasi yang ditujukan melalui FOIA dengan konsisten selalu meningkat dari berbagai latar belakang masyarakat yang mengajukannya dimulai publik secara umum, jurnalis, pebisnis maupun akademisi. Beberapa isu yang selama ini belum terkuak dari badan pemerintah kini menjadi diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian FOIA telah berpengaruh dalam meningkatkan transparansi pemerintahan di Inggris dimulai dari era pemerintahan New Labour.

---

ABSTRACTThis bachelor thesis explains how the Freedom of Information Act FOIA policy affect the transparency of New Labor government in the UK on 2005 2010. This study used qualitative methods that were collaborated with secondary data collection. The findings of this research are there are some of some influences caused by the implementation of FOIA in the UK it can encourage the level of public participation to engaged in a government activities through the submission of various requests for information intended for the government and public bodies and to encourage various government bodies to be more transparent and open especially when answering various requests for information. Within a period of 5 years 2005 2010 each year the demand for information through FOIA consistently always increased from various backgrounds of the public who initiated it from public as a general, journalists, businessmen and academics. Some of the issues that have not been revealed from government agencies are now known to the public. Because of that, FOIA has been influential in increasing the transparency of government in the UK starting from the era of New Labour government."