Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Both ecological and population changes are important factors to encourage social and cultural changes in a society. Such changes might not be absorbed and accepted if it against community cultural values and it might raises and inner obsession. Hence, it leads missing cultural ethos and identity in society. This article elaborates those problems - from historical perspective - with a case of Malay people In East Sumatera. The ecological and population changes have happened since 19th century when Dutch founded wide plantations. With coming of various ethnic groups to East Sumatera, it insisted Malays to be minority in terms of occupation, political government, business and number of population especially in urban areas. It occurred necession and indifferent attitude (apathy) of Malay towards the fast changes. "

"Tanah Jaluran adalah tanah ulayat etnik Melayu yang disengketakan antara rakyat penunggu (notabene etnik Melayu) dengan PTPN IX atas nama negara. Sengketa ini bermula ketika tanah jaluran yang dahulunya dikontrak oleh Belanda untuk dijadikan perkebunan tembakau, kemudian setelah RI merdeka, tanah jaluran tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh negara RI tanah jaluran diambil dan pengelolaannya diserahkan kepada PTPN IX Tentu saja hal ini menimbulkan konflik di antara mereka.Pada perkembangan selanjutnya, persoalan sengketa tanah jaluran menjadi lebih kompleks dan rumit. Karena rakyat penunggu tidak hanya berhadapan dengan PTPN IX saja. tetapi juga berhadapan dengan penggarap liar dan para pengusaha yang juga mengklaim bahwa tanah jaluran kepunyaan mereka. Untuk mengatasi persoalan yang pelik ini maka rakyat penunggu membuat organisasi yaitu BPRPI (Badan Perjuangan Penunggu Rakyat Indonesia) yang berjuang untuk mengembalikan tanah ulayat rakyat Melayu.Persoalan tanah ulayat yang diambil oleh pemerintah khususnya tanah jaluran tidak hanya berkisar pada persoalan pertanahan saja. Ada beberapa aspek ataupun dimensi yang menyelimutinya. Diantaranya adalah dimensi ekonomi dan hegemoni negara sehingga persoalan ini menjadi berlarut-larut.Untuk dapat mengembalikan tanah jaluran yang disengketakan tersebut, BPRPI menggunakan berbagai macam strategi dalam konflik tersebut. Diantara strategi yang dijalankan oleh BPRPI adalah membangun sentimen ke-Melayuan, mengembangkan wacana tanah ulayat dan hak ulayat. Selain itu BPRPI juga melobi para birokrat lokal dan nasional, mengirim surat-surat dan delegasi ke pejabat-pejabat pemerintah, protes-protes terbuka, mengdakan kerjasama dengan pihak akademisi, menarik perhatian umum melalui peta, serta membawa isu tersebut ke pengadilan. Semua itu dilaksanakan demi untuk mengembalikan tanah ulayat mereka yang telah diambil oleh negara. Namun hingga saat ini hasil optimal yang diharapkan masih belum juga tercapai.Semua ini terjadi karena negara tetap bersikukuh bahwa tanah jaluran adalah hak dan milik negara sedangknn PTPN IX berhak dalam pengelolaannya. Negara menafikkan rakyat penunggu selaku pemilik syah tanah jaluran dan tidak ada sedikitpun kemauan politik untuk mengambil tindakan win-win solution untuk kedua belah pihak dalam kasus sengketa tanah jaluran ini, sehingga sampai saat ini konflik masih tetap saja berlanjut dan BPRPI tetap berjuang untuk mengembalikan tanah ulayat mereka.Penelitian ini menggunakan pendekatan kwalitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa informan yang saya anggap mengetahui benar tentang permasalahan yang ada. Selain itu sebagai data sekunder saya juga melakukan studi kepustakaan untuk menunjang data yang saya dapat selama di lapangan."

"Perkembangan manusia tidak hanya ditandai dengan pertambahan, jumlah populasi, tetapi juga peningkatan kemampuannya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan fisik dan alamnya tidaklah semata-mata terwujud sebagai hubungan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya, tetapi juga terwujud sebagai suatu hubungan di mama manusia mempengaruhi dan merubah lingkungannya (Suparlan 1980:20). Hubungan timbal balik amat menarik untuk dipelajari. Sebagai contoh dapat dilihat di situs Trowulan yang dianggap sebagai bekas pusat kerajaan Majapahit.Penelitian yang pernah dilakukan oleh Maclaine Pont. mambawa pada kesimpulan bahwa kota Majapahit pada awalnya merupakan daerah yang senantiasa dilanda banjir. Bencana tersebut berasal dan 1uapan air dan lahar gunung berapi yang berada di selatan dan tenggara kota tersebut. Tetapi berkat pembangunan beberapa buah waduk dan saluran-saluran air yang dapat menampung, serta mengalihkan luapan air dan lahar tersebut ke tempat lain, bahaya tersebut dapat..."

"Konflik perebutan kekuasaan dalam Kerajaan Johor pada abad ke-18 ikut menyeret orangorang Bugis yang ada di kawasan tersebut. Keberhasilan menaklukkan Raja Kecik membuat Upu Daeng Bersaudara mendapat jabatan penting dalam Kerajaan Johor sebagai Yang Dipertuan Muda (YDM) dan dinikahkan dengan para bangsawan Melayu serta saudara perempuan sultan. Secara tidak langsung, dua hal ini membuat identitas sebagai orang Bugis perlahan menghilang. Keturunan Bugis yang menikah dengan orang Melayu tidak lagi menyandang nama daeng, melainkan nama raja. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan identitas kultural. Penelitian ini menunjukkan bahwa keturunan Bugis yang hidup dan menetap di Kerajaan Riau Johor sejak abad ke-18 dikenal sebagai Melayu Bugis. Hal tersebut berangkat dari penggunaan nama ‘raja’, yang merupakan satu bentuk identitas kultural baru bagi orang Bugis yang sudah berbaur dengan orang Melayu. Penggunaan nama ‘raja’ dimulai sejak dilibatkannya keturunan Bugis dalam pemerintahan serta pernikahan antara bangsawan Bugis dengan Melayu.

---

Internal conflict in the struggle for power within the Kingdom of Johor in the 18th century involved the Bugis people in the area. The Upu Daeng Brothers earned the Yang Dipertuan Muda (YDM) in the Kingdom of Johor, married Malay nobles and the sultan's sister after they successfully conquered Raja Kecik. Accordingly, these situations led to the disappearance of Bugis person’s identity. In other words, Bugis descent who marry Malays no longer bear the name Daeng but Raja. The study employed historical research methods applying heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, in which the data analysis was from the perspective of the cultural identity approach. This research revealed that the Bugis descent who lived and settled in the Johor Riau Kingdom since the 18th century were known as Bugis Malays. The new identity was due to the title 'raja,' bestowed upon the Bugis who married the Malays. The use of the new title began with the involvement of Bugis descendants in government and marriages between Bugis and Malay aristocrats."