Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitianinimembahas mengenai analisis implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa outsourcing dengan model paying agent dan full agent dengan mengambil studi kasus pada salah satu perusahaan outsourcing, yaitu Koperasi Karyawan XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskripstif. Hal ini disebabkan dalam tahap implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa outsourcing dengan model paying agent dan full agent masih menimbulkan disputemengenai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Wajib Pajak dan menurut fiskus (Direktorat Jenderal Pajak), sehingga dalam tahap implementasinya menjadi sesuatu yang sangat menghambat. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam tahap implementasi harus tetap berpedoman kepada peraturan ? peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dalam hal jasa outsourcing dengan model apapun maka perlakuannya harus disesuaikan dengan kebijakan yang ada, apabila tidak memenuhi persyaratan yang ada di dalam kebijakan tersebut, maka atas jasa tersebut merupakan jasa kena pajak. Koperasi karyawan XYZ yang memberikan jasa outsourcing denganmodel paying agent ini, untuk tenaga kerja pengguna yang dibayarkan gajinya oleh Koperasi Karyawan XYZ tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun untuk yang atas tenaga kerja di Koperasi Karyawan XYZ maka tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

---

This study discusses the analysis of policy implementation of Value Added Tax (VAT) on services outsourcing paying agent modeland agentfull agent modelby taking case study on one of the outsourcing companies, namely XYZ Cooperative employees. The study was a qualitative study with deskripstif analysis. This is because the policy implementation phase of the Value Added Tax (VAT) on services outsourcing model with paying agent and the full agent still poses a dispute regarding the Value Added Tax Base by taxpayers and by tax authorities ((Directorate General of Taxation), resulting in the implementation phase to be something is greatly inhibited.

The results of this study is that in the implementation phase must still be guided by the rules and policies. In the case of outsourcing services to any model of the treatment must be tailored to the existing policy, if it does not meet the requirements in the policy, then the service is a taxable service. XYZ Cooperative employees who provide outsourcing services to the paying agent models, the labor user for his salary paid by XYZ Cooperative employees are not subject to Value Added Tax, but for which the manpower in the XYZ Cooperative employees remain subject to Value Added Tax."

"Adanya dua Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pajak Pertambahan Nilai pada penyerahan jasa outsourcing memberikan peluang bagi pengusaha untuk melakukan perencanaan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT CJ pada tahun 2018 dalam penentuan DPP, meninjaunya dari asas netralitas serta efisiensi, dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan DPP dilakukan pada proses negosiasi dan diperkenankan memilih antara kedua DPP tersebut. Seluruh PPN dihitung dari DPP berupa penggantian, dikarenakan adanya kebiasaan pengadministrasian atas transaksi tersebut serta Pajak Masukan yang lebih besar bagi klien. PT CJ menjalankan empat tahapan dalam merencanakan perencanaan PPN, memenuhi ketiga syarat perencanaan pajak yang baik, serta mengarahkan strategi pajaknya kearah penghindaran pemeriksaan pajak. Selanjutnya, perencanaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak memenuhi asas efisiensi dan memenuhi asas netralitas. Kendala yang dihadapi PT CJ disebabkan karena adanya keterlambatan pembayaran jasa dari klien yang menyebabkan PT CJ harus menalangi pembayaran PPN. Peneliti menyarankan agar PT CJ mempertegas klausul mengenai pembayaran dalam kontrak dan penagihannya guna memperlancar arus kas perusahaan.

---

The presence of two tax basis for Value Added Tax on transfer of outsourcing services allow Taxable Entrepreneur for VAT Purposes to plan their tax planning. This study aims to analyzes CJ enterprises 2018 Value Added Tax planning on the determination of tax basis, reviews it from neutrality and efficiency principles, and cognize the obstacles they are facing. This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and literature study. The result of this study show that the determination of tax basis started at negotiation process, and clients are allowed to choose between the two tax basis. VAT calculated from tax basis of penggantian because of the familiarity tax administration it has and bigger input tax for the clients. CJ enterprise perform four steps of VAT planning, comply the three terms of good tax planning, and directing their VAT strategy to avoids tax audit. In different circumstances, CJ enterprises VAT planning on the determination of tax basis comply neutrality principle, and is not conform with efficiency principle. The obstacle CJ enterprise faces is the delay of services payment, also cause CJ enterprise to bail out payments of VAT. Researcher suggest CJ enterprise to emphasizes contract clauses about the payment of services and billing. "

"Penelitian ini membahas mengenai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada pasal 4. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan dari pemerintah menetapkan adanya dua dasar pengenaan pajak, bagaimana kebijakan ini ditinjau dari asas kepastian hukum (certainty), serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Outsourcing yaitu atas penggantian dan nilai lain, memiliki alasan dan dasar pemikiran tersendiri yang didukung oleh teori dan konsep yang sesuai. Kebijakan yang diatur pada PMK Nomor 83/03/2012 ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian akan kekuatan hukum pelaksanaan pemungutan PPN atas Jasa Outsourcing meskipun adanya dua dasar pengenaan pajak ini dinilai tidak sesuai dengan konsep aturan,dimana dalam satu aturan tidak diperbolehkan ada yang bersifat fakultatif. Dalam pelaksanaanya kebijakan ini memiliki hambatan terutama terkait sosialisasi kebijakan tersebut.

---

This research is about Tax Base of Value Added Tax on Outsourcing services in Indonesia The policy is specifically stated in the Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai in particular on Article 4. This research is to explain about the reason the government established the two tax bases, how this policy in terms of the principle of legal certainty and what are the obstacles in the implementation of this policy.

This is a descriptive research with qualitative approach. Results of this study concluded that the basic policy of imposition of Value Added Tax on Outsourcing services is the subtitution and other value has its own reasons and rationale that is supported by appropriate theories and concepts. Policies that set the PMK 83/03/2012 Number is issued to provide legal certainty to force the implementation of the collection of VAT on Services Outsourcing although the two tax bases is not assessed in accordance with the concept of the rule, which is not allowed under the existing rules are voluntary. In the implementation of this policy has barriers mainly related to the policy of socialization."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa angkutan kereta api barang. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu kebijakan PPN atas penyerahan jasa angkut kereta api barang yang berlaku di Indonesia, implikasi dari diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012, dan alternatif kebijakan PPN dalam rangka mendorong perkembangan industri perkeretaapian Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan dalam teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tahun 1983 kebijakan PPN atas penyerahan jasa angkut kereta api barang mengalami perubahan-perubahan. Masalah muncul ketika tahun 2006, di mana terjadi ketidaksetaraan perlakuan PPN antara jasa angkut kereta api dengan jasa angkut menggunakan angkutan di jalan. Untuk menyempurnakan kebijakan jasa angkutan umum akhirnya pemerintah mengeluarkan PMK No. 80 Tahun 2012. Dengan dikeluarkannya PMK No. 80 Tahun 2012 diharapkan dapat mengingkatkan daya saing transportasi nasional dan menurunkan biaya logistik.

---

This thesis discusses the policy of the Value Added Tax (VAT) on transport services of freight trains. This thesis is raising three issues namely VAT policy on the delivery of transport services of freight trains which applies in Indonesia, the implications of Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012 and the policy alternatives in order to encourage the development of the rail industry of Indonesia. Methods his study used a qualitative approach, with descriptive object and the techniques of data collection through field studies and literature studies.

The results showed that from 1983 the VAT policy on the transfer of freight freight trains experienced changes. The problem arises when the year 2006, where there is inequality between the VAT treatments of freight by rail freight transport on road use. To improve public transport services policies the government has issued a Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012. With the release of Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012is expected to enhances competitiveness of national transport and reduce logistics costs."

"Fee-based services merupakan jasa-jasa lainnya yang disediakan oleh bank. Walaupun sekarang penerimaan bank masih sebagian besar berasal dari pendapatan bunga, fee-based services memiliki potensi yang besar untuk berkembang dengan semakin majunya teknologi. Sebelumnya jasa keuangan termasuk pada jenis jasa yang tidak dikenai pajak Pertambahan Nilai atau merupakan Non-JKP. Namun, dengan dikeluarkannya UU HPP, jasa keuangan dikeluarkan dari daftar jasa yang dikecualikan PPN, tetapi diberikan fasilitas pembebasan. Tidak semua jasa keuangan mendapatkan fasilitas ini termasuk feebased services. Penelitian ini meninjau berdasarkan prinsip kemudahan administrasi dan kepastian merupakan isu utama untuk kebijakan ini. Ketentuan mengenai pengenaan PPN atas fee-based services yang disediakan oleh pemerintah hanya terdapat pada SE-12/PJ/2010. Sedangkan surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, kebijakan pengenaan PPN atas fee-based services juga masih terdapat silang pendapat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketentuan pengenaan atas fee-based services dan menganalisis kesesuaian pengenaan PPN pada fee-based services dengan prinsip kemudahan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan pengumpulan data melalui studi lapangan termasuk wawancara mendalam dan focus group discussion serta kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah feebased services merupakan jasa keuangan yang terutang PPN dan tidak diberikan fasilitas pembebasan dan agar mengurangi kesalahan penafsiran pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang mengikat secara hukum mengenai fee-based services yang dikenakan PPN dan melakukan sosialisasi yang lebih gencar.

---

Fee-based services are other services provided by banks. Although currently bank revenues still mostly come from interest income, fee-based services have great potential to grow with the advancement of technology. Previously, financial services were included in the type of services that were not subject to Value Added Tax or Non-JKP. However, with the issuance of the HPP Law, financial services were removed from the list of services exempted from VAT, but were given exemption facilities. However, not all financial services get this facility including fee-based services. However, there are still differences of opinion on the treatment of VAT imposition on this income. This study reviews based on the principle of ease of administration and certainty as the main issues for this policy. Provisions regarding the imposition of VAT on fee-based services provided by the government are only found in SE-12/PJ/2010. While the circular does not have binding legal force. In addition, the policy on imposing VAT on fee-based services also still has different interpretations. The purpose of this study is to analyze the provisions on the imposition of fee-based services and to analyze the suitability of the imposition of VAT on fee-based services with the principle of ease of administration. This study uses a post-positivist approach with data collection through field studies including in-depth interviews and focus group discussions as well as literature. The results of this study are that fee-based services are financial services that are subject to VAT and are not given exemption facilities and in order to reduce misinterpretation, the government can issue legally binding regulations regarding fee-based services that are subject to VAT and conduct more intensive socialization."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Reservasi Hotel Melalui Online Travel Agent. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tentang karakteristik penyerahan dalam transaksi reservasi kamar hotel melalui Online Travel Agent dan kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi reservasi kamar hotel yang dilakukan oleh Online Travel Agent. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Analisis Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Hotel Melalui Online Travel Agent terdapat tiga karakteristik business model dalam transaksi ini diantaranya Sub Agent, Agent Model dan Merchant Model yang memiliki skema tersendiri dalam pengenaan PPNPenelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Reservasi Hotel Melalui Online Travel Agent. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tentang karakteristik penyerahan dalam transaksi reservasi kamar hotel melalui Online Travel Agent dan kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi reservasi kamar hotel yang dilakukan oleh Online Travel Agent. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Analisis Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Hotel Melalui Online Travel Agent terdapat tiga karakteristik business model dalam transaksi ini diantaranya Sub Agent, Agent Model dan Merchant Model yang memiliki skema tersendiri dalam pengenaan PPN.

---

ABSTRACTThis study discusses Value Added Tax Analysis for the Delivery of Hotel Reservation Services Through Online Travel Agent. The purpose of this study is to analyze the characteristics of delivery in hotel room reservation transactions through Online Travel Agent and the policy of collection of Value Added Tax on hotel room reservation transactions conducted by Online Travel Agent. The approach used in this research is qualitative descriptive with in depth interview data collection method and literature study. The results of this study are Value Added Tax Analysis of Hotel Transactions Through Online Travel Agent there are three characteristics of business models in this transaction include Sub Agent, Agent Model and Merchant Model which has its own scheme in the imposition of VAT."

"

Penelitian ini membahas analisis evaluasi kebijakan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak pertambaha nilai pada indurstri kayu lapis dengan konsep compliance cost dan  administrative cost . Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisisi kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran PPN yang terjadi pada PT XYZ dengan konsep compliance cost dan konsep administrative cost yang timbul atas pelaksanaan proses pengembalian kelebihan PPN serta dampak kebijakan restitusi terhadap PT XYZ. Efek direct money cost PT XYZ muncul karena kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari sisi time cost sedikit memberatkan karena jangka waktu yang lama sedangkan dari sisi psychological cost pemeriksaan memberikan beban psikologis kepada karyawan selama proses pemeriksaan berlangsung. Efek collection cost yang ditanggung tidak dirasakan secara langsung, efek time cost pemeriksaan pada akhir tahun buku mempermudah DJP dalam melakukan pemeriksaan sedangkan efek psychological cost dirasakan oleh fiskus karena pemeriksaan memberikan beban bagi fiskus untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak. Perusahaan perlu melakukan upaya Tax Diagnostic Review atas setiap aspek perpajakan salah satunya dengan melakukan ekualisasi pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak berupa denda dan/atau bunga pajak. Perlu adanya suatu pengkajian dalam pelaksanaan fasilitas insentif pajak untuk perusahaan eksportir agar tidak menghambat Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan produksi.

 

---

This study discusses the analysis of the value added tax refud policy evaluation of the overpayment of value added tax on the plywood industry with the concept of compliance costs and administrative costs. This research uses a postpositivist approach with descriptive research type. The purpose of this study is to analyze the policy of refund VAT that occur at PT XYZ with the concept of compliance costs and the concept of administrative costs and the impact of restitution policies on PT XYZ. The direct money cost effect of PT XYZ because under comply in fulfilling tax obligations, in terms of time cost is burdensome because of the long period of time while in terms of psychological cost it provides psychological burdens to employees during the audit process. The effects of collection costs are not have impact directly, the time cost effect of the audit tax at the end of the financial year makes it easier while the psychological cost effect the tax authorities because the audit imposes a burden on the tax authorities. Companies need to make Tax Diagnostic Review efforts on every aspect of taxation, one of which is by conducting tax equalization so as to reduce the tax burden. There needs to be an assessment in tax incentive facilities for exporting companies so as not to impede taxpayers from conducting production activities

 

"

"Berdasarkan SE-23/PJ.51/2000, setiap bagi hasil terutang PPN jasa giling tebu. Kenyataannya, sistem bagi hasil berasal dari kerjasama dengan karakteristik berbeda. Jadi, penting untuk mengkaji kebijakan PPN jasa giling tebu dengan pola bagi hasil. Penelitian menganalisis bagi hasil dari konsep taxable supply serta mengevaluasi kebijakan dengan kriteria Dunn. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bagi hasil KSU tidak dapat dikenakan PPN karena tidak memenuhi syarat kumulatif normal approach.Secara umum, kebijakan PPN jasa giling tebu belum memenuhi kriteria Dunn. Kebijakan PPN jasa giling tebu sering menimbulkan dispute sehingga menambah cost of taxation terkait pengajuan keberatan dan banding.

---

According to SE-23/PJ.51/2000, every profit sharing is subject to VAT of sugar cane milling services. In fact, profit sharing system comes from cooperation with different characteristics. Therefore, it's important to review policy on VAT of sugar cane milling services with profit sharing system. This research analyzes profit sharing system from taxable supply concept and evaluates policy based on the criteria of Dunn. Data is gathered through literature study and depth interview. Research shows that profit sharing of KSU can't be subjected to VAT because it doesn't fulfill cumulative requirements of normal approach. In general, VAT policy of sugar cane milling services has not fully met the requirements for criteria of Dunn. VAT policy of sugar cane milling services often makes dispute that could potentially increases cost of taxation related to submission of objection and appeal."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kebijakan PPN atas Jasa Pengangkutan Muatan Ekspor dan Impor dengan Menggunakan Angkutan Laut di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa pengangkutan muatan ekspor dan impor di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya PMK Nomor 80/PMK.03/2012. Selain itu, berbeda dengan Indonesia, Singapura dan Filipina sudah mengatur secara khusus PPN atas jasa pengangkutan di jalur internasional. Kedua negara tersebut memberikan fasilitas PPN atas penyerahan jasa pengangkutan di jalur Internasional. Indonesia dapat mengacu pada kebijakan yang digunakan negara lain dalam hal penerapan alternatif kebijakan PPN yang sesuai atas jasa pengangkutan muatan ekspor dan impor dengan angkutan laut.

---

ABSTRACTThis study discusses about the policy of Value Added Tax (VAT) on transportation services of export and import cargo with sea transport in Indonesia (comparative study with Singapore and Philippines). This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. The research concluded that there are differences between the prior and post establishment of Minister of Finance Regulation Number 80/PMK/2012. Moreover, in contrast to Indonesia, Singapore and the Philippines have set up a special VAT of transportation services on international routes. Both countries are giving the benefit of VAT on international routes service transaction to the related corporates. Thus, Indonesia can refer to foreign policies in terms of implementation of alternatives appropriate policy on VAT of export and import cargo by sea transport."

"Jasa perjalanan ibadah umrah, sebagai bagian dari jasa perjalanan ibadah keagamaan, merupakan salah satu dari jasa keagamaan yang tidak dikenakan PPN, dan melalui penerbitan peraturan dari Menteri Keuangan berupa PMK 71/PMK.03/2022, diaturkan juga bahwa jasa perjalanan ibadah keagamaan, yang di dalamnya terdapat jasa perjalanan ibadah umrah, yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Namun dalam implementasinya, terdapat beberapa isu, di antaranya biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang beranggapan bahwa ibadah umrah dikenakan PPN, dan juga terdapat penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap implementasi kebijakan PPN atas penyerahan jasa perjalanan ibadah umrah ditinjau dari asas kepastian. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan PPN atas penyerahan jasa perjalanan ibadah umrah telah sebagian sesuai dengan asas kepastian. Namun, masih terdapat kekurangan dalam kesesuaian dengan asas kepastian, terutama mengenai ketentuan terkait transit yang memberikan peluang untuk penafsiran berbeda, dalam hal tidak terdapat definisi terkait dengan durasi maupun kegiatan yang dapat dilakukan selama transit. Adapun kekurangan lain berupa penggunaan bahasa dalam penguraian objek pajak yang belum singkat, penggunaan istilah dalam penguraian dasar pengenaan pajak (DPP) yang belum bersifat konsekuen, dan penguraian DPP yang belum sesuai dengan prinsip netralitas.

---

Umrah pilgrimage service, as part of the religious pilgrimage services, is one of the services that are not subject to VAT, and with the publication of regulation from the Ministry of Finance in the form of PMK 71/PMK.03/2022, it also has been regulated that religious pilgrimage services, of which include Umrah pilgrimage services, that also arrange travels to other places are subject to VAT with certain amount. However, in its implementation, there were issues such as umrah pilgrimage bureaus that were under the assumption that umrah pilgrimage services are subject to VAT, and there were elaborations from Directorate General of Taxes that do not match with the contents of the regulation, which may cause uncertainty. The purpose of this study is to analyze the implementation of VAT policy on Umrah pilgrimage services viewed from the certainty principle. This study uses the post-positivist approach and qualitative data collection method. The result of this study shows that the implementation of VAT policy on Umrah pilgrimage services has been partially in line with the certainty principle. However, there are still shortcomings in its conformity with the certainty principle, mainly about regulation regarding transit that give opportunities for different interpretations, of which there is no definitions regarding duration of and allowed activities during transit. There are other lacking aspects, such as usage of language in the explanation of its tax object, usage of term in the explanation of its tax base that is not consistent, and the explanation of its tax base that is not line with the neutrality principle."