Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Himpunan ini terdiri dari konvensi-konvensi organisasi perburuhan intemasional :1. Yang diratifikasi/disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda, yaitu :a. Konvensi nomor 19, tahun 1925 ; Staatsbiad tahun 1929 no. 53.b. Konvensi nomor 27, tahun 1929 ; Staatbsbiad tahun1933 no. 117c. Konvensi nomor 29 tahun1930 ; Staatsbiad tahun 1933 no. 261d. Konvensi nomor 45 tahun 1935 ; Staatsbiad tahun 1937 no. 2192. Yang d iratifikasi /disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu :e. Konvensi nomor 98, tahun 1949 ; Lembaran negara tahun 1956 no. 42f. Konvensi nomor 100, tahun 1951 ; Lembaran negara tahun 1957 no. 171g. Konvensi nomor 106, tahun 1957 ; Lembaran negara tahun 1961 no. 14h. Konvensi nomor 120, tahun 1964 ; Lembaran negara tahun 1969 no. 14"

"Hubungan Industrial merupakan sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku proses produksi yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah. Dengan demikian wilayah hubungan kerja adalah bagian dari hubungan industrial. Persoalan paling krusial hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja adalah berkaitan dengan pengupahan dan kesejahteraan PT. Pertamina, persoalan pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan dan status hubungan kerja para pegawai awak mobil tangki yang mendistribusi bahan bakar ke berbagai daerah merupakan latar masalah penelitian ini. Rumusan masalah yang kemudian menjadi fokus kajian adalah berkaitan dengan pembayaran upah lembur di PT. Pertamina kemudian pengaturan pengawasan ketenagakerjaan, pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerjaan oleh pengawas ketenagakerjaandan pelaksanaan nota pemeriksaan sebagai upaya penegakan hukumbagi pekerja di PT. Pertamina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bidang ketenagakerjaan yang menggunakan metode yuridis normatif data kualitatif dengan menggambarkan fakta permasalahan. Metode pengumpulan data menggunakan sumber-sumber hukum sekunder. Yang kemudian dapat memberikan jawaban berupa upaya konkret dala penegakan hukum oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang dapat menciptakan saran perbaikan khusus nya bagi pemerintah agar tercipta nya Harmonisasi Hubungan Industrial yang baik dan Patuh terhadap peraturan Perundang-undangan.

---

Industrial Relations is a system of relationships formed between the actors of the production process consisting of elements of employers, workers and the government. Thus the area of employment is part of industrial relations. The most crucial issue of work relations between employers and workers is related to the remuneration and welfare of PT. Pertamina, the issue of the implementation of labor law enforcement and the working relationship status of the tank truck crew employees who distribute fuel to various regions is the background of this research problem. The formulation of the problem which later became the focus of the study was related to Overtime Wage Payments at PT. Pertamina then regulates labor inspection, the implementation of labor law enforcement by labor inspectors and the implementation of the memorandum of inspection as a law enforcement effort for workers at PT. Pertamina. This research is a labor law research that uses the normative juridical method of qualitative data by describing the facts of the problem. Data collection methods use secondary legal sources. Which can then provide answers in the form of concrete efforts in law enforcement by the Labor Inspector who can create specific improvements for the government to create a harmonious Industrial Relations that are good and Compliant with statutory regulations."

"Penelitian ini membahas layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan oleh perusahaan layanan pembiayaan syariah (PT Ammana Fintek Syariah). Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi disatu sisi memberikan manfaat sebagai alternatif pembiayaan bagi konsumen dan pengusaha UMKM, namun disisi lain layanan pembiayaan ini mengandung risiko tinggi, seperti penyalahgunaan dana dan data pribadi konsumen serta kegagalalan pengembalian modal, mengingat pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan tidak saling mengenal dan tidak pernah bertemu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prinsip perlindungan hukum dan mitigasi resiko bagi konsumen dalam pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa akad baku yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara kurang melindungi hak-hak konsumen. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77/POJK.01/2016) belum cukup menjadi landasan perlindungan hukum bagi konsumen karena masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, diantaranya tidak mengatur layanan pembiayaan syariah. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, POJK No. 77/POJK.01/2016 harus diubah untuk mengakomodir kepentingan konsumen muslim dan penyelenggara pembiayaan syariah atau dibentuk suatu peraturan baru yang mengatur secara spesifik layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi informasi.

---

This research discusses the information technology-based financing implemented by sharia financing company (PT Ammana Fintek Syariah). Information technology-based financing services on the one hand provide benefits as an alternative financing for consumers and MSME entrepreneurs, but on the other hand, they contain high risks, such as the misuse of funds and consumer personal data and failure of fund repayment, considering that financing providers and financing recipients do not know each other and have never met. The study aims to examine legal protection principles and risk mitigation for consumers in peer-to-peer lending based on Sharia Law and Indonesian legislation. This research will analyze those problems by applying normative-juridical and qualitative research methods. This study found that the standard contract made unilaterally by the financial technology company does not protect consumer rights. The Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 regarding Information Technology-Based Lending Service (POJK No. 77/POJK.01/2016) is not sufficient as a legal basis of customer protection. The regulation contains many weaknesses, such as it does not regulate on sharia peer-to-peer lending. It creates a legal vacuum and legal uncertainty to Muslim consumers. Therefore, POJK No. 77/POJK.01/2016 has to be amended to accommodate the interest of Muslim consumers and this sharia financial technology company."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang masalah pengaturan hak pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2007-2013. Permasalahan yang menjadi topik tesis ini adalah mengenai; 1) pengaturan hak pekerja sesuai norma HAM dan perburuhan internasional dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, 2) Permasalahan yang muncul diseputar upaya penegakan hak pekerja di era otonomi daerah, dan 3) kebijakan hukum yang diambil pemerintah pusat sebagai solusinya. Penelitan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak pekerja serta melihat efektifitas struktur pemerintahan yang berwenang dalam menegakkan norma hak pekerja. Sehingga solusi yang dapat diterapkan dalam memperbaiki sistem hukum ketenagakerjaan agar meminimalisasi munculnya masalah pelanggaran hak pekerja melalui perbaikan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the issue of workers rights arrangements in the Indonesian labor law system in the year 2007 to 2013. The issue of the topic in this thesis is about; 1) the arrangement of worker rights as human rights norm and international labor law at the indonesia employment law system, 2) the issue around the enforcement of the worker rights in the local aotonomy era, and 3) the legal policy from central government as the solution. This thesis research was conducted by normative-juridical methode and by evaluating legislation governing the rights of workers and see the effectiveness of the structure of government authorities in the enforcement of labor rights norms. So the solution can be applied to improve the legal system in order to minimize the emergence of labor rights violations of workers through improved labor inspection systems."

"Penelitian ini membahas mengenai masalah sifat hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan Terbatas. Apakah pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas dari jabatannya sebagai Direksi adalah juga merupakan pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Permasalahan yang dikaji adalah mengenai sifat hubungan hukum (legal nature) antara Direksi dengan Perseroan Terbatas, serta status hukum Ridwan Ramli setelah diberhentikan sebagai anggota Direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hasil temuan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut adalah terdapat tiga (3) konsep sifat hubungan hukum antara Direksi dengan Perseroan Terbatas yaitu, konsep ketenagakerjaan, konsep perwakilan dan konsep kombinasi antara perwakilan dan ketenagakerjaan. Mengenai status hukum Ridwan Ramli setelah diberhentikan sebagai Direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah terdapat dua kemungkinan apakah Ridwan Ramli berasal dari internal (pemegang saham/pekerja) atau eksternal Perseroan Terbatas. sedangkan Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan status hukum Ridwan Ramli setelah pemberhentian tersebut adalah masih sebagai pekerja di PT.National Utility Helicopter. Pemberhentian seseorang sebagai pekerja diatur secara detil meliputi sebab yang sah bagi putusnya hubungan kerja, prosedur pemutusan hubungan kerja sampai dengan akibat hukum berupa kompensasi atas putusnya hubungan kerja tersebut dalam bentuk paket pesangon.

---

This thesis analyses discusses the nature of the problem with the legal relationship between the Board of Directors with Limited Liability Company. Whether the dismissal of the Board of Directors from his position as Directors is also a termination of employment under the labor Act. This study uses normative legal research. Problem studied is the nature of the legal relationship (legal nature) between the Board of Directors of the Limited Liability Company, as well as the legal status Ridwan Ramli once dismissed as a member of the Board of Directors pursuant to the Limited Liability Company Act and the labor Act.

The findings of research on these issues is that there are three (3) concept of legal nature of the relationship between the Board of Directors of the Limited Company namely, employment concept, the concept of representation and the concept of combination between representation and employment. Ridwan Ramli legal status after being laid off as the Board of Directors pursuant to the Limited Liability Company Act is there are two possibilities whether from internal Ridwan Ramli (shareholder / employee) or external Company Limited. while Under the Labor Act Ridwan Ramli legal status after the dismissal is still a worker in PT.National Utility Helicopter. Dismissal of a person as an employee includes a detailed set of legitimate reasons for the breakup of work, termination procedure due to the legal form of compensation for the breakup of work in the form of severance packages."