Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang formulasi kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir serta kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah menganilisis latar belakang kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dan menganalisis kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam serta memaparkan proses dari formulasi kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dan kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi pustaka dan wawancara tidak terstruktur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dilatarbelakangi oleh dorongan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, meminimalisir jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kebijakan parkir berlangganan dilatarbelakangi oleh dorongan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat untuk dapat memudahkan dalam hal pembayaran retribusi parkir serta tarif yang murah serta untuk meminimalisir kebocoran penerimaan dari pendapatan retribusi parkir. Permasalahan yang timbul dari kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir di Kota Batam antara lain adalah adanya protes dari masyarakat tentang kenaikan tarif dikarenakan masih kurangnya pelayanan serta sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam, masih adanya juru parkir ilegal, serta konsep parkir berlangganan.

---

This study discusses the formulation of policy on the rate increase parking fees and parking policies subscribed in Batam. The purpose of this study is menganilisis policy background rate increase parking fees and parking subscribe to analyze policy in Batam and describe the process of policy formulation rate increase parking fees and parking policies subscribed in Batam. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection methods in the literature study and interviews are not structured in a qualitative data analysis techniques.

The results of this study stated that the policy rate increase parking charges motivated by the urge to raise revenue (PAD) Batam, minimizing the number of vehicles parked on the public roads and improve the public service. While the parking policy motivated by the urge to subscribe to provide an alternative for people to be able to facilitate the payment of levies in terms of parking and a cheap rate and to minimize the leakage of revenue from parking fee revenues. Problems arising from the policy rate increase parking fees in Batam include protests from the public about the rate increase was due to a lack of services and facilities provided by the Batam City Government, the persistence of illegal parking clerk, as well as subscribe to the concept of parking."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implemetasi kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir di Kota Batam, menganalisis kendala yang timbul dari kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir di Kota Batam dan untuk menganalisis upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dalam mengatasi kendala- kendala yang timbul atas kebijakan kenaikan tarif retribusi di Kota Batam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dilatarbelakangi oleh dorongan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam dan meminimalisir kebocoran pererimaan dari pendapatan retribusi parkir. Permasalahan yang timbul dari kebijakan atas kenaikan tarif retribusi di Kota Batam ini adalah adanya adanya tanggapan negatif dari masyarakat tentang kenaikan tarif karena kurangnya sosialisasi, adanya parkir ilegal, juru parkir yang tidak jujur, adanya hambatan dari preman dan penguasa lahan parkir dan parkir berlangganan yang tidak berjalan optimal. Hasil dari penelitian ini implementasi kebijakan belum berjalan dengan optimal sesuai yang diharapkan dikarenakan banyak kendala yang timbul di lapangan. Upaya untuk mengatasi kendala adalah dengan melakukan sosialisasi, peningkatan pengawasan, penertiban parkir liar, penataan sistem parkir dan mengoptimalkan parkir berlangganan.

---

This study discusses the implementation of the policy in increasing of parking rates in Batam. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy on the rate increase parking fees in Batam, analyze the issues that came from rate increase policy of parking fees in Batam and to analyze what efforts can be made by Batam’s Government in overcoming the problems that have occurred from rate increase policy of parking fees in Batam. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection methods in literature and unstructured interviews with qualitative data analysis techniques.

The results of this study stated that the rate increase policy of parking fees motivated by the urge to raise Pendapatan Asli daerah (PAD) of Batam and minimize revenues leakage of parking fees. The issues that came from rate increase policy of parking fees in Batam is the existence of negative feedback from the community about the rate increase because the lack of socialization, the existence of illegal parking, corrupt parking attendants, the civillians, irresponsible landowners and nonoptimal parking subscribe.

The results of this study of policy implementation has not run optimally as expected due to many issues that arise in the field. Efforts to overcome the issues is the socialization, increased supervision, control of illegal parking, arrangement of the parking system and optimization of parking subscribe."

"Penelitian ini membahas tentang formulasi kebijakan kenaikan tarif retribusiparkir di tepi jalan umum di Kota Madiun. Formulasi kebijakan tersebut terjadidisebabkan oleh perkembangan ekonomi Kota Madiun dan dinamika yang terjadidi masyarakat Kota Madiun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniadalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studikepustakaan (library research) dan wawancara tidak terstruktur dengan teknikanalisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakankenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dilatarbelakangi oleh doronganuntuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan fasilitas danpelayanan parkir di tepi jalan umum kepada masyarakat, dan mengurangikepadatan lalu lintas Kota Madiun. Permasalahan yang timbul dari kebijakankenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Madiun antara lainadalah adanya protes dari masyarakat tentang kenaikan tarif dikarenakan sebagianbesar Juru Parkir tidak memberikan karcis resmi, masih terdapat lokasi parkir ditepi jalan umum yang ilegal, dan kurangnya pelayanan serta sarana dan prasaranaparkir di tepi jalan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun

---

This study discusses the formulation of policy on the rate increase off-street

parking charges in Madiun City. That’s policy formulation occur caused by

development of the economic and a dinamycs that happen by people in Madiun

City. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection

methods in the literature study and interviews are not structured in a qualitative

data analysis techniques. The results of this study stated that the policy rate

increase off-street parking charges motivated by the urge to raise revenue (PAD)

in Madiun City, to improve the facilities and off-street parking public service for

society, and to reduce the traffic line density in Madiun City. Problems arising

from the policy rate increace parking charge in Madiun include protests from the

public about the rate increase was due to a most of Parker not give the official

parking tiket, there are persistence of the illegal off-street parking zone, and a

lack of services and facilities provided by the Madiun City Government."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab pengelola parkir. Hal ini muncul karena terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan maupun kehilangan barang yang berada di dalam kendaraan. Dalam hal ini, konsumen berada dalam posisi yang lemah. Selain itu, penerapan klausula baku dalam perparkiran juga semakin memperjelas tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengelola parkir juga masih menggunakan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tameng agar dapat menghindar dari tanggung jawabnya. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penulis berkesimpulan bahwa pelaku usaha belum menjalankan tanggung jawabnya dengan baik karena pelaku usaha berusaha untuk menghindar dari tanggung jawabnya.

---

This thesis discusses the responsibilities of managing parking. It arises because of the loss and / or vehicle damage or loss of goods in the vehicle. In this case, the consumer is in a weak position. In addition, the application of standard clause in the parking also further clarify the absence of good faith efforts of the actors in providing protection to consumers. Managing parking is also still use the regional regulation Jakarta Capital Special Region No. 5 of 1999 as a shield to avoid responsibility. This study uses normative legal analysis, while data collection is done through library research (library research). The author concludes that the business has not been properly discharge its responsibilities as businesses seek to avoid responsibility."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum rawan macet serta memaparkan proses formulasi kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum rawan macet di dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum rawan macet di latar belakangi agar meminimalisir jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum rawan macet, untuk merubah penggunaan transportasi dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan transportasi umum, dan memindahkan kendaraan yang parkir ke tepi jalan umum tidak rawan macet. Proses formulasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 melalui 6 tahap yaitu : Tahap Perencanaan, Tahap Penyusunan, Tahap Pembahasan, Tahap Evaluasi, Tahap Penetapan/Pengesahan, dan Tahap Pengundangan dan Penyebarluasan.

---

The purpose of this study is to analyze the background of policy rate increase parking fees on street parking with high visit ratio in Bogor and describe the process of policy formulation parking levy rate increase fees on-street parking with high visit ratio that stated in regulation No. 4 of 2012 on public service retribution. This study uses a qualitative approach with field studies, literature and observational studies as data collection method and qualitative data analysis technique.

The result of this study showed that the background of increasing parking fees on street parking with high visit ratio is to minimize the number of vehicles parked in that street and also expected to change the use of private vehicles to public transport dan stimulate the vehicle to parked in regular street. The process of formulation of the Regional Regulation No. 4 of 2012 through 6 stages: Stage Planning, Preparation Phase, Phase Discussion, Evaluation Phase, Phase Determination / Validation, and Stage promulgation and dissemination."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan parkir park and ride di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan parkir park and ride memiliki tujuan untuk dapat mengatasi kemacetan di DKI Jakarta dan sebagai penerimaan daerah berupa retribusi parkir, parkir ini merupakan off street parking yaitu bentuk parkir yang berada di luar badan milik jalan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan parkir park and ride di DKI Jakarta dengan menggunakan teori manajemen pendapatan daerah, James McMaster. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan parkir park and ride di DKI Jakarta belum sesuai dengan teori menajemen pendapatan daerah James McMaster. Dari dimensi Adequacy and Elasticity, sudah dapat terpenuhi, selanjutnya dari dimensi equity tidak terpenuhi karena tidak meratanya fasilitas dan tarif yang digunakan dilapangan, selanjutnya dimensi Administrative Feasibility sudah terpenuhi dengan struktur dan pengelolaan administrasi yang baik, dan yang terakhir adalah Political Acceptability sudah terpenuhi karena sudah jelasnya dasar hukum, law enforcement yang sesuai dengan porsinya, dan dukungan masyarakat didalam pelaksanaan kebijakan park and ride.

---

This study discusses the implementation of park and ride parking policy in DKI Jakarta. Park and ride parking policy has mission of being able to overcome traffic congestion in Jakarta and a reception area in the form of parking charges, park and ride is off street parking that form of parking which is outside the body of way. The purpose of this study is to describe how the implementation of park and ride parking policy in DKI Jakarta using the theory of local revenue management, James McMaster. The approach used in this study are post-positivist approach with using method of data collection field studies and literature.

The results of this study stated that the implementation of the policy of the park and ride in Jakarta is not in accordance with the theory of local revenue management James McMaster. From the dimensions Adequacy and Elasticity, had to be fulfilled, the next dimension of equity is not satisfied because the unequal distribution of facilities and tariffs that are used in park and ride, the next dimension of Administrative Feasibility has been fulfilled with the structure and management of good administration, and the last is Political acceptability has been met because it was clear legal basis, in accordance with the law enforcement portion, and community support in the implementation of policies of park and ride."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Jenis Retribusi. Penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. RPP ini sangat penting untuk melihat sejauhmana penyempurnaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kebijakan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi kebijakan retribusi tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi Daerah dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi adanya Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan (IMTA Perpanjangan) dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. Simpulan peneliti adalah formulasi kebijakan retribusi tambahan dalam RPP tentang Penambahan Jenis Retribusi sudah sesuai dengan prosedur dan latar belakang kedua jenis retribusi tambahan cukup kuat karena didukung oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

---

This research aims to discuss the policy formulation of the additional user charges in draft of government regulation about the addition type of user charges. This research based on Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and User Charge. This research uses a positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. This draft of government regulation is very important to see how far the improvement of the implementation of regulatory user charges policy. Therefore, this research to analyze the additional user charges policy formulation in draft of government regulation about the addition type of user charges and analyzing the background behind extended permission to hire foreign workers user charges and traffic control user charges. Researchers concluded that the additional user charges in draft of government regulation about the addition type of user charges is already appropriate with the procedure and the background of these two types of additional user charges is strong enough because supported by legislation."

"Kebijakan pajak parkir sebagai salah satu komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD yang cukup potensial, khiususnya bagi wilayah DKI Jakarta dengan mobilisasi penduduk yang tinggi. Namun sebaliknya, data penerimaan pajak parkir di DKI Jakarta menunjukan bahwa kontribusinya belum cukup signifikan. Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir di DKI Jakarta sebagai upaya optimalisasi penerimaan PDRD. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan Pajak Parkir DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan di antaranya teori kebijakan publik, kebijakan PDRD, fungsi pajak dan implementasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Lapangan dan Kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemungutan pajak parkir telah dilakukan sesuai prosedur dan telah diimplementasikan dengan baik. Hanya saja, strategi yang dilakukan oleh BPRD Badan Pajak dan Retribusi Daerah , baik dalam hal intensifikasi pengawasan dan pemeriksaan maupun ekstensifikasi meningkatkan jumlah WP pengelola parkir off street belum optimal. Selain itu, koordinasi antar instansi seyogianya dapat dilakukan untuk menggali data dan informasi pelaku bisnis parkir yang selama ini belum terdaftar.

---

Parking policy as one of province tax component and retribution become a source of potentially revenue, especially for DKI Jakarta which high society mobilization. But, data of parking tax revenue in DKI Jakarta show that its contribution still not significant. This study will analize implementation of parking tax policy in DKI Jakarta as effort to reach optimum province revenue. Problem of this study is to find the real condition of implementation parking tax policy in DKI Jakarta, based on Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, also the obstacle and supporting factors in that policy implementation. This study use some theory such as public policy study, tax revenue policy, tax function, and implementation.

This study is qualitative study which trying to explain process of policy implementation in field. This study collecting data by field and literature study. The result of this study told that this policy implementation worked well as the procedures itself. Yet, its strategy which is running by Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD , include intensification function such as controlling and inspection, also external intensification such as rising the number of tax payer in off street parking still not optimum. Then, coordination of each institute is needed to find data and information of parking businessman who are not registered yet."