Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengevaluasi program CSR Agribisnis PT. NFI di wilayah Bogor dengan komoditinya yaitu Srikaya, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Model evaluasi merunut dari Pietrzak (1991), meliputi evaluasi input, proses, dan outcome. Hasil penelitian menunjukkan dari input, dan proses cukup banyak ketidaksesuaian sehingga beberapa tujuan program tidak tercapai seperti rendahnya kompetensi petani dan turunnya jumlah partisipasi petani, meskipun penghasilan petani meningkat. Faktor pendukung program yaitu dukungan dari komisaris perusahaan, perkembangan ilmu teknologi pertanian, dan kebutuhan pasar terhadap komoditi srikaya yang luas. Faktor penghambat program dari internal yaitu keterbatasan jumlah tenaga pendamping, dan eksternal yaitu hama, musim, keterbatasan sumberdaya petani.

---

ABSTRAK

This study aimed to evaluate the CSR program Agribusiness PT. NFI in Bogor with skrikaya as a commodity. The evaluation model was taken from Pietrzak (1991), includes the evaluation of input, process, and outcome. The results showed such low competence of farmers and the decreasing the number of farmers participation (input and process), although the income of farmers was increase. Programs supporting factors, among other are, the support of its commissioners, competent assistant program, the developing of agricultural technology and wide market needed for srikaya. Program inhibiting factors are lack of the facilitators, pests, season, limited resource farmers."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Tangkap PUMP PT tahun 2012 terhadap pendapatan nelayan kabupaten Belitung dan menilai kinerja program tersebut. Analisis terhadap pendapatan digunakan metode selisih dalam selisih serta regresi linier berganda. Untuk menganalisis kinerja digunakan metode Importance-Performance Analysis IPA. Hasil analisis menunjukkan bahwa program PUMP meningkatkan rata-rata pendapatan nelayan penerima bantuan sebesar Rp 394.380,00/bulan pada tahun 2016. Sedangkan dari analisis regresi menunjukkan bahwa bantuan PUMP, modal melaut dan pengalaman nelayan berdampak positif signifikan terhadap pendapatan nelayan. Akan tetapi, dari temuan penelitian ini sepertinya bantuan PUMP PT tidak berdampak besar terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Beberapa kinerja program masih perlu ditingkatkan agar berjalan lebih baik.

---

This study aims to analyze the impact of The Mina Rural Business Development Program of Capture Fishery PUMP PT 2012 against the fishermen's income and program's performance. The impact on the fishermen's income, analyzed by difference in difference method and multiple linear regression. The Program's performance analyzed by The Importance Performance Analysis IPA method. The result showed that the Program has increasing average of the fishermen's income Rp 394,380.00 month in 2016. While the regression analysis showed that the PUMP PT aid, fishing capital and fishing experience has a significant positive impact on the fishermen's income. However, from this study the PUMP PT seem does not have a major impact on increasing fishermen's income. Some of the program's performance needs to be improved for better result."

"ABSTRAKRiset ini bertujuan untuk mengeksplorasi motif pemilihan skema pembiayaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja PUAP, serta menguji apakah kinerja PUAP syariah berbeda dengan PUAP konvensional di Jawa Tengah. Menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan multiple regression dummy variable, 185 manajer LKMA PUAP menjadi responden penelitian ini dengan pendekatan purposive sampling. Hasil riset menunjukkan PUAP syariah dipilih karena motif pertimbangan agama (40,6%), sementara LKMA PUAP konvensional dipilih alasan praktis (35,3%) dan ekonomi (30,2%). Variabel bebas skema pembiayaan (Sharia), usia LKMA, jumlah anggota, usia dan pendidikan manajer, modal, biaya, kredit, utang, dan kawasan secara simultan berpengaruh nyata terhadap kinerja LKMA. Secara parsial, pengaruh setiap variabel bebas terhadap kinerja bervariasi. Dari sisi likuiditas (Quick Ratio) dan profitabilitas (NPM), kinerja PUAP syariah relatif lebih baik dari yang konvensional. Skema syariah hanya berkorelasi negatif dengan kinerja aktivitas (ATO). Dan, terhadap kinerja solvabilitas (DER), syariah dan konvensional tidak berpengaruh nyata.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to explore the motives in selecting financial scheme for rural agribusiness development (PUAP), to learn about the factors that affected the PUAP performance, to assess the difference in the performancebbetween the conventional PUAP and the sharia PUAP in Central Java, utilizing qualitative and quantitative method with a dummy variable multiple regression approach, 185 LKMA PUAP managers becomes the research responded with purposive sampling approach. Research shows that PUAP Sharia was chosen for a religious consideration (40.6%), while conventional PUAP LKMA was selected based on practical reasons (35.3%) and economy (30.2%). Free financing schemes (sharia) variable, LKMA age, number of members, managers age and education, capital, cost of credit, debt, and region are simultaneously and significantly affected the LKMA performance. Partially, the effect of each independent variable on the performance are varies. From the liquidity (quick ratio) and profitability (NPM) point of view, the sharia PUAP has shown a better performance than the conventional PUAP. The Sharia scheme only showed a negative correlation to the performance of the activity (ATO). While on the performance of solvency (DER), the sharia and the conventional shows no real effect."

"Artikel ini membahas tentang analisa pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelaksanaan Program Dana Pembangunan Desa DPD di Pemerintah Desa Margalaksana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Margalaksana terutama dalam Program Dana Pembangunan Desa DPD lebih banyak difokuskan kepada pembangunan fisik, padahal pembangunan sumber daya masyarakat lebih penting dilaksanakan mengingat masyarakat Desa Margalaksana memiliki sumber daya masyarakat yang rendah. Melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD belum dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas desa di Desa Margalaksana karena disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum dapat menunjang kebutuhan masyarakat antara lain tidak tersedianya pelayanan dasar, tidak tersedianya infrastruktur, tidak tersedianya aksesbilitas, pelayanan umum belum baik dan penyelnggaraan pemerintahan yang belum baik.

---

This article discusses the analysis of the implementation of the Rural Community Empowerment Through the Implementation Rural Development Funds Village Programme DPD in the village government Margalaksana. This research is a qualitative descriptive approach. These results indicate that the empowerment held in the village of Margalaksana especially in the Village Development Funds Village Programme DPD more focused on physical development, but development is more important community resources carried out considering the villagers Margalaksana have low public resources.

Through the Village Development Fund DPD it can be seen that the empowerment of communities through the Rural Development Funds Village Programme DPD has not been able to contribute to improving the quality of rural village Margalaksana because it is caused by activities carried out have not been able to support the needs of the community, among others, the unavailability of basic services , lack of infrastructure, lack of accessibility, public service is not good and not good governance."

"Skripsi ini membahas mengenai pengembangan kawasan agropolitan di Kota Banjar Jawa Barat melalui program agribisnis dalam rangka pencapaian visi sebagai daerah dengan basis pertanian yang maju. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program agribisnis dibagi menjadi dua sub sistem yaitu sub sistem agribisnis hulu dan sub sistem agribisnis hilir dan berjalan dengan cukup baik. Disisi lain, masih terjadi banyak masalah dalam setiap pelaksanaannya karena minimnya dukungan swasta dan masih adanya pengelolaan kelembangaan yang bersifat tradisional.

---

This thesis discusses the development of agropolitan in Banjar, West Java through agribusiness program in order to achieve the vision of a region with advanced agricultural base. This research was conducted using a qualitative approach through fieldwork and literature studies. The results showed that the agribusiness program divided into two sub-systems, namely upstream agribusiness and downstream agribusiness subsystems. Both subsystem work well. On the other

hand, many problems still occur. It is caused by the lack of the support from private sector and the institutional management that forced using the traditional system."

"Penelitian ini membahas tingkat keberdayaan petani belimbing di Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan tingkat keberdayaan petani belimbing di Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena memakai asumsi teori dari Suharto mengenai indikator keberdayaan. Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini termasuk penelitian mixed methods (kuantitatif dan kualitatif). Kuantitatif karena melakukan survey melalui kuesioner, kualitatif karena didukung wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keberdayaan petani belimbing di Kecamatan Pancoran Mas, Depok rendah. Rekomendasi yang diberikan adalah petani harus meningkatkan kemauan dan kemampuan diri. Kelompok tani harus diaktifkan. Pemerintah harus memonitoring dan mengevaluasi program pemberdayaan dengan melakukan survey dan kajian lanjutan sehingga diperoleh data statistik yang lengkap mengenai tingkat keberdayaan petani belimbing di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

---

This research discuss about the level of starfruit farmers empowerment in Pancoran Mas Sub District Municipality of Depok. The purpose of this research is to describe of starfruit farmers empowerment level in Pancoran Mas Sub District, Depok. The research is categorized as quantitative research which based on theory from Suharto about indicators of empowerment. Based on the technique of data collection it is categorized as mixed methods (quantitative and qualitative). It is called quantitative because using survey by questionnaire and called qualitative because supported by in depth interviews.

The result of this research showed that the level of starfruit farmers empowerment in Pancoran Mas Sub District was low. The advices are farmers should increase their self-awareness and self-ability. The farmer's organized should be more active. The last advice addressed to the government that they have to do monitoring and evaluation by using survey and continuous study so the statistical data of starfruit farmers empowerment level can be completed."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keefektivan program pemerintah yaitu Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Studi Kasus: Desa Mayangan, Kabupaten Subang Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan sangat dibutuhkan karena banyaknya desa yang mengalami keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan desa tersebut terbatas dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, termasuk juga pada kegiatan ekonomi. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) bersifat open menu, yang artinya masyarakat desa dapat menentukan sendiri pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desanya. Adanya PPIP yang sudah terlaksana sejak tahun 2007, maka keefketivitasan program tersebut dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa sasaran akan dianalisis dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Program Pembangunan Infrastruktur yang berlokasi di desa Mayangan efektif dalam memecahkan permasalahan yang ada di desa Mayangan.

---

This research aims to analyze the effectivity of government program, the Rural Infrastructure Development Program (PPIP) Case Study of Mayangan Village, Subang Regency West Java. This research also uses positivist approach with qualitative method by in-depth interview and library studies. Rural infrastucture development is needed due to limited infrastructure activities in daily basis, including economic matters. Rural Infrastructure Development Program (PPIP) is acting with open menu that giving freedom to villagers to decide their own development. PPIP has been activated from 2007 and the effectivity of the program will be analyzed further in this research. The result of this research is the Rural Infrastructure Develompment Program (PPIP) in Mayangan Village has been solving various issues effectively that exists in Mayangan Village."

"Telah banyak program pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi hasil program belum dapat mengentaskan petani dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Kehadiran Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani Menuju Ketahanan Pangan Nasional (Proksidatani) dimaksudkan sebagai suatu upaya meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani agar menjadi subyek pembangunan. Dengan perkataan lain, meningkatnya kemandirian atau daya saing petani dan kelompok tani maka akan berdampak kepada hasil produksi usaha tani dan dapat mewujudkan kesejahteraan petani serta tercapainya swasembada pangan nasional. Akan tetapi yang menjadi menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah karakteristik program yang mengandung unsur pemberdayaan tersebut dan bagaimana pula implementasinya dilapangan. Untuk melihat karakteristik program digunakan pendekatan dari Korten tentang derajat kesesuaian antara kebutuhan pihak penerima dengan program, prasyaratan program dengan kemampuan mengungkapkan kebutuhan oleh organisasi pelaksana. Pemikiran Korten dipakai karena keberhasilan suatu program pembangunan yang dilaksanakan akan terkait erat dengan kesesuaian tiga arah tersebut. Kemudian, dari segi implementasi program dilihat dari pandangan Lewin yang mengungkapkan strategi-teknik dalam melakukan usaha perubahan yaitu mulai dari tahap: (a) pengembangan kebutuhan akan perubahan, (b) membentuk relasi perubahan, (c) bekerja ke arah perubahan yang terdiri dari; klarifikasi dan diagnosa permasalahan sistem klien, menelaah kemungkinan untuk mencari penyelesaian dan tujuan kegiatan, transformasi dari niat menjadi upaya perubahan yang nyata, (d) generalisasi dan stabilisasi perubahan (e) terminasi relasi perubahan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini menggambarkan mengenai karakteristik dan implementasi program dalam meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah kualitatif sebab penelitian ini menekankan pada sisi proses implementasi program. Untuk itu, teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam digunakan dalam menggali data dilapangan. Kelompok tani dan petani padi sawah di desa Cileunyi Kulon kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung Jawa Barat diambil sebagai kasus hanya sebatas untuk melihat gambaran (kasus) antara karakteristik program (blue print) dengan implementasinya dilapangan, kemudian sampel penelitian yang digunakan adalah teknik snowball dan untuk menganalisa data yang telah diperoleh digunakan teknik editing (editing analysis style). Berdasarkan temuan lapangan, program Proksidatani di desa Cileunyi Kulon hanya dikenal oleh kelompok petani tertentu yaitu petani yang dekat dengan pelaksana program, sedangkan petani yang miskin atau yang kurang dekat dengan pelaksana program kurang memahami program tersebut. Pemilihan kelompok sasaran menjadi subyektif dimana petani yang berhak untuk memperoleh program tidak diprioritaskan, sehingga tujuan program yang semula dapat meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani dari kemiskinan menjadi salah sasaran dan jatuh kepada petani yang tidak layak untuk menerima program. Pengenalan dan penggalian potensi wilayah menjadi terbatas pada pemenuhan prasyarat guna mencairkan "bantuan" dari pemerintah pusat. Koordinasi persiapan pelaksanaan program menjadi mandul dan terbatas pada usaha pencairan bantuan semata. Koordinasi yang semestinya menjadi suatu usaha kerjasama antara pelaksana dan penerima program untuk meningkatkan keberdayaan petani dan kelompok tani menjadi terbatas dikalangan kelompok elit desa. Dengan demikian, analisis data menjadi kurang tepat dan hanya terfokus pada pilihan data yang dapat mendukung atau membenarkan rencana pemberian bantuan atau pencairan kredit usaha tani semata. Tujuan bantuan yang semula sebagai rangsangan atau komponen pelengkap menjadi suatu target utama. Prioritas masalah (bantuan) untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian petani dan kelompok tani menjadi tidak jelas dan lebih menguntungkan elit desa. Program usaha peningkatkan keberdayaan petani belum dipahami secara tepat dan cermat oleh pelaksana ditingkat bawah. Unsur bantuan dalam komponen program akhirnya menjadi suatu bibit bagi nepotisme dan kolusi baru ditingkat bawah. Dengan adanya distorsi antara rencana dan implementasi maka keberlanjutan atau generalisasi dan stabilisasi belum berjalan dan tidak sesuai dengan harapan. Ukuran terminasi relasi kegiatan hanya diukur oleh habisnya bantuan yang telah dialokasikan dan tidak bersandar pada terbentuknya petani atau kelompok tani yang kuat dan berdaya. Oleh karena itu, suatu program yang akan diluncurkan kepada masyarakat ternyata diperlukan persiapan sosial yang matang dan sosialisasi secara terus menerus dengan memakai berbagai teknik seperti dengan pelatihan petani kader, seleksi penerima secara tepat atau pemilihan kelompok sasaran dan evaluasi secara terbuka oleh masyarakat sendiri."

"Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks di Indonesia. Perbedaan angka antara kemiskinan desa dan kemiskinan kota juga semakin jauh. Maka itu seluruh pihak mempunyai tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sebagai representasi negara dapat menggandeng pihak swasta ataupun BUMN dalam mengentaskan angka kemiskinan. Dalam hal ini, akan dibahas peran BUMN minyak dan gas bumi yaitu PT Pertamina, sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia. PT Pertamina beroperasi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Salah Satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan. Perbedaan angka kemiskinan desa dan kota di Provinsi Sumatera Selatan juga tinggi. Sehingga, PT Pertamina sebagai BUMN mendapat rekomendasi dari Kementerian BUMN, yaitu ?Gerakan Membangun 1000 Desa? sebagai wujud aksi untuk menanggulangi kemiskinan. Sehingga PT Pertamina membuat Program bernama Mitra Pertamina Penggerak Pembangunan Desa (MP3D). Program ini berangkat dari pemulihan aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi rakyat. Atas rekomendasi Pemerinta Daerah, lokasi fokus kegiatan dilaksanakan di Desa Cinta Manis Lama. Di Desa ini, terdapat permasalahan air bersih, permasalahan pendidikan PAUD, dan masalah perekonomian terhadap kelompok pengrajin. Maka dari itu, penelitian akan difokuskan kepada evaluasi tingkat keberhasilan program pada setiap kegiatan di dalam program MP3D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam Program MP3D menunjukkan peningkatan terhadap masing-masing indikator yang diteliti. Walaupun peningkatan tersebut masih memerlukan usaha yang lebih maksimal untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan.

---

Poverty is a complex issue in Indonesia. Rate difference between rural poverty and urban poverty is also increasingly distant. So that all parties have a responsibility to alleviate poverty, including Local Government. Local Government as a representation of the state can hold private parties or state enterprises in alleviating poverty. In this case, we discuss the role of state-owned enterprises, namely oil and gas company PT Pertamina, as one of the largest state-owned companies in Indonesia. PT Pertamina operates in almost all provinces in Indonesia. One is the only province of South Sumatra. Differences poverty villages and towns in the province of South Sumatra is also high. Thus, PT Pertamina as SOE got a recommendation from the Ministry of Enterprise, namely "Building Movement 1000 Village" as a form of action to reduce poverty. So that PT Pertamina Pertamina making program called Partners Pertamina Driving Rural Development Program (MP3D). The program departs from the recovery aspects of health, educational aspects, and aspects of the economy. Upon the recommendation of Regional Goverment, the location of the focus of the activities carried out in the village of Cinta Manis Lama. In this village, there is a water problem, the problem of early childhood education, and economic problems of the artisans group. The results showed that each of the activities carried out in the MP3D program showed improvement on each of the indicators studied. Although the increase was still require more effort to reduce poverty for maximum result."

"Kedelai merupakan komoditi tanaman pangan nomor tiga setelah padi dan jagung. Kedelai merupakan salah satu tanaman penting karena merupakan sumber protein nabati utama yang berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia, ternak dan juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Sebagai tanaman nomor tiga setelah padi dan jagung, biji kedelai kandungan protein yang relatif tinggi yaitu sekitar 34,9%. Oleh karena itu kedelai cukup potensial untuk dikembangkan sebagai sumber makanan tambahan."