Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggambarkan mengenai penerapan manajemen konflik didalam departemen AR, Remedial & Inventory di PT. Surya Artha Nusantara Finance. Penelitian ini menggambarkan setiap tahapan yang dilalui dalam rangka mengelola konflik dalam suatu kelompok kerja. Konflik yang muncul berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan teori sebagai rujukan dan dalam proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai proses terjadi konflik hingga penyelesaiannya. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan proses kerja dalam departemen AR, Remedial & Inventory.

---

This research concludes about the application of conflict management in AR, Remedial & Inventory department at PT. Surya Artha Nusantara Finance. This research describes each stage of conflicts that has been trough within a workgroup in order to maintain it. The conflicts that arise are related with each member?s duties and responsibilities. This research uses quantitative approach which applied a theory as the reference and interview technique in order to obtain more complete and comprehensive information about the conflict?s process along with its solution. Through this study, the researcher expects to give a contribution in the development of work process in AR, Remedial & Inventory department."

"Penelitian ingin mengetahui penerapan manajemen konflik manajer Jepang dan Indonesia serta mengetahui perbedaan penerapan gaya manajemen konflik. Manajemen konflik yang terdiri dari integrating, obliging, avoiding, dominating dan compromising. Responden adalah pegawai di perusahaan manufaktur PT.X dan PT. Z. Penelitian menggunakan kuesioner sesuai Rahim Organization Conflict Inventory II (ROCI-II), lalu diolah dengan menggunakan analisis deskriptif dan t-test.Hasil penelitian menemukan bahwa manajer Jepang menerapkan manajemen konflik dengan urutan integrating, compromising, obliging, dominating dan avoding. Sedangkan manajer Indonesia menerapkan manajemen konflik dengan urutan integrating, compromising, dominating, obliging dan avoiding. Ditemukan juga bahwa perbedaan penerapan manajemen konflik antara manajer Jepang dan Indonesia terdapat dalam gaya avoiding dan dominating.

---

This research is conducted to discover the application of conflict management between Japanese and Indonesian managers and the applied distinction of conflict management. Conflict management consists of integrating, obliging, avoiding, dominating, and compromising. The respondents are employees from PT. X and PT. Z. The research uses questionnaire based on Rahim Organization Conflict Inventory II (ROCI-II) and is processed by using descriptive analysis and t-test.The result of this research finds out that Japanese manager applies conflict management by sequence of integrating compromising, obliging, dominating, and avoiding while Indonesian manager applies conflict management by sequence of integrating, compromising, dominating, obliging, and avoiding. There is also applied distinction of conflict management between Japanese and Indonesian managers in avoiding and dominating manners."

"Penjara merupakan suatu tempat yang ditujukan untuk menampung individu yang dianggap bersalah karena telah melakukan kejahatan. Narapidana menjalani kehidupannya di dalam penjara berdasarkan pengendalian penuh dari pihak penjara dan mendapati kesehariannya di dalam penjara dengan penderitaan (pain of imprisonment). Tidak jarang narapidana tertekan secara fisik maupun mental, karena perlakuan kasar antar sesama narapidana ataupun perlakuan kasar dari petugas penjara. Belum lagi buruknya kondisi penjara seperti bangunan yang tidak layak, pelayanan makanan yang seadanya serta kondisi buruk lainnya menjadi hal yang membuat narapidana semakin tertekan. Kondisi buruk seperti ini memberikan efek frustasi yang berlebih kepada narapidana, sehingga dapat menimbulkan potensi kerusuhan yang besar. Karena kerusuhan merupakan respon alamiah dari buruknya kondisi penjara selama narapidana berada di dalamnya. Akan tetapi, terdapat sebuah penjara, yaitu Lembaga Pemasyarakatan X, mempunyai catatan bersih akan adanya kerusuhan di dalam penjara (dalam kurun waktu 2011-2014). Penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai berbagai bentuk manajemen konflik di dalam Lembaga Pemasyarakatan X yang mampu menjaga keamanannya sehingga terhindar dari adanya kerusuhan yang dilakukan oleh narapidananya.

---

Prison is a place that adressed to those who commited to criminal acts. Prison who live behind the wall, spent their life time under the authority of prisons. Prison forced every single of prisoner, by reducing their rights daily as long as they lived in prison. It was a reflection of pain of imprisonment that prisoners has to experienced. Prisoners often to be forced psychally and mentally, becauso of the acts of violences among prisoner and also from prison offocials. Prisoners suffered a pain or imprisonment also from poor circumtances of the prisons, such as bad construction of prison, lack of quality for food, etc. On of the results from pain of impronment is a painfully frustation among the prioners, that brings a real potential of riot in prison. Because a prison riots is a naturally respond from a bad condition inside the prison, during prioners live their life inside the prison. However, there is a prison in Indonesia that Lembaga Pemasyarakatan X, has not had a history of prison riots. This paper try to describe how this prison tried to make a different situation that not cause a prison riots."

"[Permasalahan konflik antar agama di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan meresahkan. Konflik terkait agama tidak hanya terjadi antar kelompok, tetapi juga di dalam lapisan masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Adanya fenomena anak yang berbeda agama dengan orang tuanya sering dimaknai sebagai cerminan keluarga yang berantakan atau tidak hamonis. Karena anak dalam keluarga tersebut dianggap mengkhianati orang tuanya. Dalam kenyataannya, keputusan untuk berbeda agama dengan orang tua dan keluarga menimbulkan konflik besar antar orang tua dengan anak bahkan dengan keluarga besar. Konflik tersebut bersifat serius dan fatal bila tidak dikelola secara tepat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengetahui, menjelaskan, dan menganalisa komunikasi serta manajemen konflik anak yang berbeda agama dengan orang tuanya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu(konteks tertentu), dengan paradigma konstruktivis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek sistem budaya pola asuh dalam keluarga turut berkontribusi dalam keputusan anak untuk mengambil keputusan berpindah agama dan dalam pengakuannya kepada orang tua. Proseskomunikasi interpersonal pada saat konflik terjadi jelas berbeda dengan interaksi pada saat tidak ada kejadian tersebut. Terjadi pemaksaan atau reaksi sosial verbal maupun non verbal diakibatkan oleh power distance yang jauh antara anak dan orang tua. Manajemen konflik yang dilakukan anak cenderung menyelamatkan ‘muka’ orang tua mereka demi kepentingan bersama. Gaya penyelesaian yangmemuaskan kedua belah pihak adalah gaya akomodasi, kolaborasi dankompromi daripada cara kompetisi maupun penghindaran. Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik bukanlah penentu rusaknya sebuah hubungan, tapi penanganan konflik yang tepat dapatmendatangkan gaya sistem baru dalam keluarga yang lebih fleksibel.;Problems of inter-religious conflict in Indonesia is a complex and troubling issue. Religion-related conflicts not only occur between groups, but also at the smallest levels of society, the family. The phenomenon of children of different religions with their parents often interpreted as a reflection of a broken family or not happy. Because the child in the family is considered betrayed his parents. In reality, the decision to different religions with parents and families lead to a major conflict between parents and children and even with a large family.The conflict is a serious if not managed properly. The main problem in this research was to determine, explain, and analyze communication and conflict management of children with parents with different religions. The study was conducted by using a qualitative approach that emphasizes meaning, reasoning, the definition of a given situation (certain contexts), with the constructivist paradigm. The method used in this research is the phenomenology. Results of this study indicate that family cultural contribute to a child's decision to take decisions and in recognition converted to parents. Interpersonal communication process when the conflict is clearly different from the interactionin the absence of the incident. Reaction occurs coercion or verbal and non-verbal social caused by power distance away between children and parents. Conflict management that children tend to save 'face' of their parents for the common interest. Style settlement satisfactory to both parties is a style of accommodation, collaboration and compromise rather than the way of competition and evasion. Finally, this study shows that the conflict is not a determinant of damage to a relationship, but proper handling of conflicts can bring a new style in the family system more flexible., Problems of inter-religious conflict in Indonesia is a complex and troubling issue.Religion-related conflicts not only occur between groups, but also at the smallestlevels of society, the family. The phenomenon of children of different religionswith their parents often interpreted as a reflection of a broken family or not happy.Because the child in the family is considered betrayed his parents.In reality, the decision to different religions with parents and families leadto a major conflict between parents and children and even with a large family.The conflict is a serious if not managed properly. The main problem in thisresearch was to determine, explain, and analyze communication and conflictmanagement of children with parents with different religions. The study wasconducted by using a qualitative approach that emphasizes meaning, reasoning,the definition of a given situation (certain contexts), with the constructivistparadigm. The method used in this research is the phenomenology.Results of this study indicate that family cultural contribute to a child'sdecision to take decisions and in recognition converted to parents. Interpersonalcommunication process when the conflict is clearly different from the interactionin the absence of the incident. Reaction occurs coercion or verbal and non-verbalsocial caused by power distance away between children and parents. Conflictmanagement that children tend to save 'face' of their parents for the commoninterest. Style settlement satisfactory to both parties is a style of accommodation,collaboration and compromise rather than the way of competition and evasion.Finally, this study shows that the conflict is not a determinant of damage to arelationship, but proper handling of conflicts can bring a new style in the familysystem more flexible]"

"Tulisan ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi mengenai upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengatasi konflik yang terjadi diantara pihak Serikat Pekerja dan pihak Manajemen dalam organisasi PT. X.Konflik terjadi dalam organiaasi PT. X karena terdapat sasaran-sasaran yang saling bertentangan diantara pihak manajemen dan pihak serikat pekerja. Dalam menghadapi krisis moneter, pihak manajemen memiliki sasaran melakukan efisiensi biaya untuk menyelamatkan perusahaan sedangkan pihak serikat pekerja memiliki sasaran menaikkan jumlah pendapatan untuk mempertahankan kesejahteraan mereka. Sasaran lain yang juga saling bertentangan adalah sasaran pihak manajemen untuk menerapkan sistem penggajian baru yang berfokus pada prestasi dan kompetensi sehingga karyawannya memiliki daya saing sedangkan sasaran pihak serikat pekerja adalah mengganti sistem penggajian baru yang berlaku karena tidak mengindahkan Iama keria, latar belakang pendidikan formal, serta jumlah tanggungan keluarga. PT. X perlu mengatasi masalah tersebut agar konflik yang terjadi dapat bersifat konstruktif dan positif bagi kedua belah pihak pada khususnya dan organisasi pada umumnya. Upaya dalam mengatasi masalah konflik dapat dilakukan dengan pendekatan kompromi (compromising). Pendekatan ini lebih menekankan pada kesediaan masing-masing pihak untuk menurunkan tuntutannya dan mengambil jalan tengah dari kepentingan kedua belah pihak, yaitu pihak manajemen dan pihak serikat pekerja. Pilihan-pilihan tindakan untuk menangani konflik mengarah pada manajemen konflik yaitu upaya penggunaan teknik pemecahan konflik agar bersifat konstruktif bagi organisasi secara keseluruhan Dalam menangani konflik pada PT. X, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Strategi pemecahan masalah tersebut terbagi atas 2 bagian. Pertama, yaitu dalam memecahkan masalah besaran penghasilan dapat dimulai dari diadakannya forum bipartit yaitu pertemuan tatap muka dari pihak Serikat Pekerja dan pihak Manajemen sebagai pihak-pihak yang mengalami konflik dengan maksud mengidentifikasi masalah dan memecahkannya lewat pembahasan yang terbuka dalam proses Negosiasi Kedua, yaitu dalam memecahkan masalah pemberlakuan sistem penggajian, maka ditetapkan suatu sistem penggajian baru yang berazaskan keadilan lalu disosialisasikan pada seluruh jajaran manajemen dan karyawan."

"Tujuan penulisan ini adalah untuk meningkatkan kinerja PT X, dengan mengusulkan tindakan penyelesaian konflik horizontal antara Serikat Pekerja X (SPX) yang menuntut spin-off dari induk perusahaan dengan Serikat Pekerja RX (SPRX) yang pro manajemen baru hasil RUPSLB. Konflik ini merupakan akibat dari konflik-konflik yang terjadi sebelumnya antara pemerintah pusatpemerintah daerah, induk perusahaan-anak perusahaan, dan manajemen puncak karyawan PT X (rincian permasalahan pada BAB I).Analisis terhadap konflik di PT X dilakukan berdasarkan teori dari Robbins (2005) tentang proses terjadinya konflik (rincian teori pada BAB II). Ditemukan bahwa ada tiga kondisi anteseden yang menjadi sumber konflik di PT X yaitu:(1) Struktur; (a) terdapat diskrepansi tujuan antara SPX-SPRX, (b) tidak adanya hukuman dari pihak manajemen terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota SPRX sehingga SPX merasa diperlakukan tidak adil(2) Variabel personal; perbedaan sistem nilai masing-masing anggota kelompok berkontribusi pada terjadinya konflik(3) Hambatan dalam komunikasi; keengganan kelompok berkomunikasi menyebabkan konflik makin meningkat.Konflik yang terjadi melibatkan faktor emosional dan personal, sehingga timbul ketegangan dan permusuhan pada kedua kelompok yang mengakibatkan suasana kerja tidak kondusif (rincian pada BAB I). Intensi penanganan konflik yang dilakukan kelompok, dalam hal ini SPX adalah: (1) avoiding; dengan cara menghindari interaksi dan komunikasi dengan SPRX, (2) accommodating; mengorbankan emosi dan rasa ketidakpuasan pada SPRX dengan tetap bekerja bersama SPRX.Akibat konflik ini adalah: (1) timbul krisis kepercayaan pada pemimpin, (2) suasana kerja menjadi tidak kondusif."

"Situasi keamanan di wilayah Eropa mengahami perubahan semenjak berakhirnya perang dingin. Seiring dengan perubahan yang terjadi tersebut maka sifat-sifat ancaman keamanan Nato juga mengalami sejumlah perubahan. Untuk menghadapi sifat-sifat ancaman yang berbeda ini, Nato mulai mengadakan peruhahan-perubahan dalam strateginya, Nato merasakan strategi deterrence tidak lagi dirasa cukup atau kurang tepat dalam menangani isu-isu keamanan yang baru tersebut. Untuk menerapkan peran baru Nato sebagai manajemen konflik yang baru dilakukannya path saat berakhirnya perang dingin. Nato tidak saja menggunakan kekuatan militer semata-mata, namun juga menggunakan sarana kemitraan, dialog dan kerjasama. Peran sebagai manajemen konflik merupakan suatu hal yang baru bagi Nato, sehingga masih banyak kekurangan dan permasalahan-permasalahan yang muncul berkenaan dengan itu.Tesis ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran baru Nato sebagai manajemen konflik di Kosovo, yang diantaranya dilakukan melalui intervensi militer dan misi penjaga perdamaian. Konsep besar yang digunakan adalah manajemen konflik yang dikutip dari pendapat T. William Zartman, yang terdiri dari military intervention, peacekeeping forces, unilateral reform assistance, dan mediation. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan intervensi militer dan peacekeeping Nato di Kosovo. Dalam menganalisa intervensi militer dan peacekeeping Nato di Kosovo, tidak terlepas dari konflik manajemen Nato lainnya seperti mediasi.Berdasar analisa data, disimpulkan bahwa terdapat berbagai kekurangan-kekurangan yang kemudian menyebabkan manajemen konflik yang dilakukan oleh Nato kurang efektif, sehingga walaupun pertikaian etnis di Kosovo dapat dihentikan dan terciptanya kembali keamanan, namun tindakan yang dilakukan oleh Nato dapat menimbulkan suatu contoh yang kurang baik dalam hubungan internasional."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perumusan kebijakan publik penanganan konflik sosial pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Belum efektifnya undang-undang tersebut, dan didorong oleh eskalasi konflik sosial yang terus meningkat membuat pemerintah mengeluarkan terobosan kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana dalam menangani konflik sosial. Kompleksitas isu konflik sosial dan dinamikanya memerlukan penanganan yang komprehensif. Desain kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan akan sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan.Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konflik sosial sebagai sebuah masalah publik didefinisikan dan bagaimana ide kebijakan dirumuskan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu kompleksitas konflik sosial diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang dirumuskan oleh eksekutif secara terbatas dengan alasan urgenitas dan keterbatasan waktu dan melalui instrumen kebijakan berupa Instruksi Presiden agar dapat segera dilaksanakan. Pembuat kebijakan menganggap kompleksitas konflik sosial di Indonesia terkait masalah politik, ekonomi, hukum, etnis, dan budaya dimana setiap konflik memiliki karakter lokal yang kental. Beberapa alternatif yang dirumuskan sebagai solusi penanganan konflik sosial adalah melalui adanya keterpaduan unsur terkait, penyelesaian akar masalah, penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi, Kepala Daerah sebagai penanggung jawab keamanan di daerah, respon cepat dan pembentukan early warning system, serta peningkatan efektivitas sistem monitoring dan evaluasi.

---

ABSTRAKThis research discusses the formulation of policies to handle social conflict after the issuance of Law No. 7 of 2012 about The Handling of Social Conflict. The ineffectiveness of the law, and driven by the escalation of social conflict that continuous to increase make the government issued a policy breakthrough that can be used as guidelines for implementation in addressing social conflicts. The complexity of the issues and dynamics of social conflict requires a comprehensive treatment. Design policies made by the policy makers will greatly affect the effectiveness of the policy.The purpose of this research was to examine how social conflict as a public problem is defined and formulated. By using qualitative methods, this research resulted in several important findings : the complexity of social conflict that has translated into a policy formulated by the executive are limited by reason of emergency, time constraints and with the policy instrument through a presidential instruction, so the policy can be implemented immediately. Policy makers assume the complexity of social conflict in Indonesia related with the political issues, economics, law, ethnicity, and culture in which every conflict has a strong local character. Some alternatives are formulated as a solution to handling social conflict: through the integration of relevant elements, the completion of the root problem, the preparation and implementation of action plans, every head of region have the responsibility to keep secure in their area, quick response and the establishment of an early warning system, as well as improving the effectiveness of the monitoring and evaluation system."