Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya tulis kali ini membahas tentang kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah. Pelaku usaha sebagai produsen maupun distributor kurang bertanggungjawab terhadap konsumen. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kasus yang terjadi, salah satunya dugan mengenai penyedotan pulsa secara sepihak oleh prosdusen. Penulis ingin membahas penyedotan pulsa ini dapat terjadi apakah disebabkan karena kelemahan peraturan perundang-undangan, edukasi yang kurang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau peranan Lembaga Perlindungan Konsemen Swadaya Masyarakat kurang optimal.This paper discusses about the position between businessman and consumers that are not balance, which is consumer is in the weak position. Businessman as manufacturers and distributors are less responsible for the consumers. This is evidenced by the variety of cases, one suspected concerning suction of pulse by the producer. The author would like to discuss this suction pulse occur whether due to weakness of the legislation, less education given by the role government to the public, or the role of NGOs Consumer Protection less than optimal."

"Perlindungan konsumen merupakan hal yang penting sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen dalam bidang kesehatan yang dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk obat yang beredar di masyarakat, dimana produk obat tersebut telah diawasi oleh suatu instansi yang dapat bertanggung jawab atas pengawas obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan obat, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik yang dapat mengedarkan obat tersebut harus mendaftarkan obat tersebut kepada BPOM. Hal-hal yang menjadi pembahasan oleh penulis adalah bagaimana pengaturan peredaran obat; peran BPOM terhadap peredaran dan pengawasan obat keras; serta pelaku usaha mana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat keras yang dibeli oleh Pedagang Eceran Obat (PEO). Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh bahwa peredaran obat dimulai dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) sampai pada Apotek, Rumah Sakit, dan Toko Obat. Peredaran obat keras ilegal masih banyak terjadi dan sering disalahgunakan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dilakukan dengan penertiban produk obat keras ilegal. Pelaku usaha yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Pedagang Eceran Obat (PEO) apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat keras yang dijual oleh PEO tersebut.

---

Consumer protection is an important thing so Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen were made, Consumer protection in medical scope is needed when the consumers get the medicine had to bo checked and evaluated by the responsible instance. National Agency of Drug and Food Control (BPOM) is the selected instance by the government to control the drug, so the drug vendors who could distribute the drugs have to register their drugs to BPOM. Things those are under discussion by the author is how the drug distribution arrangements; BPOM role in drug distribution and control; also which one who is in charge to held accountable by consumers who suffered losses as a result of consuming drugs purchased by retail drug dealers (PEO).

In this study conducted with the author, it was found that the circulating drugs from Pharmaceutical Wholesalers (PBF), to pharmacies, hospitals, and retail drug dealers. Illegal drug distributions are still common and missed used. BPOM made some policies to control the drug distributions. Vendors who held accountable are the retail drug dealers (PEO) if the counsumers harmed after consuming the drugs sold by the PEO."

"Skripsi ini membahas perlindungan konsumen melalui pengaturan tentang penerapan SNI Wajib pada mainan anak impor ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk mainan anak impor serta pengaturan mengenai perlindungn hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mainan yang tidak aman. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk mainan anak impor tersebut sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian, diadakan kerja sama antara Badan Standardisasi Nasional dengan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementrian Perdagangan dalam pengawasan peredaran mainan anak impor tanpa SNI wajib; diadakan sosialisasi, edukasi terhadap konsumen terhadap mainan anak impor yang aman.

---

The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of imported toys product with SNI mandatory reviewed from the law number 8 of year 1999 on Consumer Protection. This thesis also discussed the violiations made by the seller in distribution of imported toys product as well as setting the legal protection of consumer who suffered losses impacted by un-safety toys.

The results suggested while buying imported toys, the consumer should apply the precautionary principle; held the cooperation between the National Standardisation Agency and Government which is Ministry of Trade of Standarisation and Consumer Protection; socialization, education about safety toys."

"Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur beberapa hal mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang dikonsumsinya. Konsumen Indonesia, secara khusus juga merupakan konsumen obat-obatan yang mempunyai hak atas informasi terhadap obat-obatan yang mereka beli dan konsumsi. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi terhadap fakta yang terjadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen atas informasi obat. Skripsi ini juga membahas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam peredaran produk obat kuat impor, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam membeli produk obat kuat impor tersebut, sebaiknya konsumen menerapkan prinsip kehati-hatian; diadakan kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan pihak Kepolisian dalam pengawasan peredaran produk obat kuat impor; diadakan sosialisasi, edukasi mengenai obat yang memenuhi standar yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak konsumen obat secara umum; dan penyuluhan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

The Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection rules some consumer rights about product information which is consumed. Indonesian consumers, especially health consumers also have information right about medicines they buy and consume. The focus of this study is the consumer protection aspect on the distribution of medicine products, is thesis discusses how the analysis of legislation regulating for the rights of consumers to information on facts that occurred related to the violations committed by the medicine entrepreneur in the fulfillment of consumer rights for medicine information.

This thesis also discusses the violations made by the seller in distribution of imported wonder pills product, as well as setting the legal protection of consumers who suffered losses due taking the pills. The results suggested while buying imported wonder pills product, the consumer should apply the precautionary principle; held the cooperation between the National Agency of Drug and Food with the police in monitoring the circulation of imported wonder pills product; held socialization, education about medicines that meet the standards of good to community, particularly in the fulfillment of medicine consumer rights in general, and counseling on the Law of Consumer Protection."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum atas pengendalian IMEI terhadap telepon seluler ilegal yang beredar di Indonesia. Banyak pelaku usaha yang melakukan pendistribusian telepon seluler secara ilegal di Indonesia. Dengan peredaran telepon seluler ilegal, maka dapat memberikandampak negatif bagi beberapa pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis normatif dengan merujuk kepada bahan-bahan hukum tertulis yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh hasil bahwa dengan adanya berbagaiperaturan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian IMEI tersebut tentunya dapat melindungi konsumen dari pendistribusian telepon seluler ilegal di Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan pengendalian IMEI dilakukan oleh ketiga kementerian yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Kementerian Komunikasi dan Informatika bertugas untuk mengumpullkan data IMEI yang diperoleh darioperator seluler, Kementerian Perindustrian bertugas untuk melakukan validasi IMEI. Sementara itu, Kementerian Perindustrian bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan pendistribusian telepon seluler. Berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan pengendalian IMEI yang dilakukan oleh Indonesia dan Pakistan maka pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang secara signifikan. Namun, dalam penyelenggaraannya justru Indonesia justru lebih tertata dibandingkan dengan Pakistan.This thesis discusses legal protection over IMEI's control against the cellular phone in Indonesia. Many business people who distribute illegal cellular phone in Indonesia. With the distribution of illegal cellular phone, it will give a negative impact on several parties. This research uses juridical normative, which observes and explores regulations. In this research, the author also interviewed with related parties. Based on research conducted by the author, the results are obtained thatthe existence of various regulations relating to the IMEI control policy can certainly protect consumers from the distribution of illegal cellular phones in Indonesia. In implementing the IMEI control policy carried out by the three ministries namely the Ministry of Communication and Information, the Ministry of Trade and the Ministry of Industry. The Ministry of Communication and Information is tasked with collecting IMEI data obtained from cellular operators, the Ministry of Industry is tasked with validating IMEI. Meanwhile, the Ministry of Industry is tasked with supervising business operators who distribute cellular telephones. In connection with the implementation of the IMEI control policy carried out by Indonesia and Pakistan, there are no significant differenc"

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terkait perdagangan rokok elektrik tanpa izin edar dan label berbahasa Indonesia, baik mengenai pelanggaran-pelanggaran pelaku usaha pengedar rokok elektrik terhadap hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, perdagangan rokok elektrik dibandingkan dengan regulasi rokok konvensional dari mulai pencantuman peringatan kesehatan, informasi kesehatan dan izin edar, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi rokok elektrik. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan penggunaan data-data sekunder, antara lain peraturan perundangundangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlu segera dilakukan kajian mengenai kandungan dan efek samping dari rokok elektrik sehingga dapat dibuat regulasi mengenai perdagangan rokok elektrik. Hal ini agar konsumen mendapatkan pemenuhan hak-haknya dalam mengkonsumsi rokok elektrik.

---

The purpose of this mini-thesis is to determine the consumer protection related to electronic cigarettes trade without distribution license and Indonesian- language labels, both regarding violations commited by the electric cigarette entrepreneurs to consumer rights and obligations of entrepreneurs, electric cigarette trade compared to conventional tobacco regulation ranging from the inclusion of health warnings, health information and distributin license, as well as legal remedies that can be done by consumers who suffered losses as a result of consuming electric cigarette.

Research method has been used for this mini-thesis is normative juridicial by using primary data which is informant interview and secondary data, such as legislations and books. Based on the research, could be concluded that research needs to be done regarding the content and the side effects of using electric cigarette. The research will used to made regulations concerning electric cigarette trade. This is to ensure consumer to get the fulfillment of their rights in consuming electric cigarette."

"Skripsi ini membahas tentang aspek perlindungan konsumen pengguna jasa internet Smartfren, akibat adanya gangguan layanan akses data internet yang terjadi beberapa waktu lalu. Penyebab terjadinya gangguan tersebut diantaranya kabel jaringan yang terputus karena jangkar kapal dan bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan permasalahan hukum lainnya yang dilakukan oleh PT. Smartfren telecom, tbk. Dengan demikian, terdapat pelanggaran hukum baik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan telekomunikasi. Selain itu, adanya sanksi yang dapat diterapkan untuk PT. Smartfren Telecom, tbk sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha. Adapun sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi ganti rugi, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses about the aspects of consumer protection on internet services user of Smartfren, due to distruption of data access services internet some time ago. The cause of the distruption such as disconnected network cable because of ship anchor and natural disaster. This research uses normative analytical descriptive. This research found other legal issues conducted by PT. Smartfren Telecom, Tbk. Thus, there are law violations in Consumer Protection Act and the regulations related to telecommunications. In addition, there are sanctions that can be applied to the PT. Smartfren Telecom, Tbk as a form of enterpreneur’s responsibility. The sanctions that can be applied are compensation, administrative sanction and criminal sanction."

"Makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar saat ini menjadi salah satu produk populer yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau dan tersedia dalam berbagai ukuran. Penjualan makanan ringan kemas ulang kiloan yang tinggi, khususnya di lokapasar, tentunya menjadikan risiko konsumen akan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan yang ilegal dan tidak terjamin keamanannya semakin terbuka. Konsumen seringkali mengabaikan pentingnya legalitas seperti izin edar produk, informasi dan keterangan produk, serta keamanan pangan pada makanan ringan kemas ulang kiloan yang beredar di lokapasar. Padahal keamanan dan legalitas produk pangan merupakan satu hal komponen yang penting dalam hal memenuhi hak-hak konsumen atas pangan yang aman dan terjamin mutunya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum produksi dan peredaran makanan ringan kemas ulang kiloan, pertanggungjawaban hukum oleh pelaku usaha, dan pengawasannya ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya. Tidak dipenuhinya persyaratan keamanan pangan dan legalitas produk oleh pelaku usaha dalam hal memproduksi dan mengedarkan produk makanan ringan kemas ulang tentu akan menjadi pintu bagi pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan seharusnya tidak boleh beredar di masyarakat termasuk melalui lokapasar. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa belum tersedianya peraturan mengenai pengemasan kembali makanan ringan yang terintegrasi, terbaru, dan sistematis, pertanggungjawaban pelaku usaha dan pihak lokapasar kepada konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan, dan peningkatan pengawasan oleh BPOM, Dinas Kesehatan baik secara langsung maupun di lokapasar Oleh karena itu, butuh upaya tegas dari BPOM dan Dinas Kesehatan setempat selaku unsur pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha seperti pihak penyedia platform lokapasar dalam bersama-sama melakukan pengawasan, penindaklanjutan secara tegas kepada pelaku usaha, edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha dalam rangka upaya untuk menghasilkan produk yang terjamin keamanannya dan berkualitas demi melindungi kepentingan konsumen.

---

Repackaged snacks that circulate in marketplaces are currently popular products consumed by the public because they are affordable and available in various sizes. The high sales of repackaged snacks, especially in marketplaces, certainly exposed consumers to the greater risk of repackaged snacks that are illegal and whose safety is not guaranteed. Consumers often ignore the importance of legalities such as product distribution permits, product information, and descriptions, as well as food safety in repackaged snacks circulating in marketplaces. Even the safety and legality of food products is an important component in fulfilling consumer rights to food that is safe, guaranteed safety, and quality. With the juridical-normative research method, this thesis will review the legal provisions for the production and distribution of packaged repackaged snacks, legal accountability by business actors, and their supervision in terms of statutory regulations and other provisions. The non-fulfillment of food safety and product legality requirements by business actors in terms of producing and distributing repackaged snack products will certainly be a door for other violations of law. Products that do not meet food safety standards should not be circulated and distributed in the community, including through marketplaces. The results of this research are the absence of regulations regarding integrated, up-to-date, and systematic about repackaged snacks, the accountability of business actors and market vendors to consumers in terms of laws and regulations, and increasing supervision by BPOM and Dinas Kesehatan directly and through marketplaces. Therefore, there is a need for assertive efforts from BPOM and Dinas Kesehatan as the government and compliance of business actors such as marketplaces platform providers in jointly carrying out supervision, following up strictly on business actors, educating consumers and business actors to produce guaranteed safety and quality products to protect the consumers' interests."

"Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap penyelenggaraan layanan bundling Triple Play di Indonesia mengenai status hukum dan pengawasan terhadap layanan Triple Play berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen dari layanan bundling serta membandingkan penyelenggaraan layanan Triple Play di negara lain. Penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normative dengan menganalisis kaedah-kaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian deskriptif yang menggambarkan mengenai definisi, konsep, dan ragam bentuk dari layanan Triple Play dan juga menganalisis hubungan perlindungan konsumen dengan hukum persaingan usaha di Indonesia menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Di Indonesia, dalam layanan Triple Play oleh IndiHome terdapat beberapa isu yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen, dalam penelitian ini beberapa isu terkait dianalisis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, sistem pengawasan oleh Kementerian terkait mempunyai andil dalam melindungi konsumen dari layanan Triple Play yang masih diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda. Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah Indonesia agar membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan Triple Play yang kedepannya akan memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap konsumen dan pelaku usaha.

---

This thesis aims to analyzed the legal aspect on bundling service provided by telecommunication services in terms of the legal status and the supervision on Triple Play services based on Law number 8 Year 1999 on Consumer Protection which aims to provide protection for the consumer of bundling services while also comparing the protection of Triple Play consumer in other States. The legal research in this thesis is normative manner by analyzing legal principles embedded in laws and regulations, descriptive research also emphasizes definition, concept, and forms of Triple Play bundle services, while analyzing the relation between consumer protection law aspect and competition law aspect in Indonesia in accordance with the prevailing laws and regulations. In Indonesia, Triple Play services as provided by Telkom in the form of IndiHome has several issues regarding the violation of right of consumer, these issues would be analyzed from the perspective of Consumer Protection Law. Besides of that, the supervision authority granted to Minister of Trade is analyzed in purpose of analyzing the effort by the government to provide a comfort and stability in the Triple Play bundling service in Indonesia."

"Telekomunikasi merupakan salah satu industri yang keberadaannya akibat kemajuan teknologi informasi. Kebutuhan untuk mengakses informasi yang semakin meningkat menjadikan perusahaan telekomunikasi menyediakan beragam layanan. Bentuk kemajuan dari perkembangan layanan yang disediakan salah satunya teknologi layanan internet. Penggunaan internet saat ini menjadi kebutuhan primer bagi beberapa masyarakat tidak hanya penggunaannya namun juga kestabilan internet menjadi permasalahan utama untuk kelancaran proses komunikasi jarak jauh bagi pelanggan layanan internet. Salah satu Penyelenggara Telekomunikasi yang menyediakan layanan internet adalah PT Telkom Indonesia, Tbk. Terdapat beberapa pelanggan layanan Indihome yang mengalami gangguan layanan internet dengan mengkaji melalui PutusanNomor 149/PDT/2021/PT DKI. Pada penelitian ini penulis menemukan adanya beberapa permasalahan dan pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia, Tbk. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif penulis mengkaji terkait bagaimana aspek hukum perlindungan konsumen di bidang telekomunikasi melihat dari asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis serta wawancara untuk menunjang skripsi penulis. Penulis menelaah dan menganalisis terkait bentuk pertanggungjawaban hukumPT Telkom Indonesia, Tbk selaku Penyelenggara Akses Internet, langkah hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen apabila mengalami kerugian dari penggunaan jasa layanan internet hingga upaya pemerintah dalam mengatasi kerugian pelanggan layanan internet dengan merujuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan seperti UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatika serta peraturan perundang-undangan terkaitlainnya.Terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen mereka dapat melakukan langkah hukum melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia, Tbk adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik untuk penggantian ganti rugi.

---

Telecommunications is one of the industries whose existence is due to advances in

information technology. The need to access information is increasing, making

telecommunications companies provide a variety of services. Forms of progress from the

development of services provided, one of which is internet service technology. The use

of the internet is currently a primary need for some people, not only its use but also the

stability of the internet is the main problem for the smooth process of long-distance

communication for internet service customers. One of the Telecommunications Providers

providing internet services is PT Telkom Indonesia, Tbk. There are several Indihome

service customers who experience internet service disruptions by reviewing through

Verdict Number 149/PDT/2021/PT DKI. In this study, the authors found several

problems and violations of consumer rights committed by PT Telkom Indonesia, Tbk. By

using the juridical-normative research method, the authors examine how the legal aspects

of consumer protection in the telecommunications sector are viewed from legal principles

and written legal sources as well as interviews to support the author's thesis. The author

wants to examine and analyze the form of legal liability of PT Telkom Indonesia, Tbk as

an Internet Access Provider, legal steps that can be taken by consumers if they experience

losses from using internet services to the government's efforts to overcome losses to

internet service customers by referring to laws and regulations that relating to Law No.

36 of 1999 concerning Telecommunications, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer

Protection, Decree of the Minister of Industry and Trade, Regulation of the Minister of

Communication and Informatics and other related laws and regulations. Against losses

suffered by consumers, they can take legal steps through litigation and non-litigation. The

liability carried out by PT Telkom Indonesia, Tbk is a liability based on fault with the

reverse burden of proof for compensation."