Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Droit de Suite merupakan salah satu ciri hak kebendaan yang memiliki arti suatu hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun berada. Tujuan dari adanya droit de suite adalah untuk melindungi hak kreditur. Pada jaminan fidusia sering kali terjadi masalah yaitu debitur yang belum selesai melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran, debitur melakukan tindak pidana yang berakibat objek jaminan fidusia dirampas oleh negara. Dengan tindakan ini, kreditur sangat dirugikan oleh debitur. berkaitan dengan hal tersebut, maka skripsi ini akan membahas mengenai ketentuan droit de suite terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh negara yang dilihat dari Putusan-Putusan Pengadilan antara lain Putusan No. 1078K/Pdt/2016 dan Putusan No. 1238K/Pdt/2017. Serta penulis akan menambahkan Putusan Pailit No. 219K/Pdt.Sus-Pailit/2014. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian bahan Pustaka atau data sekuner berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan sebagai hukum primer dan bahan hukum sekunder dari buku serta artikel. Dari penelitian yang dilakukan, telah diperoleh hasil bahwa droit de suite tidak bersifat absolut tergantung dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menyelesaikan tindak pidana.

---

Droit de Suite is a right that follows the object in the hands of whoever is in it. The purpose of droit de suite is to protect the rights of creditors. In fiduciary, problems often occur, namely debtors who haven’t finished carrying out their obligations to pay installments, debtors did criminal acts which result in the fiduciary object being seized by the government. With this action, the creditor is greatly harmed by the debtor. Related to this matter, this thesis will discuss the provisions of the droit de suite against fiduciary object seized by the government as seen from Court Decision, including Supreme Court Decision Number 1078K/Pdt/2016 and 1238K/Pdt/2017. Author will add the Bankruptcy Decision No. 219K/Pdt/2014. This research uses normative-legal method. Data collection techniques are carried out by conducting research on library materials or secondary data in the form of statutory regulations and court decisions as primary legal materials and secondary materials from books and articles. From the research conducted, the results concludes that droit de suite is not absolute. It depends on the laws and regulations used in resolving criminal acts."

"[ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan akibat hukum dari pengalihan objek jaminan fidusiaserta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap objek jaminan fidusiayang telah dialihkan kepada pihak lain secara sepihak. Selain itu, dijelaskan pulaakibat hukum dari adanya cidera janji debitur. Pengalihan ini dilakukan berulangkalike beberapa pihak lain dari waktu ke waktu untuk melanjutkan pelunasan debiturlama tanpa sepengetahuan krediturnya. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui akibatdan kewajiban hukum dari perbuatan tersebut. Berdasarkan penelitian ini diketahuiberbagai permasalahan kurangnya perlindungan hukum dan kepastian hukum yangterdapat dalam undang-undang jaminan fidusia yang diberikan kepada para pihakdalam proses jaminan fidusia.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the legal consequences arising from the transfer offiduciary collateral object and the legal remedies which could be brought by thecreditor on regards of fiduciary collateral objects which has already transferred toanother party one-sidedly. Besides, it also explains the legal consequences of thedefault made by the debtor(s). The transfer of fiduciary collateral objects is donecontinuously to many other parties several times in order to carry on the repayment ofthe debt from the previous debtor without giving any notice to the creditor. Thepurpose of this thesis is to elaborate the impacts and legal basis of consequences fromthe default caused by the giver of fiduciary which has made the one sided transfer offiduciary collateral object. From this research, we could recognize various problemarising from the lack of legal safeguarding and the legal consequences which arefound in the Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary given to the parties infiduciary system., This thesis explains about the legal consequences arising from the transfer offiduciary collateral object and the legal remedies which could be brought by thecreditor on regards of fiduciary collateral objects which has already transferred toanother party one-sidedly. Besides, it also explains the legal consequences of thedefault made by the debtor(s). The transfer of fiduciary collateral objects is donecontinuously to many other parties several times in order to carry on the repayment ofthe debt from the previous debtor without giving any notice to the creditor. Thepurpose of this thesis is to elaborate the impacts and legal basis of consequences fromthe default caused by the giver of fiduciary which has made the one sided transfer offiduciary collateral object. From this research, we could recognize various problemarising from the lack of legal safeguarding and the legal consequences which arefound in the Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary given to the parties infiduciary system.]"

"ABSTRAKPemberian kredit atau masalah perkreditan merupakan masalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari hari. Pemberian kredit pada dasarnya dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu memalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang kreditur di satu pihak dan penerima pinjaman debitur di lain pihak. Mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian yang diadakan oleh para pihak harus diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka pihak tersebut melakukan wanprestasi, wanprestasi ini dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau karena kealpaan dari tidak terpenuhinya prestasi tersebut Pada kedudukan yang bersifat umum, maka secara otomatis para pihak berkewajiban untuk menjamin prestasi-prestasi yang dijanjikan, hal ini berlaku tanpa melalui perjanjian khusus sehingga terhadap pemegang jaminan diberikan hak yang sama untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil tersebut. Salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian seperti halnya keterlambatan pelunasan pembayaran kewajiban oleh debitur kepada kreditur dimana dalam penerapan eksekusi terhadap jaminan seringkali tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian mengenai kewajiban pembayaran jatuh tempo dimana tanpa memperhatikan ketentuan jatuh tempo tersebut kreditur telah melakukan eksekusi secara sepihak. Mengenai hal tersebut kreditur yang melakukan eksekusi jaminan telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum. Karena klausul dalam perjanjian kredit yang disepakati telah jelas tidak seimbang sehingga menguntungkan salah satu pihak tanpa melihat klausul yang ada dalam perjanjian..Kata Kuci :Perjanjian Kredit, Klausul Baku, Fidusia, Perlindungan Konsumen,

---

ABSTRACTThe extension of credit or credit problem is a problem that is often encountered in daily life. Lending basically be given to anyone who has the ability to do so memalui debts agreement between the creditor creditors on the one hand and the borrower debtor on the other. Regarding the validity of an agreement held by the parties should be known in advance whether such agreements already fulfill the conditions laid down by the statutory provisions. If one of the parties to the agreement does not do what he promised then that party in default, default can occur because of the element of intent or negligence of non fulfillment of these achievements At the position of a general nature, then automatically the parties are obliged to ensure achievements promised, this applies without special agreement so that the holder of the guarantee was given the same rights to take repayment of its receivables from these results. One of the legal issues that often occur in the agreement as well as delay in payment of obligations by the debtor to the creditor where the implementation of the execution of guarantees are often inconsistent with what is in the agreement regarding payment obligations maturing where regardless of the provisions of the maturity of the creditors have exercised unilaterally. Regarding the execution creditor has a real guarantee of doing an unlawful act. Because of a clause in the loan agreement that was agreed was clearly disproportionate and thus benefit one party without seeing a clause contained in the agreement. Keywords Credit Agreement, Clause Baku, Fiduciary, Consumer Protection "

"Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian kredit, yang berfungsi sebagai jaminan atas pembayaran utang debitur kepada kreditur. Dalam akta jaminan fidusia terdapat pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia didefinisikan sebagai pemilik dari objek jaminan fidusia, akan tetapi terdapat debitur yang berkedudukan sebagai pemberi fidusia yang membebankan benda yang bukan miliknya menjadi objek jaminan fidusia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang memiliki identitas kepemilikan objek yang dikaburkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/PDT.G/2018/PN.Mnd; dan hubungan hukum yang mendasari pembuatan akta jaminan fidusia yang memiliki pemberi fidusia dan pemilik objek jaminan fidusia yang berbeda. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipe penelitian problem identification. Hasil analisis menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia tersebut adalah batal demi hukum, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan bukan disebabkan oleh batalnya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Akta jaminan fidusia yang memiliki pemberi fidusia dan pemilik objek jaminan fidusia yang berbeda dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan hukum pada jual beli kendaraan bermotor yang belum melakukan balik nama BPKB, atau terdapat harta bersama yang hendak dijaminkan. Saran yang dapat diberikan adalah pemilik objek jaminan yang berkeberatan atas pembebanan benda miliknya dapat melakukan perubahan terhadap objek jaminan fidusia ataupun pembatalan akta kepada notaris. Pada saat pembuatan akta jaminan fidusia harus memposisikan pemilik objek jaminan fidusia sebagai pihak ketiga pemberi fidusia agar tidak terjadi gugatan maupun perlawanan pada saat eksekusi objek jaminan.

---

Fiduciary security contract is an accessory contract to the credit agreement, which serves as the guarantee for the payment made by the debtor to the creditor. The parties included in fiduciary security deed are fiduciary giver and fiduciary recipient. Fiduciary giver is defined as the owner of collateral object, however, there was a debtor acting as the fiduciary giver who put the fiduciary security upon the object that is not their property. The issues raised in this study are the legal consequence of fiduciary security deed which has obscured ownership of object based on Case Study of Manado District Court Number 390/PDT.G/2018/PN.Mnd; and the legal relation that serves as the basis in making fiduciary security deed which has different fiduciary giver and fiduciary object’s owner. The method used for this research is a normative juridical, by means of problem identification as the analytical types. The result of analysis concluded that the legal consequence of the fiduciary security deed is null and void, on the account of violating Article 1 number 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia and isn’t due to the cancellation of credit agreement as the principal contract. Fiduciary security deed could have a different fiduciary giver and fiduciary object’s owner in addition to the legal relation on sale and purchase of vehicle that did not go through the transfer of vehicle ownership, or there is a marital property that would be used as a collateral. The recommendations suggested are the fiduciary object’s owner who object using their asset as a collateral could ask the notary to make an amendment for the collateral of fiduciary or nullify the deed. In the making of fiduciary security deed, the fiduciary object’s owner have to be put as the fiduciary giver third party in order that there would not be a lawsuit or opposition in the fiduciary collateral execution. "

"Pemberi Fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Hal ini disebabkan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) tercantum ketentuan mengenai larangan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Penelitian ini membahas mengenai 1.ketentuan hukum seorang pasangan kawin membebankan jaminan fidusia pada harta benda bergerak milik pasangan lainnya, 2.akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia atas nama pasangan dalam perkawinan sebagai Pemberi Fidusia oleh pasangan lainnya, dan 3.perlindungan hukum bagi penerima fidusia akibat adanya pengalihan objek jaminan fidusia oleh pasangan perkawinan dari Pemberi Fidusia. Putusan pengadilan negeri Pekanbaru nomor: 853/Pid.sus/2019/Pn Pbr yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini menyatakan Pemberi Fidusia dalam hal ini tidak memenuhi unsur Pasal 23 ayat (2) jo 36 UU Fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris. Hasil penelitian ini yaitu 1.bahwa kebendaan bergerak yang merupakan harta bersama dapat dibebankan dengan jaminan fidusia oleh pasangan kawin dari pemilik benda dengan persetujuan kedua belah pihak, 2.Terdakwa dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 36 UU Fidusia karena memberikan persetujuan secara diam-diam terhadap pengalihan objek jaminan fidusia oleh pasangan kawinnya, dan secara keperdataan akibat hukum atas pengalihan objek jaminan fidusia oleh pasangan kawin dari pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan wanprestasi, 3.UU Fidusia dan peraturan perundangan terkait memberikan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia akibat pengalihan objek jaminan tersebut berupa eksekusi, ganti rugi, serta biaya dan bunga.

---

The Fiduciary Giver in a consumer financing agreement with a fiduciary guarantee is prohibited from transferring the object of the fiduciary guarantee to another party without the consent of the fiduciary recipient. This is because Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security (Fiduciary Law) contains provisions regarding the prohibition of transferring fiduciary collateral objects without the consent of the fiduciary recipient. This research discusses 1. the legal provisions of a married couple imposing fiduciary security on the movable property of another spouse, 2. the legal consequences of transferring the fiduciary security object on behalf of the spouse in marriage as the Giver of Fiduciary by another spouse, and 3. legal protection for fiduciary recipients. due to the transfer of the object of fiduciary security by the marriage partner from the Fiduciary. The decision of the Pekanbaru district court number: 853/Pid.sus/2019/Pn Pbr which is the case study in this research states that the Fiduciary Giver in this case does not fulfill the elements of Article 23 paragraph (2) jo 36 of the Fiduciary Law. This research is a normative legal research based on secondary data and is juridical normative with explanatory typology. The results of this study are 1. that movable objects which are joint assets can be charged with fiduciary security by the married partner of the owner of the property with the consent of both parties, 2. The defendant can be sentenced to a criminal under Article 36 of the Fiduciary Law for giving tacit consent to the transfer. the object of fiduciary security by the spouse, and in civil terms the legal consequences of the transfer of the fiduciary security object by the married couple from the owner of the object that is the object of the fiduciary guarantee constitutes default, 3. The Fiduciary Law and related laws provide legal protection for the fiduciary recipient due to the transfer of the guarantee object in the form of execution, compensation, and fees and interest."