Droit de Suite merupakan salah satu ciri hak kebendaan yang memiliki arti suatu hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun berada. Tujuan dari adanya droit de suite adalah untuk melindungi hak kreditur. Pada jaminan fidusia sering kali terjadi masalah yaitu debitur yang belum selesai melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran, debitur melakukan tindak pidana yang berakibat objek jaminan fidusia dirampas oleh negara. Dengan tindakan ini, kreditur sangat dirugikan oleh debitur. berkaitan dengan hal tersebut, maka skripsi ini akan membahas mengenai ketentuan droit de suite terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas oleh negara yang dilihat dari Putusan-Putusan Pengadilan antara lain Putusan No. 1078K/Pdt/2016 dan Putusan No. 1238K/Pdt/2017. Serta penulis akan menambahkan Putusan Pailit No. 219K/Pdt.Sus-Pailit/2014. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian bahan Pustaka atau data sekuner berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan sebagai hukum primer dan bahan hukum sekunder dari buku serta artikel. Dari penelitian yang dilakukan, telah diperoleh hasil bahwa droit de suite tidak bersifat absolut tergantung dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menyelesaikan tindak pidana.

---

Droit de Suite is a right that follows the object in the hands of whoever is in it. The purpose of droit de suite is to protect the rights of creditors. In fiduciary, problems often occur, namely debtors who haven’t finished carrying out their obligations to pay installments, debtors did criminal acts which result in the fiduciary object being seized by the government. With this action, the creditor is greatly harmed by the debtor. Related to this matter, this thesis will discuss the provisions of the droit de suite against fiduciary object seized by the government as seen from Court Decision, including Supreme Court Decision Number 1078K/Pdt/2016 and 1238K/Pdt/2017. Author will add the Bankruptcy Decision No. 219K/Pdt/2014. This research uses normative-legal method. Data collection techniques are carried out by conducting research on library materials or secondary data in the form of statutory regulations and court decisions as primary legal materials and secondary materials from books and articles. From the research conducted, the results concludes that droit de suite is not absolute. It depends on the laws and regulations used in resolving criminal acts.