Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH DKI JAKARTA. Jakartaadalah kota metropolitan seluas 650 km2 dengan penduduk 9.341.000 jiwa pada tahun 1996. Jumlah penduduk sebesar itu dengan mobilitas tinggi memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Hasil penelitian BAPEDAL dan LPM-ITB pada tahun 1992 menunjukkan bahwa sektor transportasi di DKI Jakarta memberikan sumbangan terbesar yaitu 67,1 % diikuti sektor industri sebesar 18.9 % untuk parameter pencemar berupa CO, SOx, NOX partikular, dan HC. Penelitian lainnya memberikan indikasi bahwa pertambahan kendaraan di Wilayah DKI Jakarta ialah 11.79 %. sedangkan penambahan panjang jalan hanya 2.5 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa pencemaran udara terkait dengan sektor transportasi dan industri. Pemerintah DKI Jakarta melalui Biro Bina Lingkungan Hidup dan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (sekarang BAPEDALDA) DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa program yang terkait pengendalian pencemaran udara; misalnya Program Udara Bersih (PRODASIH). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat dalam UUD 1945, GBHN (1998-2003), REPELITA VI dan UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai peraturan pelaksanaan, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (sekarang Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan Gubernur Kepala DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yang mengatur pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara perlu dikendalikan karena udara yang tercemar menimbulkan dampak kesehatan seperti gangguan saluran pernafasan, gangguan metabotisme, gangguan pertumbuhan dan perkembangan sampai kepada kematian. Dampak pencemaran yang bersifat gtobal ialah timbulnya efek rumah kaca dan penipisan lapisan Ozon. Program pengendalian pencemaran udara yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut ialah tidak/belum adanya peraturan perundang-undangan yang mampu menampung permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian pencemaran udara, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, benturan kepentingan penanggung jawab kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara dengan institusi pengendalian pencemaran udara (lingkungan) adanya pertimbangan ekonomi dan teknologi, belum adanya kesamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum/peraturan di bidang pencemaran udara (lingkungan) serta masih lemahnya kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas udara. Dengan melihat kendala-kendala tersebut maka diperlukan keterpaduan kegiatan di semua institusi di bawah Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat. penyamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan pecemaran udara. pengembangan kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup . peningkatan kualitas sumber daya manusia para personil BAPEDAL Daerah (opeasional sekarang masih dilaksanakan oleh Biro BLH dan KPPL), mengusahakan ketersediaan dana dan pengenalan teknologi yang mampu menurunkan pencemaran udara santa dibarengi dengan penerapan kepastian dan penegakan hukum. Dengan upaya itu diharapkan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

---

"

"Fenomena tercemarnya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta membuat beberapa media baik online maupun offline turut memberitakannya dengan versi dan sudut pandangnya masing-masing. Dalam ranah Public Relations sendiri pemberitaan yang dilakukan oleh media menjadi suatu hal yang patut untuk diperhatikan dan dipantau, karena hal ini akan berpengaruh pada terbentuknya opini publik di masyarakat. Opini publik sendiri menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan, karena krisis dapat muncul salah satunya disebabkan oleh adanya opini publik yang buruk terhadap suatu organisasi/instansi/lembaga. Seperti halnya fenomena tercemarnya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta, yang pada akhirnya menjadikan Pemprov DKI Jakarta berada pada kondisi krisis, hal tersebut dikarenakan maraknya pemberitaan di media yang bermuatan negatif terkait isu tercemarnya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta, dan dari pemberitaan tersebut menjadikan opini publik yang terbentuk di masyarakat menjadi buruk. Penulisan makalah kali ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberitaan yang dilakukan oleh media terhadap tercemarnya kualitas udara yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, dan apa saja strategi manajemen krisis yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan kasus tercemarnya kualitas udara yang terjadi di wilayah DKI Jakarta.

---

The phenomenon of pollution of air quality in the DKI Jakarta area has made several media both online and offline also reported on it with their respective versions and perspectives. In the realm of Public Relations itself, the news carried out by the media becomes something that deserves attention and monitoring, because this will affect the formation of public opinion in the community. Public opinion itself becomes a crucial thing to pay attention to, because a crisis can arise one of which is caused by the existence of bad public opinion towards an organization / agency / institution. Like the phenomenon of pollution of air quality in the DKI Jakarta area, which in turn makes the DKI Jakarta Provincial Government in a crisis condition, it is due to the rise of negative media coverage related to the issue of pollution of air quality in the DKI Jakarta area, and from the reporting makes public opinion formed in society becomes bad. The writing of this paper aims to analyze how the media coverage of air quality pollution occurs in the DKI Jakarta area, and what are the crisis management strategies adopted by the DKI Jakarta Provincial Government in resolving cases of air quality pollution that occur in the DKI Jakarta area."

"ABSTRAKPencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor akan menurunkan kualitas udara. Keadaan ini terjadi di kota Jakarta dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sehingga memperburuk kualitas udara. Karbon monoksida (CO) merupakan salah satu dari polutan beracun yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor di kota-kota besar. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah dampak negatif dari pencemaran udara tersebut adalah mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Meskipun demikian, saat ini informasi data spasial tata ruang yang terpadu antar organisasi terkait dalam menentukan lokasi RTH belum tersedia. Tujuan penelitian ini adalah membuat suatu model simulasi dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menentukan lokasi RTH berdasarkan aspek pencemaran udara dengan menggunakan parameter karbon monoksida (CO) di Provinsi DKI Jakarta. Hasil akhir dari penelitian ini adalah memberikan informasi spasial dalam bentuk peta yang informatif tentang RTH, serta terungkapnya daerah-daerah prioritas pengembangan RTH berdasarkan aspek pencemaran karbon monoksida (CO) di Provinsi DKI Jakarta."

"Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai sumber, antara lain dari aktifitas industri. Untuk mengatasi persoalan pencemaran udara, termasuk dari industri, pemerintah di berbagai negara, termasuk di Indonesia, mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengendalikannya. Namun demikian, penelitian mengenai efektivitas dari kebijakan yang telah ditetapkan masih sangat kurang dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk: (1) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta, Indonesia, (2) mengetahui efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di NSW, Australia. (3)mengetahui perbandingan efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta dengan di New South Wales.Penelitian ini menggunakan pendekatan expost facto terhadap data sekunder berupa laporan-laporan badan-badan pemerintah di kedua negara yang diterbitkan antara tahun 1990 - 2006 dan hasil-hasil penelitian lain yang relevan. Analisa dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan nilai (1-5) dari masing-masing parameter efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri. Parameter untuk mengukur efektivitas kebijakan terdiri dari parameter produk kebijakan (policy output), parameter hasil antara kebijakan (intermediate outcomes) dan parameter hasil akhir kebijakan (end outcomes). Nilai rata-rata dari semua parameter kemudian dimasukan dalam skala efektivitas untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan pengendalian pencemaran udara industri dan masingmasing lokasi penelitian. Kategori tingkat efektivitas yang ditetapkan dalam penelitian ini, mulai dari yang terendah, adalah: tidak efektif, belum efektif, potensial efektif, cukup efektif, sangat efektif.Dengan sistem negara Indonesia yang berbentuk kesatuan, kebijakan pengendalian pencemaran udara industri yang berlaku di Jakarta berada pada level nasional dan level daerah. Kebijakan pengendalian pencemaran, termasuk pencemaran udara industri, dimulai pada tahun 1980-an. Instrumen kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di tingkat nasional maupun di tingkat daerah hampir lama dan lebih menitikberatkan pada pendekatan atur dan awasi atau command and control. Sementara itu, pendekatan ekonomi belum banyak dikembangkan baik di level nasional maupun di level daerah. Evolusi pengaturan pencemaran di Indonesia bergerak ke arah desentralisasi dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran danpenjabaran kebijakan pengendalian pencemaran untuk berbagai macam media termasuk udara.Sementara itu, dengan sistem negara Australia yang berbentuk federal, di NSW kebijakan pengendalian pencemaran udara industri lebih banyak berada di tangan negara bagian. Sedangkan pemerintah federal hanya mengembangkan kebijakan umum seperti ketentuan tentang baku mutu udara ambien. Kebijakan pengendalian pencemaran udara, termasuk dari sumber industri, dimulai pada tahun 1960-an. Selain itu, instrumen ekonomi dalam bentuk load based licensing juga sudah mulai dikembangkan di tingkat negara bagian NSW disamping penyempurnaan pada pendekatan command and control. Evolusi pengaturan pencemaran udara industri di Australia, khususnya di NSW bergerak ke arah integrasi pengendalian pencemaran antara sate jenis media dengan media lainnya, dan mulai berperannya pemerintah federal dalam upaya pengendalian pencemaran.Terkait dengan tujuan penelitian, dari studi ini diketahui bahwa di DKI Jakarta produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instnunen kebijakan (mixed policy instrument) masih lemah, kondisi basil antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku penaatan industri terhadap kebijakan masih rendah dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien di daerah industri juga masih belum baik. Sedangkan di New South Wales, produk kebijakan (policy output) berupa pendayagunaan berbagai macam instrumen kebijakan (mixed policy instrument) cukup kuat, kondisi hasiI antara kebijakan (intermediate outcomes) berupa perilaku industri terhadap kebijakan cukup tinggi dan hasil akhir kebijakan (end outcomes) berupa beban emisi dari industri dan kualitas udara ambien juga cukup baik.Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan: (1)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta termasuk dalam kategori belum efektif (2)kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di New South Wales termasuk kategori potensial efektif. (3)kebijakan pengendalian penemaran udara industri di New South Wales lebih efektif dibanding kebijakan pengendalian pencemaran udara industri di DKI Jakarta.Untuk mengurangi kesenjangan tingkat efektivitas di Jakarta dibandingkan di New South Wales perlu dilakukan perbaikan strategi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, penguatan upaya penegakan hukum, serta perhatian politik yang cukup dari penentu kebijakan.

---

The main sources of urban air pollution are come from transportation and industrial activity. To overcome the problem, the governments in the world are trying to formulate and implement policy to control industrial air pollution in various policy approaches. However, the research about the effectiveness of that policy is still rare. The aims of this research are: (1) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta, Indonesia, (2) To know about the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales, Australia. (3) To compare the effectiveness of industrial air pollution control policy in Jakarta and New South Wales.This research is based on ex-post facto approach which uses secondary data from the report of government agency in bath countries that issued between 1990 - 2006 and another research report which are relevant with this thesis. The analysis is based on quantitative and qualitative method to find the value for each research indicator in 1-5 scale. The average value fromall indicator then classified into the effectiveness scale index to know the degree of the effectiveness. This research divide the effectiveness scale, from lower to higher, are: not effective, not yet effective, potentially effective, sufficiently effective and very effective.With the Indonesian unitary state system, the air pollution control policy is on the hand of local as well as the central government. The pollution control policy, including pollution from industry, was begin in 1980-s. The policy instrument that had been applied in national and local level are very similar and give more emphasize on command and control approach. Meanwhile, the economic instrument are still under developed. The evolution of pollution control in Indonesia are moving from centralized to decentralized system and the empowering of local government role in protecting environment Indonesia also at the stage of elaborating the environment protection policy in various kind of pollution media, including air pollution, from general principle and regulation of environmental protection.Meanwhile, with the Australian federal system of the state, air pollution control policy in NSW is heavily on the hand of the state. While the federal government only developing general policy such as ambient air quality standard. The air pollution control policy in Australia was begin in 1960-s. The economic instrument in the form of load based licensing are developed in NSW since 1997 beside the reformation of the enforcement system. The evolution of pollution control in Australia, especially in NSW, are moving from media specific to more integrated and multimedia approach. Australia also at the stage of empowering the federal government to take responsibility for controlling pollution especially on national significant pollution issues.Related with the objective of the research, this study found that, in Jakarta, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are weak, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is low and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes is not so good. Meanwhile, in New South Wales, the utilization of mixed policy instrument as a policy output are strong, the condition of the compliance behavior of industry as an intermediate policy outcome is high and the emission load and the ambient air quality in industrial area as end policy outcomes are relatively better than in Jakarta.The conclusion of this research are, generally the effectiveness level of industrial air pollution control policy in Jakarta are not yet effective, while the effectiveness level of industrial air pollution control policy in New South Wales are potentially effective. So the effectiveness of industrial air pollution control policy in New South Wales is one level higher than in Jakarta.To fill the effectiveness gap in Jakarta which is lower than in New South Wales, it is a need to reform the policy strategy, strengthening institutional capacity, strengthening law enforcement efforts, and adequate political support from the policy makers."

"Permasalahan pencemaran udara dari sumber kendaraan bermotor di Indonesia sampai saat ini belum dapat diatasi dengan sempurna, disebabkan oleh upaya pengendalian pencemaran udara dari sumber tersebut memerlukan faktor-faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah belum adanya nilai faktor emisi dari kendaraan bermotor yang original dari kondisi transportasi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji nilai faktor emisi dan menghitung beban pencemaran emisi dari kendaraan bermotor serta menganalisis kondisi udara ambien dengan volume kendaraan bermotor dan variasi perjalanan dalam sehari sehingga dapat dilakukan upaya pengendalian pencemaran udara secara maksimal. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan deskriptif. Lokasi penelitian untuk pengamatan volume kendaraan dilakukan di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Sumber data primer meliputi volume dan karakteristik kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa komposisi kendaraan bermotor 97% didominasi oleh jenis sepeda motor dan mobil berpenumpang dengan kecepatan rata-rata kendaraan yang dihitung 25-40 km/jam pada pagi, siang dan sore hari. Nilai faktor emisi dan beban emisi terbesar adalah dari jenis mobil berpenumpang dengan polutan utama CO2. CO dan NOX. Emisi dari kendaraan bermotor dipengaruhi oleh faktor kondisi lalu lintas seperti idling, percepatan, jelajah dan perlambatan, yang akan mempengaruhi konsentrasi polutan di udara ambien. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa (1) Semakin besar kapasitas kendaraan bermotor maka nilai faktor emisinya semakin besar; (2) Semakin panjang jarak tempuh kendaraan bermotor maka nilai beban pencemaran emisinya semakin besar; (3) Konsentrasi polutan di udara ambien dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas, volume kendaraan dan kondisi meteorologi; (4) Rekomendasi upaya pengendalian (a) Penggunaan bahan bakar yang lebih bersih; (b) Pengaturan jam masuk keija dan sekolah yang dilaksanakan per wilayah sehingga tidak terjadi kesamaan aliran lalu lintas yang dapat membuat kemacetan lalu lintas.; (c) Pentaatan hukum dan peraturan dengan program rewards and punishmenl; (d) Peningkatan dan perbaikan penggunaan infrastruktur jalan raya.

---

The problem of air pollution from motor vehicle sources in Indonesia have not maximal yet, caused by air pollution control efforts of these sources requires the factors that influence, one of them is the absence of emission factor values from the original vehicle of transport conditions in Indonesia. The purpose of this study is to assess the value of emission factors and calculate the load of pollution emission from motor vehicle and analize the ambient air conditions with the volume and variety of motor vehicle in one day trip so that air pollution control efforts can be done maximally. This is a quantitative and descriptive research. This research took place in Jenderal Sudirman Street as a place of observation of volume of motor vehicles. Primary data sources include the volume of vehicles and vehicle characteristics in Jakarta. The results showed that the composition of motor vehicles 97% dominated by the type of motorcycle and passenger car with an average speed of vehicles counted 25-40 km/hour in the moming, aftemoon and evening. Value of emission factors and the greatest load of pollution emission come from passenger car with the main pollutants CO2, CO and NOX. Emissions from motor vehicles is influenced by factors such as traffic conditions (idling, acceleration, cruising and deceleration), which will affect the concentration of pollutants in the ambient air. The research conclusion have shown that (1) The greater the capacity of the motor vehicle so the value of emissions factor is greater too; (2) The longer the distance of the motor vehicle so the value of pollution emission load is greater too; (3) The concentration of pollutants in the ambient air is affected by traffic conditions, the volume of vehicle and conditions of meteorology; (4) Recommendations control efforts (a) Use of fuel cleaner (a) Increasing and improving the use of infrastructure, roads, (b) setting an hour into work and school held a territory that does not occur in common traffic flow can create traffic congestion. (c), Improving the laws and regulations with the program rewards and punishment; (d) Increasing and improving the use of infrastructure, roads."

"Tujuan penelitian ini adalah menguji hipotesa dan dari basil pengujian tersebut dapat digunakan untuk memprediksi upaya-upaya spa yang harms dilakukan pemerintah DKI Jakarta bersama instansi terkait dalam menanggulangi agar jumlah penderita sakit akibat pencemaran air tersebut tidak meningkat. Melalui program dan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan terwujud masyarakat yang sehat, tinggal pada pemukirnan yang layak huni dalam lingkungan yang bersih ,serasi dan teratur. Dari hasil dan pembahasan melalui analisis cluster dan regresi diperoleh kesimpulan bahwa memang kepadatan penduduk berpengaruh terhadap rasio penderita sakit akibat pencemaran air, hal ini dapat dilihat dari basil regresi pada Model VI dimana rasio penderita sakit akibat pencemaran air yang dapat dijelaskan oleh kepadatan penduduk adalah sebesar 77,5 % dan sisanya sebesar 22,5 % dijelaskan oleh sebab lainnya. Kondisi ini terjadi pada 5 ( lima ) kecamatan yaitu kecamatan Palmerah, Taman Sari, Jatinegara, Matraman dan Tebet yang merupakan wilayah prioritas penanggulangan meningkatnya penderita sakit akibat pencemaran air. Sesuai hipotesa bahwa kepadatan penduduk yang tinggi berpotensi terdapatnya pencemaran air karena daya dukung lahan yang terbatas, sehingga jarak rumah satu dengan lainnya berdekatan. Apabila ditambah dengan prasarana air bersih dan sanitasi wilayah tersebut yang kurang baik maka perlu pula dipertimbangkan pengaruh rasio pemakai sumber air non PAM dan perilaku masyarakat terhadap kebersihan terhadap wilayah itu. Maka saran yang dapat disampaikan adalah bahwa masalah pencemaran air tidak terlepas dari penyediaan air bersih dan kondisi sanitasi yang ada di wilayah DKI Jakarta. Hal ini perlu penanganan yang lebih serius dengan melibatkan pemerintah pusat, organisasi profesi, LSM, swasta dan segenap lapisan masyarakat. Secara ideal masyarakat mengkonsumsi air yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui sistim penyediaan air bersih dari PDAM namun sampai saat ini rata-rata cakupan pelayanannya bare 20-30% penduduk perkotaan. Melihat adanya kendala-kendala yang dihadapi PDAM dalam memperluas jaringan distribusi pelayanannya ( biaya investasi yang besar ) maka upaya lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam menanggulangi peningkatan penderita sakit akibat pencemaran air adalah perlu terlebih dahulu mengikut-sertakan masyarakat ( pelibatan masyarakat ) mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi serta mengevaluasi program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungannya agar hidup bersih dan sehat sehingga pencemaran dapat dikurangi. Perencanaan kegiatan-kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian air dan lingkungan hidup serta hidup sehat dan teratur disajikan dalam bentuk contoh Logical Framework Matrix."

"Pencemaran udara di Indonesia perlu mendapat perhatian serius oleh semua pihak pada semua tingkatan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebutuhan atas udara yang bersih dan sehat merupakan kebutuhan dasar untuk menjamin kelangsungan hidup berkelanjutan bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, pengendalian pencemaran udara menjadi penting untuk mewujudkan kelangsungan hidup yang berkelanjutan tersebut.Penulisan buku Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia merupakan sumbangsih akademis yang harus disambut positif sebagai bentuk partisipasi dunia kampus untuk turut serta memberikan perhatian pada kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup."

"PLTU Muara Karang selain mempunyai peranan yang cukup penting sebagai pemasok tenaga listrik di Jakarta juga berpotensi mencemari udara karena menghasilkan emisi. Emisi yang dilepaskan dari cerobong pembangkit akan terdispersi ke udara ambien dan bergabung dengan emisi dari sumber lain. Lokasi PLTU Muara Karang yang berdekatan dengan pemukiman penduduk sering memicu kekhawatiran masyarakat setempat bahwa emisi dari PLTU Muara Karang menyebabkan gangguan kesehatan pernafasan pada masyarakat sekitar. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah pemakaian bahan bakar minyak pada PLTU Muara Karang dapat menyebabkan pencemaran udara. Beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi emisi 502 dan debu yang dihasilkan PLTU Muara Karang Unit 1, 2, dan 3.
2. Bagaimana upaya pengendalian pencemaran udara yang dilaksanakan pada PLTU Muara Karang Unit 1, 2, dan 3
3. Berapa besar kontribusi emisi dari PLTU Muara Karang Unit 1, 2, dan 3 terhadap kualitas udara ambien dan bagaimana kualitas udara ambien disekitar PLTU.

Hipotesis dalam penelitian adalah kontribusi emisi partikulat dan SO2 dari PLTU Muara Karang Unit 1,2, dan 3 terhadap udara udara ambien masih di bawah baku mutu udara ambien. Tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui kondisi emisi dari PLTU Muara Karang Unit 1,2 dan 3
2. Mengetahui upaya pengendalian pencemaran udara pada PLTU Unit 1, 2 dan 3
3. Mengetahui seberapa besar kontribusi emisi PLTU Muara Karang Unit 1, 2, dan 3 terhadap udara embien dan juga untuk mengetahui kondisi udara ambien.

Penelitian ini bersifat deskriptif melalui survey dan pengumpulan data sekunder yang meliputi data emisi, udara ambien tahun 1998 - 2003, data teknis pembangkit, pengelolaan emisi dan data meteorologi. Untuk mengendalikan debu telah digunakan malt/cyclone. Apabila alat ini tidak dioperasikan maka emisi debu yang dilepaskan akan berada di atas baku mutu. SO2 yang dihasilkan cenderung berada di atas baku mutu, hal ini disebabkan karena 2 hal:1. Tidak ada pengendalian emisi SO2 pada PLTU Muara Karang2. Tingginya kadar sulfur maksimal yang iizinkan pemerintah pada bahan bakar MFO yang disupplay pertamina yaitu 3.5%. Berdasarkan perhitungan, emisi PLTU Unit 1, 2, dan 3 dapat memenuhi baku mutu apabila kadar sulfur di bawah 0,8%. Kesimpulan dari penelitian adalah kadar emisi S02 PLTU Unit 1, 2, dan 3 berdasarkan perhitungan berkisar antara 880.08- 3,850.33 mg/m3 (di atas baku mutu emisi S02) dan debu antara 0.59 - 118.81 mg/m3 (di bawah baku mutu emisi debu). Pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan dengan mengacu pada RKL dan RPL. Kontribusi emisi partikulat dan S02 dari PLTU Unit 1, 2, dan 3 masih di bawah baku mutu udara ambien. Untuk bulan Maret 2003 kontribusi terbesar terjadi di lapangan PIK untuk 802 sebesar 23.82% dan debu sebesar 0.21 %. Kondisi udara ambien di tujuh lokasi untuk SO2 masih dibawah baku mutu sedangkan debu di beberapa lokasi telah melewati baku mutu. Beberapa saran yang diberikan antara lain : untuk mengurangi kadar emisi SO2, perusahaan dapat melakukan dua hal yaitu mensubsitusi bahan bakar yang lebih bersih atau dengan menggunakan teknologi pengendalian emisi SO2. Pemerintah dalam pemberlakuan baku mutu emisi, khususnya SO2 pada pembangkit listrik perlu memperhatikan kondisi spesifik dari suatu kegiatan dan pemberlakuannya dilaksanakan secara bertahap per lokasi.

---

Muara Karang Steam Power Plant is an important power plant that supplies electricity to feed the daily activity of Jakarta. However, it may also create air pollution. Emission released from the stacks will disperse to the ambient air and get mixed with other sources of emission. Muara Karang Power Plant is located near local housing that often raises public's concern. People perceive that emission from power plant cause respiratory problems.

The problem to be discussed in this research is the impact of the use of fuel oil on air emission. Some of the key questions raised in this research are:

1. Now is the condition of SO 2 and particulate emission released by Muara karang power plant Unit 1, 2, dan 3

2. How to control air emission that is conducted at Muara Karang Power Plant Unit 1, 2, dan 3

3. How is the contribution of emission from Muara Karang Power Plant Unit 1, 2, and 3 and how is ambient air quality

The hypothesis developed in this research is that contribution of S02 and particulate emission from Muara Karang power plant Unit 1, 2 and 3 on ambient air is still below ambient air standard.

The objectives of this research are:

1. To understand emission condition of Muara Karang Power Plant Unit 1, 2, and 3

2. To understand measures the air pollution control that should be undertaken at Muara Karang power plant Unit 1, 2, and 3

3. To understand the contribution of power plant's emission on ambient air and to understand the quality of air ambient.

The methodology used in this research is collection of secondary data that consists of Emission and air ambient data year 1998-2003, plant technical data, emission management and meteorology data.

To control particulate, the company has installed multicyclone. If this equipment is not operated, the emission will exceed the standard. S02 emission tends to be above standard. This condition is caused by:

1. There is no S02 emission control measures at Muara Karang Power Plant

2. The high maximum sulphur level that is allowed by the Government on MFO supplied by Pertamina i.e. 3.5%. Based on calculation, emission of Power Plant unit 1, 2 and 3 can meet the standard if sulphur level is below of 0.8%.

The conclusion of this research is based on the calculation of SO2 emission at Muara Karang Power Plant Unit 1, 2, and 3 is in the range of 880.08 - 3,850.33 mglm3 (higher than SO2 emission standard), and particulate is between 0.59 - 118.81 mglm3 (lower than particulate emission standard). Monitoring and Management of environmental have veen done based on RKL and RPL document. Contribution of particulate and S02 emission of Power Plant Unit 1, 2, and 3 is still bellow ambient standard. In March 2003, the highest emission concentration) was recorded at P1K field site in which S02 contribution was 23.82% and particulate contribution was 0.21%. The ambient air quality at seven location for SO2 was below standard whereas for particulate, in some locations, the emission exceeded the standard.

The given conclusions are to reduce S02 emission, it is suggest that the company substitute less polluted fuel or use technology to control SO2 emission, In enacting emission standard, especially SO2 on the Steam Power Plant, the specific condition of activity should be taken into consideration, and the application should be done gradually per location."

"Udara merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari lingkungan hidup, salah satu ancaman utama dalam upaya menjaga kondisi ideal dari udara adalah pencemaran udara. Berdasarkan data kualitas udara, kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang merupakan penyebab utama permasalahan pencemaran udara di DKI Jakarta. Terdapat beberapa instrumen hukum lingkungan yang dapat diterapkan sebagai upaya Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), khususnya dalam mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor. Dalam konteks DKI Jakarta, PPU tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi dan Strategi PPU. Beberapa kebijakan PPU yang telah diimplementasikan Pemprov DKI Jakarta adalah kebijakan Ganjil Genap, Uji Emisi dan Low Emission Zone (LEZ). Meskipun beberapa kebijakan tersebut telah diimplementasikan, pada kenyataannya tiap-tiap kebijakan tersebut memiliki kelemahannya masing-masing yang dapat mengancam efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan tersebut secara jangka panjang. Tulisan ini akan mengkaji kebijakan PPU yang telah diimplementasikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menurunkan tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor dan memaparkan potensi, konsep serta interaksi antar instrumen yang perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan Jalan Berbayar untuk mengatasi kemacetan dan memperbaiki mutu udara DKI Jakarta ke depannya.

---

Air is an inseparable component of the environment, one of the main threats in an effort to maintain the ideal condition of the air is air pollution. Based on air quality data, motorized vehicles that produce exhaust emissions are the main cause of air pollution problems in DKI Jakarta. There are several environmental law instruments that can be applied as an effort to control air pollution, especially to curb vehicular emissions from motorized vehicles. In the context of DKI Jakarta, the Provincial Government effort to control air pollution are regulated through Air Pollution Action Plan and Strategy. Several air pollution control policies that have been implemented by the DKI Jakarta Provincial Government are the Odd-Even, Emission Checking and Low Emission Zone policies. Although several of these policies have been implemented, in reality each of these policies has its own weaknesses that can threaten the effectiveness and efficiency of implementing these policies in the long term. This study will examine the air pollution control policies that have been implemented by the DKI Jakarta Provincial Government to reduce vehicular emissions and describe the potential, concepts, and instrumen interactions of Road Pricing policies that DKI Jakarta Provincial Government needs to pay attention as an alternative instrument to overcome road congestion and improve DKI Jakarta's air quality."

"Pada tahun 2019, kualitas udara di DKI Jakarta tercatat memburuk, diindikasikan oleh meningkatnya konsentrasi Particulate Matter berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (PM 2,5) di wilayah tersebut. Seiring pesatnya pertumbuhan populasi dan laju urbanisasi, sektor transportasi menjadi kontributor utama bagi emisi polutan PM 2,5 di DKI Jakarta, yang kemudian menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Dengan pendekatan bottom-up serta permodelan dispersi udara menggunakan perangkat lunak AERMOD, studi ini mengestimasi tingkat konsentrasi PM 2,5 tahunan yang dihasilkan aktivitas transportasi di DKI Jakarta. Kemudian, studi ini mengkalkulasi kasus mortalitas dan morbiditas yang diakibatkan paparan konsentrasi PM 2,5 tersebut, beserta kerugian ekonomi yang terkait dengannya. Valuasi ekonomi dari dampak kesehatan dilakukan dengan nilai satuan Value of Statistical Life (VSL) untuk kasus mortalitas, serta nilai satuan Cost of Illness (COI) dan Willingness to Pay (WTP) untuk kasus morbiditas. Ketiga nilai tersebut diturunkan dengan pendekatan benefit-transfer nilai satuan dari studi terdahulu di DKI Jakarta dan wilayah lainnya di luar negeri, dengan penyesuaian terhadap tingkat pendapatan maupun inflasi. Khusus untuk insiden perawatan dan kunjungan Rumah Sakit, nilai satuan COI diperoleh dari regulasi terkini yang mengatur standar tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Rata-rata konsentrasi PM 2,5 tahunan dari sektor transportasi di DKI Jakarta berada di rentang 3,16 µg/m-69,12 µg/m3 pada tahun 2019, di mana konsentrasi tinggi (37-69 µg/m3) cenderung berada di ruas jalan tol. Sebagai dampaknya, tingkat kematian prematur yang diakibatkan mencapai 4.267 jiwa, sebagian besar diakibatkan penyakit jantung iskemik dan stroke. Kemudian, paparan konsentrasi PM 2,5 juga diestimasikan menyebabkan 2.626 kasus perawatan rumah sakit, 26.000 kasus kunjungan IGD, 320.852 kasus serangan asma, 19.544 kasus bronkitis akut pada anak-anak, 3.075 kasus bronkitis kronis, respiratory symptom days sebanyak 20,25 juta hari, dan berkurangnya hari kerja sebanyak 1,72 juta hari. Sejumlah dampak kesehatan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp24,35 triliun, atau setara dengan 0,86% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta tahun 2019. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan secara spesifik di sektor transportasi, yang merupakan kontributor terbesar bagi pencemaran udara di DKI Jakarta.

---

In 2019, Particulate Matter less than 2,5 micrometers (PM 2,5) was recorded increasing in DKI Jakarta, which signaled deteriorating air quality in the region. Along with rapid population growth and urbanization, the transportation sector becomes a major contributor to PM 2,5 emission in DKI Jakarta, which then poses health risks to the society. Through the bottom-up approach and air dispersion modelling with AERMOD software, this study estimates the annual PM 2,5 concentration that produced by transportation activities in DKI Jakarta. Furthermore, this study calculates mortality and morbidity cases resulting from these PM 2,5 exposures, as well as the associated economic losses. Economic valuation of health impacts is executed using the Value of Statistical Life (VSL) for mortality cases, together with Cost of Illness (COI) and Willingness to Pay (WTP) unit value for morbidity cases. Using benefit-transfer methods, these unit values are derived from previous studies in DKI Jakarta and other regions abroad, with adjustment to income level and inflation. Specific to hospital care incidents, the COI unit value is obtained from the latest regulations governing health service tariffs at the Dr. Cipto Mangunkusumo hospital.

The annual PM 2,5 concentration from transportation sector in DKI Jakarta ranged between 3,16 µg/m3-69,12 µg/m3 in 2019, where high concentration (37-69 µg/m3) tends to be along the highway road. Subsequently, PM 2,5-attributable mortality was 4.267, mostly caused by Ischemic Heart Disease and stroke. Additionally, the total hospital admissions and emergency room visit were 2.626 and 26.000 respectively. Estimated chronic bronchitis, asthma attacks, and acute bronchitis for children were 3.075, 320.852, and 19.544 respectively. Lastly, there were 20,25 million days of respiratory symptom, and 1,72 million of work loss days. Simultaneously, the PM 2,5 exposure caused the economic loss of IDR 24,35 trillion, which is 0,86% of DKI Jakarta Gross Domestic Regional Product (GDRP) in 2019. The result of this study would provide a guidance for governments to design and implement the transportation sector-specific policies, which is the largest contributor to air pollution in DKI Jakarta."