Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas perlindungan hukum atas perubahan status pekerja tetap menjadi pekerja kontrak. Bagi pekerja kontrak, kebijakan penggunaan tenaga kerja kontrak dinilai kurang menguntungkan karena mereka merasa tidak memiliki kepastian terutama dalam hal kelangsungan maupun jenjang karir pada saat kontrak akan berakhir. Bahkan mereka tidak bisa menuntut kenaikan upah maupun pesangon jika sewaktu-waktu terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sehingga semua kebijakan dan kewenangan secara mutlak menjadi milik para pengusaha. Banyak perusahaan menggunakan alasan kondisi keuangan yang terus merugi sebagai pembenar untuk tidak memberikan hak-hak para pekerja, apalagi pekerja kontrak. Posisi tawar pekerja kontrak semakin terpuruk. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu menguraikan dan memberikan gambaran mengenai kedudukan pekerja kontrak dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia serta diperkuat dengan contoh kasus.Penelitian ini menyarankan mulai dari tingkat Pengadilan Hubungan Industrial hingga Mahkamah Agung harus memberikan putusan yang berpihak kepada pekerja kontrak sehingga keadilan dan perlindungan hukum dapat dirasakan bagi pekerja kontrak pada umumnya.

---

AbstractThis study discusses the legal protection of workers' status changes remain a work contract. For contract workers, the policy of the use of contract labor is considered less profitable because they feel they have no certainty, especially in terms of continuity and career paths at the time the contract will expire. Even they can not demand higher wages and severance pay if at any time exposed to the Termination of Work (PHK). So that all policies and absolute authority belongs to the entrepreneurs. Many companies use the excuse of financial condition continues to lose money as a justification for not providing workers' rights, especially contract workers. Bargaining of contract workers worse off.This study uses descriptive analysis, which describes and gives an overview of the status of contract workers in the labor laws in Indonesia known as the Fixed Term Work Agreements (PKWT), and reinforced with examples of cases. This study suggests starting from the Industrial Relations Court to the Supreme Court shall give judgment in favor of temporary workers so that justice and legal protection for contract workers can be felt in general."

"Seorang yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan secara bersamaan diangkat menjadi direksi pada anak perusahaan tanpa dilakukan pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu seakan-akan memiliki peran ganda. Perselisihan timbul bilamana direksi yang sebelumnya berstatus pekerja melakukan kesalahan dalam kapasitasnya sebagai direksi yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan selanjutnya diberhentikan dari posisinya sebagai direksi dan bersamaan dengan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai pekerja, perusahaan menganggap pekerja melakukan kesalahan yang dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Metode penelitian yang digunakan tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan data-data empiris. Pekerja yang diangkat menjadi direksi tidak mendapat kepastian hukum bila tidak terdapat kesepakatan antara pekerja dan pengusaha sebelum dilakukan pengangkatan tersebut karena hal ini secara normatif tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pekerja akan tunduk kepada aturan ketenagakerjaan sedangkan direksi sebagai organ perseroan akan tunduk kepada aturan perseroan terbatas. Peran ganda sebagai pekerja dan direksi akan membuat batasan hakhak dan kewenangan menjadi kabur, hal tersebut cenderung memposisikan pekerja sebagai korban bilamana pekerja diberhentikan dari posisi sebagai direksi karena dianggap melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan perusahaan menganggap tindakan tersebut dilakukan juga dalam kapasistanya sebagai pekerja sehingga perusahaan dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu diperlukan kesepakatan atau pengaturan dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama yang menjadi pegangan bagi pekerja maupun pengusaha agar perubahan status pekerja menjadi direksi tetap menjamin kepastian dan perlindungan akan hak-hak pekerja.

---

A person who has a working relationship with a company is simultaneously appointed as a director of a subsidiary company without prior termination of employment as if he has a dual role. Disputes arise when a director who previously had the status of a worker made a mistake in his capacity as a director which caused losses to the company and was subsequently dismissed from his position as a director and in line with this in his capacity as a worker, the company considers the worker to have made a mistake which can be terminated. The research method used in this thesis uses a doctrinal research method with a normative juridical approach supported by empirical data. Worker who is appointed as director do not get legal certainty if there is no agreement between the worker and the employer before the appointment is made because normatively this is not strictly regulated in laws and regulations. Worker will be subject to labor regulations, while directors as company organs will be subject to limited liability company regulations. The dual roles as worker and director will blur the boundaries of rights and authorities, this tends to position workers as victims when worker is dismissed from positions as director because he is deemed to have made a mistake that caused losses to the company and the company considers this action to be carried out also in its capacity as worker so that the company can terminate the employment relationship. Therefore an agreement or arrangement is needed in a work agreement/company regulation/collective labor agreement which is the basis for worker and employers so that the change in status of worker to director still guarantees certainty and protection of worker's rights."

"Tesis ini membahas mengenai kewenangan Pekerja mengajukan permohonan pailit atas perusahaan tempatnya bekerja atas dasar utang upah atau utang pesangon berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang belum dibayarkan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah kedudukan pekerja untuk mengajukan permohonan pailit berdasarkan putusan PHI ditinjau dari UU Hubungan Industrial dan UU Kepailitan dalam implementasi pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Pekerja merupakan bagian dari suatu perusahaan dan juga merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, dalam hal terjadi pertentangan atau sengketa antara pekerja dan perusahaan (pengusaha) sering kali meskipun dibawa ke pengadilan PHI tetap saja putusannya tidak dipatuhi khususnya oleh perusahaan (pengusaha). UU Kepailitan secara tidak langsung mensyaratkan bahwa bisa saja seorang pekerja mengajukan permohonan pailit berdasarkan utang upah atau pesangon yang utangnya telah dinyatakan oleh Pengadilan PHI. UU Kepailitan secara tidak langsung menegaskan dalam hal proses pengajuan permohonan pailit harus secara tegas memang sudah merupakan kewenangan Pengadilan Niaga dan tidak atau sudah tidak ada kewenangan absolut Pengadilan lain. Dalam tesis ini ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya bisa saja seorang pekerja mengajukan permohonan pailit atas dasar utang upah atau pesangon, namun pekerja harus melakukan proses di Pengadilan PHI terlebih dahulu dan hal ini dalam praktek akan sangat sulit dilakukan dikarenakan proses di Pengadilan PHI membolehkan adanya eksekusi dengan cara sita dan lelang dimana hal tersebut biasanya sudah membayar secara lunas utang perusahaan kepada pekerja. Diharapkan dimasa depan telah diatur secara tegas kewenangan absolut Pengadilan Niaga dan adanya pemahaman hakim niaga yang sama bahwa proses yang terjadi di Pengadilan Niaga tidak boleh bersinggungan dengan Pengadilan lain kecuali diatur secara tegas oleh Undang-Undang.

---

This thesis is describing about legal standing of employee to submit bankruptcy petition for the company based on payable wages declared by Industrial Relation Court. The main issues of this thesis are legal standing of employee to submit bankruptcy petition based on decision of industrial relation court in the implementation reviewed from Industrial Relation Act and Bankruptcy Act. This thesis used Juridical norms approach as research method and also qualitative data analysis as the analysis method.

Employees are part of company as well as one of the stakeholders in a company. However, if there is any disputes arise between employee and the company which will be undertaken and award by Industrial Relation Court is not effectifee because in practical mostly the decision will not be obeyed especially by company. Bankruptcy Act indirectly stated that employee could submit bankruptcy based on payable wages declared by Industrial Relation Court. Bankruptcy Act indirectly stated that in the process of bankruptcy must be sure it is competency of commercial court and there is no other competency of other court.

In this thesis there is conclusion that employee could submit bankruptcy petition for their company based on payable wages which declared by Industrial Relation Court, however the employee must undertaking any process in Industrial Relation Court prior submit the bankruptcy petition which will be very hard to execute in the practical because execution of award by Industrial Relation Court will be using confiscation goods of company which will be auctioned to pay the payable wages. It is expected that in the future there is a provision which stated very clearly about competency of commercial court and there is a same understanding between judges of commercial court that every process of bankruptcy in commercial court shall not interfering competence of the other court except stated by act."

"ABSTRAKTindakan merumahkan merupakan tindakan yang dapat diambil oleh pengusaha yang mengalami kesulitan pada perusahaan dan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, terhadap tindakan merumahkan belum terdapat pengaturan yang secara jelas yang mengakibatkan banyaknya kasus yang terjadi pengusaha merumahkan pekerjanya tanpa memperhatikan prosedur serta hak-hak yang seharusnya tetap didapat oleh pekerja meskipun pekerja tersebut tidak bekerja. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis mengenai tindakan merumahkan serta perlindungan terhadap pekerja yang dirumahkan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACTThe layoff is an action that can be taken by employers who have difficulty in the company and as a measure to prevent work termination. However, there is not any specific regulation about the layoff, which causes employer to layoff the employee without paying attention to the right procedures and the employee 39 s rights that should have been received by the employee although the employee is not working. The purpose of of this thesis is to analyze the layoff and the protection of workers 39 layoff. This research uses a form of juridical normative research method that refers to the legal norms contained in legislation and regulations that apply."

"ABSTRAKNama:Kunto WibisonoNPM:1506780475Program Studi:Magister HukumJudul:Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Indonesia Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja di Kedutaan/Konsulat Asing di Wilayah Indonesia Studi Kasus Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 673 K/PDT.SUS/2012 Tesis ini membahas perlindungan terhadap pekerja Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja di Kedutaan/Konsulat asing yang berada di wilayah Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini dunia peradilan di Indonesia sudah mulai bersentuhan terhadap kekebalan diplomatik dari perwakilan diplomatik khususnya dalam perkara pemutusan hubungan kerja termasuk didalamnya adalah Putusan MA No. 673 K/PDT.SUS/2012. Timbul sebuah pertanyaan besar ketika menghadapi permasalahan tersebut, yurisdiksi negara manakah yang akan dipakai?. Terjadi perbedaan pendapat dalam menjawab pertanyaan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa yurisdiksi kedutaan/konsulat asing lah yang berlaku dengan berlandaskan paham imunitas yang bersumber dari asas extrateritorialitas kemudian ada pendapat lain yang menyatakan yurisdiksi Indonesialah yang berlaku karena permasalahan ketenagakerjaan tidak termasuk hal ndash; hal yang dilindugi dalam imunitas perwakilan diplomatik asing. Pertanyaan lain yang kemudian timbul adalah apakah Pengadilan hubungan Industrial memiliki kewenangan dalam mengadili perkara yang melibatkan perwakilan diplomatik asing. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat explanatoris dengan maksud untuk menguji hipotesa bahwa yurisdiksi Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pemutusan hubungan kerja yang melibatkan pekerja Indonesia yang bekerja pada kedutaan/konsulat asing, Tesis ini menggunakan data yang bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya primer, sekunder dan tersier. Tesis ini nantinya akan menguraikan dasar ndash; dasar hukum yang menyebabkan yurisdiksi Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pemutusan hubungan kerja antara pekerja Indonesia dengan perwakilan diplomatik asing. Tesis ini kemudian juga akan meguraikan bahwa terdapat sebuah celah dimana sebenarnya pengadilan hubungan industrial tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja Indonesia dengan perwakilan diplomatik asing. Kata Kunci :PHK, Kedutaan/Konsulat Asing, Yurisdiksi

---

ABSTRACTName Kunto WibisonoStudent Number 1506780475Program Magister of LawTittle Legal Protection for Indonesia Worker who Experiencing the Termination of Employment at the Foreign Embassy or Consulat in the territory of Indonesia Case Studies Supreme Court of Republic Indonesia Decision No. 673 K PDT.SUS 2012 This thesis discusses the protection of Indonesian workers who experiencing the termination of employment at the Embassy Consulate of foreigners residing in the territory of Indonesia. In recent years the court in Indonesia has begun to contact the diplomatic immunity of the diplomatic representation, especially in the case of termination of employment including the Supreme Court Decision No. 673 K PDT.SUS 2012. Arises a big question when faced with these problems, the jurisdiction of which country will be used . There is a difference of opinion in answering these questions. Some argue that the jurisdiction of the embassy consulate of foreigners who applies to understand the basis of the principle of immunity sourced extrateritorialitas theory. then there is another opinion that jurisdiction of Indonesia applicable because of employment issues are not included in the immunity of foreign diplomatic representatives. Another question which then arises is whether the Court of Industrial relations has the authority to prosecute cases involving foreign diplomatic missions. This thesis research method normative explanatoris with the intent to test the hypothesis that the jurisdiction of Indonesia can be used to resolve the case of termination of employment involving Indonesian workers who work at embassies consulates of foreign, this thesis uses data that is secondary legal materials that are primary , secondary and tertiary. This thesis will outline the basic basic legal cause Indonesian jurisdiction can be used to resolve the case of termination of employment between the worker Indonesia with foreign diplomatic representatives. This thesis then also be outline that there is a gap where the actual labor court has no authority to adjudicate disputes between the termination of employment of Indonesian workers with foreign diplomatic missions Keywords Termination of Employnment, Embassy Consulat, Yurisdiction "

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan antara status kepegawaian dan jobembeddedness pada karyawan PT X. Responden penelitan ini adalah 176 karyawanyang terdiri dari 89 karyawan tetap dan 87 karyawan kontrak dengan lama kerja diperusahaan terkait minimal enam bulan. Metode yang digunakan adalah non -randomsampling, job embeddedness diukur dengan Kuesioner Job Embeddedness (Mitchel etal., 2001). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan linksorganizationantara karyawan tetap dan karyawan kontrak (t= 3,727, p < 0.05); tidakterdapat perbedaan fit-organization antara karyawan tetap dan karyawan kontrak (t= -0,096, p > 0.05); dan tidak ada perbedaan sacrifice-organization antara karyawan tetapdan karyawan kontrak (t= 0,626, p > 0.05). Artinya, status kepegawaian dapatmenjelaskan links-organization tetapi tidak dapat menjelaskan fit- organization dansacrifice- organization.

---

AbstractThis study aims examine the differences of job embeddedness between permanentworker and contract worker. Subjects are 176 employees of a service and logiscticcompany, consisting of 89 permanent employees and that of contract 87, with minimunsix-month employment history. The method uses in this study is non-random sampling,job embeddedness measured using Job Embeddedness Questionnaire (Mitchel et al.,2001). Results indicate differences in links-organization is found between permanentand contract employees (t= 3,727, p < 0.05); no differences in fit- organization betweenpermanent and contract employees (t= -0,096, p < 0.05); differences in sacrifice ?organization between permanent and contract employees (t= 0,626, p > 0.05). That is,work status can explain links-organization, but cannot explain fit-organization andsacrifice-organization."

"Perlindungan konsumen pada sektor perdagangan melalui sistem elektronik merupakan salah satu hal yang fundamental. Pelaksanaan kegiatan pokok usaha perdagangan tersebut pastinya akan menghasilkan interaksi yang menimbulkan atau berpotensi memunculkan berbagai isu yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak konsumen selaku pembeli. Salah satu ketentuan yang ada di dalam kegiatan usaha perdagangan melalui sistem elektronik adalah penetapan ketentuan mengenai syarat dan ketentuan. Peran peraturan pelaksana dalam mengatur dan mengawasi syarat dan ketentuan terutama terhadap syarat dan ketentuan biaya layanan ditujukan untuk melakukan implementasi secara maksimal terhadap peraturan utama supaya dapat ditetapkan secara penuh dan spesifik. Peraturan pelaksana yang mengatur sektor perdagangan melalui sistem elektronik dirasa kurang lengkap dan kurang spesifik dalam mengimplementasikan ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Terdapat peraturan lainnya yang dirasa lebih lengkap dan spesifik serta serupa dengan sektor perdagangan melalui sistem elektronik, dalam hal ini adalah ketentuan sektor jasa pembayaran dan jasa keuangan yang memiliki skema dalam melakukan implementasi sebagai amanat dari undang-undang mengenai perlindungan konsumen secara keseluruhan. Adanya metode perubahan ketentuan berupa persetujuan aktif dan pasif dimiliki oleh ketentuan sektor jasa pembayaran dan jasa keuangan, dinilai lebih efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai perlindungan konsumen serta tidak mengganggu kepentingan-kepentingan bisnis lainnya.

---

Consumer protection in the trade sector through electronic systems is one of the fundamental aspects. The implementation of core trading activities will inevitably generate interactions that may give rise to various issues, potentially violating consumer rights as buyers. One provision within electronic trading activities is the establishment of terms and conditions. The role of implementing regulations in governing and supervising terms and conditions, particularly regarding service fees, aims to ensure maximum compliance with the main regulations, enabling them to be fully and specifically implemented. The implementing regulations governing the electronic trading sector are deemed incomplete and insufficiently specific in implementing consumer protection provisions. There are other regulations that are considered more comprehensive, specific, and similar to the electronic trading sector, such as provisions in the payment services and financial services sectors, which have schemes for implementing consumer protection as mandated by consumer protection laws as a whole. The method of changing provisions through active and passive consent, possessed by the payment services and financial services sectors, is considered more effective in implementing consumer protection values while not disrupting other business interests."

"Perjanjian Kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pemilik modal dengan pekerja. Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Kontrak untuk menekan biaya pekerja/buruh dan meningkatkan keuntungan. Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Salah satu aktivitas di PT. JICT adalah bongkar muat kontainer yang mempunyai resiko tinggi kerugian baik terhadap manusia, property dan proses. Dari hasil penelitian ini disimpukan, pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja/buruh, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masih terdapat berbagai halangan yang disebabkan ketidakjelasan pembagian kerja yang digunakan, sehingga terjadi penyimpangan terhadap penerapan perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

---

Employment agreement is beginning of the industrial relations between the capital owners and workers. Lately, many companies used the Specific Work Agreement (PKWT) and contract to press the workers/laborers cost in order to increase profit. But in its practice many application of the Specific Work Agreement system was not appropriate with the provisions in Regulation Number 13 Year 2003 about Labor, until makes inflict a financial loss and remove the protection for the labor. Stevedoring container is one of the activities in PT. JICT with the highest risk can losses of people, property, and proses. The concluded is the implementation of the protection for the labor with Specific Work Agreement, are still many impediment caused obscurity division work, than make deviation protection of workers/laborers with Specific Work Agreement.;Employment agreement is beginning of the industrial relations between the capital owners and workers. Lately, many companies used the Specific Work Agreement (PKWT) and contract to press the workers/laborers cost in order to increase profit. But in its practice many application of the Specific Work Agreement system was not appropriate with the provisions in Regulation Number 13 Year 2003 about Labor, until makes inflict a financial loss and remove the protection for the labor. Stevedoring container is one of the activities in PT. JICT with the highest risk can losses of people, property, and proses. The concluded is the implementation of the protection for the labor with Specific Work Agreement, are still many impediment caused obscurity division work, than make deviation protection of workers/laborers with Specific Work Agreement."

"Adanya ketidakpastian hukum pekerja alih daya dalam hubungan kerja mengakibatkan pekerja alih daya kehilangan keamanan kerja (job security) untuk mendapatkan penghasilan serta minimnya penghasilan telah melanggar hak konstitusional pekerja alih daya berdasarkan UUD 1945. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, maka menentukan dua model PKWT untuk melindungi hak-hak pekerja. Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan alih daya tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan alih daya. Dengan menggunakan model TUPE, maka perjanjian kerja yang terdahulu akan dialihkan kepada perusahaan alih daya yang baru padahal pihaknya tidak mengetahui dan tidak mengikatkan diri sama sekali dalam perjanjian kerja tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip perjanjian sebagaimana dapat dilihat dari pengertian perjanjian perburuhan dalam Pasal 1601 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1 ayat (14) UU No. 13 Tahun 2003 serta bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Selain itu, prinsip TUPE ini dianggap memiliki kelebihan dan kelemahan berdasarkan perspektif masing-masing pihak yakni pihak PT X dan PT Y serta pekerja alih daya, jika model TUPE akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

---

Legal uncertainty outsourced workers in employment resulted in the job security to earn an income as well as lack of income has violated the constitutional rights of workers outsourced by the 1945 Constitution. With the Constitutional Court Decision No. 27/PUU-IX/2011, then determine the two models PKWT to protect workers' rights. First, by requiring that agreements between workers and companies are not outsourcing form, but the form of PKWTT. Second, applying the principle of the transfer of protective measures for workers/laborers (Transfer of Undertaking Protection of Employment or TUPE) who work in companies that perform outsourced work. Using the TUPE model, the previous labor agreement will be transferred to the new outsourced/user company but it did not know and did not engage in the employment agreement. This is unecessary with the contract principle as ruled on Article 1601 sub (a) Civil Law Code dan Article 1 paragraph (14) Law No. 13 Year 2003, and contrary to Article 1320 Civil Code regarding the validity of the agreement terms. Moreover, the principle of TUPE is considered to have advantages and disadvantages from the perspective of each party that the PT X and PT Y and outsourced workers, if the model Tupe will be implemented in the near future."