Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa diperlukan dalam mendukung kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk memudahkan dalam pemantauan dan evaluasi layanan pengadaan diperlukan adanya sistem informasi yang dapat mendukung ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu prototipe sistem informasi berupa aplikasi komputer di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi layanan pengadaaan. Penelitian pengembangan sistem ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi dokumen, observasi maupun wawancara mendalam. Informasi yang diperoleh menjadi dasar dalam pembuatan rancangan sistem dengan menggunakan pendekatan pengembangan sistem System Development Life Cycle (SDLC) yang menggabungkan antara model Iterative dan Incremental yang meliputi tahap analisis, perancangan, pengkodean dan uji coba sistem dengan simulasi prototipe aplikasi. Telah dihasilkan prototipe aplikasi sistem informasi pemantauan dan evaluasi layanan pengadaan berbasis web. Sistem tersebut mempermudah dalam pengumpulan data, pengelolaan data serta penyampaian laporan kegiatan pengadaan kepada pihak terkait. Sistem informasi pemantauan dan evaluasi di Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini dapat diimplementasikan dengan ketersediaan sarana pendukung yang ada. Perlu komitmen manajemen melalui kebijakan yang mengatur implementasi sistem serta perlunya kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi pihak-pihak terkait kegiatan pengadaan untuk penggunaan aplikasinya.

---

Monitoring and evaluation of procurement of goods and services needed to support the performance of the Procurement Services Unit (ULP) Secretariat General of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. To facilitate the monitoring and evaluation of procurement of necessary services information system that can support the availability of data and information as needed. This study aims to develop a prototype information system in the format of computer applications in the Procurement Services Unit (ULP) Secretariat General of the Ministry of Health in monitoring and evaluating of procurement services.

Systems development research was conducted with qualitative methods, that the collection of data and information through the study of documents, observation and interviews. The information obtained being the basic in designing the system used in the development of the System Development Life Cycle (SDLC) that combines the Iterative and the Incremental Models that include the analyzing phases, designing, coding and system testing by simulating a prototype application.

Has produced a prototype information system for monitoring and evaluation of web-based procurement services. Such systems facilitate the data collection, data management and reporting of procurement activities to related parties. Monitoring and evaluation of information systems at the Procurement Services Unit Secretary General of the Ministry of Health can be implemented by the availability of existing support facilities. Need the management?s commitment in implementing of the system and it also needs such a socialization and training for the relevant parties to use the application for their procurement activities."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Variabel Individu, Variabel Psikologis dan Variabel Organisasi terhadap Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan pengaruhnya terhadap pengendalian keuangan. Lokus penelitian dilakukan pada ULP di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Data primer didapat melalui penyebaran kuesioner kepada anggota ULP dan diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 17 untuk menguji korelasi antar variabel secara linier dan bersama-sama. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Variabel Individu, Variabel Psikologis dan Variabel Organisasi secara linier dan bersama-sama berpengaruh positif tehadap kinerja ULP, kemudian dari hasil pengujian juga didapatkan bahwa faktor kinerja ULP berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengendalian keuangan.

---

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of Individual, Psychological and Organizational Variables to Performance of Procurement Services Unit (ULP) and its effect on financial control. Locus of research was held on ULP in the Secretariat General of the Ministry of Law and Human Rights. Primary data were obtained through questionnaires distributed to members of the ULP and processed using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 17th version to test the correlation between variables in a linear correlation and multiple correlation. From the research it is known that the individual variables, Psychological Variables and Organizational Variables, either linear and multiple, has shown a positive effects to the performance of ULP and then from the test results also showed that the ULP performance factor, has a significant and positive effect to financial control."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi E procurement pada Unit Layanan Pengadaan ULP Kementerian Agama Pusat apakah sudah memenuhi standar standar good governance Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus Data penelitian ini adalah menggunakan data primer wawancara dan observasi serta data sekunder dokumen dan bahan audio visual Indikator good governance dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat tegaknya supremasi hukum transparansi peduli pada stakeholders berorientasi pada konsensus kesetaraan efektivitas dan efisiensi akuntabilitas serta visi strategis Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e procurement yang diimplementasikan oleh ULP Kementerian Agama Pusat memenuhi standar Good Governance meskipun sebagian elemen efisiensi dan peduli pada stakeholder kurang memenuhi standar.

---

ABSTRAKThis study aimed to analyze the implementation of E procurement in Procurement Services Unit ULP of the Ministry of Religious Center whether if it meets the standards of good governance This study used a case study qualitative approach using the primary interviews and observation and secondary documents and audio visual data Indicators of good governance is the participation of the society rule of law transparency care for the stakeholders consensus oriented equality effectiveness and efficiency accountability and strategic vision This result indicate that e procurement meets the standards of good governance although some elements of efficiency and care for the stakeholders are not."

"ABSTRAKSalah satu aplikasi e-Government yang dibangun oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung reformasi birokrasi adalah Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL). Aplikasi ini mulai dibangun pada tahun 2013 dengan tujuan untuk memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik. Terdapat dua jenis pengadaan langsung yang dapat dilaksankan melalui aplikasi SIMPeL, yaitu pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan pencatatan pembelian untuk pembelian dengan menggunakan kuitansi. Aplikasi ini dibangun secara internal dengan pengembangan secara bertahap. Dalam pengembangan aplikasi SIMPeL, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan belum memiliki dokumen perencanaan maupun cetak biru yang baik. Hal ini menjadi kendala dalam pengembangan aplikasi SIMPeL untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pengadaan barang/jasa dan perubahan kebijakan internal Kementerian Keuangan terkait pengelolaan sistem informasi. Pada saat ini aplikasi SIMPeL membutuhkan perbaikan dari sisi proses bisnis untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan perbaikan dari sisi teknis yang berkaitan dengan bahasa pemograman yang digunakan aplikasi sudah tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Penelitian ini melakukan perancangan spesifikasi kebutuhan pengembangan SIMPeL dengan menggunakan metode Rational Unified Process (RUP) terbatas untuk tahapan requirement pada fase inception dan elaboration. Dari penelitian ini, dihasilkan dokumen artifak kebutuhan aplikasi SIMPeLyang terdiri dari Requirement Management Plan, Stakeholder Requests, Vision, Software Requirements Specification, Use Case Specification, Supplementary Specification, dan Glossary. Kebutuhan yang dihasilkan dari penelitian ini terdiri dari 38 Stakeholder Requests, 24 Needs, 18 fitur utama, dan 35 use case.

---

One e-Government application developed by the Ministry of Finance to support bureaucratic reform is the Direct Procurement Management Information System (SIMPeL). This application began to be built in 2013 with the aim to facilitate the direct procurement process electronically. There are two types of direct procurement that can be carried out through the SIMPeL application, namely direct procurement with Work Order (SPK) and recording of purchases for purchases using receipts. This application is built internally with gradual development. In developing the SIMPeL application, the Bureau of Management of State Property and Procurement does not yet have a good planning document or blueprint. This has become an obstacle in the development of the SIMPeL application to adjust to changes in procurement policies and changes in internal policies of the Ministry of Finance related to information systems management. At this time the SIMPeL application requires improvements in terms of business processes to adjust to applicable regulations and improvements in technical terms relating to the programming language used by the application is not in accordance with the standards set by the Ministry of Finance. This research designs the specification of the development needs of SIMPeL using the Rational Unified Process (RUP) method is limited to the requirements phase in the inception and elaboration phases. From this research, requirement analysis artifact documents that produced consisted of Requirement Management Plans, Stakeholder Requests, Vision, Software Requirements Specification, Use Case Specification, Supplementary Specification, and Glossary. The requirements generated from this research consisted of 38 Stakeholder Requests, 24 Needs, 18 main features, and 35 use cases"

"Tesis ini membahas pengembangan Sistem Informasi Online Kebutuhan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Tujuan pengembangan yaitu membangun prototipe panel informasi Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Online untuk mendukung kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan. Metode pengembangan sistem informasi menggunakan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC) berbasis prototipe. Pengembangan sistem informasi dilaksanakan dalam waktu singkat dengan melibatkan pengguna sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Input sistem informasi ini yaitu basis data SIRS Online yang selanjutnya dihitung menggunakan standar minimal kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan jenis dan klasifikasi rumah sakit untuk menghasilkan informasi. Penyajian informasi per wilayah yaitu grafik kekurangan, rekapitulasi kekurangan per kelas RS, grafik kondisi pemenuhan, detail kondisi pemenuhan per RS, tabel kekurangan dan kelebihan tenaga kesehatan rumah sakit, serta rekomendasi provinsi prioritas pemenuhan tenaga kesehatan berdasarkan besaran masalah di setiap wilayah. Perangkat lunak prototipe ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, basis data MySql dan penyajian informasi HTML, Javascript, Bootstrap, dan Highchart. Sistem informasi ini dapat diakses secara online menggunakan komputer maupun smart phone sehingga informasi dapat di download untuk kepentingan analisis tahap berikutnya.

---

This thesis discusses the development of Online Information Systems for Hospital Health Human Resources Needs in the Directorate General of Health Services, Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The purpose of development is to build a dashboard prototype of Health Human Resources Needs integrated with Sistem Informasi Rumah Sakit(SIRS) Online or Hospital Information Online System support policy making of hospital health human resources fulfillment. Information system development method using Prototype-based System Development Life Cycle (SDLC) approach. The development of information systems is implemented in a short time by involving the user so that according to user's needs. This information system input is SIRS Online database which is then calculated using minimum standard of health worker needs based on type and classification of hospital to produce information. Information presented by region, there are graphics information of needs by region, recapitulations of needs by hospital class, graphs of fulfillment condition, details fulfillment condition by hospital, tables of needs and excess of hospital health human resources, and recommendation of priority province for health personnel fulfillment based on problem scale in each region. This prototype software uses PHP programming language, MySql database and presentation of HTML information, Javascript, Bootstrap, and Highchart. This information system can be accessed online using computer or smart phone so that information can be downloaded for the interest of the next level analysis."

"Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah membuat aplikasi DashboardDitjen Yankes yang dapat diunduh secara gratis pada play store aplikasi android dengan mengintegrasikan sistem informasi rumah sakit di seluruh rumah sakitvertikal dibawah Kementerian Kesehatan RI. Aplikasi Dashboard Ditjen Yankesmerupakan salah satu inovasi dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yangbertujuan memberikan kemudahan akses informasi pelayanan di Rumah sakit bagipasien serta merupakan salah satu tools dalam menilai kinerja pelayanan rumahsakit bagi Kementerian Kesehatan RI dan Rumah sakit itu sendiri. Berdasarkanhal tersebut, maka evaluasi sistem menurut persepsi pengguna sangat penting,karena merekalah yang seharusnya merasakan kebutuhan dan manfaat dari sistem.Untuk mengetahui keinginan dari pengguna mengenai sistem informasi makadiperlukan suatu alat evaluasi yang akan ditanyakan kepada pengguna. Hal-halyang akan ditanyakan kepada pengguna meliputi performa, informasi, aspekefisiensi dan aspek pelayanan. Acuan yang akan digunakan utuk evaluasi sisteminformasi adalah menggunakan metode PIECES yang terdiri dari Performance,Information/Data, Economic, Control/Security, Efficiency, and Service. Hasilpenelitian Informasi yang dihasilkan dalam aplikasi dashboard ditjen yankesmasih belum dapat memenuhi kebutuhan informasi. Usulan perbaikanPengembangan aplikasi tidak hanya pada content dan fitur-fitur yang ada didalamaplikasi tetapi juga dari segi infrastruktur dan sarana serta prasarana yang dapatmenunjang aplikasi dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini yang harus menjadifokus juga yaitu kapasitas server, jaringan internet yang memadai serta sarana danprasarana lainnya.The Directorate General of Health Services has made an Application DashboardDitjenYankes which can be downloaded for free in the play store androidapplication by integrating hospital information systems in all hospitals under theMinistry of Health Vertical. Application Dashboard Ditjen Yankes is one of theinnovations from the Directorate General of Health Services which aims toprovide easy access to information services in hospitals for patients and is one ofthe tools in assessing the performance of hospital services for the Ministry ofHealth and the Hospital itself. Based on this, then the evaluation of the systemaccording to user perception is very important, because they are the ones whoshould feel the needs and benefits of the system. To know the desire of the userregarding the information system then required an evaluation tool that will beasked to the user. Things to ask users include performance, information,efficiency aspects and service aspects. References to be used for evaluation ofinformation systems is using PIECES method consisting of Performance,Information Data, Economic, Control Security, Efficiency, and Service. Theresults of the information generated in the application dashboard Ditjen Yankesstill can not meet the information needs. Proposed improvements Applicationdevelopment not only on the content and features that exist in the application butalso in terms of infrastructure and facilities and infrastructure that can support theapplication can run well. In this case that should be the focus also of servercapacity, adequate internet network and other facilities and infrastructure."

"Penerapan pengelolahan kinerja (Program e-performance) di Kementerian Keuangan dimulai sejak dikeluarkannya dasar hukum dari Keputusan Kementerian Keuangan KMK-454/KMK.01/2012 tentang Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan. Program e-performance merupakan program penilaian kinerja yang berbasis elektronik (electronic) yang dibuat untuk menuju keberhasilan dalam pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan sesuai dengan program good governance, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi di Kementerian Keuangan dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi berbasis web (e-government). Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi dari penerapan Program e-performance di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

---

The implementation of the administration performance (e-performance program) in the Ministry of Finance commonplace since the issuance of the legal basis of the decision of the Ministry of Finance KMK-454/KMK.01/2012 about Performance Management in the Ministry of Finance. e-performance program is a electronic-based (electronic) assessment program performance made to get success in achieving reform of the bureaucracy and in accordance with good governance program, As well as improving the effectiveness and efficiency of the organization in the Ministry of Finance to include the use of web-based information technology (e-government) . Researchers are interested in knowing how the implementation of e-performance program in General Secretariat General Bureau Ministry of Finance."

"Tesis ini menganalisis pengaruh kompetensi dan motivasi anggota ULP pada Satker Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara terhadap kepuasan kerja dan kinerja organisasi ULP. Organisasi ULP pada Kementerian Sekretariat Negara sampai dengan tesis ini selesai dibuat masih berbentuk ad-hoc yang dikoordinasikan oleh unit kerja Eselon 2 Biro Umum yang beranggotakan pejabat/pegawai lintas kedeputian yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain menjalankan tugas dan fungsi sesuai jabatan struktural, para pejabat dan pegawai ini juga melaksanakan tugas tambahan sebagai anggota ULP. Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengadaan, sementara kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pengadaan meskipun hasilnya tidak signifikan. Begitu pula dengan motivasi dan kompetensi yang memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja meski tidak signifikan.

---

The focus of this study is to analyze the impact of competency and motivation of the Procurement Service Unit member on job satisfaction and procurement performance at Secretariat of the Ministry of State Secretariat, Presidential Secretariat and Sekretariat of the Vice President. Until this thesis was completed the organizations was still in ad-hoc form which was coordinated by the Eschelon II General Bureau consisting of cross-deputy employee who awarded certificate of government procurement. In addition to carrying out duties and function according to structural positions, these employees also carry out additional duties as members of Procurement Service Unit. The result of this study stated that competency and motivation have a significant impact on procurement performance, while job satisfaction has impact on procurement performance although the result was not significant. Likewise, motivation and competency have an impact on job satisfaction although it is not significant."

"ABSTRAKPenerapan good governance di lingkungan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari tiap instansi pemerintah. Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) merupakan Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk melaksanakan seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemenlu dengan nilai tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya ULP berpedoman pada prinsip pengadaan dan prinsip good governance hal ini terbukti dengan terpilihnya ULP Kemenlu dalam 29 ULP Percontohan dari seluruh ULP yang ada di lingkungan pemerintah di Indonesia. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis sistem pengukuran kinerja dalam rangka analisis pencapaian key performance indicator (KPI) pada ULP Kemenlu. Tulisan ini berfokus pada efektivitas evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama ini dalam menganalisis keberhasilan atau pencapaian objective ULP Kemenlu serta memberi masukan terkait pengukuran evaluasi kinerja yang tepat untuk membantu ULP dalam mencapai KPI. Penelitian ini menggunakan 7 prinsip pengadaan yang juga merupakan prinsip good governance untuk menilai sistem penilaian kinerja yang ada selama ini, serta menjadi acuan dalam merekomendasikan sistem pengukuran yang baru. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengukuran kinerja yang ada selama ini yaitu dengan matriks evaluasi dinilai sudah tidak cukup untuk menganalisis kebrhasilan atau pencapaian objective ULP sehingga diperlukan pengukuran kinerja tambahan lainnya. Penulis merekomendasikan pengukuran kinerja melalui enam indikator yaitu proses pengadaan tepat waktu, tingkat keberhasilan pengadaan, tingkat ketertarikan calon penyedia terhadap paket pengadaan yang dilelangkan, persentase harga timpang, lelang di luar rencana, dan tingkat penunjukan langsung. Perhitungan keenam indikator kinerja menggunakan data 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015 menunjukan bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir terdapat peningkatan kinerja dari ULP tersebut, dengan kategori nilai keduanya cukup.

---

ABSTRACTThe implementation of Good Governance at the Government Institution aims at improving performance of each government institution. Procurement Services Unit (ULP) in the Ministry of Foreign Affairs is a unit that has duties and function to implement the entire procurement proccess of goods/services at a certain value in the Ministry of Foreign Affairs. In carrying out its duties, ULP refers at principles of procurement and good governance, and as a result, ULP of Ministry of Foreign Affairs is selected as on of 29 best ULP from all government institution's ULP in Indonesia. This paper attempts to analyze the performance measurement system to analyze the achievement of key performance indicator of ULP of Ministry of Foreign Affairs. This paper focused on the effectiveness of performance evaluation carried out so far in analyzing the success or achievement of the ULP of Ministry of Foreign Affairs' objective and providing feedback regarding proper measurement of performance evaluation to assist ULP in achieving KPI. This research uses 7 principles of procurement that in line with principle of good governance to assess the existing performance assessment system, and make it as reference to recommend the new measurement system. The result of the research indicates that the existing performance measurement system, by using matrix for evaluation, is considered not appropriate to analyze the success or achievement of ULP's objective. Therefore, it requires additional performance measurement system. The author recommend measuring performance through six indicators, namely timely procurement process, procurement success rate, interest of potential suppliers to procurement packages to be tendered, percentage of price difference, out of plan auction, and direct appointment. The calculation of all six performance indicators using the data of last two years, namely 2015 and 2015, indicates that in the last two years the was increase of performance of the ULP, and the score for the two categories is sufficient."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pengadaan secaraelektronik di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014 denganmengukur tingkat kepuasan penyedia barang dan jasa sebagai pengguna layanan.Pengukuran tingkat kepuasan pengguna layanan menggunakan indikator-indikatorkualitas layanan yang dikembangkan berdasarkan aspek-aspek pelaksanaanpengadaan secara elektronik yang baik sesuai pasal 107 Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010. Metode Gap Analysis dilakukan untuk menganalisis tingkatkepuasan pengguna layanan. Dari penelitian didapatkan hasil bahwa kinerjalayanan yang diterima oleh pengguna layanan masih lebih rendah dari yangdiharapkan. Penulis memberikan beberapa pilihan prioritas perbaikan kinerjadengan menggunakan metode Important Performance Analysis

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the quality of an electronic procurement service in theMinistry of Finance of Republic of Indonesia in 2014 by measuring the level ofsatisfaction of the user of e-procurement. Level of satisfaction of service users ismeasured by using the service quality indicators developed based on good eprocurementaspects stipulated in Clause 107 of Presidential Regulation No. 54Year 2010. Gap Analysis method is used to analyze the level of user satisfaction.Research showed that the service quality performances perceived by service usersare still lower than expected. The author gives some priority selection to improvethe performance by using Important Performance Analysis method."