Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yangbersifat deskriptif dan perspektif analisis. Dalam skripsi ini membahas mengenaipelanggaran yang dilakukan oleh PT Katarina Utama Tbk sebagai emiten terkaitprinsip keterbukaan di dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan lainnya.Selain itu skripsi ini membahas pelanggaran yang dilakukan oleh emiten sehinggamendapatkan sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham terkaitdengan prinsip keterbukaan informasi yang tidak dilakukan oleh emiten sebagaikewajibannya sehingga dapat mengakibatkan penghapusan pencatatan sahamperusahaan yang mempunyai dampak terhadap investor. Skripsi ini membahas isuhukum mengenai pemberian dan pencabutan sanksi suspensi saham terhadapemiten berdasarkan hukum di Indonesia. Sebagai perbandingan, skripsi inimenjelaskan tindakan yang dilakukan oleh The Financial Industry RegulatoryAuthority (FINRA) terkait dengan suspensi saham di Amerika Serikat

---

ABSTRACTThis thesis is the study of law using anormative juridical approach in descriptive

and analytical perspectives. This thesis mainly discusses about the breach of full

disclosure by PT Katarina Utama Tbk as the issuer under Indonesia capital market

laws and regulations. In addition, this thesis also discusses about the disciplinary

actions taken by the authority in the form of stock suspension against the shares of

PT Katarina Utama Tbk which have impacts to the investors. This thesis describes

about regulatory issues of stock suspension under Indonesia regulations to the

authority in granting and revoking stock suspension. As a comparison, this thesis

describes the actions taken by The Financial Industry Regulatory Authority

(FINRA) in relation to stock suspension in United States of America."

"Skripsi ini membahas mengenai proses penjatuhan sanksi berupa penghentian sementara perdagangan saham suspensi saham kepada PT. Sekawan Intipratama Tbk. Bursa Efek Indonesia telah melakukan suspensi saham sejak November 2015, namun berdasarkan hasil wawancara dengan divisi pengawasan transaksi Bursa Efek Indonesia, diketahui bahwa alasan yang melatarbelakangi dilakukannya suspensi tidak sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal. Hal ini menunjukan masih kurang jelasnya proses penjatuhan suspensi saham yang tidak memberikan perlindungan kepada emiten dan investor Padahal tujuan didirikannya Bursa Efek Indonesia adalah untuk menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan rinci perihal suspensi perdagangan saham yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap investor.

---

The main issue of this thesis is about how Indonesia Stock Exchange, also known as IDX, suspend PT. Sekawan Intipratama Tbk from dealing its securities. IDX already suspended PT. Sekawan Intipratama Tbk since November 2015, but according to the interview with transaction supervision division of IDX's, it is clearly shows that the reason behind the suspension is still unclear and not regulated by the law yet. Whereas according to the law, IDX shall be founded for the purpose of organizing an orderly, fair and efficient trading market for securities. That's why it is necessary to regulate concerning stock trades suspension which as expected can protect the shareholders and listed companies in the future. "

"Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas mekanisme suspensi yang diterapkan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk mengurangi volatilitas return. Penelitian dilakukan terhadap saham-saham yang mengalami penghentian sementara perdagangan (suspensi) karena adanya pergerakan yang dianggap signifikan oleh BEJ sepanjang tahun 2004. Adapun periode pengamatan adalah sate hari perdagangan sebelum dan satu hari perdagangan setelah suspensi. Pengamatan akan dilakukan dengan data intrahari. Setiap satu hari perdagangan akan dibagi menjadi interval 30 menit sehingga terbentuk 10 interval.Variabel yang diuji dalam penelitian ini meliputi volatilitas return, bid-ask spread relatif, depth to relative spread, serta nilai transaksi. Pengujian atas data-data yang dikumpulkan sepanjang periode penelitian dilakukan dengan metode statistika non parametrik maupun statistika parametrik, yaitu dengan analisis wilcoxon signed ranks test serta analisis regresi, baik regresi sederhana maupun regresi berganda.Penelitian ini membuktikan tidak terjadi penurunan volatilitas return yang signifikan pads periode setelah suspensi. Volatilitas return terbukti dipengaruhi secara sigrnifikan oleh bid ask spread relatif dan nilai transaksi secara bersamasama. Suspensi juga tidak terbukti memengaruhi likuiditas saham secara signifikan. Variasi hid ask spread relatif dipengaruhi oleh volatilitas return dan nilai transaksi secara signifikan.

---

The main purpose of this study is to examine the effectiveness of trading halt (suspension) at Jakarta Stock Exchange (JSX). The stated purpose of this suspension is to allow investors an opportunity to react to the relevant information. When the relevant information has disseminated to market, it is expected to reduce return volatility. This study examines the effect of trading suspension at stocks with a significant price behavior at 2004. This paper makes a comparison at one trading day before and after suspension for some variable, by reconstruct at 30-minutes of each trading day.

The testing variable at this study are return volatility, relative bid-ask spread, depth to relative spread, and transaction values. Statistical tests are based on Wilcox on signed ranks test, simple regression and multiple regression analysis, at 5% significant level.

This study finds that trading suspension cannot reduce return volatility. Return volatility is affected by relative bid-ask spread and transactions value. Suspension also didn't impact the stocks liquidity. The change of liquidity is determined by return volatility and transaction values."

"Suspensi adalah salah satu sanksi yang dapat dijatuhi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) apabila terdapat indikasi bahwa Perusahaan Tercatat melanggar ketentuan dalam Peraturan BEI. Dengan dijatuhi sanksi Suspensi oleh BEI, maka Saham Perusahaan Tercatat tidak dapat diperdagangkan di (a)pasar reguler dan pasar tunai atau (b)di seluruh pasar sekunder, termasuk pasar negosiasi. Apabila suatu saham telah disuspensi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan, maka BEI dapat melakukan forced delisting atau penghapusan pencatatan emiten terhadap Perusahaan Tercatat yang berkaitan. Namun, pada praktiknya, banyak Perusahaan yang telah disuspensi lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan tetapi tidak juga di-delisting oleh BEI. Suspensi yang berlangsung lama tanpa batas waktu maksimal yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan para investor. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dijatuhkannya sanksi suspensi sebagai bentuk perlindungan bagi investor. Skripsi ini akan membahas mengenai kesesuaian penerapan suspensi saham PT Bakrie Telecom Tbk dengan ketentuan III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004. Selain itu, akan ditinjau pula mengenai tindakan yang dapat dilakukan investor publik atas ketiadaan batas watuu suspensi yang dijatuhkan oleh BEI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode case approach dan comparative approach yang berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun tujuan perpanjangan suspensi PT Bakrie Telecom Tbk adalah untuk memberikan kesempatan kedua bagi perusahaan tercatat untuk dapat terus membenahi kondisi perusahaan, penerapan suspensi saham PT Bakrie Telecom Tbk oleh BEI tetaplah tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004, yaitu 24 (dua puluh empat) bulan karena PT Bakrie Telecom Tbk telah disuspensi dari 2019 hingga saat ini (2023). Untuk menghadapi ketidaksesuaian penerapan sanksi suspensi PT Bakrie Telecom Tbk, investor publik PT Bakrie Telecom Tbk dapat memilih untuk menjual saham tersebut di OTC (over the counter) atau menunggu sampai diangkatnya status suspensi oleh BEI dan menjual saham tersebut dengan periodic call auction di pasar reguler.

---

Suspension is one of the sanctions imposed by the Indonesia Stock Exchange (IDX) when there is an indication that the listed company violates the regulations of the IDX. With the imposition of a suspension sanction by the IDX, the shares of the Listed Company cannot be traded on the market. If a stock has been suspended for at least twenty-four months, the IDX may carry out a forced delisting or removal of the listed status of the related issuer. However, in practice, many companies have been suspended for more than twenty-four months but have not been delisted by the IDX, causing legal uncertainty which clearly contradicts the purpose of imposing suspension sanctions as a form of investor protection. This thesis discusses the appropriateness of applying the suspension to PT Bakrie Telecom Tbk in accordance with the regulation of III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004. Furthermore, it examines the actions that can be taken by public investors in the absence of a clear time limit for suspensions imposed by the IDX. This research employs a normative juridical approach with the case and comparative methods based on literature studies and interviews. The research findings indicate that although the purpose of extending the suspension of PT Bakrie Telecom Tbk is to provide a second chance for the listed company to improve its condition, the application of the suspension by the IDX is still not in line with the specified time limit of 24 (twenty-four) months according to the regulation III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004, as PT Bakrie Telecom Tbk has been suspended from 2019 until today, august 2023. To address the inconsistency in the application of the suspension sanction for PT Bakrie Telecom Tbk, public investors of PT Bakrie Telecom Tbk may choose to sell their shares over the counter or wait for the lifting of the suspension status by the IDX and sell their shares through periodic call auctions in the regular market."

"Nama Annisa PermatasariProgram Studi Ilmu Administrasi NiagaJudul Pengaruh Rights Issue Terhadap Imbal Hasil Saham dan Volume Perdagangan pada Emiten Warrant Issuer dan Nonwarrant Issuer yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 2010 Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari peristiwa rights issue terhadap imbal hasil saham dan volume perdagangan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi peristiwa untuk menjelaskan reaksi pasar di sekitar ex date Emiten dikelompokan menjadi kelompok emiten yang menerbitkan rights periode 2010 2014 kelompok emiten yang menerbitkan rights disertai dengan warran dan kelompok emiten yang menerbitkan rights tidak disertai dengan warran Berdasarkan hasil penelitian terhadap 86 emiten peristiwa rights issue cenderung direspon negatif oleh pasar pada saat ex date Respon pasar yang negatif ini terlihat dari abnormal return yang diperoleh investor Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat perbedaan rata rata perputaran aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah peristiwa.

---

Name Annisa PermatasariStudy Program Business AdministrationTitle The Effect of Rights Issue on Stock Returns and Trading Volume on The Warrant Issuer and Nonwarrant Issuer Listed in Indonesia Stock Exchange Period 2010 2014 This research aims to examine at the impact of the rights issue on stock returns and trading volume The method used in this research is the event study to explain the market reaction around the ex date Issuers are grouped into groups of issuers that issued rights in 2010 2014 a group of issuers that issued rights with warrant attached and a group of issuers that issued rights without warrant Based on the result of 86 listed companies rights issue tends to be responded negatively by the market at the ex date event This negative market response seen from the abnormal return obtained by the investors This research is also aims to examine at the difference in average volume turnover before and after the event date."

"Penelitian ini mempelajari mengenai pola transaksi dan kinerja investasi pada saham yang terdaftar dalam pengumuman saham suspend dan saham unsuspend di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2017 berdasarkan berbagai tipe investor dan juga mengkaji keberadaan price reversal pada periode tersebut. Dengan menggunakan data transaksi harian yang dibagi kedalam beberapa tipe investor lokal dan asing detail, didapatkan hasil bahwa, perilaku herding lebih kuat terjadi pada investor asing dibandingkan dengan investor lokal. Pada kategori tipe investor lokal dan asing detail, tipe investor perusahaan efek lokal memiliki perilaku herding paling kuat pada kedua periode suspensi. Kinerja investasi secara kumulatif investor asing lebih baik daripada investor lokal dan kinerja investasi terbaik didapatkan oleh tipe investor perusahaan efek lokal. Investor lokal memiliki pola investasi information-based model, sedangkan investor asing memiliki pola investasi value investing pada periode sebelum suspend dan information-based model pada periode setelah unsuspend. Untuk tipe investor detail yang memiliki pola investasi behavioral-based model pada kedua periode suspensi adalah investor individual lokal, investor perusahaan asing, dan investor bank asing. Sedangkan untuk pola value investing adalah investor individu asing. Investor asuransi lokal, investor lainnya lokal, dan perusahan efek asing memiliki pola investasi information-based model pada kedua periode suspensi. Berdasarkan analisa uji ANOVA didapatkan bahwa telah terjadi indikasi price reversal pada periode pengumuman sebelum suspend dan setelah unsuspend.

---

This research examines trading patterns and performance of stock before and after suspension announcement in Indonesia Stock Exchange during 2016 to 2017 based on investor type and also examines the existence of price reversal. By using the daily transaction data of domestic and foreign investor detail, proved that herding behavior is stronger in foreign investor than domestic investor in both suspension period. Based on detail investor category, securities company domestic investors have the strongest herding in both suspension period. Investment performance of foreign investors are better than domestic investors and the best investment performance are securities domestic investors. Domestic investors have information-based model as an investing pattern, while foreign investor has value investing model in before suspension and information-based model after suspension. For investor type that have behavioral-based model are individual domestic, corporate foreign, and bank foreign investors. Whereas, for value investing model is individual foreign investor. Insurance domestic, other domestic, and securities company foreign investors have information-based model investing pattern in both suspension period. Based on ANOVA analysis showed that there has been a price revesal indication in before suspend announcement and after unsuspend announcement period."

"Tesis ini membahas tentang saham-saham yang tidak dapat diidentifikasi lagi oleh emiten terkait dengan aksi korporasi emiten yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham independen. Aksi korporasi yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham independen hanya ada 2 (dua), yaitu Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan aksi korporasi merubah status dari Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup (go private). Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis penyebab, hambatan serta dampak yang ditimbulkan oleh saham tidak teridentifikasi. Data yang digunakan adalah data aksi korporasi go private PT. Aqua Golden Mississippi Tbk yang mendapat hambatan dari pemegang saham tidak teridentifikasi dimana RUPSLB dilakukan berulang-ulang begitu pula dengan penawaran tender yang dilakukan berulang-ulang dan sampai Emiten melakukan investigasi langsung ke lapangan untuk mencari pemegang saham tidak teridentifikasi. Dari hasil analisis diperoleh fakta bahwa saham tidak teridentifikasi mengakibatkan kesulitan pengelolaan data administrasi oleh Emitenerta dapat juga menghambat aksi korporasi tertentu emiten yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen. Penyelesaiannya adalah dengan sistem pengelolaan harta oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) yang memberikan perlindungan terhadap Emiten, Pemegang saham tidak teridentifikasi dan juga kepada Negara melalui, sedangkan untuk tindakan preventif kedepannya adalah dengan diberlakukannya Single Investor Identity (SID) yang mewajibkan setiap investor yang akan melakukan transaksi di Pasar Modal wajib membuka rekening efek. Meskipun belum ada peraturan yang khusus mengatur masalah saham tidak teridentifikasi sampai saat ini, namun Bapepam-LK hanya memberikan perlindungan bardasarkan kasus per kasus. Namun demikian untuk memberikan kepastian hukum maka diperlukan adanya amandemen terhadap UUPT dan UUPM, sedangkan pelaksanaanya dapat diatur dengan Keputusan dari Ketua Bapepam-LK.

---

This thesis discussed about the stocks that were unidentified by the issuers concerned with corporate action that needed approval from the independent shareholders. Corporate action that needed approval from independent shareholders have only 2 (two), first is transaction containing the conflict of interest, referred to Regulation number IX.E.1 about Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu and second is corporate action to change corporate status from public company to private company (going private). Research done by analyzing the causes, constraints and the impact caused of unidentified stocks. The data used is PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. action for go private, which got resistance from unidentified shareholders when RUPSLB done repeatedly as well as the tender offer is made repeatedly and the issuer have to do direct investigation to find unidentified shareholders. From the analysis results obtained by the fact that the stocks was not identified, it has caused difficulties for the data management administration by the issuer, and may also inhibit the action of certain corporate issuer who require these independent approval. The Solution for completion is through property management system by Balai Harta Peninggalan (BHP) which provides protection to Issuer, unidentified shareholder and to the State through. Whereas for preventive measures for the future with implementation of Single Investor Identity (SID) which requires each investor who would do transaction in capital market required to open securities account. Although there are no regulations that specifically regulate the unidentified stocks problem recently, but Bapepam-LK only provide protection case by case basis. However, to provide law certainty, it is necessary to amendment UUPT and UUPM, while the implementation can be regulated by own rules of Chairman of Bapepam-LK."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal yaitu oleh PT. Katarina Utama Tbk. yang telah menyalahgunakan penggunaan dana Initial Public Offering (IPO) atau yang biasa disebut sebagai dana penawaran umum, peran Bapepam-LK terhadap praktik pelanggaran tersebut dan bentuk perlindungan investor apabila terjadi praktik pelanggaran dalam pasar modal yang dapat merugikan investor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder. PT Katarina Utama Tbk. melakukan pelanggaran di pasar modal karena telah menyalahgunakan penggunaan dana penawaran umum dan memanipulasi laporan keuangan yang menyebabkan dana tidak bisa direalisasikan untuk kepentingan perusahaan dan kegiatan tersebut merugikan para investor. Peran Bapepam-LK sebagai regulator memiliki kewenangan dan fungsi dalam menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, hal itu dapat terwujud apabila tercipta adanya suatu sistem pengawasan atas pasar yang ketat dan tegas. Dalam hal sanksi, pihak Bapepam-LK lebih sering menggunakan sanksi administratif saja, padahal di sisi lain Bapepam mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana. Bentuk perlindungan yang dapat diupayakan investor adalah perlindungan melalui hukum perdata dan pidana, dalam kasus ini melakukan perlindungan hukum melalui perdata dan pidana. Oleh karena itu, demi menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien diperlukanlah peran dari emiten, Bapepam-LK serta investor itu sendiri. Karena tanpa adanya peran serta dari masing-masing pihak, maka tidak akan pernah tercipta kegiatan di pasar modal yang aman guna menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

The focus study is about violence that happen in capital markets which is done by PT. Katarina Utama Tbk by using Initial Public Offering (IPO) funds in inapropriate way. In this problem, Bapepam-LK can use its authorities since the violence harms investor. The research method used in this study is a normative research, using secondary data. This study concludes that PT Katarina Utama Tbk. violates in capital markets because using Initial Public Offering (IPO) funds in inapropriate way and manipulating financial report that makes the funds can?t be realization for company importance which harms the investor. Bapepam-LK role as regulator has authorities to create good condition trading effect. It will happen if there is tight and strong market assesment system. About the sanction, Bapepam-LK oftenly uses adminsitration sanction beside it has authorities to use public law sanction. The investor protection in this case can be done from public law and private law. Base on this case, it is urgently needed emiten, Bapepam-LK, and investor role to create good condition trading effect."

"Penulisan ini membahas mengenai mekanisme pencatatan kembali (relisting) saham di Bursa yang dikaitkan dengan pertimbangan hukum yang mendasari perusahaan untuk melakukan relisting. Mekanisme pencatatan kembali saham di Bursa ini tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan BEJ No. I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. Berkaitan dengan mekanisme pencatatan kembali saham ini harus dikaitkan dengan alasan perusahaan dihapus pencatatan sahamnya di Bursa. Sebagai konsekuensi dari pencatatan kembali saham di Bursa tentunya memberikan akibat hukum terhadap pemegang saham minoritas dari perusahaanperusahaan yang melakukan relisting. Penulisan tesis ini menekankan studi pada tiga perusahaan yakni: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk, dengan alasan bahwa ketiga perusahaan tersebut sudah delisting sejak tahun 2009 dengan alasan yang berbeda sehingga mengakibatkan dipilihnya mekanisme relisting yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan pendekatan perbandingan (comparative approach) atas tindakan hukum yang akan diambil oleh perusahaan-perusahaan yang hendak mengajukan permohonan relisting. Pendekatan perbandingan ini juga membandingkan proses dan mekanisme delisting dan relisting di Indonesia dan di Amerika Serikat sebagai suatu landasan teori.

---

This thesis concerns on the mechanism of relisting share in Indonesia Stock Exchange related to legal consideration for the company to relist. The mechanism of relisting is not stipulated on BEJ Regulation No. I-I regarding Delisting and Relisting Share in Indonesia Stock Exchange. Pursuant to the mechanism of relisting, it must also be considered with the causes why a company was delisted. As a consequence of relisting share in Indonesia Stock Exchange, it can be stated that it will give legal effect on minority shareholder protection. Research of this thesis will be studied on three companies, such as: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, and PT Apexindo Pratama Duta Tbk, due to the similarity of company's status and the time when these companies were delisted on 2009. It can be said that with different causes creates different mechanism to relist their shares so that creates legal uncertainty among the investors. Because of that legal uncertainty it is also explained about which one of the mechanism is correct to be done. This thesis used doctrinal research with comparative approach on legal consideration that is taken by these three companies and on different mechanism to relist their share and the comparison on delisting and relisting process between Indonesia and United States."