Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini mendeskripsikan diskursus pandangan politik, antara; kelompok yangmenginginkan penguatan peran negara yang tercermin di dalam peran organisasiintelijen dan jaminan perlindungan kebebasan warga negara; mengkaji reformasiintelijen dalam kerangka negara hukum demokratis di Negara Indonesia; sertamenganalisa wewenang khusus yang ada pada Badan Intelijen Negara (BIN) yangsesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Penelitian tesis inimengunakan metode penelitan yuridis-normatif dengan pendekatan perundangundangan,konsep, sejarah, dan analisi hal ini sejalan dengan karakter dari ilmuhukum, yakni preskriptif. Penelitian tesis ini juga memperoleh data berdasarkanstudi lapangan serta studi kepustkaan. Hasil dari penelitian tesis ini menyarankanuntuk (i) melindungi kebebasan warga negara tanpa mengurangi peran intelijennegara dalam menunjang pencapaian kepentingan nasional dan menegakkankeamanan nasional, diperlukan suatu pengawasan berlapis yang melibatkanmekanisme internal organisasi intelijen, lembaga eksekutif, lembaga legislatif,lembaga yudikatif, auditor negara (BPK), lembaga independen negara (KPK), dandari masyarakat (media massa serta lembaga swadaya masyarakat), (ii) disampingitu juga diperlukan diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi dari organisasiintelijen agar intelijen dapat bekerja secara efektif di dalam negara hukumdemokratis, (iii) selanjutnya diperlukan Undang-Undang Keamanan Nasionalsebagai payung hukum bagi kegiatan aktor keamanan di Indonesia termasukintelijen, dan Undang-Undang Penyadapan untuk melindungi hak privasi setiapwarga negara.

---

Abstract This thesis describes the discourse of political views, including: the groups whowant a strengthening the role of state that is reflected in the role of intelligenceorganizations and the guarantee of freedom of citizens; assess the intelligencereform within the framework of a democratic constitutional state in Indonesia, aswell as analyzing existing special authority on Intelligence State Agency (BIN) inaccordance with the principles of a democratic constitutional state. This thesisresearch using normative-juridical research methods, approach to legislation, theconcept, history, and this analysis is in line with the character of legal science,which is prescriptive. This thesis study also obtained data based on field studiesand literature studies. The results of this thesis research is (i) suggested to protectthe freedom of citizens without reducing the role of intelligence in supporting theachievement of national interest and upholding national security requires; amultilayered oversight mechanism involving internal intelligence organization,the executive, legislature, judiciary, the state auditor (BPK), an independent stateagency (KPK), and from the public (mass media and non-governmentalorganizations), (ii) as it also required the differentiation of specialized structuresand functions of intelligence for intelligence organizations to work effectively inthe democratic constitutional state, (iii) then required The National Security Actas a legal umbrella for the activities of security actors in Indonesia, includingintelligence, and Interception Communication Act to protect the privacy rights ofevery citizen."

"Ungkapan penulis kemiliteran di Tiongkok (Cina) kira-kira 500 tahun SM di atas menyiratkan peran penting intelijen (mata-mata) bagi seorang raja ketika akan mengambil keputusan penting dalam mengendalikan urusan pemerintahan atau seorang jenderal perang untuk memenangkan peperangan. ...."

"ABSTRAKTesis ini membahas tingkat ancaman dan kontra intelijen terhadap aksipenyadapan yang dilakukan oleh intelijen negara asing terhadap Indonesia padatahun 2009. Akibat dari penyadapan tersebut menimbulkan kerugian padaIndonesia sehingga perlu untuk kesiapsiagaan intelijen pada masa yang akandatang sehingga dapat dilakukan pencegahan. Pendekatan Tesis menggunakanpenelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data yang diperoleh darisumber terbuka dan tertutup, dokumentasi, dan dari wawancara secara langsungdengan pihak-pihak yang terkait dengan adanya penyadapan yang terjadi padatahun 2009. Narasumber dari IT VVIP, BIN, Lemsaneg, Kemenlu, Kominfo,Cyber Crime Polri, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, serta dari stafteknis luar negeri yang mengetahui detil permasalahan tersebut.Upaya Kontra Intelijen diupayakan untuk menemukan solusi ataspenyadapan yang terjadi dan rencana respon pada masa yang akan datang.Membahas penyadapan adalah persoalan yang relatif sensitif sehingga perluuntuk upaya pendekatan untuk mengakses informasi yang ada. Kepentingannegara asing relatif tinggi terhadap Indonesia yang memicu upaya memperolehinformasi dengan cara penyadapan yang merupakan upaya intelijen. Kaitandengan hal tersebut, maka perlu diupayakan kesiapsiagaan dan kemampuanuntuk menangkis aksi penyadapan yang dilakukan oleh negara asing denganPendekatan dan langkah-langkah kontra intelijen sehingga pada masa mendatangdapat dicegah atau bahkan dilawan dengan menyerang balik

---

ABSTRACTThis thesis discusses the level of threat and counter-intelligence againstthe action of intelligence wiretaps conducted by foreign countries againstIndonesia in 2009. As a result of the wiretapping causing losses in Indonesia sothe need for preparedness intelligence in the future so as to do prevention. Thesisapproach uses qualitative research methods descriptive analysis. Data obtainedfrom open and closed source, documentation, and from direct interviews with theparties related to the wiretapping that took place in 2009. Speakers from VVIP IT,BIN, Lemsaneg, Ministry of Foreign Affairs, Communications and InformationTechnology, Cyber Crime Police, Regulatory Agency Telekomunikasi Indonesia,as well as from foreign technical staff who know the details of the problem.Efforts to Counter Intelligence attempted to find a solution on interceptionhappens and response plans in the future. Discussing the tapping is relativelysensitive issues so it is necessary to approach attempts to access information. Theinterests of a foreign country is high relative to Indonesia that triggered efforts toobtain information by tapping an intelligence efforts. In this regard, it should bepursued preparedness and ability to fend tapping action undertaken by a foreigncountry with the approach and counter-intelligence measures so that in the futurecan be prevented or even resisted by striking back."

"Intelijen seharusnya tidak mengenal pembedaan berdasarkan gender. Namun kenyataannya pada berbagai organisasi intelijen, seakan – akan hal ini adalah pekerjaan laki – laki dan tidak memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk dapat berperan lebih banyak, apalagi untuk mencapai tingkat manajerial pengambil keputusan tingkat tinggi. Kondisi ini tergambar pada apa yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dimana budaya, perspektif, dan stigma yang ada masih beranggapan bahwa kegiatan intelijen sebagai dunia laki - laki.

Tujuan dari penelitian ini nantinya adalah untuk menganalisis bagaimana perempuan berperan dalam kegiatan – kegiatan intelijen serta penegakan hukum, bagaimana mereka seharusnya diperankan, apa manfaat keterlibatan perempuan, hambatan, kendala keterlibatan petugas perempuan dalam kegiatan pengawasan (intelijen dan penegakan hukum).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods) dengan melakukan survey, studi pustaka, wawancara, pengamatan di lapangan, dan mengumpulkan data – data terkait penelitian ini.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa peran perempuan dalam kegiatan intelijen dan penegakan hukum di DJBC masih sangat terbatas dan belum maksimal, serta hambatan dan kendala petugas perempuan untuk dapat lebih terlibat dalam kegiatan pengawasan pada dasarnya bersumber dari faktor internal dan eksternal dari petugas tersebut.

---

Intelligence should not recognize distinctions based on gender. However, in reality in various intelligence organizations, it is as if this is a man's job and does not provide sufficient space for women to be able to play more roles, let alone to reach high-level managerial decision-making levels. This condition is illustrated by what is happening at the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) where the existing culture, perspective, and stigma still think that intelligence activities are a man's world.

The purpose of this research later is to analyze how women play a role in intelligence and law enforcement activities, how they should be played, what are the benefits of women's involvement, obstacles, constraints on the involvement of female officers in surveillance activities (intelligence and law enforcement).

This study uses mixed research methods (mixed methods) by conducting surveys, literature studies, interviews, field observations, and collecting data related to this research.

The results of the study show that the role of women in intelligence and law enforcement activities at DGCE is still very limited and not optimal, and the obstacles and constraints for female officers to be more involved in oversight activities are basically sourced from internal and external factors of these officers."