Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membuhas tentang permasalahan ketentuan perpajakan atas Real Estate Investment Trusts (REITs). RElTs di Indonesia disebut sebagai Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak lnvestasi Kolektif (DIRE KIK). Dari sudut pandang investor, DIRE KlK merupakan reksa dana dengan perbedaan pada jcnis investasi yang dHakukan. Blla reksa dana berinvestasi pada instrnmen keuangan, maka DIRE KIK berinvestasi pada aset real estat dan efek yang dlterbitkan oleh perusahaan rea:J cstat Yang jadi permasalahan adalah bagaimana perlakuan perpajakan atas DIRJ~ KIK, mengingat bahwa sampai saat ini belum tcrdapat aturan khusus tentang DIRE~ padahal salah satu hal yang menarlk dari REITs adalah adanya fasilitas perpajakan. Sebagian orang mengiru bahwa akan terdapat pengenaan pajak berganda bHa tidak tcrdapat fasilitas perpajakan atas DIRE KIK. Berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa hal yang perlu diatur secara khusus daJam ketentuan perpajakan atas DIRE KlK yailu dividen yang diterima dari Special Purpose Company (SPC) dan penHaian kemhali atas aktiva tetap. Bila DIRE KIK berlnvestao.:i melalui SPC maka akan terdapat pengenaan pajak berganda. Penilaian kembali aset reat estat DIRE KlK, pada substansinya merupakan penilaian aset investasi pada harga pasar dan bukan revaiuasi al'tiva tetap. HasH analisis mengusulkan agar dilakukan amandemen terhadap UU Pajak Pcnghasilan, khususnya atas dividen yang dikecualikan daTi nbyek pajak dan se!isih lebih penilaian kembali aset real estat DIRE KTK.

---

The focus on this study is Income Tax treatment of Real Investment Trusts (REITs). REITs in Indonesia called Dana InvesJasi Real Eslal berbentuk Kontrak Investasi Koleklif (DIRE KJK). From investor's point of view, DIRE KJK simtlar with mutual fund, with different investment type. If mutual funds invest in financial instruments, DIRE KIK invest in real asset and marketable securilies issued by real estate agents. The problem is how the appropriate tax treatment of DIRE KlK, while no specific tax regulation regarding DIRE and the main attraction of DIRE for many customers are the tax facility. Some people assume that there will be double taxation if there is no tax faciliy on DIRE KIK, considering Indonesian taxation system is classicaL If that is true, DIRE KIK would not be interesting for investor. Based on analysis on current tax regulation, the researcher suggest some specific regu1ation on dividend received from Special Purpose Company (SPC) and assets revaluation. If DIRE KIK invest through SPC \\"

"Skripsi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana kebijaksanaan investasi Dana Pensiun di Indonesia, khususnya PT " XY " sebagai pengelola dana pensiun pegawai negeri sipil, terutama yang menyangkut alternatif dan kombinasi jenis investasi selama 10 tahun periode analisa, serta meIihat pengaruh Undang-Undang Dana Pensiun terhadap pereneanaan inVestasinya di masa yang akan datang. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dari be-rbagai literatur dan studi lapangan p.ada PT " XY ". Masil penelitian yang diperoleb adalah bahwa sebagai BUMN dibawah pengawasan Departemen Keuangan RI, PT " XY " secara operasional mempunyai aturan tersendiri yang berbeda dengan Undang-Undang Dana Pensiun. Dengan alasan keamanan. likuiditas dan hasil yang pasti demi memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun, maka pilihan investasi diprioritaskan Pada deposito berjangka, dengan porsi dana yang sering melebihi batas maksimum investasi (menurut KMK No. 231 Tahun 1993). Jenis -investasi lain adalah saham, obligasi, SBI, surat berharga lain, tanah dan bangunan,' serta investasi lain. Saran dari penulis adalah perlu kejelasan lebih lanjut tentang status PT " XY - demi efisiensi dan efektifitas kerjanya, apakah berbentuk asuransi jiwa, dana pensiun atau tetap seperti semula. Selain itu perlu dibuat pula suatu arahan investasi terinci seperti yang dikehendaki peraturan yang ada."

"ABSTRAKPemerintah dengan kebijakan yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun telah memberikan kesempatan bagi Bank ataupun Perusahaan Asuransi Jiwa mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk menyelenggarakan program pensiun kepada masyarakat luas. Kebijakan merupakan usaha Pemerintah untuk memelihara kesinambungan pendapatan karyawan perusahaan dan pekerja mandiri pada saat memasuki usia pensiun (retirement benefit).Sebagai implementasinya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang disingkat DPLK BNI, berdasarkan keputusan Direksi Bank BNI Nomor KP/137/DIR/R tanggal 09 Juni 1993, yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor KEP13011KM.1711993 tanggal 28 Desember 1993 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 18 tanggal 4 Maret 1994, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari Dana Pensiun bagi karyawan Bank BNI.Penelitian dilakukan untuk mengetahui kesempatan dalam penyerapan pasar oleh Bank BNI dalam memasarkan program pensiun DPLK BNI, dengan menggunakan Analisis SWOT, dalam rangka menyusun kebijaksanaan strategi pemasaran yang tepat untuk mendapatkan peluang pasar yang ada dan mengantisipasi pensaingan yang semakin meningkat.DPLK BNI mempunyai banyak peluang untuk memasuki pasar. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata perusahaan di Indonesia per tahun untuk periode Tahun 1991-1997 sebesar 3,01 persen atau 4.357 perusahaan, dengan rata-rata penyerapan jumlah tenaga kerja WNI per tahun sebanyak 454.712 tenaga kerja atau 6,99 persen.Target pasar program pensiun adalah masyarakat pekerja secara keseluruhan, maka untuk menggarap peluang dan dalam rangka mensosialisasikan program pensiun kepada masyarakat, perlu dilakukan promosi lewat media massa antara lain televisi, disamping memanfaatkan secara optimal pendayagunaan jaringan Kantor Cabang Bank BNI yang ada diseluruh Indonesia."

"Perkembangan Lembaga Dana Pensiun saat ini semakin pesat. Oleh sebab itu Dana Pension harus meningkatkan pelayanan kepada peserta dana pensiun agar dapat bersaing dengan Dana Pensiun lain. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah memberikan informasi keuangan yang andal kepada peserta dana pensiun. Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis penerapan akuntansi dana pensiun agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang and dan akurat. Penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan riset lapangan yaitu dengan cara melakukan kerja paruh waktu pada DPLK 'X' sebagai studi kasus yang dipergunakan dalam pembahasan. Dari hasil analisis yang dilakukan penulis, terlihat bahwa pencatatan informasi keuangan pada DPLK 'X' belum dilakukan secara tepat. Hal ini dapat dilihat dari perbedaaan saldo iuran pensiun, investasi dane pensiun dan manfaat pensiun antara bagian kepesertaan dan keuangan dan investasi dan keuangan. Perbedaan ini disebabkan karena bagian keuangan belum melakukan rekonsiliasi bulanan untuk memudahkan proses rekonsiliasi pada akhir tahun. Selain itu belum dibuat buku besar pembantu untuk memudahkan proses rekonsiliasi tersebut. Peyebab lainnya adalah kurangnya tenaga pelaksana pencatatan transaksi dana pensiun yang menyebabkan adanya kesalahan pencatatan, belum dicatat maupun pencatatan ganda transaksi-transaksi tersebut. Kurang akuratnya hasil dari bagian pencatatan menyebabkan proses pelaporan juga mengalami kesulitan untuk menghasilkan informasi yang andal. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuatan laporan bulanan yang sebagian besar menggunakan informasi dari bagian lain (Laporan Penempatan Dana dari bagian investasi). Juga pembuatan laporan keuangan akhir tahun yang memerlukan waktu yang lebih lama karena hasil dari proses pencatatan belum akurat. Oleh sebab itu penulis menyarankan DPLK 'X' untuk membuat Buku Besar Pembantu untuk memudahkan proses rekonsiliasi, melakukan rekonsiliasi bulanan dan menambah pelaksana bagian pencatatan."