Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilihan metode penyusutan yang tepat akan memberi keuntungan kepada Wajib Pajak, demikian juga dengan pemilihan bentuk penghasilan yang diberikan kepada para karyawannya. Pemilihan bentuk penghasilan yang diberikan kepada karyawan yang tepat akan mengurangi pajak terutang dari suatu pemberi kerja. Demikian hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Untuk memilih metode penyusutan saldo menurun dan metode garis lurus diperlukan penghitungan dengan memperhatikan variabel waktu.Metode yang memperhatikan variabel waktu yang digunakan untuk membandingkan kedua metode tersebut adalah metode nilai sekarang. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa jika tingkat bunga riil positif maka metode penyusutan saldo menurun selalu memberikan nilai sekarang riil yang lebih besar jika dibandingkan dengan metode garis lurus, sehingga mengakibatkan nilai sekarang riil dari biaya perusahaan yang lebih besar. Sebaliknya jika tingkat bunga riil adalah negatif maka metode garis lurus menghasilkan nilai sekarang riil yang lebih besar. Apabila tingkat bunga riil sama dengan nol maka kedua metode menghasilan nilai sekarang riil yang sama besarnya. Pemilihan bentuk penghasilan yang diberikan kepada karyawan juga memegang peranan penting dalam manajemen pajak, khususnya untuk menghemat pengeluaran pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa memberikan tunjangan sedemikian sehingga jumlah penghasilan yang diterima oleh karyawannya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki, dapat lebih menghemat pajak. Namun demikian, pengeluaran untuk karyawan secara keseluruhan jika perusahaan memberikan tunjangan PPh melebihi jumlah pajak yang dapat dihemat tersebut, sehingga secara kornersial, pemberian bentuk penghasilan ini kurang menguntungkan bagi perusahaan. Terakhir, tidak kalah pentingnya dalam manajemen pajak adalah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"Imbalan kerja adalah merupakan bentuk kompensasi atau reward yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya. Imbalan kerja yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas pegawai kepada perusahaan. Dengan adanya imbalan kerja tersebut, karyawan akan merasa dihargai atas kinerja yang sudah mereka berikan kepada perusahaan. Jenis imbalan kerja yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya dapat berupa gaji, bonus, sisa cuti yang dapat diuangkan, natura/kenikmatan, pesangon, asuransi dan pensiun. Atas jenis-jenis imbalan kerja tersebut secaraakuntansi diatur bagaimana pelaksanaannya seperti yang tercantum dalamPernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 - Revisi. Selain itu, jenis-jenis imbalan tersebut secara perpajakan juga diatur bagaimana pelaksanaan yang benar yang harus diterapkan bagi Perusahaan dan Wajib Pajak.Permasalahan pokok yang timbul adalah bagaimana perlakuan pajak atas berbagai imbalan kerja (seperti gaji, bonus, natura/kenikmatan, cuti yang dapat diuangkan, pensiun, pesangon dan Asuransi) yang diberikan perusahaan kepada karyawannya dengan mengacu kepada UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.Penulisan tesis ini bertujuan untuk dapat memecahkan permasalah pokok tersebut dan penulisan ini merupakan laporan dari hasil dari proses penelitian. Penelitian yang dipakai adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari lapangan hasil wawancara tentang perlakuan pajak yang diterapkan atas berbagai jenis imbalan yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara.Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat simpulkan bahwa atas berbagai imbalan kerja yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya adalah sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan peraturan pelaksanaannya dan selain itu juga sudah sesuai dengan Pernyataaan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 - Revisi. Saran untuk penelitian ini adalah agar Peraturan Pajak yang terkait dengan jenis-jenis imbalan kerja sebaiknya dipertahankan.

---

Employee benefit is kind of reward compensation that given by Company to the employee. Employee benefit that given by Company can bring employee motivation to work increased and will make them more loyal to the Company. Employee will feel proud and happy because their contribution is accepted by Company.Employee benefits which given by Company to the employee are consist of salary, bonus, paid annual leave, benefits in kind, post-employment benefits such as pensions, insurance. The Accounting Standard is prescribed the accounting and disclosure for employee benefits under Statement of Financial Accounting Standard 24 - Revised. On the other hand, those benefits are prescribed under tax ruling that should be applied by Company and tax payer.The core problem is how the tax treatment on employee benefits (such as salary, bonus, benefits in kind, post employment benefits like pensions,insurance) which given by Company to the employee with refer to tax ruling. The purpose of this research is to have the solution to solve the core problem and this thesis is part of report and result from research process. This research using qualitative approach with type of analytic descriptive research that describing the data from interviewing result on how the application tax treatment to the employee benefits that given by Company to the employee. The technique of collecting data is performed by doing interview and literature study.Based on the analysis, it can be concluded that employee benefits that given by Company to the employee is already in line with the tax ruling and Statement of Financial Accounting Standard 24 - Revised. The recommendation from this research is given to each employee benefit that given by Company to the employee which is in the overall opinion the tax ruling should be maintained."

"Usaha koperasi pada dasamya diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kepentingan anggota dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai koperasi sebagaimana prinsip dasar usaha koperasi, dalam kaitannya dengan usaha koperasi ini, pengelolaannya ditujukan untuk mencapai taraf hidup dan kesejahteraan anggota, termasuk secara umum masyarakat secara keseluruhan.Hambatan yang mungkin menghadang dalam upaya mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan kegiatan usaha yang merupikan posisi koperasi adalah ekonomi yang mendua, di satu sisi membiarkan modul usaha swasta dengan liberlismenya menghancurkan usaha ekonomi koperasi. Akan tetapi, di pihka lain mendorong gerakan koperasi sebagai gerakan perekonomuian nasional. Kebijakan tersebut harus dihapuskan dengan menguatkan struktur ekonomi yang mapan bagi koperasi.Dalam era pasar babas, persaingan usaha yang sehat menjadi salah satu prasyarat keberhasilan suatu badan usaha untuk tetap bertahan, salah satu badan usaha tersebut adalah koperasi yang merupakan wadah perekonomian yang sesuai dengan sifat dan watak hidup bangsa Indonesia, Dalam konsep persaingan usaha yang sehat diberlakukan di Indonesia, UU No 5 tahun 1999 memberikan pengecualian bagi koperasi dalam menjalankan kegiatan prodaksi atau pemasaran barang, perlakuan khusus tersebut diberlakukan sebagai bentuk dukungan pernerintah kepada badan usaha koperasi agar tidak terlibat dalam persaingan dengan kelompok ekonomi yang lebih kuat dan mapan, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa koperasi belum tentu dapat mempunyai kemampuan lebih dalam menjalankan usaha yang setara dengan kelompok usaha lainnya.Persaingan usaha yang sehat menjadi salah satu prasyarat keberhasilan suatu badan usaha untuk tetap bertahan, salah satu badan usaha tersebut adalah koperasi yang merupakan wadah perekonomian yang sesuai dengan sifat dan watak hidup bangsa Indonesia. Adanya perlakuan khusus yang tertuang didalam pasal 50 Huruf i UU No. 5 tahun 1999 tersebut merupakan bagian dari peningkatan struktur dan diversifikasi usaha koperasi agar semakin berkembang, dalam kebijakan tertentu yang melibatkan koperasi dan usaha kecil, sama lapangan usaha ekonomi terbuka dilakukan oleh koperasi dan kemudian proses pelaksanaan di lapangan dilakukan pembinaan sebagaimana mestinya."