Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap pihak importir yaitu PT. XYZ. Penerapan dalam Pasal 16 UU Kepabeanan oleh Pejabat Bea dan Cukai yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen sering salah penafsiran. Penerbitan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean yang lebih dari sekali mengakibatkan PT. XYZ dirugikan dengan harus membayar kekurangan bea masuk dan menghambat kelancaran arus barang dalam mengimpor barangnya. Penetapan tarif dan nilai pabean sebanyak dua kali dalam PIB yang sama tidak sesuai dengan Pasal 16, Pasal 92A UU Kepabeanan dan asas kepastian hukum karena dinilai tidak adil dalam menjalankan kewenangan untuk menerbitkan keputusan melalui Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP). Mengatasi permasalahan tersebut PT. XYZ melakukan upaya gugatan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara karena permasalahan atas pengambilan keputusan Pejabat Bea dan Cukai yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku merupakan sengketa TUN bukan merupakan sengketa Pajak. Hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai dalam pengambilan keputusan harus profesional dengan melakukan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang- undangan Kepabeanan. Penulis juga memberi saran terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan internal dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen.

---

This thesis discusses the determination of tariff and customs value by Customs officials of the importer, namely PT. XYZ. The application of Article 16 of Customs Act by the Customs Officer Functional Official Document Examiner is often misinterpreted. Issuance of Determination of Tariff and Customs value more than once resulting in PT. XYZ disadvantaged by having to pay import duties and shortcomings hamper the smooth flow of goods in the importing of goods. Determination of tariff and customs value twice in the same PIB is not in accordance with Article 16, Article 92A of Customs Law and the principle of legal certainty as judged unfairly in exercising authority to issue a decision through a letter of determination tariff and Customs Value (SPTNP).

Addressing the issue of PT. XYZ did attempt a lawsuit against the State Administrative Tribunal for decision-making problems for Customs and Excise officials are contrary to applicable legislation is not a dispute TUN tax dispute. The results of these studies, the authors concluded that the Customs officials in decision-making should be a professional to perform in accordance with its authority under the Customs laws and regulations. The author also gives advice to the Directorate General of Customs and Excise to perform internal control in decisions made by officials Functional Document Examiner."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 20/KPPU-I/2016 terkait pelanggaran pasal 5 ayat 1 Undang-undang no 5 tahun 1999 tentang penetapan harga yang diduga dilakukan oleh PT Artha Samudera Kotindo dan PT Sarana Gemilang pada kawasan Tempat Penimbunan Pabean TTP KPP Bea dan Cukai di Belawan. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh PT Artha Samudera Kotindo dan PT Sarana Gemilang berkaitan dengan penetapan tarif pada jasa handling untuk BTD barang tidak dikuasai berupa kontainer 20 FT, 40 FT, dan over height/over width/ over length. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan untuk menganalisis dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Samudera Artha Kortindo dan PT Sarana Gemilang dengan nomor perkara 20/KPPU-I/2016 berdasarkan UU no 5 tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha no 4 tahun 2011. Berdasarkan putusan Majelis Komisi, penetapan harga didasarkan pada perjanjian yang dilakukan kedua perusahaan memenuhi unsur pada pasal 5 ayat 1 karena bukti langsung dan tidak langsung terpenuhi. Penetapan tarif melalui asosiasi membuat tarif yang dikenakan memiliki beberapa kesamaan.

---

ABSTRACTThis bachelor thesis discussed about Analysis of Commission 39s Decision No 20 KPPU I 2016 Regarding Alleged Violations based on article 5 1 section a law no 5 1999 about price fixing in handling tarif by PT Artha Samudera Kotindo and PT Sarana Gemilang on KPP Kawasan Penimbunan Pabean Custom in Belawan. The allegation is supported by the facts, there is an agreement between PT Artha Samudera Kontindo related on tarif policy of handling service for BTD Barang Tidak Dikuasai about container 20 FT, 40 FT and over height over width over length. In writing of this bachelor thesis writer use normative analysis to analyzed alleged violations by PT Artha Samudra Kotindo and PT Sarana Gemilang with decision No 20 KPPU I 2016 based on law no 5 1999 and Comission law no 4 2011. Based on the verdict of the anti competition commission, price fixing based on agreement between PT Artha Samudra Kontindo substantial enough to be proven violating chapter 5 section 1 because there are direct evidence and indirect evidence. Price fixing by the association made tarif have some similarity."

"Penelitian ini membahas analisis atas standar operasional prosedur (SOP) pengadaan barang impor pada PT XYZ dan pengendalian risiko dari masing-masing sub-aktivitas yang ada dalam SOP tersebut. Penilitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa SOP yang digunakan dalam kegiatan pengadaan barang impor telah sesuai dengan kaidah/teori yang ada. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis risiko dan memberikan mitigasi dari risiko yang ada dalam kegiatan pengadaan barang impor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa PT XYZ dalam menjalankan kegiatan pengadaan barang impornya perlu menambahkan poin-poin penting yang belum ada dalam SOP, seperti meningkatkan kontrol persediaan serta meningkatkan kontrol atas utang dan piutang yang dapat mempengaruhi berjalannya kegiatan ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas kegiatan pengadaan barang impor serta dapat mendukung berjalannya proses bisnis PT XYZ secara keseluruhan.

---

The focus of this study are the analysis of standard operating procedures (SOP) for the procurement of imported goods at PT XYZ and the risk control of each sub-activity in the SOP. This study purposed to ensure that the SOP that used in the procurement of imported goods are in accordance with existing rules/theories. In addition, this study also purposed to analyze risks and provide mitigation of the risks in the procurement of imported goods activitiy. The study used a qualitative approach with descriptive research types.

The results of the study suggest that PT XYZ in carrying out its procurement of imported goods needs to add important points that are not yet in the SOP, such as improving inventory control and increasing control of debt and accounts receivable that can affect the process of these activities. The results of this study are expected to improve the efficiency and effectiveness of the procurement of imported goods and can support the PT XYZs business process as a whole."

"ABSTRAKLaporan ini membahas tentang kepatuhan PT XYZ terhadap ketentuan kepabeananterkait impor barang yang tidak mendapatkan fasilitas ke kawasan berikat, imporbahan baku untuk diolah lebih lanjut di kawasan berikat, dan pertanggungjawabanatas bahan baku impor tersebut. Kepatuhan terfokus pada kesesuaian pembayaranbea masuk yang dinilai berdasarkan pelaporan pemberitahuan pabean dan temuanaudit kepabeanan. Dalam pelaksanaan impor barang yang tidak mendapatkanfasilitas ke kawasan berikat ditemukan ketidakpatuhan yang dilakukan PT XYZ.Akan tetapi, pada pelaksanaan impor bahan baku untuk diolah lebih lanjut dikawasan berikat dan pertanggungjawaban atas bahan baku impor, PT XYZ telahpatuh terhadap ketentuan kepabeanan.

---

ABSTRACTThis report discusses PT XYZ compliance of customs regulations related toimportation of goods to bonded zone without facilities, importation of raw materialsfor further processing in bonded zone, and the accountability upon imported rawmaterials. The compliance focuses on the suitability of the payment of import dutythat is assessed based on customs declaration reporting and customs audit findings.In the implementation of import goods to bonded zone without facilities, there isnon-compliance was found. However, in the implementation of import rawmaterials for further processing in bonded zone and the accountability uponimported raw materials, PT XYZ is in compliance with customs regulations."

"Sistem self assessment untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) memberi kepercayaan importir dalam menghitung, melaporkan dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang.Oleh karena itu, data pemberitahuan impor barang dianggap sebagai data yang sebenarnya. Petugas Bea dan Cukai hanya wajib untuk mengawasi, mengoreksi apabila ada kekeliruan atau kecurigaan adanya pemalsuan data sebagai upaya penyelundupan pajak baik secara legal maupun illegal.Bentuk pengawasan petugas dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekuarangan Pernbayaran Bea Masuk, cukai, denda administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM). Jumlah SPKPBM yang terbit 8.46% dari PIB yang dilayani. Terbitnya SPKPBM pada jalur merah karena penetapan nilai pabean sering menjadi keluhan importir. Jumlah keberatan atas SPKPBM sedikit namun menghasilkan penerimaan negara potensial sebesar Rp.23.061.522.138,00. Alasan menggugurkan nilai transaksi dalam PIB serta alasan keberatan atas penetapan nilai pabean menjadi pokok bahasan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menganalisa data dan melaporkannya. Data yang digunakan dalah data sekunder. Data lapangan diperoleh dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok I, dan Kantor Pusat Bea dan Cukai. Data sekunder diperoleh dari sumber hukum primer yaitu peraturan perundangan dan sumber hukum sekunder dari SPKPBM, keberatan atas SPKPBM, keputusan atas keberatan SPKPBM."

"Skripsi ini membahas ketidakharmonisan antara penetapan nilai pabean (customs valuation) dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing atas transaksi impor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia dengan menggunakan teori harmonisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan harmonisasi antara penetapan nilai pabean dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing disebabkan oleh perbedaan pedoman regulasi, tidak adanya koordinasi antara DJP dan DJBC, perbedaan perilaku wajib pajak, dan perbedaan kepentingan antara DJP dan DJBC. Disharmonisasi ini menyebabkan wajib pajak menanggung compliance cost yang lebih besar.

---

This thesis discussed disharmony between customs valuation and transfer pricing adjustments for import transations by associated enterprises in Indonesia using the theory of harmonization. This research is qualitative descriptive interpretive.The result of this thesis indicates that the obstacles to harmonize customs valuation and transfer pricing are the different guidelines between the two regulations, lack of coordination between Directorate General of Taxes (DGT) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE), taxpayer's behavior, and different interests between DGT and DGCE. Disharmony between customs valuation and transfer pricing impacts on taxpayer's compliance cost."

"ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis serta merancang sistem informasi akuntansi atas persediaan bahan baku dan barang dagang sesuai dengan ISO 9001:2015 pada perusahaan PT. XYZ yang bergerak di bidang industri makanan beku. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan kepustakaan sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Perancangan sistem informasi akuntansi atas persediaan bahan baku dan barang dagang pada PT. XYZ menggunakan metode FAST (Framework for the Application of System Thinking). Dalam penelitian ini dibahas juga mengenai teori kontijensi, sistem informasi akuntansi, pengendalian persediaan alat bantu perancangan sistem, persediaan, FAST, ISO dan ISO 9001:2015. Permasalahan dari PT XYZ yang diangkat pada penelitian ini adalah timbulnya selisih antara pencatatan persediaan dan fisik stok barang yang dikarenakan pencatatan yang dilakukan masih secara manual dan pembagian pekerjaan yang belum jelas. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rancangan sistem informasi akuntansi atas persediaan bahan baku dan persediaan barang dagang sesuai dengan ketentuan dari ISO 9001:2015 (klausul 8.5.1) yang dapat digunakan perusahaan untuk kelancaran pencatatan persediaan dan proses produksi perusahaan.

---

ABSTRACT The purpose of this study is to analyze and design accounting information system for raw materials inventory and finished goods inventory in accordance with ISO 9001:2015 at PT. XYZ which is engaged in frozen food industry. Data collection methods that have been used are interviews, observations and literatures while the analysis method that has been used is qualitative research method. In this study, the types of data used are primary and secondary data. Designing an accounting information system for raw materials inventory and finished goods inventory at PT. XYZ will use FAST method. In this study, there will be also explained about contingency theory, accounting information systems, inventory control, system design tools, inventory, FAST, ISO and ISO 9001: 2015. The problem in this company is the differences between inventories recording and physical stocks which is caused by manually inventories recording and unclear of segregation of duties. The results of this study are expected to provide a design of accounting information systems for raw materials inventory and finished goods inventory in accordance with the provisions of ISO 9001: 2015 (clause 8.5.1) that can be used by the company to smooth inventories recording and the company's production process.

"

"Skripsi ini membahas mengenai nilai royalti impor film di dalam nilai pabean. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Permasalahan difokuskan pada fenomena adanya penambahan nilai royalti atas impor film ke dalam nilai pabean. Namun, pada penerapan atas ditambahkannya nilai royalti ke dalam nilai pabean bukan hal yang tepat, mengingat pembelian atas film impor merupakan barang yang dikenakan pajak, sehingga mengacu pada Peraturan Pajak Nilai Lain Atas Film Cerita Impor yang menjadi dasar pemungutan PPN. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk membahas permasalahan ditambahkannya nilai royalti ke dalam nilai pabean dengan perbandingan atas persepsi perpajakan.

---

This paper discusses the royalty value of imported films in the customs value. The author uses descriptive qualitative research methods. The problem is focused on the phenomenon of the addition of royalties on the value of imported films into the customs value. However, the adoption of value added royalty to the customs value is not appropriate, considering the purchase of goods over imported films are to be taxed, so the reference to Rule of Other Value Tax of Imported Film on which the collection of VAT. Therefore, in this paper, the author attempts to discuss the issue of royalties to the value added in the customs value by comparison of the perception of taxation."

"Penelitian ini membahas peraturan pengecualian pemungutan PPh (Studi Kasus Pada PT. XYZ) ditinjau dari asas compliance cost. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ditinjau dari asas compliance cost pengecualian pemungutan PPh yang dialami oleh PT. XYZ tidak berjalan dengan seharusnya. Ditinjau dari aspek compliance cost masih terdapat kekurangan dalam hal komunikasi, sumberdaya, birokrasi, dan disposisi.

---

This research addresses the regulation of income tax exemptions (case study on PT. XYZ) based on compliance cost principle. This study used a qualitative approach with the types of descriptive research. This research concluded that income tax exemptions that is experienced by PT. XYZ doesn't carry out like it should. Based on compliance cost principle, there is still contained some shortcomings in communication, resources, birocration, and disposition."

"Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan/atau bahan, dan/atau mesin pada industri kecil dan menengah dengan tujuan ekspor, atau disebut dengan fasilitas KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah), sangat penting dalam rangka mendorong ekspor IKM. Penelitian ini akan membahas penerapan fasilitas KITE IKM, kendala yang dihadapi dalam penerapannya beserta solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fasilitas KITE IKM kurang berhasil. Terdapat kendala-kendala yang membuat penerapan fasilitas ini kurang berhasil yaitu dari segi perizinan, segi operasional dan segi penggunaan modul kepabeanan, sehingga masih banyak IKM yang belum menggunakan fasiltas ini.

---

The importance of custom duty exemption policy on imported goods, and/or materials and/or machines on small and medium enterprises with the aim of export, or called Facility for Export Purpose (SME KITE), in order to increase SME export. This study will discuss the implementation of SME KITE facility and the obstacle in its implementation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews. The results showed that the implementation of SME KITE Facility not successful. There are obstacles that make the implementation of this facility not successful such as from permit aspect, operational aspect and the use of customs module aspect, so that many SME do not use this facility."