Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSurat Keputusan Rektor tentang kawasan tanpa rokok Universitas Indonesiadisahkan sejak September 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasipersepsi mahasiswa fakultas ilmu budaya terhadap Surat Keputusan Rektordengan menggunakan desain deskriptif sederhana. Sampel terdiri dari 106mahasiswa yang dilakukan pada tanggal 1 Mei-12 Mei 2012. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap SK Rektor adalah membuatudara menjadi lebih bersih dan segar; menurunkan jumlah perokok; melindungiperokok pasif dari bahaya secondhand smoke, penyakit akibat asap rokok, sertahak asasi manusia untuk mendapatkan udara bersih. Sosialisasi perlu ditingkatkanuntuk mendukung terlaksananya KTR UI dan melindungi perokok pasif darisecondhand smoke.

---

ABSTRACTSurat Keputusan Rektor about free smoke area has been legalized since

September 2011. The aims of the study was to identify student perception about

smoke free regulation. Simple descriptive study was conducted between May 1 to

May 12, 2012 among 106 of humanities student. The result indicated that

humanities student perception about Surat Keputusan Rektor are making the

weather more fresh and cleaner; decreasing number of smoker; protecting

passive smoker from cigarette smoke, illness cause by secondhand smoke, and

human right to get clean weather. There is need to increase the socialization in

order to support the implementation of smoke free area and protect the passive

smoker from secondhand smoke."

"ABSTRAKPenelitian ini akan membahas evaluasi dari penerapan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Mall Kuningan City DKI Jakarta menurut persepsi perokok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana evaluasi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Mall Kuningan City DKI Jakarta dilihat dari persepsi perokok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan mix method. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang terdiri dari 6 enam dimensi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini terdapat 52 lima puluh dua responden dan 4 empat narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi efektivitas, dimensi efisiensi, dimensi kecukupan, dimensi perataan, dan dimensi responsivitas masih perlu ditingkatkan

---

ABSTRACTThis study will describe the evaluation of the Governor Regulation number 75 year 2005 regarding to Non Smoking Area in Kuningan City Mall DKI Jakarta according to the smokers perception. The purpose of this study was to determine the extent to which the evaluation of Jakarta Governor Regulation number 75 Year 2005 about Non Smoking Area in Kuningan City Mall DKI Jakarta through the smokers perception. The method of research approach used in this study was mix method approach. The theory of program implementation from William N. Dunn used as a basis to measure the implementation that consists of 6 six dimensions including effectiveness efficiency adequacy equity responsiveness and appropriateness. There were 52 fifty two respondents and 4 four interviewees in this study. The results of this study showed that several dimensions which consist of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, and responsiveness need to be improved."

"

Amerika Serikat mengesahkan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) di tahun 2009, dan UU ini menjadi awal mula sengketa perdagangan Indonesia-Amerika Serikat. Pasalnya FSPTCA ini merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap rokok kretek asal Indonesia. Indonesia meresponnya dengan upaya diplomasi bilateral maupun multilateral dengan mensengketakannnya ke dalam Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). Amerika Serikat diputus bersalah oleh panel maupun Badan Banding karena FSPTCA sebagai tindakan yang melanggar prinsip non-diskriminasi WTO serta agar Amerika Serikat segera mematuhi rekomendasi panel maupun Badan Banding. Namun hingga batas tertentu, Amerika Serikat tak kunjung mematuhinya, hingga Indonesia meminta otorisasi DSB WTO untuk melakukan retaliasi. Namun retaliasi sesuai dengan otorisasi DSB WTO tidak terjadi, melainkan yang terjadi adalah retaliasi dalam bentuk penandatanganan Moratorium of Understanding/MoU (mutually agreed solution) untuk mengakhiri sengketa perdagangan FSPTCA. Penelitian tesis ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pemerintah Indonesia tidak melakukan retaliasi sesuai otorisasi DSB WTO tetapi memilih retaliasi dengan menandatangani MoU (mutually agreed solution). Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini menggunakan model analisa dari two-level games theory. Penggunaan teori ini bertujuan untuk memahami interaksi antar aktor nasional (level II) dan internasional (level I) serta belum ada penelitian terdahulu dengan unit analisanya Indonesia dianalisis menggunakan two-level games theory. Temuan dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa FSPTCA bersifat politis, totally banned, melanggar prinsip national treatment. Temuan penting lainnya adalah bahwa Indonesia tidak melakukan retaliasi sesuai otorisasi DSB WTO terhadap Amerika Serikat, dikarenakan Amerika Serikat menawarkan MoU dengan poin sesuai kebutuhan Indonesia yang dianggap lebih signifikan bagi Indonesia.    

 

---

The United States ratified the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) in 2009, and this act became the beginning of the Indonesia-United States trade dispute. The FSPTCA is an act of discrimination carried out by the United States against Indonesian clove cigarettes. Indonesia responded with bilateral and multilateral diplomacy efforts by disputing it into the Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). The United States has been found guilty by panel and Appellate Body because the FSPTCA is an act that violates the WTO principle of non-discrimination and so that the United States immediately obey to the panel and Appellate Body recommendations. But to a certain extent, the United States has never obeyed it, so Indonesia has requested DSB WTO authorization to carry out retaliation. However, retaliation in accordance with DSB WTO authorization did not occur, but what happened was retaliation in the form of signing the Moratorium of Understanding/MoU (mutually agreed solution) to end the FSPTCA trade dispute. This thesis research aims to explain the reason of the Indonesian government did not retaliate according to the DSB WTO authorization but chose retaliation in the form of signing the MoU (mutually agreed solution). In answering these questions, this thesis uses an analysis model from the two-level games theory. The use of this theory aims to understand the interactions between national (level II) and international (level I) actors and there have been no previous studies with Indonesia as a unit of analysis analyzed using two-level games theory. The findings in this study identified that FSPTCA was political, totally banned, violate the national treatment principle. Another important finding is that Indonesia did not retaliate according to the authorization of the DSB WTO against the United States, because the United States offered a MoU with points according to Indonesia`s needs which were considered more significant for Indonesia.

 

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang analisis kitab Irsy?du al-Ikhw?ni karya Syekh Ihsan Jampes yang berisi tentang hukum minum kopi dan merokok yang dikupas melalui kacamata kesusastraan Arab. Hukum minum kopi dan merokok pada kitab ini disajikan dalam bentuk puisi dan prosa, yang mana puisi sebagai inti pembahasan dan prosa sebagai penjabaran dari puisi. Selain unik, kitab ini juga menjadi daya tarik agar dilakukannya penelitian, khususnya kesusastraan. Melalui metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori strukturalisme-semiotik, penelitian ini mencari tahu bagaimana struktur dan isi kitab Irsy?du al-Ikhw?ni. Selain itu, penelitian ini juga dapat melihat efektifitas penggunaan puisi dalam penyampaian suatu hukum dengan mengukur seberapa berpengaruh bal?gah dalam kitab ini. Hasil penelitian ini adalah secara structural terdiri dari lima bab, yang dibagi ke dalam 38 bagian yang jumlahnya berbeda. Setiap bagiannya terdiri dari puisi dan prosa. Sedangkan secara isi, penyampaian informasi tentang kopi, rokok, dan permasalahan fiqih didalamnya baik pada puisi maupun prosa cukup jelas dan secara bahasa tidak sulit karena tidak banyak menggunakan unsur ilmu al-bay?n. Namun, penggunaan usl?b mustamirrun mutarradun dalam penulisan prosa mempersulit pembaca yang tidak biasa membaca prosa dengan bahasa dan tulisan Arab tanpa tanda vokal dan tanda baca.

---

ABSTRACTThis study discusses the analysis of a book titled Irsy du al Ikhw ni written by Sheikh Ihsan Jampes which addresses the law of coffee drinking and smoking, viewed through Arabic literary aspects. The law of coffee drinking and smoking in the book is presented in poetries and proses the author uses the poetries to convey the main ideas and the proses to explain the poetries intepretations. Aside of its unique elements, this book is also an appeal to researchers, especially in the field of literature. Through descriptive analysis method using semiotic structuralism theories, this research intends to describe the structure and contents of the book Irsy du al Ikhw ni. In addition to that, this research also intends to analyse the effectiveness of the use of poetry in conveying a certain law by measuring how influential of the Arabic rhetorics in the book is. The results of this study are structurally composed of five chapters, divided into 38 different sections. Each section consists of poetries and proses. As for the contents of the book which describes the delivery of information about coffee, cigarettes, and issues of jurisprudence in both in poetries and proses are found to be quite clear and are not linguistically difficult because the ilmu al bay n elements are not much in use. However, the use of usam r mustamirrun mutarradun in prose writing makes it difficult for readers who do not have a good experience reading proses in the Arabic language written without vowel marks and punctuations. "

"Dalam era demokrasi dan keterbukaan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Dengan adanya keterbukaan perilaku aparatur pemerintah akan mendapat banyak sorotan dari masyarakat. Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) harus memperhatikan AAUPB ketika akan menerbitkan suatu keputusan. Pihak yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan keputusan Pejabat TUN yang merugikan dirinya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum menjadikan perguruan tinggi yang memperoleh status sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) memperoleh kewenangan penuh untuk melaksanakan salah satu tugas Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Dengan demikian, rektor perguruan tinggi BHMN, sebagai pimpinan dari perguruan tinggi, dapat digugat di PTUN apabila menerbitkan Surat Keputusan yang merugikan, misalnya SK tentang Penghentian Pendidikan Mahasiswa. PTUN akan memeriksa setiap gugatan yang diajukan dan memberikan putusan. Putusan diambil setelah seluruh proses jawab menjawab dan pembuktian dilakukan dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan, “Apakah tindakan rektor yang menghentikan pendidikan mahasiswa sudah sesuai dengan AAUPB? Apakah telah dilakukan upaya yang maksimal untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap AAUPB oleh rektor?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut telah dilakukan penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada studi dokumen dalam penelitian kepustakaan, untuk mempelajari data sekunder di bidang hukum, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu beberapa kasus yang melibatkan mahasiswa sebagai penggugat dan rektor sebagai tergugat. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh jawaban dari pertanyaan di atas. Pertama, bahwa rektor kerap kali melakukan pelanggaran terhadap AAUPB ketika menghentikan mahasiswa. Kedua, upaya yang dilakukan oleh PTUN untuk membuktikan adanya pelanggaran AAUPB oleh rektor belum maksimal. Dengan adanya penelitian ini diharapkan rektor selalu menerapkan AAUPB dalam mengambil setiap keputusan dan PTUN dapat melakukan upaya maksimal dalam membuktikan telah dilanggarnya AAUPB oleh Pejabat TUN."

"Pasar modal menurut Pasal 1 angka-13 Undang-Undang Pasar Modal merupakan “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.” BEI sebagai self regulatory organization yang diberikan kewenangan untuk membuat suatu peraturan oleh Undang-Undang membuat peraturan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00096/BEI/12-2022 Tentang Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia. Peraturan tersebut menimbulkan isu di tengah-tengah masyarakat karena di salah satu isi peraturan tersebut mengatur bahwa bursa akan menghapus kode broker selama sesi perdagangan, hal ini menimbulkan implikasi karena meskipun tujuan dari peraturan penghapusan kode broker adalah untuk melindungi investor akan tetapi terdapat beberapa investor yang justru dirugikan akibat pemberlakuan peraturan tersebut karena peraturan tersebut justru dinilai mengurangi prinsip keterbukaan di pasar modal. Sebanyak 2.690 petisi sudah ditanda tangani oleh para pelaku pasar saham yang menolak kebijakan penghapusan kode broker selama sesi perdagangan tersebut. Peraturan yang mengatur tentang penghapusan kode broker selama sesi perdagangan menyebabkan permasalahan hukum hal ini disebabkan karena terdapat berbagai pandangan yang berbeda dari para pelaku pasar. BEI berpendapat bahwa urgensi dari pemberlakuan peraturan penghapusan kode broker selama sesi perdagangan tersebut upaya untuk melindungi investor. Namun di sisi lain beberapa investor justru dirugikan dari pemberlakuan peraturan tersebut dan berpendapat peraturan tersebut justru dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang melakukan tindak manipulasi harga pasar. Urgensi dari pembahasan topik ini adalah untuk menjawab permasalahan apakah peraturan penghapusan kode broker selama sesi perdagangan bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan apakah urgensi dari pemberlakuan peraturan penghapusan kode broker. Penerapan dari penelitian ini adalah penelitian yang berfokus pada masalah dengan ilmu mono displiner, yaitu ilmu hukum. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

The Capital Market, according to Article 1 number 13 of the Capital Market Law, is defined as "activities related to the Public Offering and trading of Securities, Public Companies related to the Securities they issue, as well as institutions and professions related to Securities." The Indonesia Stock Exchange (BEI), as a self-regulatory organization authorized by the law to create regulations, issued a Board of Directors Decree Number Kep-00096/BEI/12-2022 regarding the Amendment to the Trading Guidelines of the Indonesia Stock Exchange. This regulation has sparked controversy among the public due to one of its provisions, which states that the exchange will remove broker codes during trading sessions. This measure has implications because, although its aim is to protect investors, some investors feel disadvantaged by its implementation, as it is seen to reduce transparency principles in the capital market. A total of 2,690 petitions have been signed by stock market participants who reject the policy of removing broker codes during trading sessions. The regulation concerning the removal of broker codes during trading sessions has caused legal issues due to differing views among market participants. BEI argues that the urgency of implementing this regulation is to safeguard investors. However, some investors believe that this regulation could be exploited by parties engaged in market manipulation. The urgency of discussing this topic is to address the question of whether the regulation of removing broker codes during trading sessions contradicts the principle of transparency and whether the urgency of implementing this regulation is justified. This research focuses on legal issues as a mono-disciplinary field, namely legal science. The data used in this research are secondary or library data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials."