Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran pengusaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun Variabel-variabel yang akan diteliti adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, penghasilan Wajib pajakl dan sanksi pajak.Sampel dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah di SMESCO MT.Haryono. Penelitian ini digunakan dengan mengadakan survey kepada pengusaha kecil dan menengah di SMESCO MT.Haryono. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengusaha kecil menengah di SMESCO MT.Haryono. Setelah data terkumpul, pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 17.Hasil penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan tingkat penghasilan wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpa akannya.

---

ABSTRACTThis study aims to determine what factors are affecting the consciousness of small and medium entrepreneurs in meeting tax obligations. The variables to be studied is the knowledge and understanding of tax laws, income tax payers and tax penalties.

The sample in this study were small and medium enterprises in SMESCO MT.Haryono. This study used a survey conducted for small a.nd medium entrepreneurs in SMESCO MT.Haryono. The data was collected by distributing questionnaires to small a.nd medium entrepreneurs in SMESCO MT.Haryono. Once the data is collected, the testing performed by the method of multiple linear regression analysis With SPSS 17.

The results of this study are knowledge and understanding of tax laws do not affect the awareness of taxpayers in meeting tax obligations. Statutory income tax rate and tax sanctions have any effect on the Willingness of taxpayers to fulfill tax obligations."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pengusaha kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun variabel-variabel yang akan diteliti adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan, persepsi keadilan pajak, dan sanksi pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah usaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan survey kepada pengusaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pengusaha kecil dan menengah di SMESCO Mt. Haryono. Setelah data terkumpul, pengujian dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan persepsi keadilan pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

This thesis aims to know the effect of knowledge about taxation regulation, perception of tax justice, and tax sanction to obedience of small and medium entrepreneur in fulfilling tax obligation. The variables to be studied are knowledge of tax regulations, perceptions of tax justice, and tax penalties. The sample in this research is small and medium business in SMESCO Mt. Haryono. This research was conducted by conducting a survey to small and medium entrepreneurs at SMESCO Mt. Haryono. The data was collected by distributing questionnaires to small and medium entrepreneurs at SMESCO Mt. Haryono. After the data collected, the test is done by multiple linear regression analysis method with the help of SPSS program. The result of this research is knowledge of taxation regulation does not have a significant effect to taxpayer compliance in fulfilling its tax obligation. While the perception of tax justice and tax sanction have a significant influence on taxpayer compliance in fulfilling its tax obligations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini melalui adanya Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survey yang disebarkan kepada 61 pemilik UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu. Data yang diperoleh diolah menggunakan program SPSS 20 dan dianalisis dengan korelasi pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya adalah faktor kepercayaan kepada pemerintah dan kompleksitas pajak. Sementara faktor lainnya seperti moral pajak, keadilan pajak, kekuatan otoritas, informasi pajak, dan kesadaran pajak, secara statistik menunjukkan tidak adanya signifikasi pada pengaruh tersebut. Dari hasil ini, pembuat kebijakan atau pemerintah dapat memperhatikan kembali kompleksitas administrasi perpajakan untuk meningkatkan niat Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Karena pada insentif tersebut, pemerintah membutuhkan niat Wajib Pajak untuk mau melaporkan realisasi PPh Finalnya.

---

This study aims to identify factors that influence the compliance intention of MSME taxpayers in reporting their tax obligations, in this case through the Government-borne MSME Final Income Tax Incentive. This study uses a quantitative approach by conducting a survey that is distributed to 61 MSME owners in the Pasar Minggu Subdistrict. The data obtained were processed using the SPSS 20 program and analyzed by Pearson correlation. The results of this study indicate that the factors that influence taxpayer compliance intentions in reporting their tax obligations are the factor of trust in the government and tax complexity. While other factors such as tax morale, tax justice, power of authority, tax information, and tax awareness, statistically shows no significant effect on this. From these results, policy makers or the government can pay attention to the complexity of tax administration to increase the intention of taxpayers to report their tax obligations. Because in this incentive, the government needs the intention of the taxpayer to report the realization of the Final PPh."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh tarif marginal Pajak Penghasilan orang pribadi PPh OP dan reformasi PPh OP pada tahun 2008 terhadap pertumbuhan laba usaha Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM . Pengukuran laba usaha tersebut menggunakan rasio laba usaha sebelum pajak terhadap total seluruh penghasilan bruto yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan PPh OP 1770 dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2012 delapan tahun . Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak DJP.Hasil estimasi menggunakan Ordinary Least Square yang dilakukan untuk setiap tahun pengamatan menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh OP cenderung dapat meningkatkan rasio laba usaha yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi UMKM, dan peningkatan tersebut menjadi lebih besar setelah dilakukan perubahan struktur dan besaran tarif PPh tahun 2008. Dengan demikian, reformasi PPh OP tahun 2008 tersebut berhasil meningkatkan kinerja usaha Wajib Pajak orang pribadi UMKM.

---

This study analyzes the effect of marginal Personal Income Tax rate and its reform in 2008 on the growth of individual taxpayers 39 net income which conduct micro, small and medium business UMKM . The measurement of net income uses the ratio of net income before tax to the total of all gross income earned by the taxpayers which has been reported in Personal Income Tax Return 1770 within the period of 2005 to 2012 eight years . This study uses data obtained from the Directorate General of Tax DGT.The estimation result using ldquo Ordinary Least Square rdquo that are performed for each year of observation shows that the decrease of Personal Income Tax rate tends to increase the profit ratio obtained by the individual taxpayer of UMKM, and the increase becomes bigger after the change of structure and the tariff of Personal Income Tax in 2008. Thus, the Personal Income Tax reform in 2008 was successful in improving the performance of individual SMEs."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

---

Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.

Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."

"Pertumbuhan angka pengguna internet di Indonesia memiliki pengaruh terhadap perkembangan belanja secara daring. Tercatat 88,1% dari 202,6 juta pengguna internet di Indonesia pernah menggunakan layanan berbelanja e-commerce pada April 2021. Selain itu, negara Indonesia menempati urutan ketujuh pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Fenomena ini ditambah lagi dengan jumlah penjual di e-commerce sebanyak 16 juta dan munculnya hari belanja online nasional. Shopee adalah salah satu marketplace terbesar yang beroperasi di Indonesia. Hal-hal inilah memunculkan pertanyaan yaitu terkait dengan masalah kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha di e-commerce. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib, sanksi pajak, dan tarif pajak terhadap kepatuhan formal pajak penghasilan pelaku usaha Shopee di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, pendekatan kuantitatif dan metode pengumpulan data survei. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probabilita sampling yaitu convenience sampling sejumlah 385 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik ketiga faktor independen yaitu pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal pajak penghasilan. Selain itu, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak, dan tarif pajak memiliki keeratan yang sangat tinggi dengan kepatuhan formal. Hasil koefisien determinasi menunjukkan variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 56,2% oleh variabel-variabel independen penelitian ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar DJP melakukan pemeriksaan lapangan dengan intensitas lebih tinggi, melakukan audiensi melalui undangan sosialisasi secara langsung kepada pengusaha di e-commerce, dan melakukan integrasi data dengan mewajibkan pengusaha Shopee mendaftarkan NPWP sebagai syarat berjualan agar bisa terdeteksi kepatuhan perpajakannya.

---

The growing number of internet users affected the rising number of businesses selling on e-commerce. It was recorded that 88.1% of the 202.6 million internet users in Indonesia had used e-commerce shopping services in April 2021. In addition, Indonesia ranks seventh in the fastest-growing e-commerce in the world. This phenomenon is coupled with the number of e-commerce sellers of 16 million and the emergence of a national online shopping day. Shopee is one of the largest marketplaces operating in Indonesia. These things raise questions related to the income tax compliance problem for business actors in e-commerce. This study aimed to determine the effect of mandatory understanding, tax sanctions, and tax rates on the formal income tax compliance of Shopee business actors in Indonesia. This study uses a positivist paradigm, a quantitative approach, and a survey data collection method. The sampling technique used was non-probability sampling, namely convenience sampling, with a total of 385 respondents. The results of this study indicate that both the three independent factors, namely understanding of the taxpayer, tax sanctions, and tax rates, have a positive and significant effect on formal income tax compliance. In addition, understanding taxpayers, tax sanctions, and tax rates have a very high relationship with formal compliance. The results of the coefficient of determination show that the dependent variable can be explained by 56.2% of the independent variables of this study. This research recommends that tax authorities conduct field inspections with higher intensity, conduct hearings through invitations to socialize directly with entrepreneurs in e-commerce and integrate data by requiring Shopee entrepreneurs to register NPWP as a condition for selling so that tax compliance can be detected."

"Penelitian ini menganalisis mengenai strategi transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal. Strategi transisi dilakukan karena adanya perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memiliki ketentuan adanya jangka waktu penggunaan peraturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai strategi yang dipersiapkan WP UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak untuk transisi WP UMKM menuju sistem pajak normal serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjalankan strategi tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu penggunaan peraturan tersebut bertujuan sebagai waktu bagi WP UMKM untuk belajar mengenai pembukuan, perpajakan dalam sistem normal, dan mengembangkan usahanya. Di sisi lain, jangka waktu tersebut juga sebagai waktu bagi DJP untuk memberikan edukasi kepada WP UMKM. Adapun strategi yang dilakukan DJP adalah dengan melakukan edukasi mengenai pembukuan dan pengembangan bisnis UMKM melalui program BDS serta strategi lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengembangkan bisnis UMKM. Di sisi lain, WP UMKM tidak memiliki strategi khusus untuk bertransisi menuju sistem pajak normal. Namun, WP UMKM memiliki strategi-strategi bisnis yang beririsan dengan strategi transisi menuju sistem pajak normal. Selain itu, baik dari sisi DJP maupun WP UMKM menghadapi kendala yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternalnya.

---

This research is focused to analysed the transition strategy of MSMEs taxpayer into normal tax system. This transition strategy is implemented as the alteration of Government Regulation Number 23 of 2018 that contain grace period. The purpose of this research is to obtain an overview of the strategies prepared by MSMEs taxpayer and Directorate General of Taxes in trasitioning MSMEs taxpayer into normal tax system and to know the obstacles faced in carrying out the strategy. This research is using qualitative approach with qualitative data collection techniques. The results showed that the purpose of grace period was intended as a time for MSMEs taxpayer to learn about double entry bookkeeping, taxation in normal tax system and to develop its business. On the other hand, grace period was also intended as time for DGT to provide the education to MSME taxpayer. The strategies undertaken by DGT are to educate MSME's bookkeeping and business development through BDS program as well as other strategies that can directly or indirectly develop the MSMEs business. On the other hand, MSMEs taxpayer do not have a specific strategy in transitioning into normal tax system. However, MSMEs taxpayer has business strategies that intersect with the transition strategy towards normal tax system. In addition, both from the DGT and MSME taxpayer face obstacles encountered both from the internal and external factor.

"

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penentu moral pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini termotivasi karena UMKM mempunyai kontribusi sebesar 60% terhadap PDB Indonesia, namun hanya berkontribusi 0,67 persen terhadap penerimaan pajak. Rendahnya penerimaan pajak salah satumya disebabkan karena moral pajak yang rendah. Moral pajak adalah motivasi intrinsik wajib pajak untuk membayar pajak. Tingkat moral pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Penelitian dilakukan terhadap 217 UMKM di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah multistage sampling. Hasil analisis melalui Structural Equation Model dengan program Smart PLS menunjukkan bahwa sentimen terhadap pajak, keadilan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, persepsi barang publik, dan sikap terhadap hukuman mempengaruhi moral pajak UMKM di Jabodetabek secara positif. Kepercayaan terhadap otoritas pajak signifikan terhadap moral pajak pelaku usaha mikro, sedangkan pada pelaku usaha kecil dan menengah tidak signifikan. Moral pajak pelaku UMKM Jakarta dipengaruhi oleh sentimen terhadap pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak dan persepsi terhadap barang publik. Sedangkan, faktor yang mempengaruhi moral pajak pelaku UMKM luar Jakarta adalah sentimen terhadap pajak dan sikap terhadap hukuman. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa sentimen terhadap pajak menunjukkan koefisien jalur yang paling kuat. Penelitian ini merekomendasikan bahwa otoritas pajak harus menjaga integritas, meningkatkan kualitas layanan serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan penyampaian informasi tentang penggunaan uang pajak dan manfaatnya kepada publik, tidak hanya oleh otoritas pajak dari sisi penerimaan, tetapi juga oleh instansi lain sebagai pengguna uang pajak.

---

This study aims to discover the determining factors of Micro, Small, and Medium Enterprises tax morale. The study is encouraged to be executed because Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) contributes 60% to Indonesias GDP, but contributes only 0.67% to tax revenue. One of the causes of the low level of tax revenue is the low level of tax morale. Tax morale refers to intrinsic motivation of the tax payers in paying the tax. The level of tax morale is predicted to give impact on the level of tax compliance. The population in the research is MSMEs in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi (Jabodetabek). The sampling technique used is multistage sampling. The survey is done by conducting direct interview with the respondents. There are 217 MSMEs that participated in this study. The result of Structural Equation Model (SEM) analysis, which incorporates Smart PLS program, shows that the sentiments towards tax, justice, trust with the tax authority, public good perception, and attitude towards punishment affect the tax morale of MSMEs in Jabodetabek positively. The investigation also unveils that the sentiments towards tax proves to be the strongest path coefficient. The study recommends that tax authority manage its integrity, improve the service quality, and ensure the easy process to taxpayers. In addition, the government must enhance its transfer of information related to tax money spending as well as tax benefit to public, not only by tax authority which accepts tax payment, but also by other institutions as the users of tax money."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang efektivitas digitalisasi administrasi perpajakan untuk menurunkan compliance cost wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (WP UMKM). Penelitian ini dilakukan pada pada Wajib Pajak yang terdaftar di data Industri Kecil Menengah Jakarta Timur dengan mengacu pada rumus Slovin dari jumlah populasi 484 pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu yang akhirnya sampel dipilih sebanyak 98 sampel yang dipilih secara purposive sampling dengan menggunakan google form sebagai media pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda dan dalam pengujian statistiknya menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara fungsional administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari penerapannya, administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak, ditinjau dari kemampuan adaptasinya, administrasi perpajakan digital secara efektif dapat mempengaruhi biaya kepatuhan wajib pajak.

---

This study aims to examine the effectiveness of digitizing tax administration to reduce the compliance cost of taxpayers of micro, small and medium enterprises (MSMEs). This research was conducted on taxpayers registered in East Jakarta Small and Medium Industry data by referring to the Slovin formula. Out of a population of 484 MSME actors as taxpayers who have a certain gross turnover, 98 samples were selected by purposive sampling using Google. form as a sampling medium. This study uses multiple linear regression techniques and in statistical testing uses SPSS. The results of this study indicate that functionally digital tax administration can effectively affect taxpayer compliance costs, in terms of its application, digital tax administration can effectively affect taxpayer compliance costs, in terms of its adaptability, digital tax administration can effectively affect mandatory compliance costs tax."