Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Praktek Monopoli di bidang Industri Air Bersih di Pulau Batam di lihat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu : Pertama, Pengaturan Monopoli di bidang industri yang menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan hukum Persaingan Usaha. Kedua Apakah Monopoli PT ATB merupakan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketiga, Pertimbangan dan Putusan di tingkat keberatan Pengadilan Negeri Batam dan di tingkat kasasi Mahkamah Agung atas Praktek Monopoli oleh PT Adhya Tirta Batam. Pengaturan mengenai Monopoli yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah satu tujuan utama pemberlakuan Undang-undang Persaingan Usaha adalah perlindungan kepada kegiatan usaha agar selalu dalam kondisi persaingan usaha yang sehat dan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33, UUD 1945.

---

This thesis discusses about the monopoly in the field of Water Industry in Batam Island of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition: First, setting monopoly in the industry that dominate the life of the people under the law competition. Second is Monopoly PT Adhya Tirta Batam is a violation of Article 17 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Third, consideration and decision on the objection and the Batam District Court at the Supreme Court of Monopoly by PT Adhya Tirta Batam. Regulation of monopoly which dominate the life of the people in the business competition law under Article 51 of Law Number 5 of 1999. One major goal the implementation of the Business Competition Act is the protection of the business activities that are always in a state of healthy competition and to the welfare and prosperity of the people in accordance with Article 33, of Law UUD of 1945 Constitution."

"Tesis ini membahas mengenai hubungan Hukum Persaingan Usaha dengan Hak Siar dalam televisi dalam kaitannya dengan pengecualian dan batasan mengenai pengecualian dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan pertama dalam Tesis ini Apakah Hak Siar dalam televisi termasuk kategori Hak atas Kekayaan Intelektual yang dikecualikan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Permasalahan kedua, Bagaimana batasan mengenai hal-hal yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian normatif. Ditemukan bahwa Hak Siar melekat dalam Hak Terkait berupa Hak Penyiaran Lembaga Penyiaran. Bahwa penggunaan Hak Eksklusif dalam perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak boleh menciptakan praktik monopoli yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Sebab itu pengecualian terhadap perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak bersifat mutlak. Terdapat batas kewajaran dalam mengekploitasi Hak Eksklusif. Struktur pasar merupakan instrument utama yang dapat memperlihatkan sifat persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual.

---

This thesis discusses the relationship with the Competition Law in Television Broadcasting Right in relation to exceptions and limitations regarding the exclusion of Article 50 letter b of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The first problem in this thesis Is Television Broadcasting Right in the category of Intellectual Property Rights which excluded Article 50 Letter b of the Anti Monopoly Law? The second problem, How restrictions on matters that can be exempted under Article 50 letter b of the Anti Monopoly Law?

This thesis is using normative research. Found that Broadcasting Right inherent in the form of Neighboring Right by Broadcasting Organization. That the execise of Exclusive Rights in the license agreement on Intellectual Property Rights may not create a monopoly practices that may result unfair competition. Related to the previous facts the exclusion to the license agreement on Intellectual Property Rights are not absolute. There are reasonable limits in exploiting Exclusive Rights. The market structure is the main instrument that can reveal the nature of unfair competition posed by the license agreement on Intellectual Property Rights."

"Monopoli tidak otomatis dilarang dalam perspektif persaingan usaha. Hal ini disebabkan pembuktian praktek monopoli menganut prinsip rule of reason. Benarkah praktek monopoli tersebut menimbulkan pencegahan, pembatasan, dan pengurangan persaingan, serta eksploitasi konsumen? Apakah praktek monopoli menyebabkan menyebabkan inefisiensi ekonomi, terciptanya harga yang tidak wajar, eksploitasi konsumen dari sisi non-harga, ekses profit hanya dapat dinikmati monopolis, terciptanya hambatan masuk, dan lain-lain. Selain itu, perlu dianalisa penyebab perilaku monopoli dari pemegang posisi monopoli di pasar. Apakah monopoli tersebut merupakan hasil dari kondisi pasar yang menyebabkan hanya ada satu pelaku usaha di pasar (monopoli alamiah); karena adanya peran pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka melindungi kepentingan umum; atau merupakan hasil dari hambatan masuk yang disengaja dari sebuah regulasi pemerintah yang berdampak mengganggu persaingan. Tesis ini membahas potensi praktek monopoli dalam penyediaan TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan hak monopoli yang dimiliki Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok melalui SKB tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM. Selain itu, juga membahas potensi dampak peraturan tersebut terhadap persaingan usaha di industri jasa penyediaan TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian tesis ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan hasilnya menyimpulkan bahwa SKB tahun 2011 tersebut berpotensi menimbulkan praktek monopoli oleh pemegang hak monopoli. Hal ini dapat dilihat dari terciptanya eksploitasi konsumen dari sisi non-harga yaitu rendahnya produktivitas TKBM, dan sisi harga (tidak langsung) melalui terciptanya pengeluaran biaya tinggi tanpa diiringi dengan kinerja yang sepadan. SKB juga memiliki potensi dampak negatif terhadap persaingan usaha. Dampak tersebut berupa diskriminasi terhadap calon kompetitor melalui pembatasan/pengurangan pelaku usaha di pasar (hambatan masuk bagi pesaing potensial untuk menggarap pasar penyediaan jasa TKB), menghilangkan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan alternatif produk dengan kualitas dan harga yang bersaing, serta tidak adanya insentif bagi incumbent untuk meningkatkan kualitas produk yang dimiliki.

---

Monopoly is not something that is automatically prohibited under competition perspective. This is due to evidence of monopolistic practices under the principle of the rule of reason. Is it true that the monopolistic practice lead to prevention, restriction, and lessening of competition as well as the consumer exploitation? Are monopolistic practices causing economic inefficiency, creating unreasonable prices, consumer exploitation from non - price side, excess profit of monopolist, barrier to entry, and others? It is also necessary to analyze the causes of monopoly behavior of the holder of a monopoly position. Is the monopoly the result of market conditions so there is only one business actor in the market (natural monopoly); or because of the government role through legislation in order to protect the public interest; or monopolist in the market is the result of a deliberate barriers to entry that come from government regulation to lessening competition. This thesis discusses the potential of monopolistic practices because of monopoly held by Cooperative of Stevedore (TKBM) at Tanjung Priok Port by Joint Decree (SKB) of 2011 concerning Management and Structuring of Stevedore Cooperative. It was also discuses about the potential impact of the regulation on competition in the stevedore providing industry in Port Tanjung Priok. This thesis uses descriptive - analytical method with the results concluded that the SKB of 2011 potentially create monopolistic practices by the holder of the monopoly that are the creation of non - price consumer exploitation in the form of low productivity of stevedore, the creation of higher expenses without being accompanied by commensurate performance. SKB also has the potential negative impacts on competition that are discrimination against potential competitors through limiting/lessening business actors in the market (barrier to entry for potential competitors to work on the market of stevedore providing services), the opportunity loss for consumers to get an alternative product under competitive quality and price, and the absence of incentives for the incumbent to improve the quality of their products."

"Skripsi ini membahas mengenai penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam. Otorita Batam merupakan pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Otorita Batam menunjuk PT Adhya Tirta Batam sebagai satu-satunya pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan kerja sama ini dibuat dalam perjanjian konsesi. Untuk membuktikan ketentuan yang diatur dalam UU No. 5/1999, harus ditegaskan terlebih dahulu termasuk yang dikecualikan atau tidak. Hal ini mengingat pengecualian tersebut bersifat mutlak. Pada prakteknya, PT Adhya Tirta Batam merugikan masyarakat karena mengurangi pemasangan sambungan meteran baru dan tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih. KPPU dalam perkara Nomor 11/KKPU-L/2008 memutuskan bahwa PT Adhya Tirta Batam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan KPPU belum sesuai dengan UU No. 5/1999. Meskipun PT Adhya Tirta Batam melakukan praktek monopoli, KPPU tidak dapat menghukumnya berdasarkan UU No. 5/1999. Hal ini dikarenakan penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999. Oleh karena itu, KPPU hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap kebijakannya yang mengakibatkan praktek monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999.

---

This thesis discusses about the authorization of clean water management in Batam Island which belongs to Adhya Tirta Batam Corporation. Otorita Batam is the holder of clean water monopoly in the Batam Island based on Article 16 Law Number 7 Year 2004 which is more arrangement than Article 33 Constitution of Indonesia Year 1945. In implementing of this authority, Otorita Batam elects Adhya Tirta Batam Corporation as the only executive of clean water management in Batam Island and makes this cooperation in concession agreement. To proved the decision which manage in Law Number 5 year 1999, must explained first include which except or not. This is because the exclusions are absolute. In practice, Adhya Tirta Batam Corporation do damage to society because reduces the installation of new meter connection and didn’t do invest to increase the capacity of clean water. KPPU in case Number 11/KPPU-L/2008 decided that Adhya Tirta Batam Corporation is evidently legitimate and convincing break Article 17 Law Number 5 Year 1999. This research is a juridical-normative research, which the source of data obtained from secondary data that will be analyzed qualitatively. Results of this research showed KPPU’s decision isn’t appropriate with Law Number 5 Year 1999. Although Adhya Tirta Batam Corporation do monopoly practice, KPPU can’t punish them based on Law Number 5 year 1999. This condition is because of the authorization of clean water management in Batam Island belongs to Adhya Tirta Batam Corporation includes in exception Law Number 5 Year 1999. Therefore, KPPU only can give suggestions and considerations to government policy that causes monopoly practice as arranged in Article 35 letter e Law Number 5 Year 1999."

"Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan studi kasus Monopoli Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam (Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008). Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis yang menyatakan hak monopoli yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam bukan merupakan pengecualian sebagaimana yang diatur pada Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, terdapat bukti dampak kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat Kebijakan Penghentian Sambungan Air yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam, tetapi kerugian tersebut tidak terjadi karena adanya perilaku monopoli. Penghentian sambungan air dilakukan karena adanya keterbatasan kapasitas produksi dan distribusi air bersih, bukan karena untuk pembatasan output yang bertujuan untuk menaikkan harga.This study examine implementation of article 50 (a) Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition toward monopolistic practices which is done by a company appointed by state. This study use descriptive method by using case study of Monopoly of Water Treatment in Batam Island by PT Adhya Tirta Batam (Case Number 11/KPPU-L/2008). Based on the analysis, this study declare that PT Adhya Tirta Batam?s monopoly right was not exempted from implementation of Article 50 (a) Law Number 5 1999. In this case study, there was evidence of society loss as impact of Ceasing Water Connection Policy by PT Adhya Tirta Batam, but that loss was not occur cause of monopoly practice. Ceasing water connection which is done by PT Adhya Tirta Batam because there was lack of production and distribution capacity, not intended to limit output in order to increasing the price."

"Tesis ini membahas tentang Sinkronisasi hukum antara aturan dan konsepsi HKI bidang merek dengan Hukum Persaingan sebagaimana di atur dalam pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua domain hukum ini terlihat saling bertentangan satu sama lain namun sebenar nya kedua domain hukum ini bersifat komplementer dan saling mengisi satu sama lain untuk keharmonisan sistem hukum itu sendiri yakni efisiensi sistem perekonomian. Dengan menganalisis hubungan hukum antara konsepsi HKI bidang merek dengan hukum persaingan usaha dan menganalisis perlindungan hukum yang di berikan dari pendaftaran merek terhadap tindakan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam bidang merek serta menganalisa implementasi pasal 50 huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 1999 khusus nya perjanjian lisensi di harap kan agar kasuskasus yang menyangkut perjanjian lisensi dapat berkurang. Oleh karena itu di dalam Tesis ini juga akan dibahas tentang studi kasus yang berhubungan dengan lisensi merek dalam kaitan nya dengan praktik persaingan usaha tidak sehat.

---

This thesis discusses about the synchronization between the rule of law and conception of the brand with the IPR (Intellectual Property Rights ) field in Competition Law as set in the article 50 letter b of Law No. 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Both the legal domain is seen in conflict with each other but actually his second this legal domain is complementary and complement each other for the harmony of the legal system itself that is the efficiency of economic systems. By analyzing the legal relationship between the conception of the brand with the IPR field of competition law, and analyze the legal protection that is given to the actions of the trademark registration unfair business practices in the areas of brand, and then analyze the implementation of article 50 letter b of LawNo.5 of 1999 its special licensing agreement expected it to cases involving the licensing agreement can be reduced. Therefore in this thesis has also been discussed on case studies relating to license its brand in connection with unfair business practices."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis alasaan perjanjian tertutup dan praktik monopoli termasuk dalam perjanjian dan kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta memahami bentuk pelanggaran terkait dengan kewajiban penggunaan alat mekanis bongkar muat jenis Gantry Luffing Crane (GLC) dalam pelayanan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, disertai dengan analisis dampak yang terjadi atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Perjanjian tertutup dilarang karena pada prinsipnya, seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Karena itu dilarang setiap perjajian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut dan mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, sedangkan untuk praktik monopoli yang termasuk dalam kegiatan yang dilarang dikarenakan situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha yang "menguasai" suatu produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu, yang akan ditawarkan kepada banyak konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan sekaligus wilayah pemasarannya. Tindakan kewajiban penggunaan alat mekanis bongkar muat jenis Gantry Luffing Crane (GLC) dalam pelayanan bongkar muat pada hakikatnya melanggar Pasal 15 ayat (2) mengenai perjanjian tertutup. Dibahas pula mengenai perjanjian tertutup yang berdampak negatif yaitu merupakan salah satu bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha pesaingnya dan hambatan masuk ke pasar, terutama bagi pelaku usaha, sedangkan untuk dampak positifnya ialah suatu perwujudan dari penyediaan jasa kepelabuhanan dalam tugas BUP sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menciptakan efisiensi dan produktifitas waktu kapal tambat dan waktu bongkar muat, dan sebagai bentuk trend pelabuhan internasional di dunia.

---

This study aims to find, understand and analyze the reasons for the tying agreement and monopolistic practices included in the agreement and the activities prohibited by Law No. 5 of 1999, as well as understand the violation of the obligations associated with the use of mechanical devices unloading type Gantry Luffing Crane (GLC) in the service of loading and unloading at the Port of Tanjung Priok, accompanied by an analysis of the impact it had on the offense. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, and books. Tying Agreement prohibited because in principle, the businesses are free to decide for themselves the seller or the buyer or the supplier of a product on the market in accordance with the legal validity of the market. Because it prohibited any successor agreement which is contrary to the freedom and gives rise to unfair competition. Agreements which can restrict the freedom of certain businesses to choose their own buyers, while for monopolistic practices are included in the activities prohibited due to the market situation in which there is only one business actor or a group effort "mastered" a production and / or marketing of goods and / or use of certain services, which will be offered to many consumers, which resulted in businesses or groups of businesses had been able to control and manage production levels, prices, and at the same marketing area. Measures obligation to use mechanical means unloading type Gantry Luffing Crane (GLC) in the service of loading and unloading in essence violated Article 15 paragraph (2) of the tying agreement. Also discusses the negative impact of tying agreement which is one form of market access restrictions imposed by the perpetrators of this agreement against business competitors and barriers to entry into the market, especially for businesses, while its positive impact is an embodiment of the provision of port services in the function of BUP in accordance with the legislation, creating efficiency and productivity of a ship mooring and unloading time, and as a form of international ports in the world trend."

"Sektor kepelabuhan merupakan sektor strategis yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, oleh karakteristiknya yang demikian maka pengelolaannya diserahkan kepada BUMN dan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Legitimasi ini diperoleh secara konstitusional yakni, Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki sektor-sektor penting, strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara atau dalam bahasa lain dikelola oleh negera melalui perusahaan negara atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk. Kemudian oleh Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 kembali menegaskan hal yang serupa. Namun, ternyata dalam prakteknya oleh BUMN atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah melakukan praktek monopoli. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba menganalisis bentuk-bentuk monopoli, pandangan KPPU, serta proses pembuktian terhadap pelanggaran praktek monopoli yang terjadi di sektor kepelabuhanan.

---

The Port services is a essential facilities that have high economic value, by such characteristics shall be conducted by State-Owned Companies and/or entities or institution formed or appointed by The Government. It has the constitutionally legitimacy obtained, namely Article 33 UUD 1945 that requires essential facilities controlled by the state or managed by the country through the State-Owned Companies and/or entities or institution formed or appointed by The Government. Then by Article 51 of Competition Law No. 5/1999 reaffirm it. However, such conditions in practice by State-Owned Companies and/or entities or institution formed or appointed by The Government turned out to conduct monopolistic. Therefore, this study attempts to analyze the forms of monopoly, the Business Competition Supervisory Commission's view, and the process of proving the violation of monopolistic that occurred in the Port services."

"Metode pernunjukan langsung dalam pengadaan insfrastruktur ketenagalistrikan dari PT PLN kepada Anak Perusahaannya (PT X) yang diteruskan pada Afiliasinya (PT Y) untuk melakukan percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) dengan membangun Mobile Power Plant (MPP) merupakan bagian dari sinergi BUMN sebagaimana diamanatkan Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan telah diubah dengan PER-15/MBU/2012. Metode Penunjukan Langsung ini digunakan karena mempunyai sejumlah keuntungan, antara lain efisien, mempercepat proses pengadaan dan kepastian penyelesaian pekerjaan. Namun demikian, tidak jarang metode tersebut dilaksanakan tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti dalam kasus ini yaitu tidak selaras dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang melarang penggunaan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui seleksi. Artinya metode penunjukan langsung dari BUMN ke Anak Perusahaan BUMN dan Perusahaan Terafiliasi BUMN dilarang. Dalam kasus ini juga diduga terjadi praktik monopoli, di mana PT Y menunjuk langsung Z sebagai pemasok gas turbin berdasarkan hasil comparative study. Padahal Z bukanlah satu-satunya penyedia, bahwa masih terdapat Penyedia lain yang juga mampu untuk mengerjakan pekerjaan dengan cepat sekalipun sifat pekerjaan mendesak. Tentunya penunjukan langsung ini berpotensi menimbulkan isu persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

The direct appointment method in the procurement of electricity infrastructure from PT PLN to its Subsidiaries (PT X) which was forwarded to its Affiliates (PT Y) to accelerate the Development of Electricity Infrastructure by building a Mobile Power Plant (MPP) is part of State-Owned Enterprise (SOE) Synergy as mandated by the Regulation Minister of State-Owned Enterprise (SOE) No. PER-05/MBU/2008 concerning the Implementation of Procurement of Goods and Services of State-Owned Enterprises and amended by PER-15/MBU/2012. This Direct Appointment Method is used because it has a number of advantages, including being efficient, speeding up the procurement process and the certainty of completing work. However, it is not uncommon for these methods to be implemented not in harmony with other laws and regulations, as in this case that is not harmony with Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services which prohibits the use of Service Providers affiliated with development for public use without going through selection. This means that the method of direct appointment from State-Owned Enterprise, to State-Owned Enterprise’s Subsidiaries and State-Owned Enterprise’s Affiliated company is prohibited. In this case, a monopolistic practice is also suspected, where PT Y directly appoint Z as the gas turbine supplier based on the results of a comparative study. Whereas Z is not the only provider, there are still other providers who are also able to do the project quickly despite the nature of the urgent work. Of course this direct appointment has the potential to cause unfair business competition issues as regulated in Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition."

"Di Indonesia, industry minyak dan gas bumi merupakan industry strategis yang mendapatkan pengecualian dalam melakukan monopoli. Hal tersebut diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan timbul, ketika terdapat ketidakselarasan dalam beberapa aturan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta beberapa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara. Sehingga, hal ini mengakibatkan PT. Pertamina Persero selaku Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industry minyak dan gas bumi sering melakukan pelanggaran di bidang persaingan usaha. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat preskriptif, meliputi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan beberapa peraturan lainnya, seperti Peraturan Kementrian BUMN, dan pedoman dari Komisi Pengawas Persaingan Indonesia. Monopoli dalam sektor Minyak dan Gas Bumi mendapat pengecualian menurut Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena sektor minyak dan gas bumi merupakan sektor strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dimana hal tersebut juga memiliki kaitan erat dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mekanisme kegiatan minyak dan gas bumi yang membutuhkan investasi dalam bidang infrastruktur dan teknologi diadakan kegiatan pengadaan barang dan jasa dimana dalam kegiatan tersebut tidak mendapat pengecualian dalam Pasal 51. Sehingga sebaiknya dalam diperlukan pengaturan yang jelas sektor apa saja yang mendapat pengecualian di Pasal 51 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan aturan yang pasti dalam mekanisme bisnis minyak dan gas bumi.

---

In Indonesia, oil and gas industry is a strategic industry that get an exception in a monopoly. It is stipulated in Article 51 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Problems arise when there are inconsistencies in the rules in the Act No. 19 of 2003 on State Owned Enterprises, and Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, as well as some of the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises. Thus, this resulted in PT. Pertamina Persero as the State Owned Enterprises engaged in the oil and gas industry often committed violations in the field of business competition.

The method used in this research is normative juridical prescriptive, covering Act No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Act No. 19 of 2003 on State Ownd Enterprises, Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, and some other regulation, such as Regulation of the Ministry of State Owned Enterprises, and the guidelines of the Competition Supervisory Commission Indonesia.

Monopoly in the Oil and Gas have an exemption pursuant to Article 51 of Law No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition for the oil and gas sector is a strategic sector that concerns the lives of many people, where it is also closely linked with Article 33 of the Constitution of 1945. In the mechanism of oil and gas activities which require investments in infrastructure and technology held procurement of goods and services in which the event does not have an exemption under Article 51. Thus, should the need for clear regulations what sectors have an exemption in Article 51 of Law No. 5, 1999 and definite rules in the mechanism of the oil and gas business"