Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Iklan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada masyarakat. Namun demikian, di dalam mengiklankan sebuah produk, Pelaku usaha selalu di tuntut agar menyampaikan informasi yang jujur, benar, dan dapat dipertanggunjawabkan. Hal tersebut demi melindungi kepentingan konsumen yang akan membeli produk tersebut, dari informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan kepentingan konsumen sendiri, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam tulisan ini Penulis memaparkan kajian terhadap iklan yang dibuat dan kemudian disebarluaskan oleh dua perusahaan penyedia layanan jasa internet yang digugat oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat karena diduga telah merugikan konsumen dengan iklannya yang menyesatkan.

---

Advertising is one way used by business actors to offer products to the public. However, in advertising a product, business actors are always in demand to convey information which is honest, true, and accountable. This is to protect the interests of consumers who will buy the product, from any misleading informations that could harm the interests of the consumers themselves, as stipulated in Law No. 18 of 1999 on Consumer Protection. In this paper author describes a study of advertising that is created and then distributed by two internet service providers companies which were sued by a non-governmental organization for allegedly harming consumers' interests with misleading advertising."

"Iklan merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menawarkan produk kepada masyarakat Namun demikian di dalam mengiklankan sebuah produk Pelaku Usaha selalu di tuntut agar menyampaikan informasi yang jujur benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta dengan cara yang tidak melanggar hukum dan etika Hal tersebut demi melindungi kepentingan konsumen Dalam tulisan ini Penulis memaparkan kajian terhadap perbuatan iklan intrusive oleh dua perusahaan jaringan telekomunikasi yang dipetisikan oleh beberapa Asosiasi yang bergerak di bidang Telekomunikasi dan Iklan karena telah merugikan konsumen melanggar dan bagaimana konsumen menegakkan hak mereka Kata kunci Iklan Intrusif Perlindungan Konsumen.

---

Advertising is one way used by business actors to offer products to the public However in advertising a product business actors are always in demand to convey information which is honest true accountable regard to the law and code of conduct This is to protect the interests of the consumers In this paper author describes a study of intrusive advertising done by two telecommunication service providers companies which is harming the Consumers and how the consumers enforce their rights Keywords Intrusive Ads Consumer Protection."

"Skripsi ini membahas tentang aspek perlindungan konsumen pengguna jasa internet Smartfren, akibat adanya gangguan layanan akses data internet yang terjadi beberapa waktu lalu. Penyebab terjadinya gangguan tersebut diantaranya kabel jaringan yang terputus karena jangkar kapal dan bencana alam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan permasalahan hukum lainnya yang dilakukan oleh PT. Smartfren telecom, tbk. Dengan demikian, terdapat pelanggaran hukum baik menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan telekomunikasi. Selain itu, adanya sanksi yang dapat diterapkan untuk PT. Smartfren Telecom, tbk sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha. Adapun sanksi yang dapat dikenakan yaitu sanksi ganti rugi, sanksi administrasi dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses about the aspects of consumer protection on internet services user of Smartfren, due to distruption of data access services internet some time ago. The cause of the distruption such as disconnected network cable because of ship anchor and natural disaster. This research uses normative analytical descriptive. This research found other legal issues conducted by PT. Smartfren Telecom, Tbk. Thus, there are law violations in Consumer Protection Act and the regulations related to telecommunications. In addition, there are sanctions that can be applied to the PT. Smartfren Telecom, Tbk as a form of enterpreneur’s responsibility. The sanctions that can be applied are compensation, administrative sanction and criminal sanction."

"Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan (SMS Spam), bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab penyedia jasa (provider) telekomunikasi seluler terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan. Di Indonesia ada beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi, yakni Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum melindungi privasi dan data pribadi konsumen secara komprehensif. Secara umum perlindungan privasi dan data pribadi konsumen jasa telekomunikasi telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan yang dimaksud. Perlu dibentuk pranata hukum yang secara khusus membahas dan mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh.

---

By employing normative juridical research method, this thesis will attempt to answer the issues raised in this paper, starting from the legal protection towards the telecommunication consumers in receiving adverse information (i.e: spam message), how does the current Indonesian law regulates the protection of personal data, and lastly, the liability of telecommunication provider towards the loss suffered by the consumers, in receiving such adverse information.

In Indonesia, there are several regulations in regards to the protection of privacy and personal data, inter alia, Law on Telecommunications and Law on Information and Electronic Transactions, nonetheless, the Law on Consumer Protection is not sufficient to protect consumers' privacy and personal data.

Although the protection of consumers' privacy and personal has been regulated in legislation, however there exists no provision and mechanism that able to prevent the violation of such law. Therefore, it is necessary to establish legal institution that specifically discusses and regulates the protection of personal data, so that the protection of the personal data can be implemented thoroughly."

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan brosur dalam Hukum Perlindungan Konsumen, dimana brosur yang merupakan suatu bentuk kegiatan promosi dari pelaku usaha juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak atas informasi konsumen. Tujuan kegiatan promosi adalah untuk untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, demi mencapai tujuan ini seringkali pelaku usaha melakukan segala macam cara untuk memikat konsumen dalam masa promosi atau pratransaksi, salah satu caranya yaitu termasuk memberikan informasi yang tidak jujur di dalam brosur produk mereka. Brosur yang tidak jujur ini sangat merugikan konsumen, hal inilah yang dialami oleh Ludmilla Arief, seorang konsumen yang tergiur membeli sebuah mobil Nissan March karena dalam brosurnya tercantum bahwa konsumsi bahan bakar mobil tersebut sangat irit sedangkan setelah beberapa bulan mengendarai mobil tersebut ternyata mobil tersebut sangat boros. Akhirnya Ludmilla Arief mengadukan hal ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta dan para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penellitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan brosur adalah mengikat dalam Hukum Perlindungan Konsumen karena brosur merupakan janji-janji prakontrak sehingga memiliki akibat hukum apabila hal ini diingkari; kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT. Nissan Motor Indonesia melalui brosur Nissan March dalam kasus ini telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen; PT. Nissan Motor Indonesia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen dengan sesuai dengan Pasal 19 Undang Undang Perlindungan Konsumen; Putusan Arbitrase dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

---

This thesis discusses the position of the brochure in Consumer Protection Law. The brochure is a medium for promoting business activities and also a medium for communicating the rights that consumers have to accurate information. In order to achieve the former (the promotion of business activities to influence consumers to purchase a product or service), businesses will often engage in all sorts of tactics to lure consumers. One such unscrupulous tactic is to provide information that is not honest in the brochure. Dishonest brochures are obviously detrimental to consumers, as they purposely assert claims that are not empirically valid. One such incident occurred to Ludmilla Arief, a consumer tempted to buy a Nissan car in March given the brochure's claim that fuel consumption was very economical. In reality, after only several months, the car's actual fuel mileage was very wasteful. Arief Ludmilla eventually complained to the Consumer Dispute Settlement Agency of DKI Jakarta and the parties agreed to pursue a settlement of disputes through arbitration. This paper uses a normative juridical study whereby data is largely derived from the literature.

The results suggest that the position of the brochure is binding as related to the Consumer Protection Act because the brochure is a collection of promises that, if denied, are legally enforceable. As such, promotional activities conducted by PT. Nissan Motor Indonesia through its March brochures violate the provisions of the Consumer Protection Act. PT. Nissan Motor Indonesia is thus responsible for the losses suffered by consumers in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Law. The Arbitration Award in the case conforms with the provisions of the Consumer Protection Law."

"Permasalahan kebocoran data pribadi milik konsumen sebagai pengguna dalamplatform e-commerce milik Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronikkerap terjadi dalam beberapa tahun ke belakang. Pelaku Usaha PerdaganganMelalui Sistem Elektronik sebagai pengemban amanat perlindungan data pribadimemiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan data pribadi yang diperolehnyadari konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Denganminimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungandata pribadi menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terhadap permasalahanmengenai perlindungan data pribadi. Hal tersebut yang menjadikan kegagalanLembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam Putusan nomor235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. dalam menggugat Pelaku Usaha Perdagangan MelaluiSistem Elektronik. Namun terlepas dari kegagalan tersebut, perkara a quo menjadiawal mula kepastian hukum dalam ranah perlindungan data pribadi, sebab darisekian banyak permasalahan kebocoran data pribadi, perkara tersebut yang pertamakali masuk ke jalur pengadilan. Dalam upaya melakukan perlindungan konsumen,Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memegang peran pentingdalam melakukan advokasi kepada konsumen terhadap pelanggaran-pelanggaranatau kelalaian yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perdagangan Melalui SistemElektronik dalam melindungi data pribadi konsumen yang mereka peroleh. Denganmetode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahuikedudukan hukum serta peran Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat dalam melakukan advokasi terhadap permasalahan kebocoran datapribadi pengguna platform e-commerce sebagai bentuk Perlindungan Konsumen.

---

The problem of leakage of personal data belonging to consumers as users of ecommerce

platforms owned by Trading Business Actors through Electronic

Systems has often occurred in the past few years. Trading Business Actors through

Electronic Systems as the bearers of the mandate for protecting personal data have

the obligation to protect personal data obtained from consumers according to

existing laws and regulations. With the lack of laws and regulations governing

personal data protection, it creates legal uncertainty regarding problems regarding

personal data protection. This has led to the failure of the Non-Governmental

Organization for Consumer Protection in case number 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

in suing Trading Business Actors through Electronic Systems. However, despite

this failure, the said case was the beginning of legal certainty in the realm of

personal data protection, because of the many problems of personal data leakage,

this case was the first to go to court. In conducting consumer protection, the Non-

Governmental Organization for Consumer Protection plays an important role in

advocating for consumers against violations or negligence committed by Trading

Business Actors through Electronic Systems in protecting consumer personal data

they obtain. With the juridical-normative research method, this study aims to

determine the legal position and role of the Non-Governmental Consumer

Protection Institution in advocating for the problem of leaking personal data of ecommerce

platform users as a form of consumer protection."

"Telekomunikasi sebagai bagian dari komunikasi menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat, oleh karena itu perkembangan usaha dan konsumen di bidang jasa telekomunikasi meningkat pesat. Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan perlindungan hukum atas terjadinya sengketa di bidang jasa telekomunikasi. Adanya hukum perlindungan konsumen dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan sengketa di bidang jasa telekomunikasi. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa telekomunikasi dapat dilakukan melalui peradilan umum atau melalui lembaga khusus yang dibentuk oleh Undang-Undang, yaitu BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK dapat dilakukan dengan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Taufan Oktora Punu sebagai konsumen dari pelaku usaha jasa telekomunikasi PT. Excelcomindo Pratama Tbk merasa dirugikan dan tidak dipenuhi hak-haknya. Taufan Oktora Punu menggugat PT. Excelcomindo Pratama Tbk melalui BPSK dan atas kesepakatan bersama telah memilih untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara damai dengan konsiliasi.

---

Telecommunication as a part of communication has become one of the primary needs for people to function in a day to day life. Today, telecommunication is one of the most vital tools for the functionality of a modern human civilization. As a result of this human social behaviour, there had been a sharp increase in the number of companies that provide telecommunication services. Telecommunication companies compete very strongly with each other in the varieties of services they provide to the consumers; as the more options they provide, the more they can reach to different kinds of consumers. Consumers became very vulnerable targets for high-valued promotional campaigns created by telecommunication companies, whose aim is to obtain bigger market shares in exchange of the cost utilized for the purpose to provide customer services. The lack of customer services can often create conflicts between telecommunication service providers and the consumers. When such conflicts regarding the legal rights and obligations of the two parties arise, it is necessary to have customer protection law in place to be used for the basis of settling an agreement or litigation. Conflict resolution can be done through court or through an organization formed by the constitution namely BPSK."

"ABSTRAKPenanganan keluhan merupakan salah satu hal yang penting dilakukan dalam bisnis jasa. Penanganan keluhan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang diwakili oleh Perceived Justice terhadap penyedia layanan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan dan dampak penanganan keluhan melalui media sosial terhadap keberlangsungan penggunaan produk dan layanan telekomunikasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada pelanggan XL yang pernah mengajukan keluhan melalui akun Twitter resmi @XLCare. Dari hasil penyebaran kuesioner, didapatkan responden sebanyak 238 orang responden dari 19 Oktober 2016 hingga tanggal 25 November 2016. Data kemudian dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modelling dengan bantuan piranti lunak IBM SPSS AMOS 24 dan IBM SPSS Statistics 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Distributive Justice dan Prodeural Justice berpengaruh terhadap Customer Satisfaction. Kemudian ditemukan hubungan signifikan antara Customer Satisfaction, Trust, Product Quality, e-WOM dan Continuous Usage.

---

ABSTRACTComplaint handling is an important thing in the business services. Handling complaints can increase customer satisfaction which represented by perceived justice with the service provider. This study aims to find the relationship and impact of the complaints handling through social media to continue to use telecommunication products and services. This study uses a quantitative approach by distributing questionnaires to subscribers who have submitting complaint through the official twitter account @XLCare. There were 238 responses obtained from October 19th, 2016 until November 25th, 2016. The data were analyzed using Structural Equation Modeling with IBM SPSS AMOS 24 and IBM SPSS Statistics 20. The results discovered that Distributive Justice and Procedural Justice have significant effect on Customer Satisfaction. Moreover, this study also pinpointed a significant relationship between Customer Satisfaction, Trust, Product Quality, e-WOM and Continuous Usage."

"Keberadaan transportasi berbasis aplikasi menjadi fenomena di masyarakat, keberadaan PT GO-JEK Indonesia sebagai salah satu perusahaan transportasi berbasis aplikasi menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen atas transportasi umum yang nyaman dan mudah didapatkan. Dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh PT GO-JEK Indonesia, konsumen diwajibkan untuk memasukan data pribadi miliknya untuk mempergunakan layanan yang disediakan. Pengumpulan data pribadi konsumen ini rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen. Adapun skripsi ini membahas mengenai peralihan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT GO-JEK Indonesia selaku pelaku usaha yang mengalihkan tanggung jawabnya dalam perlindungan data pribadi yang dikumpulkannya kepada pihak lain maupun konsumen sendiri. Hal tersebut tentunya merugikan konsumen dalam memanfaatkan layanan yang disediakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan hasil penelitian menghasilkan bahwa PT GO-JEK Indonesia seharusnya dapat tetap bertanggung jawab atas keamanan privasi konsumen pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diperlukan pengaturan baru dalam peraturan kebijakan privasi milik PT GO-JEK Indonesia.

---

The existence of application based transportation has become a phenomenon in the society, the existence of PT GO JEK Indonesia as one of the application based transportation companies has become the answer to the consumer needs of a comfortable and easy to get public transportation. In utilizing the services provided by PT GO JEK Indonesia, the consumers are required to enter their personal data to use the services provided. The collection of the consumers rsquo personal data is susceptible to be misused by irresponsible parties and may cause legal problems regarding the misuse of consumer personal data. This thesis discusses about the transition of responsibilities by PT GO JEK Indonesia as a business actor who transferred its responsibilities of the collected personal data to the consumers and other parties. The transition of responsibilities has certainly detrimental to consumers in using the services provided. Normative juridical method is used ad the research method, which concludes that PT GO JEK Indonesia should be able to remain responsible for their consumer 39 s privacy. The result of this study suggests that a new regulation regarding the privacy policy of PT GO JEK Indonesia, is required."