Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyanderaan (gijzeling) merupakan salah satu upaya penagihan pajak dengan surat paksa. Penyanderaan dalam hukum pajak dilakukan bukan karena seseorang (wajib pajak) melakukan tindak pidana, tetapi karena wajib pajak diragukan itikad baiknya untuk melunasi pajak yang terutang. Adanya kecenderungan dari wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pembayaran pajak tersebut mengakibatkan besarnya jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyanderaan (gijzeling) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diperlukan terhadap penunggak pajak dan dampak kebijakan tersebut terhadap pencairan tunggakan pajak pada periode 2003 sampai dengan 2005. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Dengan melakukan penyanderaan terhadap wajib pajak diharapkan selain dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak juga dapat memberikan efek kejut kepada wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela.Reclination (gijzeling) is one of the efforts of the active tax collection enforcement. Reclination is conducted not because taxpayers involve in a criminal tax offense but mostly due to the taxpayers do not have a good faith to settle the tax liability after certain collection efforts have been taken seriously by the Indonesia Tax Office. Tendency of taxpayers to avoid making tax settlement causes the amount of tax arrears from year to year.

This thesis focuses on knowing and analyzing reclination that have been done is needed by Directorate General of Taxation and the implementation of reclination in tax settlement in period of 2003 until 2005. From the research held, it shows that reclination is expected to increase tax settlement as well as to give a shock therapy for other taxpayers to do a voluntarily tax payment obligation."

"Skripsi ini membahas upaya mengatasi kendala pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Depok periode 2005-2006. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan pentingnya koordinasi internal Kantor Pelayanan Pajak Depok; koordinasi eksternal dengan pemerintah daerah; pendaftaran wajib pajak perlu dilakukan penelitian lapangan agar dapat dibuktikan keberadaannya; pemeriksa pajak wajib membuat daftar harta kekayaan wajib pajak dan daftar harta kekayaan penanggung pajak dalam laporannya; visibilitas pemenuhan kewajiban perpajakan dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan; sosialisasi perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat; serta pembenahan sistem jaringan.This researh study about efforts to overcome constraints in collection of tax payable at depok tax office period 2005-2006. This research is qualitative research with descriptive design. Result of this research are to suggest improving internal coordination at depok tax office; improving external coordination with local government; the registration of tax payer have to pass the field researh, so that can be proved the existence of the tax payer; tax auditors have to make list of tax payer properties on their tax audit report; visibility accomplishment of taxation on tax audit report by tax auditors; socialization of Indonesian tax law to the citizen; and completion of network system."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai tugas untuk melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung Pemerintah dalam menghimpun dana guna membiayai pembangunan.Pedoman pelaksanaan tugas adalah Undang-Undang Perpajakan yang baru yaitu UU Nomor 9,10,11 dan 12 sebagai pembaharuan dari UU lama Nomor 6,7,8 dan UU PBB. Diantara ciri penting dalam UU ini sistem Self Assessesment yaitu Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.DJP tetap malakukan tugas melakukan pembinaan,pelayanan dan pengawasan. Disamping itu DJP dapat melaksanakan kegiatan intensifikasi atas data yang disampaikan (WP) melalui SPT Bulanan maupun Tahunan, dan ekstensifikasi atas data dari pihak ketiga yang tidak didapatkan secara langsung dari WP.Apabila dalam pelaksanaan intensifikasi dengan mengadakan pemeriksaan, penyidikan, dan penelitian ternyata diketahui adanya pajak yang masih harus dibayar, maka kepada WP diberikan Surat Keputusan Penetapan Pajak Tambahan Kurang Bayar berupa STP, SKPKB, SKPKBT yang harus dibayar pada waktu yang telah ditetapkan.Jika WP tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, maka terhadap WP dipatrapkan ketentuan perpajakan yang berlaku melalui Law Enforcement yaitu dengan melaksanakan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa. Ketentuan yang berlaku dalamr penagihan aktif dengar Surat Paksa ini adalah Undang Undang Nomor 19 Tahun 1959, UU. Nomor 9 Tahun 1994 yang merupakan perubahan dari UU No.6 Tahun 1983 serta seperangkat Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Keputusan/Surat Edaran Dir.Jend.Pajak yang secara keseluruhan mengatur tentang tata cara dan Jadwal Waktu pelaksanaan Penagihan Pajak.Dalam melaksanakan penagihan sering timbul conflict (reaksi kolektif) antara (WP) dengan petugas pajak (FISKUS) karena perbedaan kepentingan sehingga tunggakan pajak tidak dilunasi sebagaiman mestinya.Berdasarkan penelitian atas dokumen berupa Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak dan Laporan Kegiatan Penagihan serta penelitian di lapangan, ternyata pelaksanaan penagihan aktif dengan Surat Paksa ini tidak/belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan tunggakan pajak semakin lama semakin menumpuk.Oleh sebab itu peneliti merasa perlu untuk mengadakan analisis agar mendapat informasi yang jelas tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendaIa/hambatan dalam palaksanaan Penagihan Aktif berada pada Tingkat Operasional, yaitu pelaksanaan penagihan lemah, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyebabnya antara Iain dari faktor Intern adalah dalam penempatan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas belum memadai dan perlu ditata kembali. Sedangkan faktor Ekstern adalah kurang tingginya kesadaran Wajib Pajak di Negara kita ini akan kewajiban perpajakannya, sehingga perlu diterapkan Law Enforcement yang yang merupakan jaminan pelaksanaan Undang-Undang.Oleh sebab itu aparat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penagihan ini seyogianya harus mempunyai pengetahuan ganda yaitu menguasai Undang-Undang Perpajakan secara keseluruhan sebagai dasar pasti dalam bertindak, berwibawa agar menimbulkan respect dari WP mengingat status mereka mewakili Pejabat Departemen Keuangan dalam melakukan tugas tersebut.Cara yang tepat antara lain, berikan mereka pendidikan dan praktek lapangan yang cukup agar mempunyai skill atau kemampuan yang cukup baik dalam penguasaan UU Perpajakan maupun ketentuan/tata cara penagihan aktif dengan Surat Paksa. Mengingat status para penagih/Juru Sita saat ini sebagai pegawai Sruktural, disarankan untuk dirubah sebagai pegawai fungsional, agar mereka dapat mengembangkan diri dalam tugas penagihan, karena tugas fungsional adalah salah satu cara dalam mencapai target yang ingin dicapai.Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa ini bila dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu dapat membuat Wajib Pajak JERA untuk mengulang kesalahannya, karena pengumuman lelang melalui media cetak dan penjualan harta Wajib Pajak secara Lelang dimuka umum dapat menimbulkan rasa malu terhadap masyarakat khususnya mitra usahanya, ditambah lagi dengan sanksi/bunga keterlambatan membayar yang cukup memberatkan Wajib Pajak tersebut. Sehingga pada akhirnya diharapkan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan perundang undangan yang berlaku."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan penagihan pajak reklame di Kota Bandung. Meskipun jumlah reklame di Kota Bandung sangat banyak namun jumlah penerimaannya tidak sebanding. Selain itu terdapat tunggakan pajak reklame yang sangat tinggi dibandingkan dengan tunggakan pajak daerah lainnya. Tingginya angka tunggakan pajak reklame ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Oleh karena itu pemerintah kota harus mengambil tindakan tegas berupa pelaksanaan penagihan pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan, wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan penagihan pajak reklame di Kota Bandung baik penagihan pasif maupun aktif masih belum maksimal sebagai upaya untuk melakukan pencairan tunggakan pajak reklame. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Seksi Bidang Penagihan Dispenda Kota Bandung. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi atas keseluruhan proses administrasi pemungutan pajak reklame untuk mencegah timbulnya tunggakan pajak reklame.

---

The aim of this research is to analyze the implementation of tax collection in an attempt of advertisement tax arrears disbursement at Bandung City. Although there is a large number of advertisement media in Bandung City, the fact shows that the revenue from the advertisement tax is not comparable acceptance. In addition, advertisement tax arrears is the highest arrears compared with other local taxes arrears. The advertising agencies seem to be deliberately evades paying their tax delinquent and are unable to fulfill their obligations as it should be. Therefore, the government must take strict measures and actions against these tax payers through the implementation of tax collection.

The approach used in this research is qualitative method with descriptive nature. Data are collected by using study-literature, in-depth interviews and observation. The results of this research is that the implementation of advertisement tax collection both passive and active collection is not maximal as an attempt to make disbursement of advertisement tax arrears. There are several constraints faced by Local Tax Collection Section in Dispenda Kota Bandung. Therefore, it is necessary to evaluate the whole process of advertisement tax administration to prevent the tax arrears."

"Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara dari tahun ke tahun, berdasar pada prinsip pembiayaan dengan kemampuan sendiri maka kesadaran masyarakat Wajib Pajak perlu ditingkatkan. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan dengan pilar utamanya kepatuhan sukarela untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang dikenal dengan sistem self assessment, maka fiskus menjalankan tugasnya melalui pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum.Salah satu upaya penegakan hukum adalah Penagihan, selain dari Pemeriksaan dan Penyidikan tindak Pidana Fiskal. Tapi dalam pelaksanaannya tugas penagihan hanya dianggap tugas tambahan, pelengkap yang tidak atau kurang penting dibandingkan dengan tugas pemeriksaan. Seharusnya tugas penagihan tidak hanya dilihat semata-mata merupakan tanggung jawab Juru Sita maupun seksi penagihan saja melainkan sangat terkait dengan pelaksanaan pemeriksaaan yang merupakan awal timbulnya pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak, yang apabila akhirnya menjadi tunggakan seharusnya menjadi tanggung jawab pemeriksa maupun petugas keberatan apabila dalam prosesnya Wajib Pajak tidak setuju dan menimbulkan sengketa fiscal.Dengan melihat serangkaian kebijakan dalam rangka penagihan yang dijalankan selama ini, berdasarkan metode deskriptif maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya penagihan belum berhasil, ini bisa terlihat dari makin bertambahnya saldo awal tunggakan setiap tahunnya dan upaya lebih yang dilaksanakan berupa penyitaan/pemblokiran rekening Wajib Pajak serta pencekalan/penyanderaan tidak membawa hasil yang cukup siknifikan apalagi pengaruh deterent effect yang diharapkan.Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan untuk melibatkan fungsi seksi penagihan dalam proses pemeriksaan (seperti tahap closing conference) sebagai wujud bahwa proses pemeriksaan juga harus mempertimbangkan upaya penagihan, selain itu adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas serta memberikan kompensasi dan insentif yang memadai untuk membangkitkan semangat kerja.

---

Role of Tax in the National Expenditures ("APBN") is ever increasing in the state income over years according to the principles of self-financial capability that the tax payer awareness would be improved. Steps the national government takes to increase earnings from tax sector begin with tax reform with core pillars of self assessment self compliance in tax payers to count, assess, pay and report their amount of tax due according to the Statutes and therefore fiscal agents perform their duties through legal construction, information, monitoring and enforcement.One of legal enforcement aspects is Collection in addition to fiscal penal inspection and investigation. However, collection is considered only as less significant complimentary side duty that investigation. Collection would not be merely considered as responsibility of Confiscator or the Collection Division but also pretty related to investigation as preliminary stage of finding tax due of Tax Payers than in case it becomes default, then investigator or the agent should hold responsible if tax payers do not agree on or lead to fiscal dispute.Considering range of policies on collection ever performed thus far, the descriptive method appears to draw a conclusion that collection remains unsuccessful. This proves from higher beginning balance of default every year and extra attempts in the form of seizing/blocking out Tax Payer's Accounts and gasping or taking hostage of them lead to insignificant result specifically when one expects deterrent effect.Accordingly, the writer suggests to involve functions of Collection Division for investigation (at stage of closing conference, for example) as a realization that the investigation process must consider collection attempts, as well, and Human Resource Development in qualitative and quantitative manners and provision of sufficient compensation and incentives for job enthusiasm."

"Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sumber dana yang masuk ke Kas Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama sebagai andalan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam menyelenggarakan roda pemerintahan Daerah. Pajak Kendaraan Motor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial dalam pemasukan uang/sumber dana ke Kas Daerah.Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber penerimaan daerah, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hutang/tunggakan pajak terjadi kurang tertibnya administrasi PKB, serta fiskus/petugas pajak tidak aktif terhadap wajib pajak yang tidak melaporlmembayar hutang pajaknya dan tidak diterapkan SKPD Kendaraan Bermotor.Pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor mengacu pada Undangundang Nomor 17 tanun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, serta ketentuan yang berlaku tentang penagihan pajak PKB.Dalam praktiknya pelaksanaan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor banyak mengalami hambatan, disebabkan tidak tertibnya administrasi PKB dan faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan tersebut, diataranya kurang aktifnya fiskus/petugas pajak dalam mengeluarkan ketetapan PKB. Masing-masing seksi pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat DKI Jakarta belum sepenuhnya melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Tujuan Penulisan Tesis ini adalah untuk meneliti apakah sistem yang digunakan pada pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Disamping hal tersebut bagaimana pengadministrasian pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat DKI Jakarta dalam pelaksanaannya dengan sistem pemungutan official assessment. Namun peraturan dan ketentuan yang ada mengacu pada sistem pemungutan Selt Assessment. Tunggakan/hutang pajak kendaraan bermotor diadministrasikan dengan tertib dan penagihan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Untuk tertibnya administrasi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, dilakukan perubahan baik yang menyangkut peraturan maupun peningkatan aparatur pajak dalam melaksanakan tugas pokok.yang telah ditetapkan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Faktor yang diteliti yaitu kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif dengan mengambil objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data-data sekunder. Penelitian melibatkan sampel sebanyak 176 wajib pajak. Analisis data menggunakan statistik inferensial, meliputi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t, uji F dan regresi. Perhitungan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak. Kualitas penetapan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,407, koefisien determinasi 16,5%, t hitung (5,869) > t tabel (1,645) dan persamaan regresi Ŷ = 11,908 + 11,746X1. Tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,446, koefisien determinasi 19,9%, t hitung (6,572) > t tabel (1,645), dan persamaan regresi Ŷ = 40,744 + 1,709X2.Kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,548, koefisien determinasi 30%, F hitung (37,054) > F tabel (3,05), dan persamaan regresi Ŷ = 4,778 + 9,405X1 + 1,440X2.Berdasarkan temuan tersebut, maka kualitas penetapan perlu ditingkatkan dengan meningkatkan efektifitas pemeriksasan agar dalam memutuskan suatu penetapan benar-benar memiliki kualitas yang baik dan konsisten. Kegiatan pemeriksaan juga harus dilakukan dengan benar sesuai dengan tahapan dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan. Sementara upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur? prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak.

---

ABSTRACTThe purpose of the research is to analyze every factors that affect liquefaction tax arrears. The factor that has been analyze are the quality of tax assessment and active claim action, which is monitored from middle tax office in central Jakarta.Methodology that the researcher use is quantitative method by using secondary data. For the primary data, this research use 176 sample of taxpayer. The data analysis is using inferential statistic, including correlation coefficient, coefficient determinant, t test, F test, and regression. Researcher are using SPSS 13.0 version program to calculate the data and get more accurate result.The result of the research show that the quality of tax assessment and active tax arrears claim give positive impact and good significant as individual or together regarding liquefaction tax arrears. Tax assessment quality has significant effect in terms of liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,407, coefficient determinant 16,5%, t count (5,869) > t table (1,645) and regression equality Ŷ = 11,908 + 11,746X1. Active claim action also has significant impact regarding liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,446, coefficient determinant 19,9%, t count (6,572) > t table (1,645), and regression equality Ŷ = 40,744 + 1,709X2. The quality of tax assessment and active claim action together has significant collision in terms of liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,548, coefficient determinant 30%, F count (37,054) > F table (3,05), and regression equality Ŷ = 4,778 + 9,405X1 + 1,440X2.Based on the research findings, the quality of tax assessment need to improve from the effectivity of the tax investigation, therefore it can produce high quality and consistent tax assessment. Investigation activity must be done according routine and investigation procedure which is decided. At this moment, pressing an active claim effort need to be more intensive by using arranger in phases, procedures, and tax claim orientation which already decided. It is because, more intensive the tax claim action will result bigger liquefaction arrears tax."

"Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dan tidak sadar akan kewajiban perpajakannya yang menimbulkan tunggakan pajak. Sehingga dibutuhkan adanya tindakan penagihan pajak aktif. Skripsi ini membahas mengenai implementasi penagihan aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-deskriptif yang mengambil KPP Penanaman Modal Asing Satu sebagai site penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Penanaman Modal Asing Satu dalam implementasinya belum sepenuhnya memenuhi dimensi tingkat implementabilitas dan belum dapat mencapai target pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala dari Wajib Pajak maupun pihak internal kantor pelayanan pajak sendiri.

---

There are still many Taxpayers who do not comply and are not aware of their tax liability causing a the tax arrears. So it takes hard tax collection action. This paper discusses the implementation of hard tax collection with warning letter and distress warrant as well as any obstacles encountered in tax collection. This research conducted by using quantitative descriptive approach and took the One Foreign Capital Investment Tax Office as the site of research.

The results of this study found that hard collection with warning letter and distress warrant in One Foreign Capital Investment Tax Office has not meet the policy implementability dimension and can not reach the target disbursement of tax arrears. That is caused by several obstacles from Tax Payers and tax office itself."

"Penelitian ini membahas analisis Implementasi Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Pemerintah Kota Bekasi memberikan Insentif berupa Kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki Tunggakan Pajak dan belum dilunasi. Tujuannya adalah mempercepat penerimaan serta optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penerapan kebijakan Penghapusan sanksi Pajak kendaraan Bermotor dalam upaya pencairan tunggakan yang terjadi di Kota Bekasi serta strategi yang di lakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan mengugunakan teknik analisis data kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah Strategi yang dilakukan dalam hal pelayanan dan penagakan hukum mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta dampak kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor mampu mencairkan tunggakan pajak yang ada di Kota Bekasi.

---

This study discusses the analysis of the implementation of the Elimination of Motor Vehicle Tax Sanctions. Bekasi City Government provides incentives in the form of policies approved by the administration for motor vehicle taxpayers who have tax arrears and have not been paid. The goal is to accelerate revenue and optimize vehicle tax revenue in the city of Bekasi. The problem raised in this study is the application of Motor Vehicle Tax Avoidance Policy in efforts to disburse arrears that occur in the City of Bekasi and the strategy undertaken by the Bekasi City Government in an effort to disburse motor vehicle tax arrears. The research method used in this study is a qualitative method. The purpose of this study is descriptive research. The technique of collecting data that has been collected, analyzed with qualitative data analysis techniques. The results of this study are the strategies carried out in terms of service and tax enforcement can increase transportation tax revenue and tax the transport vehicle tax liability is able to disburse tax arrears in the City of Bekasi."