Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus kepada Analisis Kegiatan Pengendalian Pada Proses Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang terjadi dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka serta studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap petugas BMN serta pejabat yang menangani penatausahaan BMN. Analisis dilakukan terhadap proses penatausahaan Barang Milik Negara dan juga terhadap sebelas subunsur kegiatan pengendalian dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pada proses penatausahaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal telah memenuhi sebelas subunsur kegiatan pengendalian.

---

This study is focused on the analysis of Control Activities in Administration Process of State Property within the General Secretariat of the Ministry of Trade. This study is qualitative research method. This study is conducted by observing and interviewing officer and official. Analysis is performed on the administration of state property, and the eleven element of control activities at the General Secretariat of the Ministry of Trade. The result of the research conclude that the control activites in administration process of state property at the General Secretariat of the Ministry of Trade have met the eleven elements of control activities."

"Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bisnis rumah kost sangat berkembang khususnya di kota-kota besar. Arsitektur dalam konteks ini mengambil peran bukan hanya sekedar merancang bangunan yang ideal untuk manusia sebagai tempat tinggal, tapi juga agar dapat memberikan keuntungan yang maksimal dari perancangannya. Rumah kost sebagai sebuah tempat tinggal multi-family yang disewakan secara bulanan juga bersifat sedemikian rupa. Skripsi ini membahas mengenai apa yang dimaksud dengan sebuah rumah kost, bagaimana sebuah rumah kost dapat dikatakan sebagai bisnis real estate, dan fenomena apa saja yang terjadi terkait rumah kost tersebut.

---

Without a doubt that business for boarding house is growing rapidly in Indonesia, especially in large cities. In this context, architecture has a role not only to design an ideal place for the human to live in, but to give a maximum profit due to the design. Boarding house as a loan multi-family unit also got to has a good design and give a profit to the owner. This thesis discusses about what is a boarding house, how can a boarding house be a property of real estate and what kind of phenomena happens in the matter of boarding house."

"ABSTRAKLaporan ini mengangkat kasus pembatalan penjualan tanah XX yang melibatkanperusahaan real estat PT Z (penjual) dan PT M (pembeli). Analisis dilakukan denganberfokus pada perlakuan akuntansi PT Z terkait aset real estat dan pengakuanpendapatan atas penjualan aset real estat serta tindakan Kantor Akuntan Publik A (KAPA) selaku auditor. Berdasarkan hasil analisis, mengacu pada PSAK 44, PT Zseharusnya tidak dapat mengakui pendapatan atas penjualan bidang tanah XX. Selainitu, PT Z seharusnya tidak mengakui pemerolehan aset real estat baru dari pembatalanpenjualan. Sehingga, berdasarkan hasil diskusi dengan KAP A, penyajian kembaliperlu dilakukan.

---

ABSTRACTThis report focuses on the case of sale cancellation of land XX involving real estatecompany, PT Z (seller) and PT M (buyer). The analysis was performed by focusing onthe accounting treatment by PT Z related to the real estate asset and the revenuerecognition on the sale of real estate asset as well as the action of Public AccountingFirm A (KAP A) as the auditor. Based on the analysis, referred to PSAK 44, PT Zshould not be able to recognize revenue on the sale of land XX. In addition, PT Z shouldnot recognize the acquisition of new real estate asset from the sale cancellation. Thus,based on the discussion with KAP A, restatement is necessary.;;"

"ABSTRAKAnalisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sengketa tanah yang terletak di Belawan,Medan, Sumatera Utara, antara M. Hafizham melawan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) danKepala Kantor Pertanahan Kota Medan terkait eksistensi Hak Grant Sultan No. 1709 Tahun1917 yang berada dalam Hak Pengelolaan No.1/Belawan I. Analisis ini mengkaji PutusanPengadilan Negeri Medan Nomor: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN yang diputuskan pada tanggal5 Juni 2012 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Selain itu,oleh karena PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengajukan banding atas putusan PengadilanNegeri Medan tersebut, maka analisis ini juga mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor: 375/PDT/2012/PT.MDN yang diputuskan pada tanggal 5 Juni 2013, yang padapokoknya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDNkarena Judex Factie telah melanggar Hukum Acara Perdata, memutus melebihi kewenangannya,salah dan keliru mengenai dasar kepemilikan atas tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, dantelah salah mengenai penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden). Dalam analisispenulisan ini, terdapat tiga pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu pertama mengenaipengaturan dan pengaplikasian konversi tanah Grant Sultan, kedua mengenai status kepemilikantanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917 dan ketiga mengenai eksistensi tanah Grant Sultan No.1709 Tahun 1917. Untuk menjawab ketiga pokok permasalahan tersebut, metode penelitianyang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan(library research) khususnya mengenai sejarah dan pengaturan Grant Sultan Kesultanan Deli diSumatera Utara, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.Sumber dari subjek penelitian adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangandan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 561/PDT.G.Int/2011/PN-MDN serta PutusanPengadilan Tinggi Medan No 375/PDT/2012/PT.MDN. Bahan hukum sekunder yang digunakanadalah literatur/buku yang berkaitan dengan Hukum Agraria, Grant Sultan, Kesultanan Deli dankonversi hak atas tanah. Hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, pertama,mengenai pengaturan dan pengaplikasian konversi atas tanah Grant Sultan diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNNomor 3 Tahun 1997. Kedua, mengenai status kepemilikan tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun1917 merupakan milik bersama (kolektif) Tengku Ibnu Maja Jafar, Tengku Muhammad Erfandan M. Hafizham. Ketiga, mengenai eksistensi tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, baikMajelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, didalampertimbangannya mengakui eksistensi atau keberadaan tanah Grant Sultan No 1709 Tahun1917, walaupun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun1917 letak dan batasnya tidak jelas. Solusi atas permasalahan tersebut adalah Pemerintahseharusnya segera mengambil langkah untuk mengatur secara jelas mengenai tanah-tanah hakadat ciptaan Pemerintah Swapraja termasuk cara dan syarat pendaftaran penegasan konversinya.Selanjutnya solusi yang dapat ditempuh bagi para pihak yang berperkara, oleh karena SuratGrant Sultan diterbitkan oleh Sultan Deli dan dicatat di Kantor Kesultanan, maka pihakKesultanan Deli-lah yang mengetahui baik mengenai keabsahan maupun mengenai letak danbatas atas tanah Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917. Selain itu, harus ditelusuri apakah sejakditerbitkan Surat Grant Sultan No. 1709 Tahun 1917, pemiliknya telah memenuhi kewajibannyauntuk mengerjakan tanahnya atau tidak.

---

ABSTRACTThe analysis conducted in this thesis is a dispute of land that located in Belawan, Medan,North Sumatra, between M. Hafizham against PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) andHead of the Medan Land Office related to existence the rights of Grant Sultan Number 1709of 1917 which is in the HPL No.1/Belawan I. This analysis examines the decision of MedanDistrict Court Number: 561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN on June 5, 2012 which is principallygranted a partially plaintiff’s lawsuit. In addition, because of PT. Pelabuhan Indonesia I(Persero) appealed that decision of the Medan District Court, the analysis also examines thedecision of Medan High Court Number: 375/PDT/2012/PT.MDN on June 5, 2013, which isprincipally cancel the decision of Medan District Court Number:561/Pdt.G.Int/2011/PN.MDN, because Judex factie have violated the Procedure of CivilCode, decide exceeded its authority, wrong and mistaken in judging the basis of landownership of Grant Sultan Number 1709 of 1917, and has been wrong and mistaken injudging of undue influence (Misbruik van Omstandigheden). In the analysis of this thesis,there are three principal issues to be discussed, the first is the implementation andconversion of Grant Sultan land, the second is how the ownership status of Grant SultanNumber 1709 of 1917 land, the third is the existence of Grant Sultan Number 1709 of 1917.To answer those three basic problems, the research method that conducted is the normativelegal research method or library research methods, especially regarding the history andregulation of Grant Sultan on Deli Sultanate in North Sumatra both before and after theenactment of Law Number 5 of 1960. The sources of the subject research are the primarylegal materials that is Laws and Regulations, Medan District Court Decision Number561/PDT.G.Int/2011/PN-MDN and Medan High Court Decision Number375/PDT/2012/PT.MDN, and secondary legal material, are literature/books relating to theAgrarian Law, Grant Sultan, Sultanate of Deli and conversion of land rights. The first resultof the analysis that conducted in this study regarding the implementation and conversion theGrant Sultan rights is stipulated in Government Regulation Number 24 of 1997 jo. TheRegulation of Minister of Agrarian Affairs/Head of National Land Agency Number 3 of1997. The second result is the ownership status of the Grant Sultan Number 1709 of 1917,are the collectively property by Tengku Jafar Ibnu Maja, Tengku Muhammad Erfan and M.Hafizham. The third result, the existence of land Grant Sultan Number 1709 of 1917, boththe State Court Judge and High Court Judge, in his discretion does not deny the existence ofGrant Sultan land Number 1709 of 1917, even though according to the High Court Judge,the location and land boundaries of Grant Sultan Number 1709 of 1917 land are unclear. thesolution to these problems is, the Government should take steps to regulate the customaryland rights immediately including the terms and conditions of its conversion registration.Furthermore, the solution that can be reached by the parties is therefore Sultan Grant Letterissued by the Sultan of Deli and registered in the Sultanate, the Sultanate of Deli is the onewho knows both of validity, location and boundaries of Grant Sultan Number 1709 of 1917land. Furthermore, it should be traced whether since issued Letter of Grant Sultan Number1709 of 1917, the owner has fulfilled its obligation to utilize the land or not."

"Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel apa sajakah yang berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan yang termasuk kedalam sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2010-2014. Jumlah perusahaan yang termasuk kedalam penelitian ini adalah sebanyak 32 perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan 10 rasio yang digunakan untuk menggambarkan struktur modal, antara lain profiability, growth, asset tangibility, size, cost of debt, liquidity, financial distress, tax rate, dan age. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel seperti asset tangibility, size, liquidity, dan financial distress berpengaruh terhadap struktur modal.

---

The purpose of writing this study is to determine what are the variables that affect the company's capital structure which are included in property and real estate sector in the Indonesia Stock Exchange for period 2010-2014. The number of companies included in this study are 32 companies. In this study using 10 ratio used to describe the capital structure, profiability, growth, asset tangibility, size, cost of debt, liquidity, financial distress, tax rate, and age. Results from this study showed that variables such as asset tangibility, size, liquidity, and financial distress affect the capital structure."

"Indonesia sebagai sebuah negara yang besar memiliki aset yang besar pula, meski demikian pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia masih belum optimal. Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu Kementerian yang mengelola Barang Milik Negara juga tidak lepas dari kesalahan dalam mengelola Barang Milik Negara. Pengelolaan yang tumpang tindih, penguasaan Barang Milik Negara oleh pihak yang tidak berhak hingga banyaknya Barang Milik Negara yang berstatus idle adalah beberapa contoh kekurangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaannnBarang Milik Negara yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dikombinasikan dengan teori hybrid yang dikemukakan oleh Ripley. Untuk menganalisis strategi implementasi menggunakan tahapan yang dipaparkan oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan PP Nomor 27 Tahun 2014 di Kemensetneg belum sepenuhnya sempurna. (2) belum direvisinya peraturan di internal Kemensetneg terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan terbatasnya sumberdaya serta sarana dan prasarana penunjang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemensetneg terhambat

---

Indonesia as a large country has large assets, nevertheless management of State Property in Indonesia is still not optimal. The Ministry of State Secretariat as one of the Ministries that manages State Property is also have a mistake in managing State Property. Overlapping management, control of State Property by unauthorized parties to the amount o_fState-Owned Goods with idle status are some examples ofdeficiencies in the management o_f State Property. The purpose of the study is to describe the implementation o_f the State-Owned Goods management policy stipulated in PP No. 27 o_f2014 in the Ministry o_f State Secretariat. In analyzing the implementation o_f policies and influencing factors, the author uses the implementation theory model proposed by Grindle combined ·with the hybrid theory proposed by Ripley. To analyze the implementation strategy using stages presented by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form o_f in-depth interviews with relevant parties. Research Results (I) the implementation (~{Government Regulation Number 27 (i20!4 in the Ministry o_f State Secretariat has not been completely pelfect. (2) the revision (i the internal regulations of the Ministry of State Secretariat related to the management of State Property and the limited resources and supporting facilities and infrastructure are the obstacle factors that influence the implementation of the policy (i the management of State Property in the Ministry of State Secretariat."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembatasan terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa untuk memperoleh tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan didasarkan pada Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif. Hasil pembahasan menyatakan bahwa dengan didasarkan pada praturan tersebut, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak sepenuhnya berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

ABSTRACTThis thesis is about the restrictions for Indonesian Citizens of Chinese Descendant to own a land with proprietary status in Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta Special Region), based on Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K/898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga Negara Indonesia Non Pribumi. The method used for this thesis is juridicial normative, and the qualitative method is used for data analysis. This study concludes that based on the regulation, Indonesian citizens of Chinese Descendant are not eligible to own a land in Daerah Istimewa Yogyakarta with proprietary status, and Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria is not copmpletely enforced in Special Region of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta)."

"Kawasan Menteng merupakan Kawasan yang semenjak awal perancangan identik dengan kesan perumahan villa bagi golongan menengah keatas. Seiring perjalanan waktu, potensi kawasan serta kebutuhan akan properti menyebabkan tingginya nilai properti pada kawasan tersebut. Nilai properti yang tinggi membuat sejumlah pihak memanfaatkan lahan dengan fungsi yang berbeda guna memperoleh keuntungan ekonomi atau tetap mempertahankan fungsi sebelumnya dengan merubah bentuk bangunan sesuai keinginan. Dengan meninjau perubahan bentuk serta fungsi yang terjadi pada kawasan, dapat terlihat pembangunan kawasan memiliki kecenderungan pembangunan ke arah yang berbeda dari awal perancangan. Meskipun perubahan umum terjadi pada sebuah kawasan, tetapi usaha untuk memepertahankan kelestarian bangunan serta fungsi yang sesuai dengan rencana tata ruang kota perlu diperhatikan agar penghuni tidak mengakali peraturan yang ada seperti yang terjadi pada tren ?silent office? sebagai salah satu dampak kecenderungan pembangunan di Kawasan Menteng.

---

Since the beginning, Menteng area is identic to the impression of a housing villa for the middle class and above. The potential of the area and people needs for property led to high property values ​​in the area over the time. High property values ​​made ​​a number of people use the different functions in order to gain an economic advantage or retaining previous functions by changing the shape of the building as desired. By reviewing changes in form and function that occur in the area, we are able to have a tendency to development of that area development . Although changes is common in an area, but efforts to maintain the sustainability of buildings and functions in accordance with the master plan of the city should be taken to ensure that occupants do not circumvent the existing rules as it did in the trend of 'silent office' which became one of the impacts of development trends in Menteng area. "

"Properti investasi merupakan satu hal yang berbeda dengan aset tetap. PSAK 13 (Revisi 2011) mengatur properti investasi dalam klasifikasi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Terdapat dua aspek yang memengaruhi pengklasifikasian Properti Investasi dan Aset Tetap, independensi arus kas dan signifikansi tambahan jasa. PT M berencana mengubah model pengukuran Properti Investasi dari model biaya ke model nilai wajar. Laporan magang ini berisi penerapan PSAK 13 (Revisi 2011) dalam pengklasifikasiannya dan dampak perubahan model perhitungan pada laporan keuangan PT M. Properti yang dimiliki PT M lebih tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap karena terdapat syarat dalam PSAK 13 yang tidak terpenuhi. Sekalipun syarat tersebut dapat dipenuhi, PT M perlu mempertimbangkan dampak atas perubahan model pengukuran Properti Investasi.

---

Investment Property is different from Fixed Assets. PSAK 13 (Revised 2011) discusses Investment Property related to its classification, recognition, measurement, and disclosure. There are two aspects that differentiate the classification of Investment Property and Fixed Assets, cash flow independencies and ancillary service significances. In 2013, PT M plans to change their measurement model of investment property from cost model to fair value model. This report discusses the application of PSAK 13 (Revised 2011) in the classification and the effect of change in measurement model in PT M's financial statements. Properties owned by PT M are more accurately classified as fixed assets because one of the requirements under PSAK 13 is not met. Nevertheless, if the property can be classified as Investment Property, PT M still needs to consider the effect of change of measurement model to its financial statements."