Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Invention Internet represent big revolution in the world of computer and communications. By finding of telephone, radio, television and computer have been happened by the new step in the world of integrated communications. Internet is a appliance of information spreading globally, a mechanism of information spreading and a media for colaboration and have interaction usher individual by using computer without blocked by a geographical boundary. Internet is a successful example from a invesment, dedication and komitmen to a researching into and the infrastructure development of information.Influence from internet do not only hit those who reside in area of information technology and just computer, but all walks of life which have exploited this internet as a means of online to finish assorted of their duty such as e-commerce and information acquirement.E-commerce is defined as the buying of goods and services in physical or electronic form, using an electronic communication device such as telephone, personal computer, online kiosk, automatic teller machine, smart card or smart phone through a telecommunications channel such as the traditional public telephone network, computer network, mobile communications network and the like A way of transaction business which can be conducted from long distance and without recognizing existence of state boundary of through later internet recognized by the name of e-commerce, generating existence of question of how the tax administration impose tax for income from transaction e-commerce, whether existing taxation rule now have adequate in imposing tax for income from transaction e-commerce and any kind of income got from transaction e-commerce.Method research is conducted by bibliography study to learn and analyze literatures of related to problems fundamental and interview with all expert.From research result known that after tax administration know characteristic from determinable transaction e-commerce hence the economic essence from each existing transaction as long as there is additional of economic ability of arising out of effect the transaction hence there is tax object which can be collected by tax, escaped what name weared by taxpayer but side administration of difficulty tax still trace transaction e-commerce without available of data or information that is needed, especially if the transaction conducted through server or taxpayer which beyond country. Taxation rule for income not yet adequate enough in tax imposition for income from transaction e-commerce. The regulation not yet arranged completely and totally hit taxation treatment for transaction e-commerce and tax treaty even also not yet arranged completely hit transaction e-commerce. About determination of transaction e-commerce earn assumed to own a permanent establishment even also at tax law number 17 in the year 2000 about taxation income not yet been arranged completely and totally although at article 5 (1) point P at Newest tax law Number 36 in the year 2008 about taxation income have been entered that computer, electronic agent, or the automatic equipments owned, rent, or used by organizer of electronic transaction to run business activity of through internet pertained into permanent establishment but the mentioned still less be specific because of this transaction e-commerce need a taxation rule which changing rules and need ability to adopt unique from this transaction e-commerce. Income got from transaction e-commerce. OECD TAG divide 28 type of transaction e-commerce and most of the the transaction generate production of effort and royalty."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pajak penghasilan atas transaksi e-commerce dan menganalisis kendala yang terjadi saat implementasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam. Ditinjau dari konten dan konteks kebijakan, implementasi kebijakan PPh e-commerce belum berjalan dengan baik karena belum memberikan pemahaman pajak yang komprehensif pada pelaku e-commerce dan tujuan kebijakan yakni kesadaran dan kepatuhan pajak belum tercapai. Kendala yang dihadapi adalah ketidaksesuaian pihak yang memotong PPh pasal 21/23/26 dengan pihak yang seharusnya memotong, serta keterbatasan data pelaku dan data transaksi e-commerce.

---

The purpose of this research is to analize the implementation of income tax policy on e-commerce transaction and the obstacles that occur during the implementation. The approach used is qualitative technique data was collected through literature and in-depth interviews. In terms of content and context of policy, the implementation of e-commerce income tax policy has not well implemented because it has not provided a comprehensive understanding of tax regulation on e-commerce actors, therefore, the objectives of the policy, which are awareness and compliance, have not yet to be achieved. Obstacles encountered are discrepancy between the party that cut income tax policy article 21/23/26 and the party that supposed to cut, as well as the limitation to performer data and e-commerce transaction data."

"Transaksi e-commerce menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut memunculkan peluang untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai PPN pada transaksi tersebut. Namun berbagai tantangan muncul karena kebijakan yang ada belum dapat mengakomodasi keunikan dari transaksi e- commerce. Penelitian ini membahas mengenai tantangan-tantangan dalam mengimplementasikan PPN terhadap transaksi e-commerce di Indonesia. Berdasarkan penelitian, tantangan yang dihadapi petugas pajak dalam mengenakan PPN terhadap transaksi e-commerce di Indonesia adalah identifikasi wajib pajak yang terlibat dalam e-commerce, menentukan yurisdiksi wajib pajak, ketidaklengkapan data yang disampaikan wajib pajak, identifikasi produk elektronik dan non-elektronik, minimnya jejak audit dan kurangnya sistem kontrol. Untuk itu diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat peraturan yang spesifik terkait e-commerce terutama dalam membuat sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi e-commerce.

---

E-commerce transactions show significant improvements from year to year. This raises the opportunity to impose Value Added Tax VAT on the transactions. However, various challenges arise because the existing policy has not been able to accommodate the uniqueness of e commerce transactions. This research discusses the challenges in implementing VAT on e commerce transactions in Indonesia.

Based on the research, the challenges faced by tax officers in implementing VAT on e commerce transactions in Indonesia are identifying taxpayers engaged in e commerce, determining taxpayers jurisdiction, incompleteness of records, identifying electronic and physical products, lack of audit trails, and lack of system controls. It is expected that the Directorate General of Tax can make specific rules related to e commerce especially in creating the system and procedures for the imposition of VAT on e commerce transactions."

"Teknologi informasi dan komunikasi saat ini terus berkembang dari waktu ke waktu. Internet merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pengiriman data informasi dilakukan dengan lebih cepat dan elisien. E-commerce merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. E-commerce merupakan suatu transaksi perdagangan yang mempunyai kesamaan dengan transaksi konvensional. hanya media yang digunakan untuk transaksi tersebut berbeda. Penghasilan atas transaksi E-commerce merupakan penghasilan usaha seperti penghasilan atas transaksi konvensional. Karakterisasi penghasilan atas E-commerce merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menentukan sistem dan prosedur pemajakan serta hak pemajakan atas penghasilan tersebut. Penghasilan atas E-commerce dapat dikategorikan kedalam empat kategori yaitu penghasilan atas penjualan barang, penghasilan Royalti, penghasilan Jasa dan penghasilan Sewa. Sistem dan prosedur pemajakan atas masing-masing jenis penghasilan berbeda satu dengan lainnya. Pemajakan atas penghasilan Royalti dan jasa dan Sewa dipotong secara Withholding. Sedangkan penghasilan atas penjualan barang tidak dipotong secara withholding. Untuk penghasilan atas Royalti, Jasa serta Sewa Negara sumber mempunyai hak untuk memajaki, sedangkan atas penghasilan dari penjualan barang Negara sumber tidak mempunyai hak, kecuali ada Bentuk Usaha Tetap.Penelitian ini menggunakan nnetodologi dengan pendekatan deskriptif analisis dan meng gunakan data sekunder. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa faktor penentu untuk mengkategorikan penghasilan atas E-commerce dapat dilihat dari ciri-ciri transaksi yang dilakukan. Ciri-ciri dari suatu transaksi yang dikategorikan sebagai penjualan barang Royalti. Pemberian Jasa dan Sewa berbeda satu sama lain. Dengan mengetahui ciri-ciri dari suatu transaksi maka penghasilan atas transaksi tersebut dapat dikategorikan. Pemajakan penghasilan atas transaksi E-commerce di dalam negeri masih menggunakan peraturan yang ada seperti pemajakan atas laba usaha, penghasilan Royalti, penghasilan Jasa dan penghasilan sewa. Untuk Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan sesuai dengan peraturan domestik dan peraturan Tax Treaty yang telah dibuat."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan proses bisnis dan perdagangan di Indonesia dari konvensional menjadi perdagangan elektronik (E-Commerce). Peningkatan pengguna e-commerce juga memberikan implikasi yang besar bagi peningkatan nilai transaksi yang menjadi potensi pajak bagi kas negara. Pada penerapannya kegiatan e-commerce ini memberikan dampak yang rumit khususnya bagi pengawasan, dimana DJP kesulitan mendapatkan data dari seluruh para pelaku e-commerce. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui proses wawancara kepada pihak terkait dan studi kepustakaan. Dalam analisis didapatkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJP dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung oleh AR dan juga pengawasan lewat e-faktur. Kendala utama yang dihadapi oleh DJP adalah sulitnya untuk memperoleh data dari para pelaku e-commerce dikarenakan data tersebut hanya dimiliki oleh platform dan kurangnya sarana IT base yang dimiliki oleh DJP. Dalam rangka mengatasi kendala demi pengoptimalan penerimaan negara, DJP berencana melakukan pengembangan regulasi dimana akan bekerjasama dengan BPS sebagai kunci untuk mendapatkan data dan nilai transaksi dari pelaku pengguna platform e-commerce. Dengan demikian diharapkan kedepannya DJP dapat juga bekerjasama dengan pihak lain guna peningkatan sistem pengawasan pada platform e-commerce yang khususnya dengan melakukan pengembangan lewat IT Base internal terkait."

"Transaksi dalam perdagangan elektronik (E-Commerce) telah mejadi fenomena hukum baru. Transaksi seperti ini selain memiliki masalah dalam tandatangan dan pembuktiannya juga terkait erat dengan masalah perlindungan konsumen..."