Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGlobalisasi telah meningkatkan mobilitas barang-barang, jasa-jasa, dan modal antar negara baik dalam rangka produksi maupun konsumsi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa merupakan salah satu jenis pajak yang berhubungan langsung dengan globalisasi, terutama ketentuan tentang perlakuan PPN atas ekspor dan impor. Secara teori, perlakuan PPN seharusnya tidak mendistorsi (memelihara netralitas) kegiatan ekspor dan impor dalam bentuk tidak terjadinya pajak berganda (double taxation) atau tidak terjadinya terhindar pajak sama sekali (no taxation at all/absence of tax).Dengan sifatnya yang tidak berwujud memang tempat penyerahan /tempat konsumsi jasa menjadi sulit ditentukan dan kebenaran terjadinya ekspor jasa sulit dipastikan. Untuk kemudahan, kesulitan ini dapat ditanggulangi dengan menerapkan prinsip origin yaitu bahwa tempat penyerahan jasa adalah tempat jasa secara fisik dilakukan. Akan tetapi para ahli VAT (Value Added Tax) telah mengemukakan gagasan-gagasan perlakuan PPN atas ekspor jasa dalam rangka menanggulangi kesulitan tersebut dengan tujuan mencapai netralitas ekspor dan impor, yaitu : a) didasarkan atas jenis jasa, atau tempat kepentingan jasa, b) didasarkan atas jenis penerima jasa.Atas ekspor dan impor barang perlakuan PPN telah mempunyai ketentuan yang jelas dalam UU PPN yaitu menerapkan prinsip destinasi dengan cara mengenakan PPN 0% atas eskpor dan mengenakan PPN 10% atas impor. Atas impor jasa juga diberikan perlakuan PPN dengan prinsip destinasi, yaitu dikenakan PPN 10%. Sebaliknya, perlakuan PPN atas ekspor jasa tidak sejelas perlakuan PPN atas ekspor barang, meskipun dalam Penjelasan Umum UU PPN dinyatakan bahwa PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri serta salah satu kualifikasi penyerahan jasa dikenakan PPN menurut Pasal 4 UU PPN adalah penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu pokok permasalahan tesis ini adalah ingin mengetahui bagaimana sebenarnya yang terjadi perlakuan PPN atas ekspor jasa dalam praktek, apakah sesuai dengan teori-teori yang ada, mengapa suatu perlakuan dipilih oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Akhirnya, dalam rangka menilai posisi persaingan Indonesia dalam kancah globalisasi yang kian meningkat, perbandingan perlakuan dengan negara tetangga juga dijadikan permasalahan pokok tesis ini.Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dijadikan pokok permasalahan tesis tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan data peraturan perundang-undangan PPN (termasuk surat-surat jawaban DJP atas pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak), peraturan VAT negara-negara tetangga dan informasi dari orang-orang yang mengetahui latar belakang suatu peraturan perundang-undangan PPN. Data tersebut dianalisa dengan strategi The Illustrative Method yaitu menjadikan teori pengenaan VAT atas penyerahan jasa ke luar Daerah Pabean sebagai kerangka acuan bagi analisa gejala perlakuan PPN atas penyerahan jasa ke luar Daerah Pabean Indonesia dan perlakuan VAT atas ekspor jasa di negara-negara tetangga.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlakuan PPN atas ekspor jasa bersifat tidak konsisten, kecuali untuk jasa perdagangan. Perlakuan atas ekspor jasa yang sebenarnya berdasarkan teori dapat digunakan prinsip destinasi, dalam prakteknya tidak digunakan. Hal ini dipengaruhi oleh kurang yakinnya pihak DJP (salah satu pihak penyusun UU pajak) dalam memastikan tempat penyerahan serta kebenaran terjadinya eskpor jasa. Sebaliknya, negara-negara tetangga memberi perlakuan berdasarkan teori dan menerapkan prinsip destinasi.Oleh karena itu pilihan menerapkan prinsip destinasi secara utuh (atas impor dan eskpor) dengan memberlakukan tarif 0% atas eskpor jasa seperti halnya Singapura adalah pilihan yang disarankan. Hal ini didasarkan atas kesesuaian dengan teori VAT atas transaksi lintas Negara (dengan asumsi negara penerima jasa cenderung mengenakan VAT atas impor jasa), didasarkan atas kesesuaian dengan target pemajakan dan didasarkan atas kepentingan peningkatan daya saing pengusaha jasa Indonesia.

---

ABSTRACT

Globalization has increased mobility of goods, services and capitals among countries both for production and consumption. Value added tax (VAT), as tax on consumption of goods and services is one of taxes directly related to the globalization, especially its provision concerning to the treatment on export and import. Theoretically the treatment should not distort (keep neutral) export and import activity, i.e. does not create double taxation or absence of tax.

Due to intangible character, place of supply/consumption of service is difficult to determine and it is also difficult to convince that the export is really done (hard to control). For a simple purpose, these difficulty can be coped with application of origin principle, i.e. place of service is where the service physically performed.

Nevertheless, VAT experts have some ideas to cope the above difficulties which are: a) based on kind of services or location of interest, b) based on kind of recipient.

On export and import of good, PPN (VAT in Indonesia) has a clear provision in the tax law, i.e. apply destination principle with zero rated on export and impose 10% PPN on import. On import of service also applied 10% PPN. On the contrary, the treatment on export service is not clear as export of good, although in General Elucidation of VAT Law is confirmed that PPN is imposed on consumption of goods and services within the country and one of rules to apply PPN on service based on art. 4 VAT Law is that the supply is rendered in the country. Therefore the focus of this thesis are what is the actual practice of PPN treats export of services?, is it according to the available theory? Why the treatment is chosen by DGT (Directorate of Taxes of Republic of Indonesia)?. Finally, in order to evaluate position of Indonesian?s competitiveness in increasing globalization era, comparison of treatments in neighbor countries also to be another focus.

The above research questions -which is to be focus of this thesis- will be answered by qualitative research method with tax laws (including clarification letter of DGT), tax laws in neighbor countries, and information from some person who know a background of the tax laws as the data. Those data is analysed by The Illustrative Method strategy, i.e. to make a theory of VAT treatment on export to be a reference/framework for analysis of phenomena of PPN treatment on export of services and neighbor countries treats it.

The result of research concludes that PPN treatment on export services is inconsistence, except on trading service. The treatment which is actually could apply the theory is not applied in practice. This is influenced by the lack of confidence of DGT to determine a place of supply/consumption of service and to control it. On the contrary, neighbor countries treats it according to theory and apply destination principle.

Accordingly, an option to apply completely destination principle (on import and export) with zero rated on export service as Singapore done is advisable /recommended. This is confirmed with theory of VAT on cross border transaction (assuming a country of consumer tend to impose VAT on import of service), confirmed with taxing target, and increasing competitiveness of Indonesian Entrepreneur."

"Perencanaan merupakan tahap yang penting bagi tercapainyatujuan suatu perusahaan. Anggaran merupakan salah satu cara untuk membuat perencanaan menjadi lebih baik dan juga dapat dipakai sebagai alat pengendalian. PT. TELKOM sebagai BUMN penyedia jasa telekomunikasi diharapkan mampu untuk beroperasi dengan iebih baik, salah satu caranya adalahdengan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang baik.Metode penelitian yang dipakai berupa wawancara, observasi,studi kepustakaan serta mempelajari buku-buku petunjukyang dikeluarkan oleh PT. TELKOM.Di dalam penyusunan anggaran PT. TELKOM menggunakan metode partisipatif (middle out) dimana setiap lapisan manajemendiberi kesempatan untuk memberikan usulan atas program yang akan dilaksankan oleh bagiannya masing-masing Direksi menetapkan target yang akan dilaksanakan oleh perusahaan secara kseluruhan, sedangkan para pelaksana menyusun program yang akan dilaksanakan untuk mencapai target tersebut. Pada tahap pelaksanaan anggaran, masih ada keterkaitan denganbagian lain ( misainya untuk pengadaan barang diatas jumlahtertentu dilaksanakan oleh bagian PerLengkapari). Pengendalianatas pelaksanaan anggaran telah dilakukan dengan baik yaitudengan menggunakan sistem Kartu Penawasan Anggaran dan dibuatnya laporan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran setiap bulan sekali ke kantor WITEL. Penilaian kinerja dilakukan untuk masing-masing Pusat Pertanggung jawaban sedangkan untuk pemberian reward dilakukan untuk masing-masing kantor, belum sampai pada Pusat Pertanggung jawaban terlebih lagipada individu.Saran yang diberikan menyangkut perbaikan pada hubunganantara anggaran dan rencana jangka panjang yang lebih dapatmemberikan kesan sebagai Perusahaan yang tanggap akan perubahan, masalah pembagian tanggung jawab serta penilaian kinerja yang akan meinberikan motivasi yang lebih. "

"Value Added Tax (PPN) and Sales Tax For Luxury Goods (PPn BM) is taxes that will be charge to valued added which appear because of production factors services in every business in order to organize, produce, distribute and trade goods and services to the consumer. Therefore, this thesis will discuss specific issues about Value Added Tax (PPN) and Sales Tax For Luxury Goods (PPn BM) at Batam Island aid surrounding Islands and how to regulate the PPN and PPn BM, in order to obtain the integrity in taxes.The aim of this thesis are to study and explain the reason and the background of exclusive treatment at Batam Island and surrounding Islands, and to find out and describe the impact of the government's regulation on Value Added Tax (PPN) and Sales Tax For Luxury Goods (PPn BM) at Batam Island and surrounding Islands, also to analyze the regulation in order to engender the tax integrity.According to the theory from the expert, an individual or an organization will get income tax claim in specific time limit as a result of income excluding the total amount of requirements in order to obtain, collect the debt, and to take care the income. Regulation in the Tax Law must be obeyed by the society without exclusion, in order to achieve tax integrity.iv This thesis performed analytic descriptive which used qualitative method as the methodology. The data were collected from literature review and interview in study field. The tax regulation not only regulates the `Value Added Tax and Sales Tax For Luxury Goods' Law, but also introduces the regulation that gives different thought from its basic concept. The problem is this tax regulation is really achieving the integrity of tax or not. The basic theory of tax describe the integrity of tax system if the regulation reflects the horizontal and vertical valued, which explain about the tax payment according to the basic structure of tax rate and cost precisely.In conclusion, government disobeyed the Value Added Tax and Sales Tax For Luxury Goods Law at Batam Island and surrounding Islands, it can be seen from changes of Government Rule in many times which occurs at Batam Island and surrounding Islands. These changes will give impact to the investment and rise of basic needs. The government must adjust the Value Added Tax (PPN) and Sales Tax For Luxury Goods (PPn BM) Regulation; therefore, the exclusive treatment on Value Added Tax (PPN) and Sales Tax For Luxury Goods (PPn BM) will be regulate only at certain area at Batam Islands and Surrounding Islands not for the entire regions."

"Skripsi ini membahas mengenai sengketa pajak atas penyerahan jasa warehousing penyimpanan komponen elektronik berupa IC yang membutuhkan treatment khusus dalam hal penyimpanannya. Jasa warehousing tersebut merupakan salah satu jasa dari aktivitas handling barang oleh freight forwarder PT. XYZ yang mana PT. XYZ menganggap bahwa atas jasa penyimpanan tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehubungan jasa tersebut melekat pada barang bergerak untuk tujuan ekspor. Pendekatan analisis dalam skripsi ini dilakukan dengan cara melihat pengenaan PPN berdasarkan peraturan Pajak Pertambahan Nilai secara umum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, peraturan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor KITE , peraturan freight forwarding, dan peraturan lain yang berkaitan dengan jasa melekat pada barang untuk tujuan ekspor seperti PMK Nomor 70 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 30 tahun 2011. Terakhir, dengan cara melihat pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa ini ditinjau dari asas kepastian dan netralitas pajak.

---

This thesis discussed about tax dispute on warehousing service of an electronic component IC which needed a special treatment handling for its storage warehouse . Warehousing service is one of cargo handling activity that is provided by freight forwarding company to its client PT. ABC . PT. XYZ assumed that its warehousing service is not a subject to Value Added Tax because it is related to goods to be exported KITE .

This thesis analyis was based on Value Added Tax regulation, KITE regulations, freight forwarding regulations, and other regulations that are related to services that attached to goods to be exported such as PMK Nomor 70 Tahun 2010 . This thesis also analyzed through neutrality and certainty principle in taxation. "

"Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang ditetapkan oleh pemerintah mengubah beberapa ketentuan perpajakan, salah satu pokok materi perubahan pada UU HPP adalah disesuaikan kembalinya beberapa kebijakan PPN, diantaranya meliputi perluasan basis PPN melalui refocusing atau pengaturan kembali barang dan jasa yang dikecualikan. Salah satu jenis barang dan jasa yang mengalami pengaturan kembali ialah jasa keuangan yang didalam UU HPP dikeluarkan dari jasa yang dikecualikan PPN, jasa keuangan ini meliputi beberapa jasa salah satunya jasa pembiayaan, sehingga atas jasa tersebut menjadi objek PPN atau Jasa Kena Pajak (JKP). Hal ini menuai banyak komentar karena dianggap menambah pekerjaan administrasi bagi para pelaku jasa keuangan yang termasuk didalamnya jasa pembiayaan, padahal perlakuan PPN baik sebelum diberikan fasilitas dibebaskan maupun sesudah diberikan fasilitas dibebaskan sama saja yaitu tidak dipungut PPN. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah kebijakan PPN atas jasa keuangan sudah memenuhi salah satu asas pemungutan pajak yaitu ease of administration. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian berdasarkan tujuannya sebagai penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa atas  kebijakan PPN atas jasa keuangan yang termasuk didalamnya jasa pembiayaan ini belum memenuhi asas efficiency dan simplicity hal ini merupakan bentuk konsekuensi dari munculnya kewajiban pemenuhan administrasi akibat perubahan status dari non JKP menjadi JKP yang dibebaskan, sehingga memunculkan pertambahan baik dari segi biaya maupun waktu dan menambah pekerjaan rumah baru bagi wajib pajak.

---

The Harmonization Tax Regulations (UU HPP) stipulated by the government changed several tax provisions, one of the main material changes in the HPP Law was the adjustment of several VAT policies, including expanding the VAT base through refocusing or rearranging exempt goods and services. One type of goods and services that has been re-arranged is financial services which in the HPP Law are excluded from VAT-exempt services, these financial services include several services, one of which is financing services, so that these services become objects of VAT or Taxable Services (JKP). This has attracted many comments because it is considered to add to administrative work for financial service actors which includes financing services, even though the treatment of VAT both before being granted exemption facilities and after being granted exemption facilities is the same, namely not collecting VAT. For this reason, this study seeks to determine whether the VAT policy on financial services has fulfilled one of the principles of tax collection, namely ease of administration. The research method used is a post positivist approach with this type of research based on its purpose as descriptive research. The types of data used are primary and secondary data with data collection techniques, namely library research and field studies with in-depth interviews. The results of this study conclude that the VAT policy on financial services, which includes financing services, has not met the principles of efficiency and simplicity, this is a consequence of the emergence of administrative compliance obligations due to the change in status from non-JKP to JKP which is exempted, resulting in a good increase in terms of cost and time and add new homework for taxpayers."

"Penyelenggaraan telekomunikasi adalah wewenang tunggal pemerintah, sebagai konsekuensi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, undang-undang membuka kemungkinan untuk diadakan kerja sama dengan badan lain (pihak swasta). Demikian juga, penyelenggaraan warung telekomunikasi diadakan dengan me1alui kerja sama, yaitu dengan. Perjanjian Kerja Sama (KS). PKS menimbulkan masalah hukum, karena pihak swasta berada dalam posisi yang sangat lemah. Posisi yang lemah ini di sebabkan karena PKS. dibuat secara baku dan karena pihak yang dihadapi adalah P.T. TELKOM sebagai pemegang tunggal wewenang penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia."