Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak di bidang penerimaan dari tahun ke tahun semakin berat. Untuk mensukseskan penerimaan pajak ini pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berupaya semaksimal mungkin, diantaranya mereformasi peraturan perpajakan, meningkatkan sarana dan meningkatkan Sumber Daya Manusianya. Namun demikian suksesnya penerimaan pajak tidak semata-mata tanggung jawab DJP namun juga peran serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi ketentuan peraturan pajak.Salah satu kewajiban wajib pajak adalah melaksanakan pembukuan atau pencatatan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang. Akan tetapi berdasarkan data yang ada, ternyata kesadaran wajib pajak untuk memenuhi ketentuan pembukuan atau pencatatan masih rendah, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui adanya kendala yang dihadapi oleh wajib pajak.Penelitian ini dilakukan dengan cara survey melalui kuesioner dan wawancara langsung yang diarahkan untuk mengetahui kendala wajib pajak dalam memenuhi kewajiban penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Kuesioner dan wawancara dilakukan kepada 80 orang wajib pajak yang dianggap dapat mewakili 100 wajib pajak besar tetap dan 100 wajib pajak besar lainnya. Data kualitatif dari jawaban responden diolah menjadi data kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi dan dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan kendala yang dihadapi wajib pajak adalah tidak tersedianya waktu dan tenaga, tempat menyimpan dokumen pembukuan atau pencatatan, kemampuan melaksanakan pembukuan, skala bisnis dan sistim penjualan, tingkat kesadaran wajib pajak, kurangnya bimbingan pemeriksa, sosialisasi peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan penerapannya serta kurangnya tenaga ahli atau konsultan pajak di Cianjur. Untuk itu direkomendasikan agar DJP memperhatikan hambatan yang dihadapi wajib pajak orang pribadi dengan cara mempermudah peraturan dan pelaksanaannya, memberikan bimbingan dan penyuluhan, serta kerja sama dengan instansi lainnya dalam hal ini lembaga pendidikan untuk mencerdaskan wajib pajak guna meningkatkan peran sertanya dalam pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu kepada wajib pajak seyogyanya berupaya untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembukuan atau pencatatan dan kepatuhannya."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis penerapan norma penghitungan penghasilan neto berdasarkan asas sistem pemungutan perpajakan equlity dan ease of administration atas kegiatan usaha Artis dan faktor yang dijadikan acuan dalam memilih metode pencatatan dan pembukuan Artis penyanyi dan perancang busana. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil temuan dari penelitian ini adalah asas keadilan dan kesederhanaan terhadap wajib pajak orang pribadi kegiatan usaha artis baik penyanyi maupun perancang busana sudah terpenuhi dimana setiap wajib pajak diberikan keistimewaan untuk memilih menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto sebagai kewajiban untuk memenuhi perpajakannya, serta faktor-faktor memilih salah satu metode penghitungan pencatatan atau pembukuan. Temuan penelitian juga menyarankan agar terus dilakukannya penyesuaian atas ketentuan peraturan mengenai Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000, sehingga dapat mendekati dengan keadaan sebenarnya.

---

This thesis discusses the analysis of the application of the norm calculation is based on the principle of net income tax collection system equlity and ease of administration on business activities Artist and factors referenced in choosing the method of recording and bookkeeping Artists singer and designer. This research is quantitative descriptive method. The findings of this study are the principles of fairness and simplicity to the individual taxpayer singer and designer has been fulfilled which every taxpayer is given the privilege to choose to keep books or norm calculation of net income to meet their tax obligation, as well as factors choose one method of calculating the recording or bookkeeping. The study finding also suggest that continued to do an adjustment to the provisions of the deemed profit stipulated in the Directorate General of Taxation Number KEP-536/PJ./2000, so as to approach the real situation."

"Pengenaan pajak yang adil dan wajar idealnya berdasarkan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, untuk itu diibutuhkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan. Agar dapat menyajikan informasi tersebut, Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Namun, disadari bahwa belum semua Wajib Pajak melaksanakannya. Untuk itu Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Wajib Pajak bersangkutan diberikan kemudahan dalam menghitung besamya penghasilan neto dengan cara membuat catatan peredaran bruto, dan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.Norma Penghftungan Penghasilan Neto adalah angka persentase yang dipakai oleh Wajib Pajak untuk menghitung penghasilan bersih, dengan cara mengalikannya dengan peredaran bruto selama satu tahun. Sejak Tahun Pajak 2001 telah diubah beberapa angka persentase dimaksud, khusus untuk Sektor Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, angka persentasenya naik. Disamping itu terdapat pula angka persentase yang menjadi lebih kecil untuk 31 sektor usaha tertentu, selain 118 sektor usaha yang tetap angka persentasenya. Dan hasil kajian terhadap norma penghitungan tersebut dan data SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2000 dan Tahun Pajak 2001 yang disampaikan kembali oleh 17.910 Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di dalam wilayah Kantor Wilayah Xvi1 Direktorat Jenderal Pajak, ternyata penerapan norma penghitungan tersebut berdampak cukup efektif dan positif terhadap pemenuhan kewajiban menyelenggarakan pembukuan, yaitu dengan cukup besarnya penambahan jumlah Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan pada Tahun Pajak 2001 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun sebenamya ketentuan norma yang cukup sederhana dan memudahkan Wajib Pajak tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, khususnya apabila dikaitkan dengan kemampuan membayar pajak oleh Wajib Pajak (ability to pay).Berdasarkan hasil penelitian tersebut, agar lebih efektif, seyogyanya Direktorat Jenderal Pajak lebih meningkatkan pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi masalah kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan penggunaan norma kepada masyarakat terutama masyarakat Wajib Pajak, bekerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan pendidikan akuntansi/pembukuan, dan juga pelaksanaan law enforcement terhadap Wajib Pajak yang seharusnya telah menyelenggarakan pembukuan tapi saat ini belum melaksanakan kewajibannya."

"Angka target penerimaan perpajakan yang selama ini ditetapkan dalam APBN dinilai sudah tidak memadai lagi ketika pemerintah berupaya keras meningkatkan penerimaan penghitungan angka potensi penerimaan PPh dan income tax coverage ratio (ITCR). Kajian ini menggunakan data hasil Susenas,tabel IO, PDB dan surplus usaha dari BPS. Tahapan penghitungan potensi mencakup penghitungan (1) nilai objek pajak (ii) tax base dan (iii) potensi PPh berdasarkan distribusi lapisan tarif. ITCR dihitung dengan membagi realisasi PPh dalam APBN dengan potensi PPh hasil penghitungan. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa potensi penerimaan PPh tahun 2006 diperkirakan mencapai Rp. 331.9 trilliun dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 386.8 trilliun. Angaka ini 55-67 persen lebih tinggi dari angka target penerimaan PPh yang ada dalam APBN. ITCR tahun 2006 mencapai 64.4 persen dan naik menjadi 67.7 persen pada 2007. Hal ini menunjukkan masih ada lebih dari 30 persen potensi penerimaan PPh yang dapat digali dengan cara memperluas wajib pajak melalui kerja sama dengan instansi lain."

"Pajak merupakan sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang sangat penting, karenanya, dari tahun ke tahun, volume penerimaan dari sektor pajak ini terus diusahakan untuk ditingkatkan oleh pemerintah. Dalam rangka peningkatan volume penerimaan pajak tersebut, pemerintah harus membuat perangkat peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang memberikan keadilan, kepastian hukum dan mendorong peningkatan mutu pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak. Dengan adanya keadilan dan kepastian hukum, serta perbaikan mutu pelayanan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. Pokok permasalahan penelitian yang kami lakukan adalah implementasi kebijakan penghitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan, menggambarkan dan menguraikan implementasi Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Juga menjelaskan dan menguraikan langkah-langkah yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya PPh Pasal 25 bagi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dari data yang didapat di lapangan ditemukan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terdaftar dan efektif sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Namun, dari jumlah tersebut hanya 10 (sepuluh) Wajib Pajak atau kurang lebih 5.7% dari jumlah Wajib Pajak yang seharusnya, yang memenuhi kewajibannya sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua untuk mendaftarkan diri sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Hal ini terlihat dari sangat kecilnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Pengusaha Tertentu yang melaksanakan kewajibannya, yaitu hanya sebesar 5.7%, sedang 94.3% lainnya masih belum melaksanakan kewajibannya. Dilihat dari kenyataan ini, potensi pajak yang masih bisa digali dari 94.3% Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya, melaporkan usaha dan kegiatannya sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, masih sangat besar. Pada tahun 2006-2007 terdapat data potensi pajak yang dilihat dari peredaran bruto sebesar 4.7 miliar dari hanya 5.7% Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terdaftar. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup signifikan jika dapat ditingkatkan setiap tahunnya.Dari hasil penelitian yang kami lakukan, maka disarankan perlunya dilakukan usaha intensifikasi perpajakan yang sungguh-sungguh dan pengawasan yang lebih cermat terhadap pembayaran pajak PPh Orang Pribadi Pengusaha Tertentu oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Intensifikasi ditujukan terhadap 94.3% Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan penerimaan pajak, khususnya dari sektor perdagangan, melalui kebijakan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

---

Tax is the contribution to the state or country authorities. Taxes are also revenue for the country and very significant. Tax based upon Indonesian source revenues, the government tries to increase more and more volume income from the tax sector. A government regulation will specify the types of industries and regions qualifying for the incentives. In order to increases the volume tax sector, the government they have law on top of that they are putting them in a higher tax brackets, doesn?t this encourage people to not want a higher paying .The Indonesian government must have significant to make the situation constant state and consequently other official bodies should be consulted regarding the current situation in so far as tax laws and enforcement of laws are more important. In this matter this analysis is the implementation of the fiscal for the Article 25 for the Employer Personal income tax payer, it appears that most individuals will be required to file individual income tax returns. The data support the tax office has required all resident individuals in Indonesia to have their own personal tax numbers, This regulation includes expatriates. Naturally this excludes young children who are too young to work.This research is aimed at explaining, describing and analyzing the implementation of the Article 25 calculation policy for Personal Income Tax Payer versus Employer Personal Income Tax Payer. As well as explaining, describing the steps that has to be taken by KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua in order to increase the government revenue from the tax sector. The fact for the Personal Tax Payer and Employer Personal Tax Payer list and effective 174 (one hundred seventy five) people on KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Unfortunately from the amount above only 10 (ten) people for the Personal Income Tax Payer or 5,7 percent from the Tax Payer, which that most individuals will be required to file individual income tax returns.This research has finally come to a conclusion that the level of commitment of Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua is very low, especially in registering himself as Employer Personal Tax Payer. It is concluded due to the very small number of Personal Tax Payer in a certain Employers who fulfill their obligation, that is only 5,7 %, while the rest of 94,3% have not yet execute their obligation. Due to these facts, the potential tax income that could be explored out of 94,3% Tax Payers who are not executing their obligation, reporting theirs business activities as Employer Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, is very significant. In 2006-2007, there is a great potential of tax income due to the gross circulation of 4,7 billion from only 5,7% registered Employer Personal Tax Income Payer. This number is a very significant number in order to increase the income from tax every year.As the result of my research, it is encouraged to implement some thorough tax intensification and monitoring article 25 for the Employer Personal Income tax payment activities by KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. The intensification program and activities are aimed at encouraging the Employer Personal Tax Payer at KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua who are not yet fulfilling their obligation in order to increase tax income, especially from trade sector, through Employer Personal Tax Payer policies."