Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian inl bertujuan untuk mengetahui faktor·faktor apakah yang berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan Fasilitas Pembayaran Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Lokasi penelltian adalah wilayah kelurahan Pondok Cina, Kemiri Muka, Beji Timur, Depok dan Mekarjaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat. Model penelltian yang digunakan adalah gabungan antara Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB). Variabel yang diamat! dalam penelitian lni adalah Minat Menggunakan Fasilitas Pembayaran Elektronik PBB,Persepsi Resiko,Slkap Terhadap Penggunaan, Norma Subyektif, Kesanggupan Diri Sendiri, Kondisi Peralatan Pendukung, KondlslTeknologl Pendukung, Persepsl Manfaat, Persepsl Kemudahan Penggunaan dan Kesesualan Teknologl. Data yang dlkumpulkan dari 171 responden, dianalisa menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM).Hasll pengolahan data menunjukkan hanya dua varlabel yang berpengaruh terhadap Minat Menggunakan Fasllltas Pembayaran Elektronlk PBB di kota Depok. Variabel tersebut adalah Persepsl Manfaat dan Persepsl Kemudahan Penggunaan. Persepsi manfaat berpengaruh secara langsung terhadap mlnat wajlb pajak untuk menggunakan fasllitas pembayaran elektronik PBB, yaltu sebesar 92%. Sementara persepsi kemudahan berpengaruh secara tldak langsung terhadap mlnat wajib pajak untuk menggunakan fasllitas pembayaran elektronik PBB, yaltu sebesar 77%. Sementara variabel-variabel yang lalnnya tldak berpengaruh secara slgnlfikan terhadap mlnat untuk menggunakan fasilitas pembayaran elektronik PBB dl kota Depok. Berdasarkan hasll penelltlan tersebut, untuk menlngkatkan jumlah wajlb pajak yang menggunakan fasllitas pembayaran elektronlk PBB di kota Depok, Dlrektorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok?

---

The aims of this study Is to find the affecling factors that influence the tax payer to use Land and Building Tax (PBB) Electronic Payment Facilities. This study take place in district of Pondok Cina, Kemiri Muka, Beji Timur, Depok and Mekarjaya, Depak city, Jawa Berat province. This study use combined of TAM (Technology Acceptance Madel) and TPB (Theory of Planned Behavior) as research method. The variables that observed In this study are Behavior Intention to Use PBB Electronic Payment Facilities, Perceived Risk, Attitude Toward Using, Subjective Norm, Self-Efficacy, Resource Facilitating Condition, Technology Facilitating Condition, Perceived Usefuness, Perceived Ease of Use and Compatibility. Date from 171 responden were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM).The result of this study show that only two variables that affecting Behavior Intention to Use PBB Electronic Payment. That variables are Perceived Usefulness and Perceived Ease Of Use. Perceived Usefulness directly affecting tax payer Intention to use PBB Electronic Payment Facilities (92%). While Perceived Ease of Use indirectiy affecling tax payer intention to use PBB Electronic Payment Facilities (77%). While another variables are not significant affecting behavior Intention to use PBB Electronic Payment Facilities. According to the result of this study, to increase the amount of tax payer who use PBB Electronic Payment Facilities in Depok, Dlrektorat Jenderal Pajak, especially KPP Pratama Depok could Implemented some methods, such as giving presentation about PBB Electronic Payment in Depok with stressing in usefulness and ease to use of the system, broadlng the net of PBB Electronic Payment Facilities and handle the Gall Center facilities more seriously."

"ABSTRAKPenelitian mengenai pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan PBB (peradilan semu dalam PBB) Inspeksi PBB Jakarta Utara Timur dan Kantor Inspeksi PBB Jakarta Selatan . Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran serta memperbandingkan efektivikarta Selatan. pelaksanaan penyelesaian, tas pelaksanaan penyelesaian pada kedua instansi tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dengan beberapa informan (fiskus dan wajib pajak), dan. studi kepustakaan. Di Kantor Inspeksi PBB Jakarta Utara Timur dan Kantor Inspeksi PBB Jakarta Selatan terdapat kesamaan dalam proses pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan PBB, yang meliputi tiga hal pokok, yakni pemeriksaan ketetapan dan persyaratan administrasi, pembuktian dan pembuatan keputusan. Sehubungan dengan kesamaan tersebut, maka dalam melihat efektivitas pelaksanaan penyelesaian bandingan waktu penyelesaian mengajukan banding. Perbandingan terhadap pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan PBB pada kedua tuk mengetahui mana yang lebih efektif. Efektivitas menurut penelitian ini adalah pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengurangan PBB dilakukan dalam waktu yang singkat, dengan hasil keputusan yang adil. dalam arti tidak banyak wajib pajak yang mengajukan banding, Untuk meneliti efektivitas tersebut dipergunakan beberapa variabel yang mempengaruhi, yakni fiskus, jumlah beban tugas, administrasi penyelesaian, fasilitas dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya penyelesaian keberalan relatif letih efektif dibanding dengan penyelesaian .pengurangan. Penyelesaian keberatan di Kantor inspeksi PBB Jakarta Selatan relatif lebih efektif daripada di Kantor Inspeksi PBB Jakarta Utara Timur. penyelesaian pengurangan di Kantor Inspeksi PBB Jakarta Utara Timur relauxf lebih efektif daripada di Kantor Inspeksi PBB Jakarta Selatan. Efektivitas tersebut lebih dipengaruhi oleh fiskus, jumlah beban tugas, administrasi penyelesaian, pengawasan, dan kurang dipengaruhi oleh fasilitas."

"Penagihan pajak dengan Sural Paksa sesuai UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagai WUJUd dari penagihan aklif dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PBB di DKI Jakarta. Halini dimaksudkan sebagai wujud pengenaan sanksi secara tegas kepada penunggak pajak yang dari tahun ke tahun selalu meningkat baik jumlah nominal tunggakan maupun jumlah wajib pajak.Metode penelitian yang digunakan adalah metoda analisis deskriptif dan analisis empiris serta leknik pengolahan data secara manual untuk analisis Korelasi dan Koefisien Regresi Sederhana serta bantuan aplikasi Komputer Microsoft Excel Windows 97 untuk menghitung Koefisien Regresi dan Korelasi Sederhana. Teknik pengumpulan data dengan cara Studi Kepustakaan.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa penagihan secara aktif dengan menerbitkan STP dan Surat Teguran meskipun dengan volume dan jumlah yang masih kecil dibandingkan dengan tunggakan yang ada tetapi telah mampu meningkatkan realisasi penerimaan PBB, seperti Koefisien Regresi STP adalah sebesar + 4,51 dan Surat Teguran sebasar + 75,93 serta mempunyai korelasi sederhana atau hubungan yang sangat era!. Penagihan pajak secara aktif perlu ditingkalkan sebagai selah satu upaya terakhir dalam rangka meningkatkankan penerimaan PBB.Penagihan aktif dilakukan dengan memperhatikan asas economy, asas kepastian hukum,, asas kegotongroyongan, asas kecukupan penerimaan tanpa mengabaikan kondisi perekonomian. Upaya penagihan aktif harus didahului dengan tindakan persuasive dan penyuluhan yang terus menerus serta implementasi hasil pajak secara nyata untuk pembangunan sehingga akhirnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat."

"ABSTRAKTulisan ini hendak menggambarkan dan melihat pelaksanaan dari Administrasi Pajak dalam menunjang rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Administrasi Pajak dilihat dari Instansi yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985. tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satu Instansi yang melaksanakannya adalah Kantor Inspeksi Ipeda/PBB Jakarta Selatan. Adapun Administrasi Pajak tersebut didalamnya termasuk tata cara pemungutan pajak dan tata cara pembayaran oleh wajib pajak serta penatausahaannya oleh petugas-petugas pajak. Hasil penelitian meunjukkan. bahwa administrasi pajak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang serta peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah. Hasil pemungutari pajak dapat dikatakan cukup memadai, jika dilihat dari sarana pendukung yang ada, baik pegawai, dana serta sana lainnya. Dalam Administrasi Pajak yang mengupayakan efisiensi pemungutan pajak, ternyata belum memuaskan hasilnya, walaupun secara undang-undang telah dilaksanakan dengan baik. Cara pemungutan pajak oleh administrasi dapat dikatakan terlalu panjang prosedurnya, sehingga menyulitkan dalam penatausahaan hasil pungutan pajaknya. Hal ini menyebabkan tidak dapat menunjang rencana penerimaan pajak yang ditetapkan sebelumnya. Untuk itu perlu kiranya penyederhanaan dari Administrasi Pajak secara umum."

"ABSTRAKPajak merupakan sumber utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dewasa.ini besar sekali manfaatnya bagi Pembangunan, baik sebagai pengumpul dana, maupun sebagai pengatur. Salah satu pajak yang ada di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1986, sebagai Undang-undang Nomor 12 tahun 1985. Sebagai obyek, bumi dan Bangunan memberikan kesempatan bagi setiap warga negara dan wajib pajak yang memperoleh nikmat atas bumi, termasuk air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan nikmat atas bangunan untuk berperan serta dalam membiayai pembangunan. Upaya untuk merealisasi Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan, baik terhadap obyek pajak, subyek pajak dan wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak, selaku instansi yang berwenang mengelola pajak bumi dan Bangunan melakukan koordinasi derigan Pemerintah Daerah dalam tugas yang sifatnya operasional, agar tercapai penerimaan yang efektip dan e£isien. Bertitik tolak dari alasan tersebut di atas maka skripsi ini mencoba melihat proses penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini hendak diamati Koordinasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (P,BB) di DKI Jakarta. Hubungan yang ada antara proses penerimaan dan koordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta dapat mempengaruhi besar kecilnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Direktorat Jenderal Pajak, melalui Kantor Inspeksi Ipeda dalam menghimpun dana dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melakukan pendataan, penetapan dan pemungutan, dan dalam realisasinya memerlukan koordinasi dengan Pemerintah DKI Jakarta. Masalah yang timbul dalam melaksanakan koordinasi ialah menyangkut waktu.karena dalam realisasinya w~ktu yang tersedia adalah satu tahun kemudian masalah pengendalian terhad~p pemugutan yang dilakukan oleh Petugas Pemungut, dan masalah informasi. Dari variabel tersebut penulis mencoba menghubungkan dengan koordinasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di DKI Jakarta. Dari pembahasan nampak bahwa masalah waktu, pengendalian dan informasi merupakan jendala terciptanya koordinasi. Sebagai saran maka perlu penggunaan waktu yang sesuai dengan jadwal, meningkatkan kualitas pengendal ian dan melaksanakan peningkatan jumlah informasi, dengan demikian akan dicapai suatu proses penerimaan PBB yang efektip dan efisien"

"ABSTRAKBerlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan implikasi pada pelimpahan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah. Namun, permasalahannya penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar masih belum mencapai target yang ditetapkan. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar. Teori yang digunakan sebagai teori utama adalah konsep 7-S McKinsey yang terdiri dari system, structure, strategy, style, staff, skill, dan shared value. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian secara singkat disimpulkan bahwa sistem, struktur, strategi, gaya kepemimpinan, staf, keterampilan dan nilai bersama mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Tanah Datar.

---

ABSTRACTThe enactment of Law No. 28, 2009 about Regional Taxes and Levies gives implication to the delegation of Rural and Urban Property Taxes management to local government. However, the acceptance of Rural and Urban Property Taxes in Tanah Datar Regency has not achieve the target that has been set. This study discusses the factors that affect the acceptance of Rural and Urban Property Taxes in Tanah Datar Regency. The main theory that is used is the concept of 7-S McKinsey, which consist of the system, structure, strategy, style, staff, skill, and shared value. The study approach uses post positivist with the technique of collecting data in literature study and deep interview. The result of this study can be briefly concluded that the system, structure, strategy, style of leadership, staff, skill ,and shared value affect the failure of the achieving of Rural and Urban Property Taxes acceptance target in Tanah Datar Regency."