Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 22295 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Alex Monas Worrow
1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S10388
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggun Apriyanto
"Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan yang berarti pada tahun 1984, yaitu digantinya sistem Official Assesment dengan sistem Self Assesment. Kelebihan sistem Self Assesment adalah pemberian kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pihak pemerintah menjalankan fungsi pengawasan saja dengan pemeriksaan sebagai law Enforcement.
Masalah yang timbul adalah mengapa setelah sistem ini berlaku hampir 18 tahun perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya masih rendah?, hal ini tercermin dari banyaknya Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan kantor pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Badan, dan apa yang menjadi hambatan fiskus dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.
Dalam melakukan penelitian, dipergunakan Studi Lapangan dengan menggunakan kuesioner. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: wajib pajak yang pernah menerima STP memiliki pemahaman dan kemauan menjalankan kewajiban perpajakan yang lebih rendah daripada wajib pajak yang belum pernah menerima STP, optimalisasi Pengawasan Pembayaran Masa akan berjalan dengan baik jika faktor eksternal (antara lain kerjasama antar seksi di KPP) dan internal (antara lain sikap mental dari petugas pajak) diminimalisir bahkan dieliminir. Saran yang diberikan adalah perlu dibuat aturan pajak terutama perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang lebih sederhana, serta diadakan pembinaan dan pengawasan yang baik pada pegawai pajak."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T307
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rinaldi Anggamara
"Penelitian ini membahas tentang efektifitas penyelesaian banding oleh wajib pajak di Pengadilan Pajak. Bagaimana efektifitas dalam penyelesaian banding di Pengadilan Pajak, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses penyelesaian banding baik dari internal maupun eksternal serta upaya yang dilakukan oleh pengadilan pajak.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan indikator efektifitas organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik. Analisa yang dilakukan mengacu pada tema penelitian ini.

This study discusses the effectiveness of the completion of the appeal by the taxpayer in the tax court. How the effectiveness of the appeal in tax court settlement, and problems in dealing with the process of resolving appleals form both internal and external as well as the efforts made by tax court.
The method used in this study is qualitative. The data collection techniques are in-depth interviews and literature. The analysis is done using organizational effectiveness indicators organizing public services. Analysis conducted referring to the theme of this study.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Praktiknyo
"ABSTRAK
Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan masyarakat yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus untuk menghindari pembayaran pajak. Sehubungan dengan usaha Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak non minyak, maka perlawanan aktif WP Badan terhadap pajak penghasilan merupakan masalah yang penting diperhatikan mengingat pajak penghasilan Badan merupakan jenis pajak yang dapat menghasilkan penerimaan dana yang besar bagi negara. Sifat-sifat tertentu pada beberapa variabel di da1am perundang-undangan (peraturan) perpajakan dapat berpengaruh pada terjadinya perlawanan aktif WP. Badan atas pajak penghasilan. Beberapa variabel tersebut ada1ah struktur tarif, ketentuan pembebasan dan keringanan, ketentuan pengurangan, ketentuan wewenang fiskus, dan sanksi-sanksi hukum terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itulah penyusunan skripsi ini bertujuan untuk meneliti sampai sejauh mana perundang-undangan PPh dapat mengurangi gejala perlawanan aktif WP Badan dibandingkan dengan perundang-undangan PPs. Dari hasil penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis-komperatif yang didasari metode pengumpulan data secara studi kepustakaan ditambah studi lapangan, dapat diketahui bahwa pada umumnya sifat kelima variabel yang berpengaruh pada terjadinya perlawanan aktif dalam perundang-undangan PPh dapat mengurangi perlawanan aktif WP Badan jika dibandingkan dengan perundang-undangan PPs. Namun demikian pada variabel struktur tarif, ketentuan pembebasan dan ketentuan pengurangari dalam perundang-undangan PPh masih ada beberapa hal yang dapat merangsang terjadinya perlawanan aktif WP Badan. Untuk itu penulis menyarankan agar rangsangan yang masih ada dari perundang-undangan PPh dapat dikurangi dengan cara penyempurnaan perundang-undangan (yuridis) dan penyempurnaan penyelenggaraan pemungutan pajaknya (administratif)."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saragih, Marsidi
"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Senen terhadap Wajib Pajak ditinjau dari dimensi :Reliability, Ressponsiveness, Assurance, Tangibles, dan Empathy. Selain itu untuk menganalisis dan mengetahui peta posisi masing-masing dimensi pada Diagram Kartesius, pelayanan mana yang kritis yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Senen kepada Wajib Pajak, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki pelayanan kepada Wajib Pajak.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kategori data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan keberatan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui tinjauan kepustakaan dan dokumentasi.
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 (delapan) atribut pelayanan KPP Jakarta Senen yang dinilai penting oleh Wajib Pajak tetapi kinerjanya masih rendah, sehingga perlu mendapat prioritas utama untuk segera diperbaiki kinerjanya; terdapat 10 (sepuluh) atribut pelayanan yang dinilai penting oleh Wajib Pajak dengan kinerja baik, sehingga perlu dipertahankan; dan tidak terdapat atribut pelayanan yang dinilai Wajib Pajak tingkat kepentingannya dan kinerjanya rendah serta berlebihan dalam memberikan perhatian.
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperdalam pengetahuan dan teori tentang pelayanan dan kualitasnya serta melihat sejauh mana pelayanan tersebut telah masuk pada kritena berkualitas, serta dapat memperdalam pengetahuan tentang cars-cara memetakan dimensi-dimensi kualitas dengan menggunakan Diagram Kartesius. Lebih lanjut hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat dalam menerapkan dan menggunakan konsep ilmu pengetahuan khususnya bagian konsep pengelolaan organisasi dan manajemen pemasalahan yang diperoleh selama proses belajar mengajar berlangsung.
Manfaat lain dari hasil penelitian ini adalah, Wajib Pajak diharapkan mengetahui secara benar kapan dan dalam hal apa dapat diajukan keberatan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, jangka waktu penyelesaian keberatan, serta kepastian hukum yang akan diperolehnya sehubungan dengan pengajuan keberatan trsebut, dan sebagai bahan evaluasi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Senen atas penyelesaian proses keberatan, baik terhadap proses penyelesaian keberatan itu sendiri maupun ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal baik jumlah maupun kualitas pendidikan. Dengan demikian dapat diketahui juga bagaimana kinerja Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Senen dalam hal penyelesaian keberatan Wajib Pajak dan dapat menjadi masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak, terutama yang berhubungan dengan ketersediaan perangkat peraturan perundang-undanganan yang menyangkut proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12285
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S10093
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
S10331
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Panjaitan, Bertha Lucyana
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S24445
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rosita Saleh
"ABSTRAK
Tax-related disputes with the Directorate General of Tax can be settled through the institution of objection, correction of tax assessment and administrative sanction reduction. The institution of objection, for the tax payer has been used within the scope of creating the agreement between the duties and rights of a taxpayer in looking for justice as the motivation of the performance of his/her tax obligation. The role of the institution of objection for the Directorate General of Tax sometimes creates dualism between the realization of tax collection by observing the rights of the tax payer. While tax disputes are inevitable in the interaction between
the Taxpayers and the Directorate General of Tax, in the task of securing the state revenue in tax sector. In a line with the increased trends of appealing with the Tax court, this can be an indicator that the institution of objection has not satisfied the taxpayers who bring
their tax disputes for settlement. The settlement by the institution of objection at the Directorate General of Tax instance has not given the desired results, therefore must be appealed. So has not The Southern Jakarta Regional Office of Directorate General of Taxes, the increase has been quantitatively and qualitatively filed in the
institution of objection as the effort of settling the tax dispute. From the trend of the dossier of objection cases filed within the last two (2) years, the objection with respect to Value Added Tax have dominated the dossiers of objection filed with The Southern Jakarta Regional Office of Directorate General of Taxes. From the entered 636 dossiers of objection, 468 of them have been objection related to Value Added
Tax while 96.3% have been rejected by various reasons and major parts of them are being appealed. This research depicts anything that may be the causes of the rejection after the formal and material examination of the dossier of objection by the examiner. In addition to the problems that may arise to the rejection of the objection.
This research applies descriptively qualitative method as the approach
expected to give comprehensive understanding regarding the institution of objection and the consequences of the implementation of the institution in the settlement of the tax disputes. By case studies in The Southern Jakarta Regional Office of Directorate General of Taxes , one can comprehensively find the roles of the taxpayers in
empowering the institution of objection to satisfy the rights of the taxpayer. From this research, depiction may be taken that formal and material examinations have been conducted, however the rejection has still dominated total dossier of objection filed The Southern of Jakarta Regional Office of Directorate General of Taxes. The reasons for the rejection have been based on the examiner is not in agreement with the Taxpayer due to the lack of supporting proper evidences grounding the arguments of the objection. In addition, there have been also examiners who had no nerve to make any decisions since the disputed matters are not regulated in the tax regulation or due to many interpretation of the implementation of the laws. Here, the Directorate General of Tax sometimes prioritizes its interest as an institution authorized to collect or withhold taxes. Not all implementation of the tax regulations in the field can be easily exercises by the taxpayers, can?t it. When such matter arises from the assessment that exceeds the ability of the taxpayer to pay, the taxpayer will take advantages of the institution of objection.
Should the Directorate General of Tax reject the objection, the Taxpayer will surely appeal. Appeal requirements and procedures require the taxpayers to be more patient pending the decision of the Tax Court that burdening their financial condition, by the advance payment of the assessed amount of the disputed tax. After the
taxpayers win the case at the Tax Court instance, the interest, as the laws may grant, will not immediately be enjoyable by the Taxpayers. Even the Tax Service Office will wait for the demand from the taxpayer regarding the interest. This indicates that not all decision of Tax Court is performed by the Directorate General of
Tax. Weak supervision and control of the management may reflect the nonresponsiveness of the Directorate General of Tax toward the rights of taxpayers. Therefore, the Author recommends, that the institution of objection should be managed beyond the Directorate General of Tax to empower this institution proportionally and objectively to distance it from the influence of the duties of the
Directorate General of Tax, raising public funds through tax. In addition to the more standardized operational procedures to provide legal certainty, in preceding the objection at the Directorate General of Tax, another recommendation is that the examiners should be filled with more competent human resources on the basis of knowledge on the tax regulations and the more complex development of business
sector. So should the interest, better coordination between the Tax Court and the Directorate General of Tax is required, in the form of decision, of payment, of interest incorporated in the appellate decision granting the appeal of the taxpayers, therefore
can be enforced entirely without ignoring a standard mechanism in a standard operational procedure. "
2007
T 22759
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>