Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The main objective of the study is to analyze the political economic and cultural factors affecting corruption in regional economic development during decentralization era in Indonesia. The research uses both qualitative and quantitative methodology to elaborate the process of policy making in budgeting and in formulating regional regulation (Perda). Three districts were chosen as case studies i.e. Kabupaten Solok, Kabupaten Sukoharjo and Kabupaten Kutai Kartanegara. The results of the study indicate that corruption bas already emerged since the begining of decision making process in the executive as well as legislative agencies. The findings show that political economic and cultural factors are strongly affecting the corruption in regional development in the autonomy era."

"This article explains on corruption phenomenon in many approaches to solve and also here be initiated elaborations regarding the definitions of corruption as the systematic descriptions. Two recent 's cases are both tactical funds of General Election Comission (KPUU and Dana Abadi Umat (people's escrow funds) at Department of Religious Affairs. The author suggested that law enforcement is as way out to eliminate through corruption practice in Indonesia. It does embark on law enforcement's thought which recognizes reward and punishment methods on both sides behaviour applied. Alerted also here on the general principle of presume innocence which ought to apply in corruption case's."

"Dewasa ini desakan dart masyarakat pada pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Government Governance) semakin kuat Dimana pemerintah harus lebih akuntabel, transparan, partisipasi, responsive, efektif dan efisien, dan patuh aturan hukum. Dalam upaya menciptakan Good Government Governance ini, pemerintah perlu memiliki sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal merupakan bagian yang terintegrasi dari fungsi manajemen dan akuntansi. Pengendalian internal di suatu organisasi/instansi pemerintahan sangatlah panting, termasuk pengendalian internal di Direktorat Pembinaan TK dan SD. Adanya pengendalian internal yang baik di Direktorat Pembinaan TK dan SD, akan membantu instansi ini pencapaian tujuannya secara keseluruhan, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.Dalam karya akhir ini akan dibahas tentang pengendalian internal yang ada di Direktorat Pembinaan TK dan SD. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa sistem pengendalian internal di Direktorat Pembinaan TK dan SO adalah dengan berdasarkan kriteria yang disyaratkan oleh COSO. Dimana pengendalian internal terbagi dalam lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Pengendalian internal di Oiraktorat Pembinaan TK dan SD sudah ada dan berjalan, namun masih memiliki kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu Direklorat Pembinaan TK dan SD perlu melakukan perbaikan dan peningkatan pada pengendalian internalnya, agar Good Government Governance dapat tercipta di Direktorat Pembinaan TK dan SD."

"Ranking Indeks persesi korupsi yang tak lama dirilis (oktober 2004) oleh lembaga Transparency International masih saja menunjukan ranking yang menyedihkan . Indonesia masih ada di urutan ke 5 negara-negara yang paling korup. Hal ini menunjukan tidak ada penyelesaian signifikan atas kasus-kasus yang sudah maupun yang sedang terjadi."

"The regulation on political finance depend on the form of the election system. Indonesia implementing two major system: party based electoral system for legislative level and candidate based electoral system for presedential and local mayor/governor election...."

"Pemberantasan korupsi telah menjadi harapan masyarakat sejak lama. Sayangnya sampai sekarang belum diketahui strategi paling efektif untuk memberantas korupsi. Strategi yang efektif adalah strategi yang mampu menghapuskan sebab-sebab korupsi. Masalahnya, belum ada kepastian tentang apa yang dianggap sebagai sebab-sebab korupsi. Satu pihak memandang korupsi disebabkan oleh lemahnya insititusi, sementara pihak lain mengatakan korupsi disebabkan oleh sistem dan budaya. Kedua pendekatan ini memberi petunjuk yang berbeda tentang strategi pemberantasan korupsi. Pendekatan institusional menekankan perlunya reformasi hukum dan birokrasi, sementara pendekatan kultural penghapusan kesenjangan ekonomi dan budaya feodal.Sejauh ini belum ada upaya ilmiah mempelajari kedua pendekatan. Tesis ini bermaksud mengisi celah kosong itu. Tesis ini akan menguji keabsahan kedua pendekatan itu dengan menggunakan metoda kuantitatif yang dibantu pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil pengujian menolak proposisi institusional dan, sebaliknya, mendukung pendekatan kultural. Temuan ini konsisten dengan pendapat Geertz (1959) dan Faith dan Castle (1970) yang menegaskan kuatnya pengaruh kultural terhadap perilaku politik masyarakat Indonesia. Tetapi yang agak mengejutkan, penelitian ini mengkonfrrnasi kecenderungan uncoupling atau terlepasnya hubungan rakyat dengan pemerintahnya. Semakin berbudaya seseorang justru semakin tidak mempercayai pemerintah. Richard Rose dalam penelitiannya di Rusia pasca-komunisme, juga memperoleh temuan serupa. Penindasan negara telah mendorong rakyat Rusia untuk membangun jaringan sosial justru untuk menentang keinginan negara. Rakyat Rusia memperkukuh ikatan sosialnya tetapi membatasi relevansinya hanya kepada kelompok primordial, gang, dsb. Suatu penelitian yang lebih luas dibutuhkan untuk mendapatkan kesimpulan definitif tentang hadirnya fenomena people-state uncoupling, sebagaimana disinyalir Rose, juga terjadi di Indonesia.

---

People of Indonesia have long been asking for corruption eradication. Unfortunately, we still don't know the right strategy to do it. The strategy will be effective if it can eliminate causes of corruption. The problem is there are still disputes concerning what can be said as causes of corruption. Some experts said that corruption is determined by institutional weaknesses, while some other depict corruption caused by system and culture. Those two approach send indicate different strategy to cope with corruption. Institusionalist assert immediate needs to reform law and bureaucracy, while culturalist propose a consistent fair courts, reducing wealth inequality and strengthening people's self-confidence.So far there are still no serious attempt to study those dillemma scientifically. This thesis tried to fill this gap. This thesis will test legitimation of those approaches using quantitative method and collecting data by questionnaire. The results reject institutional hipothesis and accept cultural hipothesys. This result meet consistently proposition by Geertz (1959) and Feith and Castle (1970) that Indonesian people were deeply influenced by its tradition and culture. But, surprisingly this research reveal society-state uncoupling, i.e. a phenomena when society disentangle their connection with government. This phenomena happened when more civilized a person (generous, humane, socially active, egalitarian) then more distrust him to the government. Richard Rose found similar phenomena when he studied Russian society post-communist. Long experience of abusive government officials drove Russian to build social networks just to defense them from more state exploitation. People's of Russia increase their bondings but limit it to relevant primordial groups or gangs. But more extensive research is needed if phenomena of people-state uncoupling should be concluded."

"ABSTRAKPenelitian ini fokus pada pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICW dalamagenda pemberantasan korupsi politik di Indonesia melalui pendekatan teori NewInstitusionalisme Victor Nee. Pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICWterbangun karena adanya kesamaan visi dan konsen terhadap agenda pemberantasankorupsi, serta interaksi antar aktor ? aktor anti korupsi KPK ? ICW. Pola kerjasamainterorganisasional KPK ? ICW menuai dukungan dan tantangan.Dukungan secaramoril maupun materil datang dari masyarakat sipil serta dunia internasional.Sedangkan tantangan popular dikenal dengan istilah?Corruptor Fight Back?.Terdapat dinamika diantara aparatur hukum negara, bahkan diantara KPK ? ICWjuga terdapatdinamika, walaupun mereka masih tetap konsisten sebagai aktor antikorupsi

---

ABSTRACTThis study focuses on the pattern of interorganizational cooperation KPK - ICW inthe agenda of political corruption eradication in Indonesia by theoretical approachesNew institutionalism Victor Nee. Interorganizational cooperation pattern Commission- ICW woke up because of the similarity of vision and concern about the anticorruptionagenda, as well as the interaction between actors of anti -corruptionbetween KPK - ICW. Interorganizational cooperation between KPK - ICW gettingsupport and challenge. Moral and material supporting come from the civil society andthe international community. In the other side the challenge popularly known by theterm "Corruptor Fight Back". There is a dynamic between the legal apparatus of thestate, even among KPK - ICW also found dynamics, although they still remainconsistent as anti -corruption actors"

"Tesis ini membahas tentang penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode penelitian doktrinal (yuridis normatif), yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi bertentangan dengan undang-undang, kemudian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana korupsi adalah demi terciptanya keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Selanjutnya terhadap putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi bukan merupakan yurisprudensi yang diikuti oleh peradilan-peradilan di bawahnya dan sampai saat ini belum ada satu pun putusan berupa pidana bersyarat dalam tindak pidana korupsi yang ditetapkan menjadi suatu yurisprudensi.

---

This thesis discusses the imposition of parole by a judge of the criminal offense of corruption by using the method of doctrinal studies (juridical normative), the study of criminal law norms contained in the criminal laws of Indonesia. From the results of these studies concluded that the imposition of parole in the criminal offense of corruption contrary to law, then that becomes the basis of consideration of the judge in imposing conditional punishment on corruption is for creating justice for both defendant and the public. Subsequent to a conditional punishment sentences imposed by the Supreme Court in a case of corruption is not a jurisprudence which is followed by a justice-court below and until this day there has not been a single verdict of conditional punishment on criminal offense of corruption set into a jurisprudence."

"Tesis ini membahas mengenai tindak pidana manipulasi pasar di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dalam perjanjian Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) investasi yang dimiliki Jiwasraya atau dikenal dengan Kasus Jiwasraya. Asuransi Jiwasraya memiliki tanggung jawab untuk mengelola asetnya secara tepat. Namun demikian, ditemukan pelanggaran terkait pengelolaan investasi yang dilakukan baik oleh pengurus perseroan maupun manajer investasi. Penelitian ini disusun berdasarkan metode yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang- undangan dan putusan hakim sebagai bahan hukum primer serta digunakannya buku, artikel, dan pendapat ahli sebagai bahan hukum sekunder. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya tindak manipulasi pasar berjenis pump and dump dan painting the tape pada Kasus Jiwasraya yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip Good Corporate Governance. Di samping itu, penelitian ini juga menyimpulkan aparat penegak hukum pada Kasus Jiwasraya tidak menggunakan peraturan mengenai pemidanaan tindak pidana manipulasi pasar meskipun saksi ahli menyatakan adanya hubungan antara tindak pidana manipulasi pasar dengan tindak pidana pada Kasus Jiwasraya. Melalui penelitian ini, penulis menyarankan agar dilakukan beberapa hal sebagai berikut: (i) meneliti lebih lanjut beragam bentuk tindak manipulasi pasar sebagai bahan untuk menyusun peraturan terkait tindak manipulasi pasar lebih lanjut; (ii) pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Komisaris Jiwasraya lebih lanjut dengan melibatkan Kementerian BUMN terutama dalam pengelolaan investasi; dan (iii) diadakannya penelitian dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan tindak pidana manipulasi pasar di kalangan aparat penegak hukum.

---

This thesis discusses how market manipulation as the criminal act which carried out by Benny Tjokrosaputro and Heru Hidayat on the Fund Management Contract or known as the Jiwasraya Case. Jiwasraya has the responsibility to manage its assets properly. However, there are several violations about investment management which are found by the Jiwasraya management and the investment manager. This study uses a normative juridical method which used statutory regulations and judge’ decisions as the primary legal materials also used the secondary legal materials such as books, articles, and the law expert’s opinion. This thesis concludes that there is two type of market manipulation which happened on the Jiwasraya Case such as pump and dump and painting the tape as the Jiwasraya management ignored the Good Corporate Governance principles. In addition, this thesis also concludes that the law enforcer did not use the appropriate law for the case even though the expert has stated that there was market manipulation on the Jiwasraya case. Through this research, the author suggest several things should be done: (i) further researching about various forms of market manipulation as the material for drafting more market manipulation law; (ii) further implementation of the supervisory function by the Jiwsraya Commissioner by involving the Ministry of BUMN; and (iii) holding research and seminars to increase knowledge of criminal acts of market manipulation among law enforcer."

"Skripsi ini membahas mengenai backdoor listing di mata hukum Indonesia, dan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas di pasar modal dalam haldilakukannya backdoor listing terhadap emiten dan juga mengkaji lebih mendalam terkait aksi korporasi yang dapat dikategorikan sebagai tindakan backdoor listing, menganalisis terkaitkemungkinan pelanggaran prinsip good corporate governance atas proses backdoor listing suatu perusahaan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam praktik backdoorlisting di Indonesia dapat terlihat dalam beberapa bentuk, seperti Penerapan Prinsip Keterbukaanoleh Perusahaan Terbuka, penerapan pre-emptive right, dilarangnya benturan kepentingan pada pemegang saham mayoritas, penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan jika hendak melakukan praktik backdoor listing. Akan tetapi, di Indonesia secara regulasi jelas memberi ruang untuk tidak memenuhi penarapan prinsip- prinsip tersebut, terutama penarapanprinsip Good Corporate Governance. Hal ini dikarenakan berdasarkan regulasi yang ada tidak terdapat sanksi tegas apabila prinsip- prinsip tersebut tidak diterapkan. Situasi ini juga akanberdampak pada pemenuhan perlindungan hukum kepada investor khususnya pemegang saham minoritas. Dengan demikian, dalam pelaksanaan praktik backdoor listing di Indonesia menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi perlindungan hak- hak pemegang saham minoritas.

---

This thesis discusses about backdoor listing in Indonesian Law, and its law protection to minority

shareholders on capital market if there’s a backdoor listing towards issuer, and also examines more

deeply related corporate actions that can be categorized as backdoor listing actions, analyzing the

possibility of violations of the principle of good corporate governance in the process of backdoor

listings. Law protection for minority shareholders in backdoor listing practices in Indonesia can be seen in several forms, such as the application of the principle of transparancy by a public company, the application of pre-emptive rights, the prohibition of conflicts of interest in the majority shareholder, the application of the principles of Good Corporate Governance by the company if it wants to do backdoor listing practices. However, in Indonesia, regulations clearly

provide room for not complying with the application of these principles, especially the application

of the principles of Good Corporate Governance. This is because based on existing regulations there are no strict sanctions if these principles are not applied. This situation will also have an impact on the fulfillment of law protection for investors, especially minority shareholders. Thus,

in the implementation of backdoor listing practices in Indonesia, there is no legal certainty for the

protection of the rights of minority shareholders."